Kategori: Pesawaran

  • Sejahterakan Petani, Anggota Komisi I DPRD Lampung Gandeng Brigif 4 Mar/BS

    Sejahterakan Petani, Anggota Komisi I DPRD Lampung Gandeng Brigif 4 Mar/BS

    Pesawaran (SL)-Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H.Watoni Noerdin dan Ketut Erawan, menyalurkan bantuan bibit padi guna mendukung program ketahanan pangan Brigif 4 Mar/BS, Selasa, 26 Januari 2021.

    Bantuan bibit kali ini merupakan salah sinergitas dalam rangka mensejahterakan petani binaan Brigif 4 Mar/BS yang sudah terbentuk.

    Bantuan bibit diterima secara simbolis oleh Komandan Brigif 4 Mar B/S, Kolonel Mar Nawawi di Markas Komando, Piabung Provinsi Lampung, Selasa, 26 Januari 2021.

    Danbrigif 4 Mar/BS mengatakan, bantuan bibit tentunya sangat bermanfaat bagi kemajuan lahan ketahanan pangan, khususnya dijajaran Brigif 4 Mar/BS.

    “Nantinya bibit ini akan memenuhi kebutuhan sekitar 6 hektar lahan sawah yang akan di tanami oleh petani binaan kami,” ujar Kolonel Mar Nawawi.

    Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung berharap bantuan kali ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, agar hasil panen yang didapatkan mampu membantu mensejahterakan petani sekitar kesatrian.

    “Bantuan ini tentunya diharapkan dapat membantu masyarakat juga, selain untuk prajurit Marinir,” ujar Watoni.

    Kegiatan kunjungan Ketua Komisi 1 DPRD berjalan dengan lancar dan aman. Diakhiri dengan foto bersama.

  • KPU Pesawaran Tetapkan Dendi Ramadhona-Marzuki Sebagai Bupati dan Wakil Bupati

    KPU Pesawaran Tetapkan Dendi Ramadhona-Marzuki Sebagai Bupati dan Wakil Bupati

    Pesawaran (SL)-Pasangan Dendi Ramadhona dan Marzuki resmi ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Penetapan tersebut, berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesawaran di Gedung Transmigrasi, Gedung Tataan, Jum’at (22/01/2021).

    Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, Yatin Putro Sugino menyampaikan menyampaikan apresasi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama mensukseskan Pilkada Pesawaran dengan sukses dan aman. “Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan terutama dua pasangan calon,” ujar Yatin.

    Selanjutnya Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, Yatin. Yatin menyampaikan, Pilkada Pesawaran termasuk salah satu pilkada yang tidak ada sengketa di MK. “Sesuai tahapan dikarenakan tidak ada sengketa maka, hari ini dilakukan penetapan pemenang,” tambahnya.

    Penetapan Calon terpilih berdasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Pesawaran Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/1809/KPU/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 1.30.436 suara yang sah yang diperoleh pasangan Dendi-Marzuki.

    Selanjutnya, Melalui perwakilannya Ketua Tim Pemenangan Dendi – Marzuki, Yusak saat di wawancara menjelaskan bahwa Bupati Terpilih Dendi Ramadhona yang seyogyanya dapat hadir, namun berhalangan dikarenakan ada kegiatan di Jakarta

    “Pak Bupati sedang ada kegiatan di Jakarta terkait kegiatan Pemaparan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang mana kegaiatan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu sudah di jadwalkan jauh-jauh hari, maka beliau tidak hadir,” Jelas Yusak

    Lanjutnya, Pilkada Tahun 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya, hal ini sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi. “Alhamdulillah, kekhawatiran kita timbulnya cluster baru dalam pilkada tidak terjadi, itu semua berkat kepatuhan semua pihak terhadap protokol kesehatan dalam setiap tahapan,” tambahnya. (Mahmudin)

  • Brigif 4 Marinir Apel Siaga Bencana

    Brigif 4 Marinir Apel Siaga Bencana

    Pesawarn (SL)-Wakil Komandan Brigade Infanteri (Wadanbrigif) 4 Marinir/BS Letkol Marinir Abidin M.Tr (Hanla) memimpin apel siaga bencana alam di lapangan Mako Brigif 4 Mar/BS Piabung, Teluk Ratai, Pesawaran, Lampung.

