Kategori: Pesawaran

Pesawaran (SL)-Aparat Kepolisian diminta segera menindaklanjuti dugaan pemotongan dana operasional KPPS di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.  Hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat yang ada di Lingkungan Perumahan Sukajaya Darat. Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Minggu (12/5).

Pemotongan diduga dilakukan oleh Sekretariat PPK dan PPK Teluk Pandan, “Dari awal menerima dana kami hanya Rp.1.010.000,-. Untuk tarup, sound dan lain lain,” ujar salah satu Ketua KPPS di lingkungan perumahan Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Minggu (12/5).

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan pemilu 2019, PPK seharusnya menyalurkan anggaran pembuatan TPS senilai Rp. 1.575.000,- dan uang makan seluruh anggota KPPS Rp. 1.080.000,-.Jika dijumlahkan, operasional yang seharusnya diterima sejumlah Rp.2.655.000,-. Artinya pihak PPK dan Sekretariat PPK diduga menggelapkan dana Rp.1.055.000,- per TPS dikalikan 108 TPS yang berada di Kecamatan Teluk Pandan.

Sekretariat KPU Pesawaran, Mery Sepnawati menjelaskan untuk anggaran Pemilu semuanya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah diserahkan ke sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan dan itu disaksikan oleh PPK nya. “Kalau itu memang ada potongan berarti dari bawah, kami sudah serahkan semuanya ke sekretariat PPK,” ucap Mery selaku pengguna kuasa anggaran, baru-baru ini seperti dilansir sinarlampung.

Dia menjelaskan untuk pembuatan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah di anggarkan sebesar Rp1,6 juta/TPS dan berikut anggaran konsumsi, hal itu sudah di serahkan ke sekretariat PPK. “Kalau untuk biaya pembuatan TPS sebesar Rp1,6 juta dan itu sudah kami salurkan semua, paling juga di potong pajak, kalau tidak salah pajaknya sebesar 4 persen,” sebutnya.

Ketua Sekretariat PPK Teluk Pandan, Pesawaran, Hadi Jaya Kusuma, pada Minggu (12/05) saat dikonfirmasi pihaknya telah menyalurkan anggaran sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada, saat akan di konfirmasi lebih lanjut yang bersangkutan mohon maaf karena buru-buru akan menghantar orangtuanya sakit, untuk lebih terinci anggarannya akan di kirim melaui wa,” tutupnya. (Red)

Pesawaran (SL)-Polres Pesawaran mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan “menguap” nya anggaran KPPS untuk Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran. Tim Tindak pidana korupsi (Tipikor) Reskrim mulai menyusuri soal dugaan pemotongan uang yang diterima Panitia Pemungutan Suara dan kegiatan lainnya.

“Ya, kita masih telaah terkait laporan atau informasi tersebut. Sabar dulu ya, prinsipnya ketika ditemukan perbuatan melawan hukum dan didukung minimal dua alat bukti pasti akan kita naikkan menjadi penyidikan, ” kata petugas di Polres Pesawaran, Rabu (08/05).

Dugaan perkara korupsi tersebut, mencuat setelah KPU Pesawaran gelontorkan Rp6,439 miliar anggaran untuk honor para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dana pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebesar Rp1.750.000/tps yang jika dikalikan 1.481 buah TPS yang ada berjumlah Rp2.591.750.000. Dana milyaran tersebut disinyalir banyak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengakuan para penyelenggara pemilu ditingkat TPS maupun PPS diketahui, untuk total rincian keseluruhan honor petugas KPPS dan Linmas yang tersebar di 1.481 TPS se-Kabupaten Pesawaran masing-masing yakni berjumlah Rp1.181.800.000 untuk Linmas, Rp4.443.000.000 untuk anggota KPPS dan Rp.814.550.000 untuk ketua KPPS.

