Kategori: Pilihan Redaksi

Bandar Lampung (SL)-Dominasi kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi (Bater) dan Terbanggi-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terbeka), selama ini didominasi akibat kelalaian pengemudi, mulai dari kesadaran pengemudi dalam pengendaran, kondisi sopir mengantuk hingga kendaraan tidak lain jalan.

Hal itu di tegaskan Branch Manager Tol Bakauaheni-Terbanggi Besar, Hanung Hanindito, usai mendampingi Tim Komisi Nasional Keselatan Transfortasi (KNKT) yang datang ke Lampung menyelidiki kasus kecelakaan di Jalan Tol wkatu lalu.

“Sebagaimana kita maklumi bahwa lalu lintas faktor angkutan jalan merupakan interaksi dari tiga utama, yaitu seperti jalan, manusia dan kendaraan bermotor. Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat tentunya ketiga faktor yang telah disebutkan tadi harus memenuhi aspek kelaikan, antara lain manusianya harus laik kemudi,” kata Hanung, Rabu 6 Oktober 2021.

Menurut Hanung, data saat ini, 80% dari total angka kecelakaan lalu lintas di ruas Bakter terjadi karen sopir mengantuk. Karena itu ada hal hal yang dilakukan pengelola JTTS untuk melakukan antisipasi. Selain itu, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sehingga sebelum kendaraan yang dioperasikan di jalan harus yakin bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimaksud. Apa yang harus dicapai dengan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan proses untuk memenuhi persyaratan tersebut ya tentunya sama sama taulah, ada di Perhubungan atau satlantas. Lagi itu bukan kapasitas kami menjelaskan, karena kami hanya pengelola jalan tol,” kata Hanung.

Tapi kata Hanung, sedikit mungkin persyaratan teknis itu seperti susunan kendaraan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor. “Soal persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur- kekurangan terdiri dari emisi gas buang,” ujranya.

Ada juga termasuk suara, efisiensi sistem rem utama, sistem efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, “Sesuai kinerja roda dan kondisi ban, dan kecocokan daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Nah yang nguji itu bukan kita juga,” katanya.

Terkait kasus sopir ngantuk, lanjut Hanung, PT Hutama Karya, pengelola Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) Lampung menggelar operasi mengantuk bagi supir kendaraan, terutama di jalur B menuju Pelabuhan Bakauheni, dan operasi bagi truk yang overdimension and overload (ODOL).

“Operasi ini juga mendapat dukungan dari KNKT sebagai salah satu solusi mengurangi angka kecelakaan di JTTS. Operasi ini mungkin yang pertama di Indonesia, karena di Jawa belum pernah ada. Sebenarnya sudah beberapa kali digelar, namun akan kami intensifkan kembali,” katanya.

Teknis operasi ini, lanjut Hanung, pengguna jalan tol dimasukkan ke salah satu rest area terutama di jalur B menuju Pelabuhan Bakauheni yang dinilai selama ini rawan mengantuk. Operasi ini dilaksanakan mulai pukul 03.00 dinihari hingga subuh dengan menyediakan kopi dan snack gratis di rest area.

“Kecelakaan melibatkan truk ODOL juga beberapa kali terjadi karena kecepatannya rendah, sehingga tertabrak dari belakang. Kecelakaan di tol Lampung juga masih banyaknya truk dan kendaraan lain yang lampu belakannya mati. “Bagi kendaraan yang lampu belakangnya mati, untuk sementara kita kasih stiker spotlite. Sedangkan mengenai berat muatan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan memakai timbangan portabel,” urainya.

Saat ini, kata dia, WIM ada di gerbang tol yakni Bakauheni Selatan. Rencananya WIM akan dipasang lagi di tiga gerbang tol yakni Lematang, Gunungsugih, dan Terbanggi Besar. “Sudah banyak truk ODOL yang diputarbalik karena melanggar batas dan tak boleh lewat di tol,” katanya.

Sementara terkait kecelakaan di JTTS, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, menyebutkan bukan karena faktor teknis. Dan KNKT merekomendasikan agar Hutama Karya membenahi rest area agar para pengemudi tertarik istirahat. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas mandi air panas dan balai-balai untuk istirahat.

“Secara geometrik, jalannya bagus bahkan dengan kecepatan 200 per jam masih aman. Memang faktor mengantuk yang jadi problem karena jalannya lurus. Ini harus segera dibenahi agar kecelakaan bisa menurun. Selain itu, buatkan tempat istirahat khusus untuk para supir truk tertarik mampir. Ini sudah diterapkan di Tol Cipali, Jawa Barat. Lalu, pisahkan rest area supir truk dan pengguna tol yang lain,” kata Soerjanto. (Jun/red)

Jakarta (SL)-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Permohonan ini diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala Desa (Kades) Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan petikan amar Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis 30 September 2021.

Mahkamah dalam amar putusan juga menyatakan Penjelasan Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode.

Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode.

Sehingga, Penjelasan Pasal 39 UU Desa yang semula berbunyi “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”

Menjadi selengkapnya berbunyi “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.

Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam membacakan pertimbangan hukum mempertanyakan cara penghitungan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan kepala desa pada Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 tersebut. Menurut Mahkamah, dalam praktik atas ketentuan tersebut memunculkan kepala desa yang menjabat lebih dari 3 periode, yang merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan kepala desa yang dianut oleh UU 6/2014.

Kemudian praktik tersebut dimungkinkan pula muncul berdasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya UU 32/2004. Keadaan ini, kata Enny, rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa. Untuk menghindari hal ini, penghitungan periodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya mendasarkan pada UU 32/2004.

“Artinya, bagi kepala desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang sebelum berlakunya UU 6/2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode,” Ujarnya.

“Sehingga, penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa. Selain itu, periodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa, baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda,” lanjut Enny.

Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 harus dilakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan UU 6/2014 maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode.

Kemudian, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan UU 6/2014 maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. “Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucap Enny membacakan akhir dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 ini.

Sebelumnya, Nedi Suwiran (Pemohon) mengujikan Pasal 39 ayat (2) UU Desa yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Dalam kasus konkret, Pemohon menceritakan bahwa dirinya terpilih menjadi kepala desa (kades) untuk satu periode masa jabatan selama 5 tahun pada 2005–2009, sesuai dengan ketentuan UU 22/1999.

Kemudian ia kembali terpilih untuk satu periode masa jabatan 6 tahun pada 2009–2015 sesuai dengan ketentuan UU 32/2004. Selanjutnya ia kembali terpilih dan menjabat sebagai kades dengan masa jabatan 6 tahun pada 2015–2021 sesuai dengan ketentuan UU 32/2004.

Menurut Pemohon, materi muatan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Desa dan Penjelasan Pasal 39 UU Desa, di satu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan kepala desa yang menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU 32/2004.

Tetapi di sisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) sepanjang penghitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali sebagai kepala desa.Hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 39 UU Desa yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirkannya. Semestinya hanya ada satu tafsir ketentuan tersebut yang penghitungan secara berturut-turut atau tidak didasarkan pada UU 32/2004.

Menurut Pemohon, karena ada tafsir yang berbeda tersebut maka proses pemilihan kepala desa yang akan diikuti Pemohon ditunda disebabkan adanya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 karena menganggap adanya ketidakjelasan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. (Nt/red)