    Apel siaga bencana alam ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran Brigif 4 Mar/BS, yakni Batalyon Infanteri (Yonif) 7 Marinir, Yonif 9 Marinir, Yonif 8 Marinir, dan Yonif 10 Marinir.

    Dalam kesempatan ini Wadanbrigif menyampaikan bahwa Marinir harus selalu siap siaga dalam situasi apapun walaupaun di tengah situasi pandemi Covid-19.

    “Acaman bencana masih cukup besar dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga seluruh personel bukan hanya bersiaga di wilayah sendiri tapi siap siaga sewaktu – waktu ditugaskan berangkat kemana saja,” ujar Letkol Mar Abidin, Senin 18 Januari 2021.

    Selanjutnya Wadanbrigif meminta untuk semua berdoa bersama-sama demi keamanan bangsa Indonesia serta bencana yang sedang terjadi segera berakhir.

    “Mulai saat ini, sesuai perintah satuan atas kita harus siaga bencana, khususnya di jajaran Brigif 4 Mar/BS terus siap siaga sampai ada perintah pencabutan,” ujarnya.

  • Wadokai Wado-Ryu Lampung Gelar Ujian dan Latihan Bersama

    Wadokai Wado-Ryu Lampung Gelar Ujian dan Latihan Bersama

    Pesawaran (SL)-Wadokai Wado-Ryu Indonesia provinsi Lampung menggelar ujian tingkat sabuk dan latihan bersama Pemegang sabuk hitam Wadokai Lampung,  Minggu 10 Januari 2021.

    Kegiatan yang berlangsung di Aula PTPN VII Way Lima kabupaten Pesawaran tersebut, diikuti sebanyak 100 peserta. Mulai tingkatan dari sabuk Putih, Kuning, Biru dan Cokelat.

    Ujian kenaikan tingkat sabuk atau yang biasa disebut UKT ini diawali dengan lari dari gedung DPRD Kabupaten Pesawaran sampai ke titik lokasi. Pada kempatan ini pelepasan Karateka dilakukan oleh Sekretaris Umum Wadokai Provinsi Lampung yakni Aria Guna. S.Sos.I., MM.

    Ujian kenaikan tingkat sabuk atau yang biasa disebut UKT ini dilakukan untuk mengukur dan mengetes diri para Karateka. Seluruh peserta akan diurutkan berdasarkan tingkat sabuknya, kemudian di tes secara bergantian sesuai dengan warna sabuknya masing-masing.

    Ketua Majelis Sabuk Hitam Wadokai Wado-Ryu Indonesia Provinsi Lampung, Dody Littlenoni mengatakatan, ujian kenaikan tingkat sabuk (Kyu) tersebut ialah membuktikan kepada masyarakat bahwa perguruan Wadokai Wado Ryu Indonesia Provinsi Lampung sudah kembali dan akan kembali menunjukkan eksistensinya di kancah Perkaratean provinsi Lampung dibawah naungan Forki Lampung.

    “Kemudian yang kedua mempererat tali silaturahmi antar Karateka karena selama masa pandemi ini para karateka belum ada kegiatan, yang ketiga Meningkatkan kualitas teknik para karateka,” kata Dody.

    “Harapan kedepannya semoga dengan adanya kegiatan ini perguruan Wadokai Wado-Ryu Indonesia Provinsi Lampung semakin dikenal masyarakat terutama di daerah Pesawaran,” harapnya.

