Kategori: Politik

Jakarta (SL)-Pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) diminta mengenakan kaos bertulis 02. Kaos tersebut dipakai tiga hari sebelum pemungutan suara Pemilu 17 April 2019.

“Ramai-ramai kita tulis kaos, taruh di depan baju kita, tulisan 02. Sejak H-3 kita berkeliling di kampung masing-masing,” kata Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursidan Baldan.

Hal itu disampaikan Ferry dalam Diskusi Topic of the Week Selasa-an bertajuk “Tolak Money Politics” di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (12/3). “Pada saatnya, pada hari H-nya, kita juga harus hadir di sekitar TPS itu jam 6 pagi,” ujar Ferry.

Ferry menyatakan, daftar pemilih tetap (DPT) setiap tempat pemungutan suara (TPS) perlu diminta. “Periksa itu. Kalau ada nama asing, nama baru, tanya kepada lurah, kepala desa, petugas KPPS, ini siapa? Kalau jawabannya udah pindah, tugas relawan mendatangi ke rumah,” ucap Ferry.

Ferry memuji semangat dan militansi para pendukung. “Kita ingin menang. Tanda-tanda itu sudah ke sana. Takdir itu insyaallah sudah ada. Tinggal kita bergerak menjemputnya. 30 hari ini tidak ada waktu yang kita biarkan kosong. Setiap hari kita harus sudah memakai baju itu,” tegas Ferry. (rls/red)

Tulang Bawang (SL)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) memanggil PT. Sugar Group Companies (SGC) Ny Purwati Lee, dan Bupati Tuba Winarti, terkait dugaan kampanye terselubung, pada acara perayaan ke 22 HUT Kabupaten Tuba di Taman Budaya Cakat Raya, Kamis (14/3/2019).

Anggota Bawaslu Tuba Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Desy Triyana mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap Winarti, Panitia dan Purwanti Lee.

“Surat panggilan sudah kami kirimkan tadi siang. Untuk panitia penyelenggara dan Bupati Winarti jadwalnya Senin 18 Maret. Dan Purwanti Lee Selasa 19 maret 2019 untuk dimintai keterangannya,” ujarnya Jumat malam (15/3/2019).

Desy menerangkan, pemanggilan itu menyusul setelah beredarnya kritikan dan sorotan di media sosial (medsos). Tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye terselubung, dalam acara hiburan rakyat itu. Dalam hal ini Bawaslu Tuba dituntut untuk merespon dan mengambil langkah.

Dalam pemanggilan itu, kata dia, Bawaslu Tuba akan meminta keterangan terkait dengan adanya sejumlah baliho atau banner yang bergambar Winarti dan Joko Widodo (Jokowi). Serta mempertanyakan kapasitas Bos PT. Sugar Group Companies (SGC) dalam acara itu.

Desy mengaku, pihaknya mengerahkan Panwaslucam Menggala Timur dan Panitia Pengawas Lapangan. Untuk melakukan penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti tentang adanya dugaan kampanye terselubung pada acara pesta rakyat. Acara tersebut juga diisi oleh hiburan artis ibu kota Via Vallen itu.

Dalam penelusuran itu, ditemukan adanya dua baliho ukuran besar bergambar Winarti dan Jokowi. Yang terpasang di sebelah kanan dan kiri panggung utama pengiring musik. “Ada photo dan rekaman hadirnya Purwanti Lee diatas panggung bersama dengan Winarti dan Via Vallen. Mereka secara berulangkali dengan sengaja mengacungkan jempolnya kearah ribuan warga,” katanya yang meminta Winarti dan Purwanti Lee dapat kooperatif dalam proses pemanggilan tersebut. (red)

Jakarta (SL)-Praktik politik berbiaya tinggi dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi yang dilakukan politikus. Karena itu, penting dilakukan terobosan untuk mengatasi praktik tersebut. Salah satu caranya dengan penghentian mahar politik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menceritakan, biasanya untuk menjadi bupati kisaran mahar yang dikeluarkan si calon bisa mencapai Rp 20 miliar bahkan Rp 50 miliar. Jika si calon itu terpilih, dengan gaji pokok bupati hanya Rp 5,7 juta per bulan tentu akan berat mengembalikan modal tadi.

