Kategori: Politik

Bandar Lampung (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung melonching maskot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandarlampung. Dari total target 5000 peserta sesuai kupon undian yang dibagikan, hanya dihadiri sekitar 250 peserta, di Tugu Adipura (bundaran gajah), Kota Bandarlampung, Minggu 15 Desember 2019.

Ketua KPU Bandarlampung Dedi Triadi mengklaim kegiatan tersebut sudah sesuai target yang diharapkan. Namun dia mengakui adanya permasalahan, salah satunya soal pembagian kupon. Banyak peserta yang memegang lebih dari satu kupon undian. “Target peserta sebanyaknya. Sudah mencapai target sepertinya. Kupon yang kita siapkan 5000, habis. Kita sudah mencoba membaginya, satu orang satu kopon,” kata Dedi.

Terkait jumlah peserta yang hadir, Dedi tak mau menyebut. Para peserta mayoritas berbusana merah. “Kita serahkan kepada rekan-rekan media, menilainya. Kita tidak membatasi. Silahkan masyarakat hadir berolahraga. Selagi mereka ingin berpartisipasi silahkan saja,” kata Dedi.

Lebih lanjut soal woro-woro atau pemberitahuan adanya kegiatan, kata Dedi pihaknya sudah berupaya mensosialisasikannya, lewat media massa dan media sosial. “Kita sudah mensosialisasikan terkait Pilkada, (saat ini) secara simbolik kita melonching jingle dan maskot. Kita menginginkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Selain masyarakat umum, Dedi mengatakan pihaknya turut mengundang partai politik (parpol) untuk turut berpartisipasi dalam acara. Sedangkan untuk para bakal calon kepala daerah memang tidak diundang secara resmi. “Bakal calon kepala daerah tidak kita undang, hanya kita publikasi. Tapi ketua-ketua parpol kita undang,” ucapnya.

Sementara dilokasi acara tidak ada ketua parpol di Kota Bandarlampung yang menghadiri kegiatan tersebut. Bahkan para Ketua Partai Politik (Parpol) se- Kota Bandar Lampung mengaku tidak mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi Pilkada 2020 itu.

“Kalau kita diundang pasti hadir, kita siap mengikuti kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara (KPU). Apalagi ini jelang pilkada. Tapi karena kita tidak tahu ada acara pagi tadi, maka ktia tidak datang,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung Budiman AS.

Budiman kecewa, KPU tidak melibatkan parpol untuk sosialisasi semacam itu. Padahal kegiatan tersebut memakan dana atau anggaran yang tidak sedikit. “Seharusnya parpol ini diajak. Jadi terjalin sinergitas yang baik antara parpol dengan penyelenggara,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung Yuhadi. Yuhadi mengatakan, dia tidak menerima undangan dari KPU, untuk menghadiri kegiatan peluncuran maskot pilkada. “Tidak dapat. Hubungan saya selama ini baik dengan KPU, secara personal maupun kelembagaan. Sebab walau bagaimana pun juga, KPU itu mitra. Tapi untuk peluncuran maskot ini, memang tidak ada undangannya,” ungkapnya.

Yuhadi menuturkan, selama ini dia selalu hadir di kegaitan KPU, jika mendapat undangan. “Selama ini saya hadir langsung, kalau ada acara KPU. Kalau pun saya benar-benar tidak bisa hadir, pasti mengutus pengurus dari DPD (yang mewakili),” jelasnya.

Dia pun menyayangkan, mengapa parpol tidak diundang dalam kegiatan tersebut. “Sebenarnya acara ini bagus dan baik. Tapi mungkin selip kali ya, mungkin stafnya lalai, sehingga undangan tidak sampai di kita,” ucapnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Bandarlampung Andika Wibawa juga menyatakan hal serupa. Dia pun mengaku tidak menerima undangan, baik tertulis maupun via jejaring sosial. “Biasanya kalau ada undangan yang sampai di Kantor DPC, atau fraksi, pasti sampai ke saya. Biasanya juga, kalau pun tidak lewat surat, ada pemberitahuan dari whatsapp. Tapi ini tidak ada sama sekali,” ungkapnya.