    Diketuhui, kegiatan ini difasilitasi juga oleh Manager PTPN VII Waylima Kabupaten Pesawaran yang ikut peduli dengan pengembangan kegiatan olahraga di kabupaten berjuluk Andan Jejama tersebut.

  • Proyek Jalan Hotmix Di Desa Gunung Rejo Pesawaran Diduga Asal Jadi

    Proyek Jalan Hotmix Di Desa Gunung Rejo Pesawaran Diduga Asal Jadi

    Pesawaran (SL)-Dua pekerjaan jalan hotmix milik Dinas PUPR kabupaten Pesawaran yang ada di Desa Gunung Rejo dan Ceringin Asri kecamatan Wayratai patut di pertanyakan, pasalnya terkesan asal jadi.

    Berdasarkan pantauan Media di lapangan, untuk proyek pengerjaan hotmix di dua desa tersebut patut di pertanyakan karena kuat dugaan pihak rekanan dengan sengaja mengerjakan nya secara asal-asalan demi meraup keuntungan yang besar, Jumat 8 Januari 2021.

    Selain tipis, untuk ukuran nya pun bervariasi, sehingga jalan tersebut terlihat seperti bergelombang dan di tambah tidak halus, yang menandakan sangat tipis nya lapisan aspal.

    Andri, salah satau warga masyarakat desa Ceringin Asri sangat kecewa dan menyayangkan atas pekerjaan tersebut, pihaknya sebagai pengguna jalan tentunya sangat mengharapkan kalau jalan itu di bangun dengan hasil yang maksimal, sehingga kami bisa lama menikmati mulus nya jalan,

    “Kalau seperti ini, saya yakin jalan ini tidak akan bertahan lama, apalagi melihat kondisinya yang seperti ini, sepertinya harapan kami hanyalah sebatas angan belaka, ya jangan kan untuk bertahan sampai tahunan, sekarang saja sudah kelihatan kalau jalan ini tidak kan mungkin bertahan lama,” ujarnya.

    Sementara itu, proyek hotmix yang baru saja rampung pengerjaannya pada bulan Desember lalu, saat ini sudah di tumbuhi dengan rumput sehingga patut di pertanyakan kualitas aspal yang digunakan untuk pengerjaanya, baik ketebalan dan lebar jalan hotmix tersebut yang sangat jauh dari standar jalan hotmix.

    Jalan ini berada jauh dari pemukiman warga masyarakat ada di pedalaman sehingga baik masyarakat atupun awak media tidak bisa mengawasi secara langsung karna tempatnya memang agak sulit di jangkau.

    Menurut Andri, karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR untuk memboikot dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor atau rekanan yang nakal sehingga kejadian seperti ini sangat banyak terjadi di kabupaten Pesawaran dan bukan hanya di dinas PU saja, tapi hampir semua pekerjaan.

    “Dengan tidak adanya ketegasan dari Dinas sehingga membuka banyak peluang bagi para kontraktor untuk bermain dan meraup keuntungan pribadi yang besar dan Masyarakat hanya dijadikan korban, oleh mereka,” kata Andri.

    Saat hendak dilakukan konfirmasi kepada Dinas terkait, pihak Dinas PUPR Kabupaten pesawaran sedang dinas luar (DL) baik Kepala bidang maupu Kepala Dinas nya. (Udin)

  • Kepala Desa Kedondong Tepis Kabar Pemotongan Gaji Aparat Desa

    Kepala Desa Kedondong Tepis Kabar Pemotongan Gaji Aparat Desa

    Pesawaran (SL)-Fadli Kepala Desa Kedondong menyangkal terkait adanya pemberitaan yang menyebut dirinya melakukan pemotongan gaji (insentif) Aparatur Desa nya sebesar Rp 2 juta rupiah untuk setoran kepada Camat dan lain-lainnya.