Untuk itu, kata dia, salah satu cara agar tidak ada mahar politik yaitu partai dibiayai negara. Atau, di sisi lain, parpol membiayai sendiri kegiatan politiknya, dengan iuran dan subsidi antar kader. Ini seperti cara yang dipakai Partai Nasdem.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mendukung,  jika partai politik tidak meminta mahar seperti Nasdem. Menurutnya di undang-undang juga sudah dilarang pemberian mahar baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

“Kedua, kenapa tidak boleh menerima mahar karena terima mahar ini membuat kandidat biaya pemenangan itu sangat tinggi. Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih. Setidaknya ada dua alasan itu untuk mencegah korupsi, kemudian di aturan juga dilarang,” tuturnya.

Untuk itu, dia meminta Bawaslu kerja sama dengan KPK untuk melacak rekam jejak kandidat bakal calon penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa bekerjasama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi. “Di undang-undang juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu,” tuturnya. (Republika)

Jakarta (SL)-Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 tak bisa disamakan dengan ‘Perang Badar’ ala Aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman maupun ‘Perang Total’ ala Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Ia menyatakan Pemilu dan Pilpres 2019 bukan ajang peperangan melainkan hanya sebuah mekanisme rutin lima tahunan untuk memilih para calon wakil rakyat dan calon presiden. “Kalau tidak bagus ya pilih yang bagus. Jadi sesederhana itu Pemilu. Jadi sekali lagi pemilu itu bukan perang badar, bukan perang total. Jadi saya kritik keras Pak Moeldoko dan Mbak Neno,” kata politikus yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Zulhas menuturkan bahwa Pilpres dalam konsep demokrasi dimaknai sebagai mekanisme untuk memperbarui komitmen para wakil rakyat dan para pasangan capres-cawapres oleh masyarakat.

Ia menyatakan seharusnya masyarakat dapat secara mudah dan bebas untuk menentukan pilihan pemimpin yang disukainya masing-masing. “Jadi pemilu itu sederhana. Kalau senang, bagus, ya lanjut. Bukan hanya untuk pemerintah. Untuk DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI. Kalau bagus ya pilih lagi,” kata dia

Lebih lanjut, Zulhas mempersilakan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja presiden atau wakil presiden maupun para wakil rakyat yang kini sedang duduk di parlemen. Evaluasi itu, kata dia, bisa diejawantahkan untuk tak dipilih kembali di Pemilu 2019 bila belum maksimal memperjuangkan masyarakat “Saya ini kan di DPR, bermitra dengan rakyat yang saya wakili. Kalau mereka tidak setuju lagi ya boleh ganti,” kata dia.

Istilah perang total dilontarkan Wakil Ketua TKN Moeldoko pada Februari 2019. Moeldoko menjelaskan TKN telah memiliki strategi untuk memenangi pemilu 2019. (red)

Batam (SL)-Kedatangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto disambut ribuan pendukung di Kota Batam, Rabu (13/3/2019). Mereka rela berdesakan demi melihat langsung capres idola mereka. Begitu mobil Prabowo memasuki area kampanye di kawasan Ocarina, Batam Centre, terdengar teriakan yel-yel para pendukung sebelum marching band ditabuh.

“Prabowo Sandi. Prabowo Peesidenku,” begitu hiruk pikuk yang terdengar. Kedatangan Prabowo ditandai dengan marching band, para pendukung pun berbeut berjabat tangan dengan Prabowo. Petugas pengamanan sempat kewalahan mengatasai massa yang ingin mendekat. Panggung kamapanye pun penuh dengan warga pendukung.

Prabowo pun mengaku tidak menyangka dengan antusias masyarakat di Batam. “Ini luar biasa saya tidak menduga masyarakat akan sesemangat ini,” katanya.

Prabowo mengatakan, antusias masyarakat terutama ibu-ibu yang hadir dalam kampanye ini membuktikan bahwa survey di Jakarta tidak benar. “Ini rasa-rasanya, aromanya, sepertinya ramalan survey di Jakarta salah semua. Saya melihat dari mobil mata dan wajah kalian, saya merasa pantas menerima harapan kalian semua,” ujar Prabowo.

Para pendukung pun terdengar menimpali, jika ramalan tersebut tidaklah benar dan hanya ramalan ghaib. “Ramalan setan,” teriak pendukung. Melihat tingginya animo pendukung Kota Batam, Prabowo sempat meminta maaf jika dia tidak bisa membayar semangat yang diberikan masyarakat untuk diterik siang seperti ini. “Saya minta maaf karena saya tidak bawa uang untuk membayar kalian hari ini,” ucapnya.