Sedangkan untuk jumlah petugas disetiap TPS, yakni berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang KPPS dan 2 orang Linmas. Terkait rincian honor bagi para petugas KPPS tersebut, setiap KPPS berhak mendapatkan upah sebesar Rp500 ribu untuk anggota, Rp550.000 untuk ketua KPPS dan Rp400.000 untuk honor Linmas. Jika ditotal, perTPS menerima honor Rp4.350.000.

Informasi yang dihimpun dari lapangan bahwa, anggaran Rp1.750.000 untuk setiap TPS namun yang diterima hanya berkisar Rp700.000an. Begitu juga uang makan untuk tiga kegiatan Rp1.080.000, namun di Pesawaran hanya Rp540 ribu untuk dua kegiatan, artinya ada dugaan pemotongan sebesar Rp540 ribu dikalikan 1.481 TPS.

Ketua KPU Pesawaran Amin Udin saat akan dikonfirmasi dikantornya tidak ada ditempat. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Pesawaran, Yatin P Sugino juga tidak dapat ditemui. (red)

Pesawaran (SL)-Polres Pesawaran mengamankan 6 pelajar SMP dan SMA terduga pengeroyok seorang siswa, berinisial Gi teman sekolah mereka. Gialng dikeroyok usai ujian di SMP Satu Atap, Negeri Katon, Pesawaran, Senin 29 April lalu.

Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP M.Hasbi Eko mengatakan Gi, anak yang dikeroyok, masih dirawat di sebuah rumah sakit di Natar, Lampung Selatan. “Korbannya sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit,” kata M.Hasbi, Kamis 9 Mei 2019.

Terduga pengeroyokan sesama teman satu sekolah itu bermula dari dendam Er kepada Gi, keduanya berusia 15 tahun. Karena tak sanggup berkelahi berdua, ia meminta bantuan kepada saudara dan temannya yang lain, yang bersekolah di SMP atau SMA.

Er, otak pengeroyokan, mengatakan mereka menunggu Gi pulang setelah mengisi bensin. Dari video lokasi, ada yang memukulinya dengan kayu, ada juga tangan kosong. Mereka membiarkannnya pingsan sejenak di parit pinggir jalan. Polres Pesawaran mengenakan pasal pada 6 pelajar tersebut dengan UU Perlindungan Anak.

Diketahui, Gi (15) siswa kelas IX SMP Satu Atap, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pelajar SMA. Berdasarkan video yang beredar, terlihat tujuh orang pelaku sedang memukul Gilang yang terjatuh. Bahkan, seorang pelaku terlihat memukul menggunakan sebatang kayu.

Menurut Uyung (35) paman korban, aksi penganiayaan itu terjadi di Desa Pejambon, Kecamatan Negerikaton, Pesawaran. Uyung menceritakan saat itu Gilang hendak pulang ke rumahnya dari sekolah. Tiba-tiba di tengah perjalan, dia dihadang oleh tujuh pelaku.

Dia mengatakan dari tujuh pelaku, tiga orang berhasil diketahui indentitasnya. Ketiganya berinisial EG, YO dan CH. “Tidak tahu kenapa dia langsung dicegat dan digebukin oleh mereka. Ada satu orang itu yang sudah dewasa, kalau yang lainnya masih SMA. Pelakunya sekolah di SMAN 2 Jambon Negeri Katon,” kata Uyung.

Setelah kejadian, dia mengatakan keponakannya tidak sadarkan diri. Kemudian korban dibawa oleh gurunya untuk mendapatkan perawatan di Klinik dr Johan, Natar Lampung Selatan. Korban mengalami luka memar hampir di sekujur tubuh, terutama pada bagian mata dan kepala. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di Klinik dr Johan, Natar.