    Saat ditemui di kediaman nya, pada Jumat 08 Januari 2021, M. Fadli mengatakan, tidak pernah melakukan pemotongan apalagi menyebut bahwa itu untuk memberi Camat. “Itu gak bener, sumber nya dari mana, yang jelas itu adalah keterangan tanpa dasar yang sengaja di sebar oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan kepemimpinan saya,” beber Fadli.

    Fadli menambahkan, selaku Kepala Desa dirinya sangat paham dengan adanya orang-orang yang memang tidak suka dengan kepemimpinan nya, karena ini bukan yang pertama kalinya dirinya dijelek-jelekkan.

    “Saya hanya diam, karena saya sadar tidak perlu di ditanggapi anggap saja angin yang lalu, tapi karena ini sudah menyebutkan bahwa seolah saya mencatut nama Camat Kedondong jadi ini harus saya klarifikasi,” tegasnya.

    Fadli meminta kepada awak media jika ada aduan dari masyarakat untuk mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan publikasi, sehingga pemberitaan benar-benar berimbang.

    “Disini saya hanya meminta agar kawan-kawan dari media bisa memuat sanggahan saya ini,” pinta  Fadli.

    Sebelumnya Kepala Desa Kedondong M. Fadli diberitakan bahwa telah memotong gaji aparatur Desa sebesar 2 juta rupiah per Triwulan, dengan dalih untuk memberikan kepada Camat sebesar 1 juta rupiah kemudian sisa nya dihitung hutang.

    “Tidak ada tuntutan, baik kepada rekan-rekan media mau pun masyarakat yang menjadi Narasumber, karena saya tidak mau menambah kekisruhan di Desa Kedondong, namun, saya meminta agar rekan-rekan media bisa memuat berita sanggahan darinya agar publik juga tahu kalau berita itu tidak benar,” pungkasnya. (Udin)

  • Ketua KPU Klarifikasi dan Bantah Soal Penyimpangan Anggaran Pilkada, Sumber Beberkan Kongkalikong Komisioner dan Sekretaris

    Ketua KPU Klarifikasi dan Bantah Soal Penyimpangan Anggaran Pilkada, Sumber Beberkan Kongkalikong Komisioner dan Sekretaris

    Pesawaran (SL)-Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Yatin Putro Sugino menyatakan bahwa dugaan mark-up dan penyimpangan anggaran dalam penggunaan anggaran Pilkada Pesawaran adalah tidaak benar. Karena tata kelola anggaran Pilkada tahun 2020, KPU Pesawaran telah sesuai dengan peraturan perundang undangan di mana di atur pada Permendagri yang sebelumnya Permendagri 54 tahun 2019 dan di ubah menjadi Permendagri 41 tahun 2020, serta SK Ketua KPU RI Nomor: 388/HK/03.1-kpt/01/KPU/VIII/2020.

    Baca: Ada Dugaan Mar’up Anggaran Pilkada di KPU Pesawaran Dari Sewa Kantor Gudang Iklan Hingga Bantuan TPS

    Kemudian pelaksaanaan Pilkada tahun 2020 adalah pelaksaanan Pilkada lanjutan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga Anggaran Pilkada dilakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran hibah pemilihan sesuai surat KPU RI Nomor: 412/KU.01.1-SD/01/KPU/VI/2020 perihal pencermatan dan restrukturisasi anggaran hibah pemilihan 2020.

    “Perlu kami luruskan bahwa pemberitaan adanya mark up anggaran sewa gedung kantor adalah tidak benar. Sewa gedung kantor yang benar adalah sebesar Rp.150.000.000 potong pajak 10% dan pembayaran di lakukan transfer via rekening Bank.  Begitu juga adanya berita mark up anggaran sewa gudang logistik sebesar Rp80 Juta adalah tidak benar, yang benar adalah Rp61.200.000 potong pajak 10%. KPU Pesawaran telah membayar dengan cara mentransfer via rekening Bank kepada pemilik Gudang Logistik,” kata Yatin Putro Sugino, melalui klarifikasi tertulis.