Masyarakat pun berteriak serentak bahwa mereka tidak butuh uang, tapi mereka inginkan Prabowo jadi Presiden “Tidak perlu, kami tidak butuh uang. Kami butuh Prabowo Presiden,” jawab massa pendukung.

Emak-emak Kecewa Tak Puas Bertemu Prabowo di Batam

Ribuan massa pendukung menyambut antusias kedatangan Prabowo Subianto di Batam, Rabu (13/3/2019). Tak terkecuali pendukung dari kalangan ‘emak emak. Namun kiranya mereka tak puas Prabowo hanya sebentar saja di Batam.

Prabowo Janjikan Harga Listrik dan Sembako Turun, Ibu-ibu pun Riuh Sorakan massa pendukung khususnya dari kalangan ibu ibu terdengar nyaring di tengah hiruk pikuk kedatangan Prabowo Subianto di Batam. Apalagi saat Prabowo menjajikan harga listrik dan sembako turun, sorakan kaum ibu ibu pendukung pun kian bergema. (red)

Denpasar (SL)-Akademisi Rocky Gerung kerap melontarkan kritik pedas ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky memang melabelkan diri sebagai oposisi. Dirangkum detikcom, Senin (11/3/2019), kritik terbaru Rocky kepada pemerintah adalah terkait persoalan ekonomi.

Rocky menyindir pertumbuhan ekonomi era Jokowi sebagai penipuan yang sistematis. Ia lantas membandingkan pertumbuhan ekonomi era Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ekonomi kita tumbuh 5,1 persen baik atau buruk? Ada yang bilang baik bila ekonomi sebelumnya 3 persen. Selama bapak SBY 10 tahun memimpin angka pertumbuhan ekonominya 6,1-6,2-6,3 masa iya lebih bagus daripada 5,3? Ini disebut sebagai penipuan-penipuan sistematis!” kata Rocky saat mengisi diskusi Politik Sehat Politik Berakal Muda Berkarya untuk Indonesia, di Denpasar, Bali, Sabtu (9/3).

Kritik Rocky ditanggapi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. TKN menyerang balik Rocky, menyebut akademisi itu mengkritik menggunakan akal bulus.

“Dunia akan jadi jungkir balik kalau Rocky Gerung yang mengaku ke mana-mana sebagai filsuf namun bicara tentang ekonomi, yang ilmunya sama sekali tidak dikuasainya. Sehingga yang dipakai bukan akal sehat tapi akal bulus,” ujar juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Minggu (10/3).

Rocky juga sempat menyindir Jokowi yang naik KRL saat pulang kerja dari Stasiun Tanjung Barat menuju Bogor pada Rabu (6/3). Rocky menyinggung biaya yang mesti dikeluarkan negara untuk pengamanan presiden. Ia pun menduga KRL sudah disterilisasi saat Jokowi hendak naik.

“Itu berapa banyak uang negara yang harus dikeluarkan untuk mengamankan 4 jam sebelumnya? Biaya besar, mesti disterilisasi. Pertanyaan kita APBN presiden yang dikeluarkan untuk naik dan bergelantungan di KRL dari mana kan mesti dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Sabtu (9/3).

TKN Jokowi-Ma’ruf membela Jokowi. TKN menyebut Rocky sok tahu.

“Rocky Gerung itu sok tahu. Seakan-akan merasa dirinya paling tahu dan paling pintar dalam segala hal. Dari mana dia tahu bahwa Pak Jokowi akan naik KRL itu sudah dipersiapkan sehingga membutuhkan pengamanan 4 jam sebelumnya? Apakah Rocky Gerung tak melihat berdesak-desakannya Pak Jokowi berbaur bersama penumpang lainnya. Bagaimana mau disterilisasi gerbong KRL di saat jam tersebut merupakan jam padat penumpang? Tidak ada penjagaan dan pengawalan ketat yang dilakukan Paspampres dalam KRL itu,” kata juru bicara TKN, Ace Hasan.

Selain itu, Rocky pernah ribut-ribut dengan Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kala itu, Rocky dituding menghina H Agus Salim. Hasto meminta Rocky melepaskan status warga negara Indonesia (WNI) karena telah menghina pahlawan nasional.

“Pernyataan Rocky Gerung sangat menyakitkan, tidak memahami persoalan bersejarah bangsa. Karena itu, mencabut saja tidak cukup. Kami meminta yang bersangkutan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia kalau tak bisa hormati pahlawan. Itu sikap PDIP,” kata Hasto, Jumat (8/3).