PIhak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedongtataan. “Kan digebukinnya siang. Sorenya kami laporan ke polsek. Dengan nomor Laporan polisi no : LP/B-128/IV/2019/PLD LPG/RES PESAWARAN/SEK GD TATAAN, tgl 29 April 2019,” ujarnya. (Rofie)

Pesawaran (SL)-Pembangunan ruas jalan Padang Cermin-Kedondong, dengan nilai Rp160 miliar APBD tahun anggaran 2018 provinsi Lampung diduga dalam pekerjaannya asal-asalan dan sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasalnya pekerjaan pembangunan ruas jalan tersebut yang baru saja dikerjakan sudah terlihat adanya kerusakan-kerusakan yang cukup parah, seperti dibagian sisi jalan tersebut terlihat telah ambrol sehingga membahayakan bagi pengguna jalan.

 

Ketua Umum LSM Tegakkan Amanat Rakyat (Tegar) Ir. OR. Gumantara mengatakan hasil tim investigasi pihaknya dilapangan, pekerjaan pembangunan ruas jalan Padang Cermin-Kedondong sudah banyak berlubang dan tambal sulam, dibeberapa titik juga terlihat sudah banyak tergerus serta longsor. “Hasil tim kami menemukan banyak jalan yang sudah rusak dan mengalami longsor, kami menduga pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi serta dikerjakan dengan asal-asalan yang mengandung unsur KKN,” ucap OG. Gumantara, Rabu (8/5).

Menurut OG. Gumantara, adapun adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk intervensi pengondisian sepihak melalui arahan dan perintah untuk memberikan paket tersebut ke perusahaan yang notabene memang dari awal sudah ditunjuk sebagai pemenang, sementara proses lelang hanya formalitas semata. “Ini diduga untuk memperkaya diri dan kelompok secara bersama-sama (koorporasi) menempatkan jabatan dan kewenangan semacam distorasi pengamanan yang biasa disebut ‘Jatah Politik Orang Dekat Penguasa’,” tegasnya.

Lanjut dia, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang provinsi Lampung secara moral diduga telah menempatkan jabatan dan wewenangnya secara tidak etis dan diduga secara terkondisi ikut mengatur proyek tersebut. “Perbuatan melawan hukum dan menyalahi hak, wewenang dan jabatan mengarah pada tindakan pidana korupsi,” tandasnya.

Oleh sebab itu kata OG. Gumantara LSM Tegar akan mengawal dan mendesak, pihak aparat institusi hukum menindaklanjuti adanya dugaan pada proyek pembangunan ruas Jalan Padang Cermin-Kedondong yang terindikasi sarat KKN. LSM Tegar juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa apabila pihak dinas PU provinsi tidak dapat mengklarifikasi atau menjelaskan adanya dugaan KKN pada proyek tersebut. (Rofie)

Pesawaran (SL)-Polres Pesawaran menyatakan telah menindaklanjuti kasus pengeroyokan sekelompok anak SMA kepada pelajar SMP, Gilang (15) siswa kelas IX SMP Satu Atap, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Senin (29/04) lalu.

Kapolres Pesawaran, AKBP Popon Ardianto Sunggoro memaparkan, pihaknya sudah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) TKP,  penyelidikan identifikasi pelaku. “Kita sudah kordinasi dengan pihak sekolah dan kades setempat,” ungkapnya, Minggu (05/05/2019) saat dihubungi awak media melalui pesan whatsapp.

Bahkan lanjut dia, pihaknya sudah membuat surat panggilan pada Jumat (03/05) lalu, namun terduga pelaku pengeroyokan tidak hadir. “Yang pastinya kita akan proses secara profesional,” kata perwira polisi dengan dua melati di pundak ini.

Ditambahkan Popon, pihaknya dalam kasus ini menangani penyeledikan terhadap para pelaku penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. “Soalnya ini terkait UU Perlindungan Anak,  karena tersangkanya juga di bawah umur. Oleh karena itu kita juga harus memprosesnya sesuai ketentuan anak-anak dibawah umur,” imbuh Popon.

