Kategori: Politik

Jakarta (SL)-Rocky Gerung mempercepat pelaksanaan komitmennya menjadi oposisi. Alasan utamanya, karena Prabowo Subianto telah bergabung dengan kubu Joko Widodo. Dalam waktu dekat, Rocky Gerung akan melakukan road show untuk mengajak “kampret” bergabung dalam barisan oposisi terhadap Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Rocky Gerung ketika santap siang di kediaman pemimpin C&R, Ilham Bintang, Sabtu kemarin (12/10).

Dalam halaman Facebook miliknya, Ilham Bintang menulis, “Rocky Gerung berpaling. Saat berkunjung ke Markas C&R kemarin, kemudian dilanjutkan dengan santap siang di rumah, kami terlibat diskusi panjang tentang kondisi bangsa pasca Pilpres. Selesai bersantap gulai kepala ikan kakap “Medan Baru” yang disiapkan isteri, Ades Tamin, Roger membuat deklarasi,” tulis Ilham Bintang.

“Hari itu ia nyatakan beroposisi kepada Prabowo. Ia akan “road show” berkeliling Tanah Air untuk mengajak kampret beroposisi pada Ketua Umum Gerindra itu,” sambung Ilham Bintang yang juga Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi adalah alasan utama di balik keputusan Rocky Gerung. Rocky Gerung mengingatkan komitmen yang pernah disampaikannya beberapa waktu dulu, bahwa 12 menit setelah pelantikan siapapun menjadi Presiden baru, dirinya akan beroposisi.

“Sekarang, Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi sebelum pelantikan. Makanya, saya majukan deklarasi saya beroposisi, menjadi mulai hari ini, “ kata Rocky Gerung seperti ditiru Ilham Bintang. (red)

Karawang (SL)-Setelah mengetahui Kolonel Hendi merupakan asli warga Karawang dan merupakan alumni SMAN 1 Karawang, netizen Karawang banyak yang berharap Kolonel Hendi pulang ke Karawang dan menyalonkan diri sebagai Bupati Karawang periode 2020-2024, Minggu (13/10/2019).

Baca: Jenderal Andika Copot Dandim kendari dan Dua Prajurit Karena Istrinya Buat Postingan Status Penusukan Menkopolkam

Seperti yang disampaikan akun Arif Budiman Pinem di Grup Berseka. Menurutnya, Hendi cocok jadi Bupati Karawang, istrinya juga cerdas dan keluarga TNI yang sangat cinta tanah air. Dukungan netizen terhadap Hendi agar nyabup di Karawang terus mengalir di media sosial.

“Pulang kampung aja komandan, tahun depan nyalon bupati Karawang,” kata akun Satijo.

“Pulang sekarang Pak ke Karawang. Karawang butuh pemimpin yang cinta ke rakyat Karawang,” ucap akun Enday Hidayat.

“Ditunggu di Karawang sama saya Kolonel Hendi. Insya Allah setuju jadi calon bupati,” ujar akun Muhammad Syaeful.

Seorang pejabat teras Pemkab Karawang yang namanya tak ingin dipublikasikan mengatakan, sosok Hendi merupakan sosok yang santun, baik dan familiar dan tentunya menjadi kebanggaan warga Karawang. “Beliau kakak kelas saya waktu di SMAN 1 Karawang, mudah-mudahan parkir sebentar, nanti karirnya bisa melejit lagi,” ucapnya.

Diketahui, Kolonel Kaveleri, Hendi Suhendi, jadi perhatian publik se-Indonesia. Pasalnya, belum lama ini ia dicopot sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 1417 Kendari gara-gara postingingan nyinyir istrinya atas peristiwa penusukan yang dialami Wiranto. Kolonel Hendi tenyata putra asli Karawang dan alumni SMAN 1 Karawang. (red).

Bandar Lampung (SL)-Hari pertama masa penjaringan bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota Bandarlampung, dua bakal calon (Balon) walikota mendaftar ke Panitia Penjaringan DPD II Partai Golkar Bandarlampung, Senin (7/10/2019). Dua balon walikota yang mendaftar di DPD Partai Golkar Bandarlampung yakni, Rycko Menoza SZP, diwakili Leission officer (LO) Dahlan Sulaiman mengambil formulir pendaftaran.