Lebih lanjut Andika menyarankan agar KPU setempat tidak sungkan-sungkan melibatkan parpol di setiap kegiatan jelang Pilkada 2020. “Lebih baik lagi kalau para bacalonkada diundang juga. Jadi ramai, tidak sepi seperti ini. Kan tujuannya untuk sosialisasi,” imbaunya.

Menurut Andika, jika KPU Bandarlampung ingin partisipasi pemilih meningkat, dari Pilkada sebelumnya, mereka harus bisa sosialisasi maksimal. “Saya yakin banyak masyarakat juga tidak tahu acara ini. Sebab promosinya kurang,” jelasnya.

Menurut dia, jika sosialisasi KPU semacam itu selalu sepi, target KPU untuk mendulang partisipasi pemilih sebesar 77,8 persen akan sulit terwujud. “Saya yakin, masih ada masyarakat yang tidak tahu kalau di 2020 mendatang akan ada Pilkada di kota ini,” ucapnya. (acw/mmt/red)

Jakarta (SL)-Dana bantuan untuk partai politik (parpol) diwacanakan mengalami peningkatan hingga 48 kali lipat  atau 4.800 persen dari Rp1.000 menjadi Rp48 ribu per suara di masa mendatang. Peningkatan dana bantuan parpol itu merupakan hasil kajian dari Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa nominal peningkatan dana bantuan parpol itu merupakan hasil kajian dari Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beberapa waktu lalu.

Menurutnya, peningkatan tersebut membuat total dana bantuan parpol yang harus digelontorkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang menjadi sekitar Rp6 triliun. “Kalau kajian dari teman-teman Bappenas, diskusi saya dengan mereka, kurang lebih Rp48 ribu per surat suara. Kurang lebih Rp6 triliun,” kata Bahtiar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/11).

Dia menerangkan sejumlah lembaga negara pun sudah memiliki kajian terkait peningkatan dana bantuan parpol. Bahtiar menyebut salah satunya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengkaji nominal dana bantuan parpol yang layak berada di angka antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. Bahtiar pun mengaku pernah mengusulkan agar dana parpol naik ke angka Rp5.400 per surat suara sekitar tiga tahun lalu. Menurutnya, angka tersebut realistis bila melihat kondisi keuangan negara saat itu.

Kebutuhan Dana Parpol Diproyeksi Rp275 Miliar di Tahun Depan “Dulu (saya) mengusulkan hanya Rp5.400 paling tidak, sekarang Rp1.000. Kami realistis keuangan negara ada enggak, kan bukan hanya membiayai ini. Saya dua (atau) tiga tahun lalu sudah mengusulkan Rp5.400 kurang lebih Rp750 miliar saja. Itu tiga tahun lalu saya juga yang mengupayakan dulu itu,” kata Bahtiar.

Terpisah, Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah berunding dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana bantuan parpol. Ia pun meminta bantuan dari Komisi II agar bisa memperjuangkan peningkatan dana bantuan parpol. Namun, Tito tidak mengungkapkan nominal peningkatan dana parpol yang perlu dilakukan. “Kami mohon dukungan dari Komisi II juga bisa diperjuangkan agar parpol bisa mendapatkan anggaran lebih besar untuk survive-nya operasionalnya parpol,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (28/11).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan bahwa terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk dana bantuan parpol pada 2020. Menurutnya, hal ini terjadi karena jumlah parpol peserta Pemilu 2019 lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014. “Kemendagri dalam hal ini politik dan pemerintahan umum memang menyarankan (dana) bantuan parpol per suara Rp1.000, di 2020 memang karena ada jumlah parpol yang meningkat sehingga masih kurang, kurang lebih Rp4 miliar,” kata Hadi. (cnn/red)

Bandar Lampung (SL)-Sebagai lembaga yang berada di garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, KPU memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yg besar itu tidak bisa berjalan efektif tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dengan kata lain di pundak KPU harapan masyarakat dipertaruhkan.

