Kategori: Politik

Jakarta (SL)-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut ada 11 indikasi kebijakan Pemerintahan era Joko Widodo atau Jokowi yang membahayakan demokrasi dan substansi hukum di Indonesia.

Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan beberapa kebijakan pemerintah seperti pembentukan tim asistensi hukum, penggunaan pasal makar, serta sikap menyudutkan para pendukung golput terkesan membahayakan demokrasi.

“Kemudian ada rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, serta kebijakan pemerintah yang menyetujui memasukkan pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP,” kata Asfinawati di Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2019.

Persoalan lain, kata Asfinawati, adalah rencana pemerintah memasukkan militer ke kementerian yang sempat mencuat. Apalagi, ia mengatakan sempat ada ide untuk merevisi Undang-Undang TNI.

Dia khawatir, menarik kembali TNI ke ranah sipil akan mengaburkan batasan peran tentara, “Berdasarkan 11 indikasi tersebut, kami menemukan 3 pola, yaitu adanya upaya menghambat kebebasan berpendapat, berpikir, berkeyakinan, berkumpul dan berekspresi. Kedua, adanya upaya pengabaian konstitusi, TAP MPR dan undang-undang. Ketiga, 11 aturan itu punya dimensi yang sama yaitu represif dan anti kritik yang dilihat sebagai ancaman,” kata Asfinawati.

Terhadap 11 indikasi tersebut, YLBHI menyatakan memperingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pemerintahan terikat pada konstitusi. “Kami meminta kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum dan rule of law dicabut, dihentikan, dan tidak lagi dikeluarkan,” kata Asfinawati. (tmp/red)

Jakarta (SL)- Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno dan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan terus melawan kecurangan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada tahun 2019 ini.

Atas dasar kecurangan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut maka Prabowo akan terus berjuang bersama rakyat. Karena itu, ia telah menyiapkan wasiat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan ahli hukum. Sehingga, keikhlasan perjuangan yang ia lakukan ini dapat diwariskan oleh para pendukungnya demi terciptanya keadilan dan tegaknya sistem demokrasi di Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, setelah ini, sore hari ini saya ke kartanegara, saya akan kumpulkan ahli hukum. saya akan membuat surat wasiat saya. saya katakan, gak usah nakut-nakuti dengan makar-makar. orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. jenderal-jenderal itu mempertaruhkan naywayanya dari sejak muda. mereka tidak makar. kita membela negara dan bangsa Indonesia,” ungkap Prabowo di acara Simposium Mengungkap Fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia untuk tidak menakut-nakuti bangsa Indonesia dengan senjata yang diberikan oleh rakyat. Ia menuturkan, bahwa saat ini banyak yang mempertanyakan sikapnya lantaran pihak pemerintah Joko Widodo kerap mengirimkan utusan untuk bertemu dengannya.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa berdialog dan bernegosiasi diperbolehkan asal tidak menyerah pada keadaan. “Ada yang mengatakan Pak Prabowo bagaimana sikapnya. katanya ada yang minta ketemu saya. bolak balik minta ketemu. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh,” tegasnya.

Ia menuturkan, bahwa dirinya saat ini masih menaruh harapan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Tetapi, jika hal tersebut tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penyelenggara pemilu tersebut telah berkhianat kepada rakyat dan negara Indonesia.

“Kami masih menaruh secercah harapan. kami menghimbau insan-insan di KPU, kami menghimbau, kau anak-anak indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mu. kau yang harus memutuskan kau yang harus memilih. menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat indonesia. atau meneruskan kebohongan ketidak adilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia. kami masih menaruh harapan kepadamu,” tandasnya. (rls)

Jakarta (SL)- Pimpinan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya saat ini belum berhasil menghubungi DR Soegiono Sulistianto untuk dimintai klarifikasi. Dosen jurusan Fisika tersebut belakangan kerap memprotes hasil Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) lewat akun media sosial miliknya.

Menurut Sekretaris Unair Koko Srimulyo kegiatan media sosial Seogianto Sulistianto yang memprotes Situng KPU itu secara tak langsung menyeret nama Unair secara institusi. “Karena itu kami ingin klarifikasi ke beliau,” kata dia saat dihubungi  wartawan, Senin, (6/05).