Kemudian, balon walikota Amin Fauzi AT, diwakili LO Gunawan Handoko, mengambil formulir pendaftaran. Sedangkan LO Irjen Pol Ike Edwin melalui LO -nya Tarmizi, SH, MH, M. Yani, SE, Nova Jakile, melakukan konsultasi ke panitia penjaringan Golkar.

Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan panitia penjaringan antara lain, Sabnu Alie, Iskandarsayah Komarudin, Agus Sulaiman, Darmawita dan panitia lainnya. Sabnu Ali mengatakan, penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota yang dilakukan DPD II Partai Golkar mulai dibuka pada 7 – 21 Oktober, terbuka untuk umum.

Dalam pendaftaran ini, kata Sabnu, pada saat pengambilan formulir bisa diwakilkan melalui LO tapi harus ada mandat resmi di atas materai. Disaat pengembalian berkas, tidak boleh diwakilkan, tapi harus diserahkan langsung oleh bakal calon walikota dan wakil walikota.

Saat mendaftar, lanjut Sabnu Alie, bakal calon walikota dan wakil walikota akan menerima form berkas pendaftaran sebanyak 16 macam formulir berupa solf copy dan hard copy. Nanti form tersebut harus diisi bakal calon walikota dan wakil walikota selanjutnya diserahkan ke panitia penjaringan DPD II Partai Golkar paling lambat tanggal 21 Oktober 2019.

Enam belas form yang harus diisi oleh bakal calon kepala daerah antara lain, Formulir identitas, Surat pernyataan bekerjasama dengan partai, Daftar riwayat hidup, Penyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2016. Surat pernyataan pada Pancasila, Surat pernyataan mengenal daerah.

Lalu Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah berturut-turut dalam satu provinsi. Surat setia membangun kesetiaan, Bersedia mengundurkan diri dari jabatan TNI/Polri, Surat pernyataan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, Bersedia mengundurkan diri, Surat pernyataan sehat jasmani dan rohani, Penyataan tidak pernah sebagai terpidana.

Lalu Surat tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan, Surat tidak punya tanggungan atau hutang dan Surat tidak sedang pailid dari pengadilan niaga. Kemudian membuat visi misi bakal calon walikota – wakil walikota dan bupati wakil bupati. Tahapan berikutnya, pada 21-25 verifikasi berkas, lalu pada 27 Oktober menyampaikan berkas hasil verifikasi calon walikota ke DPD I Partai Golkar. (rls/*)

Jakarta (SL)-Pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik, demikian hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini.

Pengerahan buzzer oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial. Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.

Berdasarkan isinya konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.

Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta. Di Indonesia para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di Youtube.

Para peneliti dalam laporan ini secara umum menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017. “Penggunaan propaganda komputasional untuk membentuk perilaku publik via media sosial sudah menjadi umum, sudah bukan lagi aksi dari segelintir aktor jahat,” tulis para peneliti dalam laporan itu.

China, menurut penelitian itu, adalah negara yang paling aktif dalam propaganda di media sosial. Tidak hanya memengaruhi publik di dalam negeri, propaganda China juga sudah menyasar khalayak global. “Pada 2019 pemerintah China mulai menggerakan platform media sosial global untuk mencemarkan perjuangan demokrasi di Hong Kong,” bunyi laporan itu lebih lanjut.

Temuan menarik lain dari laporan itu adalah bagaimana Facebook menjadi alat utama yang digunakan oleh pasukan siber atau buzzer di seluruh dunia. (suara.com)

Jakarta (SL)-Ketua  DPR RI  Puan Maharani menggelar rapat konsultasi yang membahas pembagian ruang kerja dan pembagian rumah dinas. Rapat rapat untuk membahas ruangan anggota dewan, digelar di ruang Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Hadir dalam rapat itu Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, dan peserta lainnya. Rapat digelar tertutup bagi awak media yang ingin mengikuti kegiatan perdana Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan lainnya. “Kami fraksi-fraksi di DPR bersama pimpinan biasa hal-hal teknis karena ada perubahan jumlah anggota ada yang bertambah ada yang berkurang dan penambahan jumlah anggota DPR dari 560 ke 575 orang,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto kepada wartawan.