Diketahui, Senin (29/04) lalu, Gilang (15) siswa kelas IX SMP Satu Atap, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pelajar SMA. Berdasarkan video yang beredar, terlihat tujuh orang pelaku sedang memukul Gilang yang terjatuh. Bahkan, seorang pelaku terlihat memukul menggunakan sebatang kayu. (red)

Pesawaran (SL)-Gilang (15) siswa kelas IX SMP Satu Atap, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pelajar SMA. Senin (29/04) lalu. Aksi gang SMA itu terekam dalam vidio. Berdasarkan video yang beredar, terlihat tujuh orang pelaku sedang memukul Gilang yang terjatuh. Bahkan, seorang pelaku terlihat memukul menggunakan sebatang kayu.

Ironisnya, meski sudah sepeka dan dilaporka ke Polres Pesawaran, hingga kini para pelaku masih berkeliaran. dalam vidio rekaman aksi pelajr SMA itu terlihat jelas, korban yang masih SMP itu di kroyok membabi buta, hingga tersungkur di parit da semak semak.

Para pelaku memukul denga kaki, tanyan, dan batang kayu. Korban tersungkur da diinjak injak. Para pelaku meninggalkan korban begitu saja.  Menurut Uyung (35) paman korban, aksi penganiayaan itu terjadi di Desa Pejambon, Kecamatan Negerikaton, Pesawaran.

Uyung menceritakan saat itu Gilang hendak pulang ke rumahnya dari sekolah. Tiba-tiba di tengah perjalan, dia dihadang oleh tujuh pelaku. Dia mengatakan dari tujuh pelaku, tiga orang berhasil diketahui indentitasnya. Ketiganya berinisial EG, YO dan CH.

“Tidak tahu kenapa dia langsung dicegat dan digebukin oleh mereka. Ada satu orang itu yang sudah dewasa, kalau yang lainnya masih SMA. Pelakunya sekolah di SMAN 2 Jambon Negeri Katon,” kata Uyung, Minggu (05/05/2019).

Setelah kejadian, dia mengatakan keponakannya tidak sadarkan diri. Kemudian korban dibawa oleh gurunya untuk mendapatkan perawatan di Klinik dr Johan, Natar Lampung Selatan. Korban mengalami luka memar hampir di sekujur tubuh, terutama pada bagian mata dan kepala. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di Klinik dr Johan, Natar.

PIhak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedongtataan. “Kan digebukinnya siang. Sorenya kami laporan ke polsek. Dengan nomor Laporan polisi no : LP/B-128/IV/2019/PLD LPG/RES PESAWARAN/SEK GD TATAAN, tgl 29 April 2019,” ujarnya.

Tapi, kata Uyung, hingga kini tujuh pelaku yang melakukan penganiayaan masih belum ditangkap. Meski beberapa terduga pengeroyokan sudah dikantongi identitasnya. “Saya kesal, sampai hari ini pelakunya masih bebas,” kata dia.

Belum ada keteranga resmi dari apara kepolisian Polres Pesawaran terkat kasus tersebut. Sementara Kapolres Pesawaran, AKBP Popon, yag di hubungi via phone Senin (5/6) malam  dalam keadaan tidak aktif. (red)

Pesawaran (SL)-Masyarakat Pesawaran mendesak aparat penegak hukum agar dapat menindaklanjuti dugaan pemotongan dana operasional KPPS di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran, Mualim Taher, Sabtu (4/5).

“Jika ada pidananya ya dipidanakan, karena pemotongan dana tersebut menjadi salah satu indikator menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Pesawaran,” ujarnya, Sabtu (4/5).

Mualim mengatakan, ini akibat dari ketidak transparanan baik sekretariat PPK maupun PPK dalam mengelola anggaran negara. “Seharusnya transparan, dana sekian buat apa buat apa, jadi semua faham tanpa adanya kecurigaan, pemotongan itu duitnya kemana?,” kata Mualim.