    Menurutnya, aerkait adanya informasi kegiatan jalan sehat tidak bisa dilaksanakan Karena adanya pandemi Covid-19. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Covid-19, bahwa kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa baik acara KPU maupun kegiatan kampanye tidak diperbolehkan.

    Kemudian terkait iklan media memang tidak ada, yang ada adalah pengumuman kegiatan dan iklan kampanye. Terkait dugaan pemotongan anggaran KPPS, itu juga tidak benar. “KPU Pesawaran telah menyalurkan anggaran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dimana dana sebesar Rp1 juta adalah dengan rincian yaitu untuk sewa tenda Rp500 ribu dan ATK Rp500 ribu,- , dan tidak ada potongan selain pajak Pph pasal 21,” katanya.

    Dasar pemotongan Pajak honorarium KPPS dan Petugas Ketertiban, lanjutnya telah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-180/PJ/2018 tentang Pemotongan Pph Pasal 21/26 atas Honorarium Badan Penyelenggara Adhoc. Dan Anggaran Pilkada Tahun 2020 yang tidak terpakai maka akan dikembalikan ke kas Negara.

    “KPU Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan berbagai tahapan baik itu tahapan persiapan maupun pelaksanaan. Tahapan persiapan diantaranya perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, pembentukan Badan Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih,” katanya.

    Sementara tahapan penyelenggaraan, pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pasangan calon dan syarat calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, serta rekapitulasi dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan serta pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan.

    “Dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berjalan lancar dan amannya Pilkada. Dan kami ucapkan terimakasih kepada semua elemen masyarakat baik itu unsur Pimpinan Daerah, TNI/Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Media Massa baik cetak maupun elektronik serta lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran. Demikian klarifikasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya,” katanya.

    Ketua KPU Dan Kepala Sekretariat

    Sementara kabar lain menyebutkan Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino diduga menjadi dalang semua penyimpangan anggaran KPU Rp30 miliar lebih. Hal itu diungkap mantan Sekretaris KPU kepada wartawan. “Untuk dalang korupsi anggaran KPU ada di Yatin dan Sofy, dengan modus yang sama, seperti modus lama. Saat saya menjabat sekretaris di KPU Pesawaran mereka-mereka itulah penyakitnya, dan yang lebih miris lagi, tanda tangan cap stempel itu kebanyakan palsu, termasuk dulu, tanda tangan saya juga di palsukan,” kata salah satu mantan sekretaris KPU Pesawaran yang namanya minta dirahasiakan, Senin 21 Desember 2020.

    “Jika mereka menyangkal apa yang saya tuduhkan, saya punya rekaman dan video pengakuan mereka terkait tanda tangan dirinya di palsukan. Mereka mau lapor kepada polisi, silakan ini, saya akan bongkar semua, bukan hanya anggaran Pilkada ini, tapi termasuk anggaran Pileg dan Pilpres 2018 tahun kemarin, saya bilang kepada mereka, saya pergi, pasti akan kembali, mari kita buktikan di pengadilan nanti,” katanya.

    Sebelumnya Dana sebesar Rp 30 Milliar lebih yang dikucurkan pemerintah melalui KPUD Pesawaran Provinsi Lampung, untuk tahapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati diduga dijadikan Bancakan untuk kepentingan segelintir oknum yang dilakukan secara (Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

    “Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam penggunaan dana Pilkada kemarin itu dana nya lebih dari Rp30 Milliar. Saya tahu, seperti apa permainan oknum yang ada di KPU Pesawaran,” kata sumber wartawan, Kamis 17 Desember 2020 lalu.

    Modus itu katanya, sama dengan modus yang dilakukan saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun kemarin. “Selain ada kegiatan Fiktif, Mark’up, Manipulasi data, ada juga kalimat ” Titipan”, saat penyaluran dana tersebut. Kegiatan di KPU Pesawaran itu kalau ditelusuri banyak kegiatan fiktif, kenapa aparat penegak hukum tidak jeli, atau memang ada apanya,” sindirnya.

    Dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) tahun anggaran 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sebesar Rp27.621.219.500, dengan di antaranya untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, senilai Rp9.445.233.500, kemudian untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran, senilai Rp4.657.636.000, dan Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan, senilai Rp1.685.800.000 serta Honorarium Penyelenggara Pemilihan, senilai Rp11.832.550.000.

    Dari total anggaran sebesar Rp27.621.219.500, di tambah dengan rincian Anggaran Belanja tahun 2019 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sebesar Rp350.000.000, kemudian penambahan anggaran untuk Pilkada 2020 di Pesawaran sebesar Rp4,9 miliar yang bersumber dari APBD sebesar Rp2 miliar dan APBN sebanyak Rp2,9 miliar jadi total Rp32.871.219.500. (Red)

  • Insentif Tak Dibayar Selama Tiga Bulan, Aparat Desa Mada Jaya Meradang

    Insentif Tak Dibayar Selama Tiga Bulan, Aparat Desa Mada Jaya Meradang

    Pesawaran (SL) – Sejumlah Aparatur Desa Mada Jaya Kecamatan Waykhilau mengeluhkan ulah IR Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa setempat.

    Pasalnya, menurut keterangan dari salah satu aparat Desa yang tidak mau identitas nya di publikasi, dirinya selaku salah satu aparat Desa dan Aparatur Desa lain nya merasa kecewa atas ulah dari pimpinan mereka.

    “Selama tiga bulan kebelakangan kesejahteraan kami belum diberikan oleh PLT kepala desa tersebut, dengan alasan bahwa uang nya belum cair,” kata sumber yang enggak disebutkan namanya, Senin (21/12/2020).

    Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Dana Desan maupun ADD telah  lama cair nya, tetapi Kepala Desa mengataan belum cair, sehingga membuta pertanyaan besar.

    “Kepala Dusun itu ada 9 orang dan RT ada 25, kalau untuk yang lain nya seperti kaur kasie dan Aparat lain nya saya kurang tahu, tapi kalau untuk RT dan Kadus yaitu segitu jumlah nya mas,” ujarnya.

    ” Ya, kami minta tolong kepada media untuk mempertanyakan prihal kesejahteraan kami kepada Plt Kepala Desa. kalau memang sampai akhir bulan ini masih tidak dikeluarkan oleh kepala desa kami sendiri yang akan bertindak’ yang jelas kami bukan orang tolol yang bisa dibohongi oleh Kepala Desa,” pungkasnya.

    Saat hendak di konfirmasi di tempat kerjanya, Plt Kepala Desa Mada Jaya tidak berada ditempat. menurut keterangan dari Aparat Desa setempat Plt. sedang menghadiri undangan di kediaman sanak family nya.

    Saat dihubungi melalui saluran telepon Plt. Kepala Desa Mada Jaya tidak menjawab. (Udin)

  • Alasan Hutang dan Untuk Jatah Camat Oknum Kades Kedondong Diduga Potong Siltap Prangkat Desa?

    Alasan Hutang dan Untuk Jatah Camat Oknum Kades Kedondong Diduga Potong Siltap Prangkat Desa?

    Pesawaran (SL)-Oknum Kepala Desa Kedondong diduga sunat anggaran gaji atau penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa hampir 50% dengan dalih untuk upeti Camat dan pajak PPH dan PPN. Padahal sesuai keputusan presiden Siltap perangkat desa itu diatas Rp2 juta perbulannya, namun hanya diterima perangkat desa yang dibayar pertriwulan itu hanya Rp1 juta perbulan.

    Menurut sumber salah satu kepala dusun (Kadus) Desa Kedondong menyebutkan Pemotongan ini sudah terjadi selama satu tahun belakangan. “Saya tidak tahu apakah itu semua aparatur desa di potong atau enggaknya, yang jelas kalau untuk punya saya, itu setiap pencairan saya dipotong sebesar Rp2 juta rupiah dengan alasan untuk PPN PPh dan memberi camat,” kata Kadus yang minta namanya di sembunyikan.