Dilangsir tempo, Koko mengatakan universitas akan menyarankan Soegianto menempuh mekanisme yang disediakan bila memang menemukan dugaan kecurangan dalam Pemilu. “Mestinya kalau mau memprotes tidak ke media sosial, tapi pakai mekanisme yang ada,  misalnya ke Bawaslu,” kata dia. Koko menegaskan, apa yang dilakukan Soegiono tersebut  merupakan sikap pribadi yang bersangkutan. “Itu bukan sikap Unair.”

Koko mengatakan Soegianto adalah dosen jurusan Fisika di Unair. Soegianto juga pernah menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi di Unair empat tahun silam. Kendati begitu, ia mengatakan tak berkompeten untuk menilai kepakaran Soegianto dalam bidang Informasi Teknologi.

Sebelumnya, nama Soegianto mendapat perhatian kalangan netizen karena menuntut KPU menyetop penghitungan suara di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di laman pemilu2019.kpu.go.id.

Melalui Faman facebooknya, Rabu, 1 Mei 2019, Soegianto mengklaim menemukan salah input sebanyak 57.794 suara dalam situng KPU. Setelah unggahannya itu, dikabarkan akun FB  Soegianto diblokir.Saat Tempo mencari akun itu melalui aplikasi FB, ditemukan tiga akun atas nama Soegianto Soelistiono.

Tapi, hanya satu akun yang mengunggah konten mengenai situng KPU. Akun itu masih mengunggah sejumlah konten mengenai kesalahan input dalam situng KPU per hari ini. Namun, unggahan mengenai 57.794 kesalahan input sudah tidak ada.

Relawan IT Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitternya, 4 Mei 2019, mengatakan akun Facebook Soegianto sudah diambil alih sejak mengunggah soal situng. Begitupun nomor WhatsApp Soegianto, kata dia, sudah diambil alih.

Tempo mencoba mengirim pesan ke nomor WhatsApp Soegianto yang diberikan oleh Koko. Namun, pesan itu hanya bercentrang satu. Saat ditelepon, nomor itu juga tak bisa dihubungi. (tempo)

Jakarta (SL)-Tahun 2019 merupakan penentuan nasib rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat atau tertindas jawabannya adalah pilpres 2019. Rakyat Indonesia sekarang telah dikuasai oleh Asing dan Aseng. Mereka segelintir penguasa sudah tak punya lagi rasa nasionalisme sehingga dalam menjalankan kekuasaannya tidak lagi melihat kepentingan rakyat.  Rakyat yang menuntut keadilannya dianggap radikalisme.

Sekarang dalam Pilpres 2019 yang dilaksanakan oleh rezim ini ternyata rakyat kedaulatannya di injak-injak karena terindikasi kecurangan yang terstruktur. Dengan diselenggarakan Pilpres dan Pileg ini banyak kecurangan. Sehingga membuat masyarakat tidak punya harapan. “Kalau rakyat tidak memenangkan kedaulatan maka kita akan terancam. Ini adalah salah satu ekpresi. Kita harus rebut kembali kedaulatan indonesia. Rakyat menggambil alih kedaulatannya,” kata Habib Umar Alhamid saat konperensi pers di Jakarta Selatan, Ahad, (05/05/2019).

“Saya hanya ingin bangsa ini selamat. Indikasi itu sekarang sangat jelas. Kemudian Modal China masuk ke indonesia. Seperti tahun 1959, tidak ada hukuman. Syukur diprotes para ulama. Bagaimana mudahnya masuk tenaga kerja asing di Indonesia. Orang china yang datang kesini akan menguasai lapangan kerja. Kalau itu terjadi jika Jokowi menang. Bagaimana negaranya di bawah kekuasaan China ? Utang piutang kepada China ? Tentangganya orang china semua,” tambah Permadi, yang hadir diacara itu.