Yandri mengatakan hal tersebut memerlukan pembicaraan khusus, mengenai pemanfaatan ruangan kerja masing-masing anggota dewan. Selanjutnya hasil rapat ini akan dibawa ke Sekretariat Jenderal, untuk mendistribusikan semua anggota. “Kalau bisa satu blok satu fraksi. Kemudian tidak ada anggota yang tidak dapat ruangan kira-kira begitu,” ucap dia.

Yandri menambahkan, tak ada soal anggaran yang dibahas di dalam rapat hari ini. Menurut penjelasannya terkait pengadaan adalah kewenangan Sekretariat Jendral, bukan ranah fraksi. Ketua DPR Puan Maharani tidak bersedia dimintai keterangan terkait rapat. “Nanti rapat dulu,” kata dia.

Wartawan tidak diperkenankan meliput. Kendati belum ada ketuk palu yang menyatakan rapat ini tertutup atau terbuka. Lazimnya pembukaan rapat dilakukan secara terbuka, hingga pimpinan menyatakan rapat tertutup. Saat itu, wartawan (awak media), baik dari media cetak maupun elektronik, juga para pewarta foto, diusir oleh pihak Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR.

Para awak media tak tinggal diam, sebab usahanya untuk mencari informasi dari pejabat publik dihalangi. Sejumlah wartawwan protes  kepada petugas Pamdal, dan mempertanyakan, kenapa kegiatan Ketua DPR tidak boleh diliput.

Pihak Pamdal lantas memberikan penjelasan singkat. Menurut Pamdal Gedung Nusantara I itu, oleh Ketua DPR, kegiatannya tidak boleh diliput. Awak media dilarang meliput. “Dilarang meliput kegiatan Ibu,” kata salah satu anggota Pamdal yang menjaga. Awak media pun menggerutu, ada yang mengungkapkan, dulu Puan saat menjadi anggota DPR cukup terbuka, sekarang berbeda. (red)

Jakarta (SL)-Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR. Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat dipimpin Pimpinan DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe, dari Fraksi Demokrat. Abdul Wahab membacakan hasil keputusan rapat konsultasi yang telah digelar hari ini. Berdasarkan rapat, ditetapkan 5 pimpinan DPR periode 2019-2024.

Ketua dan Wakil Ketua DPR 2019-2024 dipilih berdasarkan hasil Pileg 2019. Partai yang berhak mendapat kursi Pimpinan DPR adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB. PDIP berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR karena keluar sebagai pemenang Pemilu 2019. “Sesuai hasil rapat konsultasi, bahwa pimpinan DPR RI adalah sebagai berikut,” kata Abdul Wahab.

“Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI,” tuturnya.

Saat nama nama pimpinan DPR baru disebut, Anggota DPR yang hadir tampak bertepuk tangan. Selanjutnya, Abdul Wahab pun bertanya kepada hadirin rapat apakah keputusan itu dapat disetujui. Para Anggota Dewan menjawab ‘setuju’. “Apakah dapat disetujui?” kata Abdul Wahab. “Setuju,” jawab hadirin. Abdul Wahab kemudian mengetuk palu tanda pengesahan.

Kemudian, kelima pimpinan DPR diambil Sumpah/Janji Jabatan. Pengambil sumpah dipimpin Ketua MA Hatta Ali. Berikut ini bunyi petikan Sumpah/Janji yang dibacakan, “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.”

“Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Red)

Padang (SL)-Polda Sumatera Barat memeriksa anggota DPRD Sumbar dari Partai Gerindra Hidayat terkait video viral dirinya meminta menurunkan presiden kepada mahasiswa yang menggelar aksi demonstarasi berujung ricuh di gedung tersebut pada Rabu (25/9).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Onny Trimurti Nugroho di Padang, Senin, mengatakan dia saat ini datang dan sedang diperiksa. Menurut dia pemanggilan ini disebabkan yang bersangkutan mengeluarkankomentar yang bernada provokatif dan terbukti ada perbuatan perusakan dan aksi penurunan foto Presiden RI saat aksi tersebut.