“Dana itu menyangkut kepentingan orang banyak, baik petugas, Masyarakat, maupun caleg yang ikut pemilu demi mendapatkan keadilan dalam berkompetisi,” tambah dia. “Tidak ada artinya sekalipun dana itu mau dipulangkan sekarang, karena dana itu diluar honor petugas, murni untuk pembuatan TPS dan makan, kenapa enggak dari awal menyalurkannya, sedangkan pemilu sudah lewat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat PPK dan PPK Teluk Pandan diduga memotong dana operasional KPPS dalam perhelatan Pemilu 17 April 2019 yang lalu. Hasil penelusuran wartawan, terjadi pemotongan sepihak dari pihak PPK dan Sekretariat PPK yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

“Dari awal menerima dana kami sudah ribut mulut, bahkan diawal kami menerima dana hanya Rp1.010.000,-. Untuk tarup, sound dan lain lain,” ujar Ahmad Harun, KPPS TPS 7 Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Rabu (1/5).

Harun menambahkan, dirinya bersama anggota KPPS yang lain sempat melayangkan protes karena di TPS Desa tetangga anggaran berjumlah Rp1.600.000,-.”Dengan susah payah kami protes, akhirnya setelah ditengahi Camat teluk pandan, mereka (PPK) memberikan kekurangannya sebesar Rp590.000,- itupun langsung dipotong lagi Rp200 ribu dengan alasan pembayaran tripleks,” tambah dia.

Namun, kata dia, muncul lagi pertanyaan setelah pemilu, ada info dari rekan rekan KPPS di daerah lain bahwa dana untuk pendirian TPS dan konsumsi terpisah dengan jumlah jauh dari yang mereka terima. “Kawan di kota cerita, dana yang diterima KPPS lebih banyak karena pembuatan TPS dan Konsumsi ada nggarannya masing masing, sekarang kami sedang undang KPPS lain untuk menuntut hak kami,” kata dia.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan pemilu 2019, PPK seharusnya menyalurkan anggaran pembuatan TPS senilai Rp1.575.000,- dan uang makan seluruh anggota KPPS Rp1.080.000,-.Jika dijumlahkan, operasional yang seharusnya diterima sejumlah Rp2.655.000,-. Artinya pihak PPK dan Sekretariat PPK diduga menggelapkan dana Rp.1.055.000,- per TPS dikalikan 108 TPS yang berada di Kecamatan Teluk Pandan.

Ketua Sekretariat PPK Teluk Pandan Hadi Jaya Kusuma, tidak membantah perihal tersebut. Namun dirinya berkilah, hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada. “Saya mendelegasikan bendahara dan pihak PPK agar menggunakan anggaran yang ada supaya cukup sampai pada penyelenggaraan pleno PPK, kan tau sendiri pleno kita kemarin berapa hari baru selesai,” kilahnya. (red)

Bandar Lampung (SL)-Jelang Operasi Kesemalatan Krakatu 209, Kasat Lantas Polres Pesawaran gencar melakukan sosialisasi terhadap pengguna jalan raya, agar tertib berlalulintas. Salah satu cara sosialisasai Kasat Lantas AKP M Ridho, dengan bernyanyi tentang tertib lalulintas, yang direkan dan di posting di media sosial.

“Selama 14 hari dari tgl 6 s/d 19 Mei 2019 akan dilaksanakan “Operasi Keselamatan Krakatu 209″. Warga Kabupaten Pesawaran dihimbau agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, pakai helm, gunakan sabuk keselamatan ketika berkendera, bawa surat-surat kendaraan. Mari kita ciptakan budaya tertib lalu lintas, karena tertib berlalu lintas adalah cermin budaya Ulun Pesawaran dibumi Andan Jejama,” kata Ridho, alumni Paskibraka Nasional 1993 ini.