“Itu pasti terjadi. Investasi kereta api. Pak Jokowi sangat membangga-banggakan investasi infrastruktur. Tetapi Kedaulatan Rakyat tercampakkan. Negara ini dikuasai oleh China dan terpecah belah. Tentu sangat berbahaya bagi bangsa kita di bidang ekonomi. Kenapa kita tak percaya lagi ? karena pemerintah saat ini tidak memikirkan kepentingan rakyat tapi justru mementingkan TKA,” tutur Permadi seorang tokoh nasional yang turut hadir saat konperensi pers.

Adapun Petisi Nasional sebagai berikut ;

1. Sebagai simbol perwujudan aspirasi rakyat dan menghendaki perubahan. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno serta siap mengawal kemenangan, pelantikan Presiden Indonesia periode tahun 2019 — 2024.

2. Sesuai azas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil maka khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2019.

A. Kami tidak lagi mempercayai kenetralan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
B. Kami menolak hasil real count yang di tetapkan oleh komisioner komisi pemilihan umum Republik Indonesia selama itu merupakan bagian dari perwujudan keberpihakan KPU kepada petahana yang telah melakukan kejahatan atas kesalahan pemilu.
C. Kami tidak akan melaporkan kecurangan pemilu kepada Bawaslu . Kami meyakinkan taraf tuntutan Bawaslu saat ini terbukti menjadi bagian dari tindak kejahatan atas kedaulatan rakyat.
D. Kami menuntut agar para pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini seluruh komisioner-komisioner pemilihan umum Republik Indonesia atau KPU dan para Pimpinan KPU atau Bawaslu secepatnya dicopot dari jabatannya dan telah terbukti secara meyakinkan segala kesalahannya untuk itu segera diajukan ke pengadilan atas kejahatannya terhadap kedaulatan rakyat.

3. Terindikasi Jokowi dan para pendukungnya melakukan kecurangan sehingga mengancam kedaulatan rakyat Indonesia. Kami menuntut agar Pilpres 2019 dilakukan perhitungan suara yang sesungguhnya dan mengusulkan Jokowi segera mengakui kecurangannya dan mundur dari jabatannya selaku presiden RI. Jika tuntutan ini diabaikan maka sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 2 kami sebagai rakyat berdaulat akan melakukan tindakan tegas sesuai hak dan kewenangan dan sesuai konstitusi. (fri)

SIAK (SL)-Tim Pencari Fakta pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Elyuss Waruwu, laporkan Oloan Munthe ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak Provinsi Riau terkait dugaan penggelembungan suara.

Caleg DPRD Kabupaten Siak dapil 2 (dua) Kabupaten Siak dari Partai PDIP, Oloan Munthe tersebut, secara resmi dilaporkan tim pencari fakta Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Elyuss Waruwu ke Bawaslu Kabupaten Siak Provinsi Riau, Sabtu (04/05/2019) sore.

Elyuss melaporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Oloan Munthe di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Elyuss didampingi rekannya, sambil membawa beberapa alat bukti mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak.

Usai melapor ke Bawaslu Siak, Elyuss dalam keterangan Pers menjelaskan pihaknya menduga Oloan Munthe melakukan penggelembungan suara di Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. “Ini baru satu (1) Desa di Kecamatan data penggelembungan suara yang kita dapat dan ini boleh jadi akan banyak terjadi dan/atau meluas,” kata Elyuss.

Elyuss mengatakan, berdasarkan data angka di Form CI dan DA1 yang didapatkan tim, perolehan suara yang didapatkan Oloan Munthe berbeda. Seperti yang terjadi di Desa Merangkai Kecamatan Dayun. “Kita melihat terjadi perbedaan perolehan suara Form C1 tingkat TPS dengan DAI. Kami duga ini ada permainan penggelembungan suara,” kata Elyuss sambil memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan resmi lembaganya (LSM-red) dari Bawaslu Kabupaten Siak.

Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Khairuddin SH selaku penerima laporan ketika dikonfirmasi Wartawan melalui via hendphon miliknya, tak diangkat. Aneh bin ajaib, oknum calon anggota DPRD Kabupaten Siak dari PDIP (Ol Munthe) tersebut, ternyata telah dilaporkan juga ke PPK dan Bawaslu Kabupaten Siak, pada Minggu 21 April 2019 lalu.