Terkait pernyataan ini, Rocky menilai Hasto dungu. Dia lalu mengungkit pengalamannya mengajar di Megawati Institute. “Astaga! Ini partai marah-marah karena tak paham sejarah. Saya pernah jadi pengajar di Megawati Institute, dan mengajarkan satire itu, tuan Hasto! Mengapa masih dungu?” ucap Rocky.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, hingga ‘turun tangan’ dalam ribut-ribut ini. Karding membela Hasto. Menurut dia, mengolok-olok pahlawan nasional sama saja merendahkan martabat bangsa dan negara. “Kalau menghina, kalau mengolok-olok, memberikan kata yang tidak tepat bagi pahlawan kita itu sama dengan merendahkan martabat bangsa, sama dengan mengolok negeri sendiri,” kata Karding.

sumber: detik

Jakarta (SL)-BPN Prabowo-Sandiaga Uno menemukan 17,5 juta data pemilih 2019 yang tidak wajar. Menurut BPN, ketidakwajaran itu bisa terindikasi karena pemilih tersebut rata-rata lahir pada tanggal dan bulan yang sama.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan 17,5 juta pemilih tidak wajar diperoleh dari hasil verifikasi dan investigasi terhadap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap dua yang ditetapkan pada 15 Desember 2018.  Dalam proses verifikasi tersebut, BPN telah melakukan empat kali pertemuan dengan KPU.

“Menurut kami BPN, tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama (data pemilih tidak wajar), ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid,” ujar Hashim kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Hashim juga mengungkapkan BPN prihatin dengan keutuhan dan integritas DPT Pemilu 2019. Namun, Hashim mengaku senang dengan respon KPU yang rencananya akan menindaklanjuti temuan BPN atas DPT tidak wajar tersebut. “Kami berbahagia, dari KPU ada tanggapan cukup positif ya nanti kami akan diberikan waktu untuk mengadakan bukan coklit tapi pengecekan lapangan bersama secara random, kita akan cek beberapa hal nanti, kami akan laporkan lagi kepada kawan-kawan media,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria menjelaskan pemilih sejumlah 17,5 juta ini terkonsentrasi lahir pada tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. Jumlah pemilih yang lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta, sementara pemilih yang lahir 31 Desember sebanyak 5,4 juta dan pemilih yang lahir 1 Januari sebanyak 2,3 juta.

“Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU. Menurut KPU, data ini ini lah yang diterima dari dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui dukcapil Kemendagri untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar,” kata Riza.

Selain menemukan data tidak wajar, kata Riza, BPN juga menemukan data pemilih invalid, pemilih manipulatif dan data pemilih ganda. BPN dan KPU, lanjut Riza sudah sepakat akan melakukan pengecekan bersama ke lapangan terhadap data pemilih yang bermasalah tersebut.

“Hari ini kami akan menetapkan sampling titik-titik daerah mana yang akan ditelusuri di bawah nanti. Seminggu ke depan kita akan sama-sama turun ke bawah untuk memastikan validitas data-data tersebut. Apalagi KPU sudah janji akan revisi dan perbaiki. Kami harap semua masyarakat sama-sama kawal dan pastikan agar DPT bersih, nggak ada manipulasi ganda dan kesalahan lain sehingga pemilu berkualitas,” tutur Riza.

Berikut Rincian DPT Bermasalah Berdasarkan Temuan BPN

DPT tidak wajar: 17.553.708

Pemilih bertanggal lahir 1 Juli: 9.817.003
Pemilih bertanggal lahir 31 Desember: 5.377.401
Pemilih bertanggal lahir 1 Junuari: 2.359.304
Pemilih berusia di atas 90 tahun: 304.782

Pemilih berusia di bawah 17 tahun: 20.475

Data KK manipulatif di Banyuwangi: 41.555 KK

Data invalid 5 Provinsi di Jawa: 18.831.149

Jawa Timur: 5.372.181
Jawa Tengah: 3.831.465
Jawa Barat: 7.186.845
Banten: 1.419.512
DKI Jakarta: 1.021.146
Data ganda 5 provinsi di Jawa: 6.169.895

Jawa Timur: 2.271.844
Jawa Tengah: 1.904.310
Jawa Barat: 1.863.304
Banten: 388.330
DKI Jakarta: 130.437

(sumber: Repulika)

Jawa Timur (SL)-Sejumlah pengguna aplikasi obrolan WhatsApp dan warganet di media-media sosial, tengah digegerkan oleh foto yang memperlihatkan alat kontrasepsi  kondom berbungkus gambar capres dan Cawapres nomor urut 1  Jokowi – Maruf Amin.