Mantan Wakasat Lantas Polresta Bandar Lampung ini. menekankan bahwa Operasi Keselamatan Krakatu 209 dilaksanakan pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019 serta cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadhan. “Pengemudi dibawah umur, berkendara melawan arus, berboncengan lebih dari satu, pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan helm SNI,” kata Ridho.

Selain itu pelanggaran mengemudikan ranmor dalam keadaan mabuk miras atau narkoba, berkendara menggunakan handphone, bekendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan ranmor yang tidak dilengkapi kaca spion dan TNKB yang standar. “Serta kendaraan bermotor bak terbuka untuk mengangkut orang merupakan sasaran operasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,“ ujar Kasat Lantas.

Rido menambahkan tujuan operasi tersebut yakni untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan laka lantas, menurunnya tingkat fatalitas korban laka lantas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib berlalu lintas. (jun)

Pesawaran (SL)-Anggaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Pesawaran di duga disunat. Terjadi pemotongan anggaran pembuatan  dan uang konsumsi untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang nilainya mencapai miliyar rupiah. Satu TPS dikurangi hingga 50% perseen lebih dari pagu anggaran.

“Kalau di TPS saya bang, untuk dana pembuatan TPS sebesar Rp700 ribu dan uang makan nya untuk KPPS Rp30 ribu perorang di kali dua, sedangkan untuk Hansip Rp25 ribu perorang di kali dua juga,” ungkap Adi salah satu KPPS di Kecamatan Gedongtataan, Rabu (24/4/19).

Hal yang sama juga dikatakan Sutomo ketua PPS di Kecamatan Way Ratai untuk pembuatan TPS di wilayahnya sebesar Rp 700 ribu, sedangkan untuk uang makan sebesar Rp 540 ribu untuk 9 orang KPPS. “Di TPS saya untuk biaya pembuatan TPS, Rp 700 ribu dan uang makan nya untuk 9 orang sebesar Rp 540 ribu,” jelasnya.

Sekretariat KPU Mery Sepnawati menjelaskan untuk anggaran Pemilu semuanya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah diserahkan ke sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan dan itu disaksikan oleh PPK nya. “Kalau itu memang ada potongan berarti dari bawah, kami sudah serahkan semuanya ke sekretariat PPK,” ucap Mery selaku pengguna kuasa anggaran.

Dia menjelaskan untuk pembuatan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah di anggarkan sebesar Rp1.600.000/TPS dan berikut anggaran konsumsi, hal itu sudah di serahkan ke sekretariat PPK. “Kalau untuk biaya pembuatan TPS sebesar Rp1.600.000, dan itu sudah kami salur kan semua, paling juga di potong pajak, kalau tidak salah pajaknya sebesar 4 persen,” sebutnya.

Salah satu Ketua Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) untuk wilayah Kecamatan Gedongtataan di Dapil 1, Sulamudin, beberapa kali akan dikonfirmasi nomor Handphone nya tidak aktip.

Sekedar diketahui anggaran pembuatan untuk setiap TPS sebesar Rp1.600.000, tetapi KPPS yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran hanya mendapatkan biaya operasional untuk pembuatan TPS sebesar Rp700 ribu.

Di duga ada pemotongan sebesar Rp.900 ribu untuk pembuatan TPS oleh oknum PPK di setiap kecamatan, sedangkan untuk jumlah TPS yang ada di 5 Daerah pemilihan (Dapil), di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran sebanyak 1481 TPS.

Begitu juga untuk uang makan untuk tiga kegiatan Rp 1.080.000, namun di Pesawaran hanya Rp540 ribu untuk dua kegiatan, artinya ada pemotongan sebesar Rp 540 ribu dikalikan 1481 TPS. (hdl/red)

Pesawaran (SL)-Banjir dan tanah longsor melanda dua wilayah di Pesawaran, sejak dini hari Pukul 01.00 Wib, Sabtu (20/04/2019). Aksi cepat tanggap dilakukan Korp Marinir Brigif 4 Piabung, dengan melakukan evakuasi para warga, di daerah terkena Banjir dan Longsor. Satu korban meninggal tenggelam Sadiem (73) Jenazah Korban sudah dipulangkan ke alamat duka, Dusun Rawa Subur Menggunakan Perahu Karet pasukan reaksi cepat Brigif 4 Mar/BS.