    Sumber menyatakan hal ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang Kepala Desa mereka bernama M Padli, Pasalnya, selama satu tahun Siltap aparatur Desa Kedondong dibayarkan tak sesuai dengan keputusan presiden yang menyatakan gaji perangkat desa itu diatas Rp 2 juta per bulannya. “Jujur dalam hati kecil saya bertanya apa iya Camat yang nyata-nyata sudah ada kesejahteraan masih ingin merongrong kami yang hanya perangkat desa,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa setiap pencairan pertriwulan, dipotang Rp2 juta, dengan dalih yang Rp1 juta itu di pinjam oleh kepala desa dan yang Rp1 juta lagi untuk memberi camat dan PPN PPh, “Kalau memang benar camat meminta jatah dari kami para perangkat desa, jujur kami sangat merasa keberatan,” ujarnya,

    “karena itu adalah hak kami, sehingga hal itu cukup memberatkan. Apalagi di tengah pendemi covid-19 tahun ini kami hanya mengandalkan dari gaji insentif tersebut, karena tidak adanya usaha yang lain, untuk menopang kehidupan kami sehari-hari,” ucapnya kesal.

    Karena itu, lanjutnya mereka aparat Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, meminta agar pemerintah daerah (Pemda) Pesawaran bisa menyikapi atas adanya dugaan pemotongan Siltap tersebut. Karena jika dibiarkan kepala desa akan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka selaku perangkat desa.

    Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Desa Kedondong, M Fadli sedang tidak berada di kantor. Menurut keterangan Sekdes, Ijal, bahwa kepala desa sedang ada rapat atau kumpulan dengan Apdesi Kecamatan Kedondong. (Udin)

  • Duel Maut Saling Bacok Kakek Nuryadin dan Beramhar di Kebun Satu Tewas

    Duel Maut Saling Bacok Kakek Nuryadin dan Beramhar di Kebun Satu Tewas

    Pesawaran (SL)-Dua warga desa kota Jawa kecamatan waykhilau terlibat duel maut di kebun, satu diantaranya meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit, sementara lawannya dalamkondisi luka parah. Mereka adalah Nuryadin (55), dan Beramhar (60). Keduanya sama sama warga Desa Kota Jawa Waykhilau, yang hanya berbeda dusun. Kasusnya kini ditangaani Polsek Kedondong, Minggu 20 Desember 2020.

    Informasi dilokasi kejadain sekitar pukul 14.30 wib, diketahui warga melihat Nuryadin keluar dari kebun dengan kondisi luka penuh darah. Warga mencoba memberikan pertolongan kepada Nuryadin dan beberapa warga mengecek ke dalam kebun dan melihat Beramhar tergeletak penuh luka bacokan.

    Nuryadin di larikan ke RS Mitra Husada, sedangkan Beramhar di bawa Ke RSUD Pesawaran, dan dalam perjalanan menuju RSUD Pesawaran Beramhar tidak tertolong. Belum diketahui pasti pemicu kedua kakek itu terlibat pertikain dengan senjata tajm. Kabar lain menyebutkan, mereka berkelahi gara gara adu ayam peliharaan mereka.

    Humas Polres Pesawaran AKP Aris Siregar membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi di sebuah kebun Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau. “Peristiwa itu terjadi, Minggu, 20 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB,” ungkap Aris mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, Senin, 21 Desember 2020.

    Aris mengatakan, tidak ada yang melihat duel maut antara Beramhar dengan Nuryadin. “Sekitar pukul 14.30 WIB warga melihat Nuryadin ke luar dari kebun dengan kondisi luka penuh darah. Motifnya masih dalam penyelidikan, dan kasusnya ditangani Polsek Kedondong,” kata Aris. (Udin/red)