“Kita kaitkan hal ini dan dari keterangan yang didapat dari mahasiswa yang diamankan memang ada provokasi yang mempengaruhi mereka,” kata dia.

Terkait dengan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPRD, dirinya mengatakan menghormati hal tersebut “Kami hanya mengambil aspek-aspek yang bersinggungan dengan unsur-unsur hukum,” katanya.

Sementara terkait permintaan maaf yang disampaikan Hidayat terkait video viral tersebut, Kombes Pol Onny mengatakan kalau minta maaf itu wajar bagi orang yang melakukan kesalahan. “Kita dalami ada unsur-unsur hukum yang mengarah pada perbuatan dan dampak perbuatan yang dilakukan itu,” katanya. (ant)

Bandar Lampung (SL)-Akan maju menjadi kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Selatan, tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung siap melepas jabatannya. Mereka Fahrurrozi (Fraksi Gerindra), Tony Eka Candra (Fraksi Golkar) dan Antoni Imam (Fraksi PKS).

Menurut bakal calon (bacalon) Wakil Bupati Lamsel, Fahrurrozi, mereka bertiga sudah sering menjalin komunikasi politik. “Saya sudah sering ngobrol dengan mereka (Tony dan Antoni), namanya juga sesama anggota DPRD,” kata Fahrurrozi kepada harianmomentum.com di Gedung DPRD Lampung, Rabu (2-10-2019).

Lebih lanjut dia mengatakan, keinginannya maju di Pilbup Lamsel tidak main-main. Sebab Ketua DPC Gerindra Lamsel itu punya impian membangun kabupaten setempat, bersama bacalon bupati yang kelak mendampinginya. “Maka saya harus mencari pendampingnya yang bagus, yang juga mau memajukan Lamsel,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan banyak parpol, juga dengan bacalon bupati di kabupaten setempat. “Gerindra di Lamsel itu tujuh kursi, kita tinggal mencari tiga kursi lagi. Jadi, cukup koalisi dengan satu parpol lagi saja,” jelasnya. Diketahui, Fahrurrozi telah mendaftarkan diri sebagai bacalon wakil bupati pada penjaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lamsel, Selasa (17-9).

Menurut politisi asal Partai Gerindra itu, tujuannya maju pilkada sama dengan tujuannya saat maju pemilihan legislatif (pileg). Untuk itu dia siap menerima konsekwensi mundur dari legislatif jika mendapat rekomendasi partai. “Tujuannyakan sama, mengabdikan diri untuk rakyat. Disini juga kita mengbdikan diri dengan tulus dan iklas untuk rakyat Lampung Selatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tony Eka Candra (TEC) juga telah ikut penjaringan, sebagai bacalon Bupati Lamsel. Bahkan, dia sudah mendaftarkan diri di penjaringan tiga parpol: PKB, Nasdem dan PAN. Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung itu meyakinkan, cukup dengan waktu lima tahun atau satu periode, Lampung Selatan dibawah kepemimpinannya akan menjadi kabupaten termaju di Lampung.

“Pengalaman saya, lebih dari lima periode menjadi anggota legislatif dari dapil Lamsel membuat saya mengerti persoalan dan keinginan masyarakat di wilayah ini,” katanya saat pengembalian berkas penjaringan di DPC PAN Lamsel, Sabtu (28-9).

Jika kelak mendapat rekomendasi maju Pilkada Lamsel, dia pun mengaku siap melepas jabatan sebagai Anggota DPRD Lampung. “Sesuai aturan yang ada, kalau mendapat rekomendasi, saya siap mundur. Kan untuk menjalankan misi yang lebih besar,” jelasnya.