Akibat guyuran hujan tinggi yang turun pada hari Jumat 19 April 2019 sejak sore hingga malam hari mengguyur daerah Kecamatan Padang Cermin dan sekitarnya mengakibatkan volume air meningkat dan menyebabkan banjir kurang lebih 1-140 cm. Akibat banjir mengakibatkan jalan rusak, jembatan putus, diberbagai titik di Padang Cermin, daerah langganan banjir di saat musim hujan tiba dikarenakan daerah yang permukaannya tanahnya rendah dan juga di bawah pegunungan.

Hingga pukul 11.30 sabtu masih banjir yang menggenang daerah Kecamatan Padang Cermin, Sejak tadi malam sudah berangsur surut kurang lebih 30 cm. Pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana Brigif 4 Mar/BS masih melakukan evakuasi warga di sekitar daerah padang Cermin. Tanah longsor di Desa Sukajaya Marga Punduh

Brigade infanteri 4 Marinir/BS mengirimkan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana dari Kima Brigif 4 Mar/BS, Yonif 7 Mar dan Yonif 9 Mar untuk membantu proses mengevakuasi warga korban banjir di empat Desa, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Sabtu (20/04/2019).

Komandan Brigade infanteri 4 Mar/BS Kolonel Marinir Ahmad Fajar menginstruksikan kepada jajaran agar mengirimkan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana dari yonif 7 Mar yang di pimpin Lettu Mar Taufiqi, Yonif 9 Mar di pimpin Letda Mar Yogi dan Kima Brigif 4 Mar/BS langsung di Pimpin Dankima Brigif 4 Mar/BS Mayor Mar Siswanto. Dengan menerjunkan alat evakuasi seperti Perahu Karet, Swimpes dan kendaraan NPS.

Dengan sinergitas pasukan reaksi cepat Brigif 4 Mar/BS berhasil mengevakuasi 200 Kepala Keluarga Kebanyakan korban yang dievakuasi adalah orang tua, anak – anak kecil serta ada juga ibu hamil. “Saya perintahkan  anggoat marinir tanggap darurat,” kata Kolonel Fajar.

Wakil Komandan Brigif 4 Mar/BS Letkol Mar Datuk Sinaga meninjau lokasi yang terkena banjir diseputaran Kecamatan Padang Cermin dan menghimbau kepada warga yang terkena bencana banjir agar tetap selalu bersabar dan mewaspadai musim hujan berikutnya.

Aksi marinir mendapat mengapresiasi warga. Mereka berterimakasih atas partisipasi para prajurit reaksi cepat brigif 4 Mar/BS, “Kami berterimkasih dengan cepat kami di evakuasi dan warga dapat pertolongan,” kata warga.

Sementara Kepala BPBD Pesawaran, Mustari, membenarkan hal tersebut dengan atas peristiwa itu pihaknya terus mengevakuasi beberapa desa yang dilanda banjir diantaranya, Desa Padang Cermin, Bunut Sebrang, Bunut. ”Banjir mengakibatkan jalan rusak, jembatan putus, masih banyak lagi dan saat ini terus dilakukan evakuasi di sejumlah wilayah tersebut,” kata Mustari, Sabtu (20/04/2019).

Atas kejadian ini, sambung Mustari, pihak dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Dinas PU-PR) sudah turun ke lokasi. ” Dinas PU-PR Pesawaran dilokasi mendata dan meninjau kerusakan fasilitas akibat banjir bandang. Apakah ini untuk tanggap darurat itu tergantung Pak Bupati, buat tanggap Darurat, apa enggak,” katanya. (jun)