Untuk itu, menyikapi kisruh dan dugaan serta aroma jual beli maupun money politik dalam rekrutmen KPU Provinsi yang melibatkan salah satu Komisioner KPU Provinsi harus diusut tuntas. Apalagi dengan telah diambil alihnya kewenangan KPU Kab/Kota Se Propinsi Lampung oleh KPU Propinsi Lampung atas Perintah KPU RI,

“Jelas menandakan bahwa ada “sesuatu” yang terjadi “KPU harus mengkaji dan mengurai persoalan ini secara komprehensif. Karena kuat dugaan kasus ENF tidak berdiri sendiri,” kata Komisioner Bawaslu Ade Asyari, kepada sinarlampung.com, Senin 18 November 2019

“Jika masalah ini hanya diurai sepenggal-sepenggal, tanpa mengikutsertakan aktor intelektual yang turut serta dalam kekisruhan ini, jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat pada institusi KPU menjadi lemah hingga titik nadir,” katanya

Menurut Ade Asyari, bahkan sudah seharus nya KPU juga melakukan terobosan – terobosan, yaitu mulai dari proses rekrutmen timsel bahkan timselnya sendiri harus diusut tuntas. “Serta di buka lagi penilaian penilaian dan rekaman rekaman yang di lakukan oleh Timsel terhadap Calon Anggota KPU Propinsi dan juga KPU Kab/Kota,” katanya.

Demikian juga denan DKPP, “Karena ini laporannya sudah masuk ke DKPP maka DKPP harus menggali sedalam-dalamnya. Dan apa bila terbukti maka siapapun yang terlibat harus diberikan sangsi dengan tegas sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat kembali. KPU RI beserta DKPP harus mau menjadikan peristiwa ini sebagai pintu masuk untuk mengusut tuntas, sehingga masyarakat tidak menganggap slogan Pemilu Berintegritas, Demokratis hanya di bibir saja,” katanya. (Jun)

Bandar Lampung (SL)-Dalam rangka menjalin silaturrahiim dengan berbagai stakeholder di Provinsi Lampung untuk membangun komunikasi, sinergisitas antar lembaga sekaligus koordinasi, KPU Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Polda Lampung, Senin, (18/11 /2019).

Hadir dalam audiensi tersebut Erwan Bustami (Ketua KPU), M. Tio Aliansyah, Agus Riyanto, Ali Sidik, Esti Nur Fathonah dan Kabag Umum Amrozi. Kunjungan KPU Lampung diterima langsung oleh Kapolda Lampung Purwadi Ariyanto, di dampingi Karo ops, Dir intelkam dir diskrimsus Polda Lampung.

Dalam kunjungan kelembagaan ini, Erwan Bustami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda yang bersedia menerima KPU Lampung selain itu disampaikan pula progres persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak di delapan Kabupaten kota sepropinsi lampung dan beberpa tahapan pemilihan yg akan segera dilaksanakan.

KPU Lampung berharap dukungandan masukan dari Kapolda Lampung dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 agar berjalan sukses, aman dan damai.

Kapolda Lampung dalam penerimaan kunjunga KPU Provinsi Lampung di ruang kerjanya menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 di delapan KPU Kabupaten/Kota bisa berjalan damai, kondusif, aman dan terkendali di tengah dinamika politik lokal yang terjadi.

Selain itu KPU Lampung sebagai penyelenggara pemiluatau pemilihan yang sekaligus sebagai lembaga publik diharapkan dalam melakukan kerja-kerjanya dapat melayani dengan tulus serta tanggap/responsif atas perkembangan yang terjadi sehingga tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga publik pastilah dituntut kecepatan merespon situasi dan kondisi yang ada. Karena menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik sangatlah penting dan itu tidak mudah. (wagiman)

Jakarta (SL)-Hoak atau berita bohong perlu diwaspadai menjelang dan saat pelaksanan Pilkada serentak 2020, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota penyelenggara pilkada perlu meningkatkan kewaspadaannya dimana ada saja mereka yang tidak bertanggungjawab menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya (hoax) dengan harapan masyarakat terpecah-belah.