Oloan Munthe diduga telah ikut serta menyaksikan perekapan di PPK Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Jumat (19/04/2019) malam. Menurut Pangohalan Tambunan selaku saksi mata yang mengajukan keberatan atau laporan resminya ke PPK dan Bawaslu Kabupaten Siak, kesewenangan oknum Caleg dari PDIP tersebut terjadi pada saat perhitungan suara atau perekapan di kantor panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada tanggal 19 April 2019.

“Kemaren (21/04/2019), saya sudah menyampaikan dan melaporkan dipleno kecamatan dan Bawaslu Kabupaten soal tindakan anggota caleg yang memasuki ruangan saat perekamapan di PPK. Itu (tindakan caleg), sudah melanggar hukum. Sehingga laporan atas masalah itu sudah diterima oleh PPK dan Bawaslu, surat tanda terima laporannya ada sama Saya”, terang Pangohalan Tambunan yang merupakan bagian dari saksi Capres Jokowi dan saksi PDIP, saat ditemui awak media, Senin (28/04/2019).

Oloan Munthe (Terlapor) selaku Terlapor saat dikonfirmasi lewat via WhatsApp menampik laporan tersebut. Bahkan dia tidak tahu tentang keberatan atau laporan saksi mata tersebut yang diterima PPK dan Bawaslu Kabupaten. “Saya baru dapat informasi ini dari bapak, memang tidak tahu tentang surat keberatan tersebut,” tulis Oloan Munthe. (red)

Jakarta (SL)-Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti mencurigai dana kampanye Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi. Ia menduga dana kampanye Jokowi berasal dari para pengembang properti. Hal itu dikatakan Haris dalam diskusi publik bertajuk ‘Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara’.

Dilangsir suara.com, Haris menyebut dana kampanye Jokowi harus ditelusuri karena sebagai Capres petahana memiliki akses yang besar terhadap kekayaan negara. “Sangat penting kita tahu sumber dana pilpres diperoleh. Terutama dari calon petahana karena dia punya akses yang sangat besar dari sumber-sumber keuangan negara,” ujar Haris di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Haris menyebut kecurigaannya itu diperkuat dengan pernyataan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok, dikatakan Haris pernah menyebut Jokowi tidak akan bisa jadi gubernur atau presiden tanpa dukungan dana dari pengembang.

“Statemen Ahok itu tersebar di Youtube sehingga Ahok disebut sebagai gubernur Podomoro. Dana terbesar Jokowi maju di DKI dan Presiden berasal dari pengenbang, Lippo, Meikarta, Agung Podomoro dan Agung Sedayu,” jelas Haris.

Karena itu Haris meminta agar aparat hukum mengaudit dana kampanye Jokowi di Pilpres 2019. Karena, kebijakan Jokowi selama menjabat gubernur dan presiden banyak menguntungkan para pengembang. “Kebijakan pemerintah tidak dijalankan sesuai UU konstitusi tapi ke pengembang. Maka saya usulkan silakan cari tahu dan selidiki lebih jauh tentang dana kampanye yang dipakai oleh Jokowi,” pungkas Haris. (red)

Banten (SL)-Sebuah video tentang dugaan kejanggalan perolehan suara pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kabupaten Lebak, Banten viral di media sosial pada Rabu, (1/5/2019). Dalam video berdurasi 1 menit 49 detik itu mempertontonkan salah seorang masyarakat menemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon Jokowi-Ma’ruf yang tertulis dalam papan tabulasi KPU Lebak.

Tak tanggung-tanggung dugaan penggelembungan suara Jokowi-Maruf mencapai 3.000 suara di Kecamatan Kalanganyar. Sedangkan raihan suara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menyusut hingga 4.000 suara. Pada papan tabulasi yang terpampang di Kantor KPU Lebak di Jalan Abdi negara, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung itu tertulis Jokowi-Ma’ruf meraup 8.665 suara di Kecamatan Kalanganyar, sedangkan Prabowo – Sandiaga 9.810 suara.

Padahal, dalam video tersebut disebutkan berdasarkan data real count, pasangan 01 hanya memperoleh 5.266, sedangkan kubu 02 memperoleh suara 14.392 suara.