Bukan hanya Fahrur dan TEC, Antoni Imam juga telah mendaftarkan diri di penjaringan partai politik. Antoni datang langsung ke kantor sekretariat DPC PDIP Lamsel untuk mengambil berkas pendafatran penjaringan Bacalonbup, Selasa (17-9).  “Untuk membangun Lamsel, saya siap mundur,” ujarnya.

Sebagai keseriusannya maju Pilbup Lamsel, dia telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai pemenang pemilu legislatif 2019. “Insyaallah sudah komunikasi dengan beberapa partai,” ujarnya. (acw/red)

Jakarta (SL)-Persoalan Papua menjadi salah satu polemik yang belum diatasi pemerintahan Jokowi. Pascakerusuhan 23 September 2019, puluhan korban tewas di Wamena, Papua. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Andre Rosiade mengingatkan, tugas pemerintah adalah melindungi segenap rakyatnya yang tercantum dalam UUD 1945.

Kepekaan Jokowi atas persoalan Wamena pun dipertanyakan, karena belum mengucapkan duka atas puluhan korban yang tewas.

“Tugas pemerintah sesuai UUD 1945 melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sy ingatkan pemerintah @jokowi,” demikian cuitan Andre dalam akun Twitternya dikutip Minggu 29 September 2019.

Andre meminta Jokowi, sebagai Kepala Negara jangan lalai melaksanakan perintah konstitusi untuk melindungi rakyat. Jika tak mampu, jangan jadi Presiden atau silakan mundur dari jabatan Kepala Negara.

Kemudian, ia mempertanyakan kepekaan Jokowi sebagai Kepala Negara. Puluhan korban tewas, imbas kerusuhan di Wamena, namun tak ada ucapan bela sungkawa dari Jokowi.

“Sy @andre_rosiade, sbg Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang bertanya, kenapa anda Pak @jokowi bisa ucapkan belasungkawa utk mantan Presiden Perancis? Tapi utk Puluhan Rakyat anda yg terbunuh di Wamena. Mana ucapan belasungkawa anda Pak Presiden @jokowi,” demikian cuitan tambahan Andre.

Jakarta (SL)-Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai digelar Senin (23/9/2019). Selama ini yang bicara di PBB diwakilkan Wapres sudah 5 kali mewakili Jokowi pidato di PBB, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018 dan terakhir 2019.

Effendi Simbolon menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB akan berbeda. “Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB),” kata Effendi saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019).

Effendi menyarankan, Presiden Jokowi tak lagi diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut dia, sudah saatnya presiden berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya terkait posisi Indonesia di mata Internasional. “Berani dong bicara satu dua menit di general assembly di UN sana. Bicara dong, sebutkan apa posisi kita. Itu enggak bisa kita wakilkan dengan Menlu, harus presiden dan presiden saya kira punya kemampuan sebenarnya,” ujar dia.

Selanjutnya, Effendi mengatakan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia harus memanfaatkan posisi tersebut. Ia mengatakan, sudah saatnya Indonesia ikut masuk membahas isu-isu negara lain. “Jadi kita harusnya masuk ke dalam isu-isu yang buat negara-negara lain itu juga menarik. Kita bicara isu lingkungan pasti masuk. Kita harus masuk dan anak-anak muda kita juga harus mampu bermain dikancah global,” imbuhnya.

Seperti dikutip dari Tribunnews, Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central, Sabtu (21/9/2019) malam pukul 20.20 waktu setempat (WS).

Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, Wapres mewakili Presiden Joko Widodo untuk memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke-74 yang bertajuk “Galvanizing Multilateral Effort for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion”.

Sidang Umum Majelis PBB ke-74 kali ini akan dihadiri 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri, 36 menteri, serta 2 chairman of delegation. Catatan Kompas.com, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang umum PBB. Jokowi selalu diwakilkan oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden.

Wapres sudah 5 kali mewakili Jokowi pidato di PBB, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018 dan terakhir 2019. Dalam berbagai pidatonya, Kalla selalu menekankan isu perdamaian, deradikalisasi, pembangunan, hingga ketimpangan ekonomi global, salah satu yang paling konsisten yakni mendorong perdamaian di Palestina. (kompas)