Demikian dikatakan Viryan Azis Anggota KPU dalam acara pembukaan Rapat Kordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik , KPU, KPU Provinsi se Indonesia, Minggu, (17/11/2019) di Mercure Ancol Jakarta.

Viryan menegaskan KPU telah memiliki pengalaman terhadap serangan hoax pada pemilu 2019, dengan demikian saya meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar dapat mengelolah informasi publik terkait dengan tahapan pilkada secara baik. Dengan mengelolah informasi pilkada yang baik, maka kita akan terus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pilkada. .

Viryan mengajak kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota penyelenggara pilkada untuk terus mewaspadai adanya berita yang tidak benar (hoax) dalam masa pilkada sekarang karena memiliki potensi untuk terjadinya keresahan konflik diantara masyarakat secara horisontal.

Konflik pilkada terjadi diakibatkan karena masyarakat terlalu percaya kepada berita palsu karena ketidaktahuan utamanya, tapi kita harus waspada bahwa jangan sampai hoax itu menjadikan pilkada kita ini menjadi terganggu pelaksanaannya, tidak lancar dan masyarakat menjadi resah,” tuturnya.

“KPU memiliki tugas dan kewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu baik secara nasional, provinsi dan Kab/kota sebagimana telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu,” tambah Viryan.

Sementara Hasyim Asy’ari Anggota KPU RI menyampaikan dalam arahannya bahwa KPU Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemilu, Humas KPU perlu juga didorong untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program dan kebijakan yang menjadi tupoksinya, yaitu dalam diseminasi informasi kepemiluan.

Bagaimana pesan informasi pemilu itu sampai kepada penerima pesan yaitu masyarakat. agar masyarakat terlibat dalam pemilu dan pilkada sehingga masyarakat dapat meruba sikap dan perilakunya terhadap pesan pemilu dan pilkada, kata Hasyim.

Pada masa demokrasi saat ini Humas KPU juga hendaknya menjadi jembatan penting yang menghubungkan KPU dengan publik. KPU tidak berada dalam ruang hampa yang tidak bersentuhan dengan siapapun. Ia perlu inklusif dan merangkul semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU perlu memiliki inovasi dan strategi dalam penyampaian informasi kepemiluan dengan tepat, strategis dan efektif dalam penyampaian pesan pemilu yang informatif, Kilahnya.

kegiatan Rapat Kordinasi Kehumasan dan PPID ini dihadiri oleh Anggota KPU RI, 34 KPU Provinsi dan pejabat kehumasan dan PPID masing masing Satker KPU Se Indonesia. kegiatan dilaksanakan tanggal 17-19 /11/2019. selama tiga hari KPU melakukan evaluasi dan pengelolaan kebijakan kehumasan dan PPID dalam pengembangan informasi pemilu dan pilkada. (wagiman)

Jakarta (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan dan Informasi Publik, Minggu (19/11). Kegiatan yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia ini diikuti oleh KPU Provinsi se Indonesia. Kegiatan dibuka oleh anggota KPU RI, Viryan.

Sebelum dibuka Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur syarifah dalam laporannya menjelaskan bahwa pada kegiatan Rakor Kehumasan dan Pengelolaan informasi publik ini akan dilaksanakan Evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Serta rencana strategis KPU. Selain itu kegiatan juga akan Meberikan penghargaan karya jurnalistik untuk media dan penghargaaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

Selanjutnya dalam sambutannya, anggota KPU viryan menyampaikan bahwa sesuai dengan Undnag Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU secara berjenjang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepemiluan.

Selanjutnya dia menjelasakan bahwa Hoaks berkembang karena tingkat pengetahuan atau literasi publik terhadap Pemilu itu masih rendah. Oleh karena itu KPU berharap mari bersama sama untuk memotong hoaks yang beredar dengan menyampaikan informasi publik sedetail mungkin dan sesegera mungkin dimana saat hoals mulai beredar .

“Untuk memberikan literasi dan memberikan informasi publik tersebut KPU melakukan peluncuran e-PPID. Dengan adanya pelunjuran aplikais ini diharapkan Publik semakin mudah mengakses informasi kepemiluan,” pungkasnya. (wagiman)