Ketua KPU Lebak Ni’matullah memberikan klarifikasi mengenai video viral soal dugaan membengkaknya suara Jokowi – Ma’ruf Amin. Dia menyayangkan video tersebut dengan cepat menyebar secara luas. Padahal, kata dia pada saat masyarakat yang diketahui saksi 02 itu menemukan adanya kejanggalan pihaknya langsung melakukan perbaikan.

“Sudah kita jelaskan kepada masyarakat yang berada dalam video, bahwa itu ada salah input di mana suara Jokowi-Ma’ruf terinput dua kali, tapi ketika adanya temuan itu kita langsung perbaiki dengan data yang sebenarnya,” kata Ni’matullah seperti dilansir Suara.com.

Ni’matullah mengungkapkan data yang sebenarnya untuk di kecamatan Kalanganyar yakni Paslon 01 memperoleh suara 5.266 sedangkan Pasalon 02 memperoleh suara 14.392 suara. “Sudah kita perbaiki dihadapan yang bersangkutan (masyarakat dalam video) dan mereka juga memahami itu, jadi memang itu terinput dua kali,” ucapnya.

Ni’matullah juga mengakui bahwa terdapat salah satu pegawainya yang kurang teliti dalam menginput perolehan suara pada papan tabulasi.

Namun, sambung Ni’matullah sebenarnya data tabulasi tersebut tidak berpengaruh perolehan suara, papan tersebut lebih kepada informasi sementara atau informasi publik saja. “Kami akan lebih berhati-hati dalam menampilkan data yang kita publikasikan ke masyarakat, kita kroscek, kita cermati data yang kita catat dibawah,” tegasnya. (asu/red)

Singapura (SL)-Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan sejumlah tokoh Tanah Air di National University Hospital Singapura. Di hadapan para tokoh tersebut, SBY bicara soal pentingnya berdialog pasca-pemilu serentak tahun ini.

Pertemuan yang digelar hari ini, Jumat (3/5/2019), tersebut dihadiri istri Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid; putri sulung Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md; dan Menteri BUMN era Presiden SBY, Dahlan Iskan.

Sedangkan SBY tampak ditemani Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono. “Setidaknya ada ruang dialog untuk meredam,” kata SBY sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang dikirimkan tim dari Mahfud Md.SBY menyadari solusi tak akan bisa disepakati hanya dengan sekali dialog.

Namun, menurutnya, yang terpenting adalah upaya pengharmonisan harus terus dilakukan pasca-pilpres 2019. “Tentu kita tidak bisa berharap sekali dialog akan menghasilkan suatu solusi. Tapi perlu terus-menerus mengedepankan upaya rekonsiliasi,” jelas Presiden RI ke-6 tersebut. “Saya berharap ada rekonsiliasi pasca-pilpres ini,” imbuhnya.

SBY juga menginformasikan kepada para tokoh yang hadir bahwa perkembangan kondisi istrinya, Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono), positif. Dia menyebut istrinya ditangani dokter profesional.”Bu Ani ditangani oleh dokter yang profesional dan teknologi kesehatan mutakhir,” ujar SBY.

Sebelumnya diberitakan, SBY akan menerima sejumlah kunjungan dari para tokoh Tanah Air. Selain istri Gus Dur, Mahfud Md, dan Dahlan Iskan, SBY diagendakan bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto. SBY awalnya juga diagendakan bertemu dengan capres Prabowo Subianto. Namun agenda tersebut ditunda. (rls)

Jakarta (SL)-Sistem Informasi Hitung Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) terindikasi melakukan input/scan form C1 yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Temuan tersebut terjadi di TPS 33 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatra Utara.

Input form C1 yang dilakukan dalam Situng KPU berbeda hasilnya dengan fakta perolehan suara di TPS. Dalam input perolehan suara di Situng KPU, pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 174 suara, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga meraih 147 suara. Protes bermunculan, riak protes netizen di media sosial hadir, menuding KPU telah melakukan pemalsuan terhadap form C1 yang diinput melalui Situng.

Sebab fakta dari TPS, pasangan Jokowi-Ma’ruf hanya mendapat 74 suara, atau kelebihan 100 suara versi scan C1 yang diduga ‘dipalsukan’.Kejanggalan memang muncul dalam scan form C1 yang diinput di Situng KPU. Sebab, perolehan suara Jokowi-Ma’ruf sebanyak 174 suara, ditambah 147 suara perolehan Prabowo-Sandiaga, tak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di TPS sebanyak 221 pemilih.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Amplas, Azrai buka suara soal input form C1 yang mereka sebut karena kekeliruan itu. Dalam klarifikasi melalui video yang diterima CNNIndonesia.com,terkonfirmasi Komisioner KPU Medan Rinaldi, Azrai mengakui bahwa ada kesalahan dalam pengiriman form C1 yang dikirim ke KPU untuk proses penghitungan suara secara nasional di Situng KPU.

“Terjadi kesalahan dalam input C1 hologram. Kalau memang ada kesalahan penginputan, itu kekeliruan petugas kita yang menginput data,” kata Azrai dalam video klarifikasi yang didampingi panwaslu Medan Amplas, Rio dalam video berdurasi 95 detik tersebut.

Namun Azrai memastikan penghitungan C1 plano akan tetap menjadi rujukan dalam proses rekapitulasi suara di Kota Medan. “Ketika terjadi kesalahan di C1 hologram, kita kembali merujuk ke C1 plano,” ujar dia.”Demikian klarifikasi ini disampaikan, terima kasih,” ujar dia mengakhiri video tersebut. (cnn/red)

Jakarta (SL)-Relawan IT BPN hari ini akan melaporkan temuan ribuan kesalahan entry data pada aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU ke Bawaslu, Kamis 2 Mei 2019. Selama lima hari (27 Maret- 1 Mei) memverifikasi data-data yang sudah masuk ke Situng, Dian mengaku tim Relawan IT menemukan sebanyak 13.031 kesalahan entry data. Data tersebut diperoleh dari 225.818 TPS. Total kesalahan sebanyak 5.7 persen.

“Insya Allah siang ini kami akan membawa bukti satu kardus berupa 2.500 lembar bukti kesalahan entry data Situng KPU,” kata Sekretaris Relawan IT BPN Dian Islamiati Fatwa di Jakarta.

Ada tiga kesalahan yang mereka temukan. Pertama, jumlah suara yang tercantum melebihi jumlah maksimal pemilih pada setiap TPS. Kedua, jumlah suara yang tercatat tidak sama dengan suara sah ditambah dengan suara tidak sah dan kertas suara tidak terpakai. Ketiga, Jumlah sah tidak sama dengan total perolehan suara sah dari kedua pasangan.

“Ribuan kesalahan yang kami temukan menunjukkan sistem Situng KPU tidak bisa diandalkan dan menyesatkan,” ujar Dian. Batas kewajaran dalam system IT maksimal 0,1 persen. Sementara kami menemukan kesalahan antara 5-7 persen,” ujar Dian.

Mencermati temuan Relawan IT BPN, Koordinator Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi (GNSD) DR M. Said Didu meminta agar Bawaslu segera turun tangan dan menghentikan Situng KPU. “Agar tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik yang meluas, Bawaslu harus segera menghentikan Situng KPU dan melakukan audit forensik oleh auditor independen,” tegas Said Didu.

Menanggapi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan temuan mereka kepada Bawaslu. “Kami persilakan apabila ada temuan-temuan terkait pelanggaran pemilu, dipersilakan dilaporkan ke Bawaslu,” ucap komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi, Minggu (21/4).

Wahyu memastikan proses penghitungan suara real count yang saat ini masih berlangsung selalu transparan. Dia kembali mempersilakan siapa saja mengawasi dan mengoreksi KPU. “Ya tentu saja KPU transparan, terbuka terhadap partisipasi warga,” ucapnya

Apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu, Wahyu menyebut hal itu wewenang Bawaslu. KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu jika ternyata ditemukan pelanggaran. “Nanti Bawaslu tentu akan berkoordinasi dengan KPU untuk menyelesaikan hal tersebut. Nanti laporan-laporan itu akan dikaji Bawaslu,” ucap Wahyu. (end/red)