Bravo-5  Jawa Timur, salah satu tim relawan Jokowi – Maruf Amin, mengakui mendapatkan foto kondom tersebut. Mereka menegaskan, foto  itu sengaja disebar untuk menanam fitnah atau kampanye hitam yang diarahkan kepada pasangan Jokowi – Maruf Amin.

Ketua Bravo-5 Jawa Timur Ubaidillah Amin alias Gus Ubaid, Sabtu (9/3/2019), mengatakan pihaknya mengutuk cara-cara berpolitik yang tidak sehat. Pasalnya, perilaku semacam itu dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun. “Kami mengutuk keras kampanye hitam terhadap Jokowi – KH Maruf Amin dan kami meminta pihak berwenang segera mengusutnya,” kata Gus Ubaid seperti dilangsir Beritajatim.com.

Menurut dia, pendukung Jokowi tidak mungkin membuat alat kontrasepsi tersebut dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, apalagi dibungkus dengan simbol 01. Ini karena relawan Jokowi–Maruf selalu berkampanye sehat dan menyampaikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Kami yakin mereka sengaja melakukan kampanye hitam ini, karena elektabilitas mereka semakin merosot. Ini bukan sekali dua kali kampanye hitam seperti ini. Emak-emak mereka di Karawang dan Sulsel juga kampanye hitam, dibilang kalau 01 menang, azan dihilangkan dan menghapus pendidikan agama. Ini kan fitnah yang keji dan ngawur,” cecarnya tanpa menyebut pihak yang dimaksud. (beritajatim)

MUBA (SL)-Penanganan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin memasuki tahap satu. Saat ini dugaan ini telah terdaftar di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua Bawaslu Banyuasin, Ibzani HS, Rabu (27/2/2019) pada percakapan ponsel, di langsie suaramerdeka.id. Ibzani menjelaskan bahwa kasus ini sudah terregister di Gakkumdu. Yang dimaksud dengan terregister adalah sudah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap kedua.

Terdaftarnya dugaan pelanggaran kampanye ini tak berselang lama setelah Bawaslu Banyuasin mengundang pimpinan redaksi suaramerdeka.id, Selasa (19/2/2019). Undangan ini terkait posisi suaramerdeka.id sebagai media pertama yang memberitakan serta menayangkan vidio dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin.

“Kalau sudah register artinya sudah setuju. Cuma prosesnya masih panjang, masih 2 tahap lagi. Kita sudah register, sejak keterangan pak pimred kemarin, kita langsung adakan kajian. Cukup syarat formil cukup syarat materiil. Kemudian kita rapat pembahasan pertama dengan kepolisian Gakkumdu, ini jalan. Pemeriksaan saksi-saksi. Masih ada satu saksi lagi,” kata Ibzani.

Ketua Bawaslu Banyuasin ini mengakui bahwa dua hari setelah pimred suaramerdeka.id memberikan keterangan, ada orang berinisial SH melaporkan dugaan yang sama. Namun berdasarkan peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018, jika fokusnya sama itu tidak bisa ditindaklanjuti. Karena kasusnya sudah register. Sebetulnya menurut Ibzani, jika belum diregistrasi, Bawaslu akan mendahulukan pelaporan dibanding temuan.

“Lagi pula pelapor ini kurang syarat materiil. Materiil itu minimal dua, ada barang bukti ada saksi. Nah kemarin dia hanya menyertakan video saja. Tidak menyertakan saksi. Sementara kita ini paling perlu itu saksi. Terutama saksi pada saat pembuatan itu. Nah itu yang paling penting. Pelapor melaporkan hari Kamis. Karena kurang lengkap, kita kasih waktu 3X24 jam. Terakhir dia tidak hadir memberikan saksi,” tutur Ibzani HS.

Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran, dalam 10 hari kerja ke depan, akan memasuki pembahasan kedua, yakni tahap penyidikan. Pada tahapan ini, Bawaslu akan berada di Gakkumdu bersama dengan kejaksaan dan kepolisian.

“Kalau peraturan Bawaslu 31, itu didampingi sama kejaksaan dan penyidik kepolisian. Sudah masuk ke situ, sudah tahap satu. Mungkin 10 hari kerja ke depan sudah pembahasan kedua, ke tingkat penyidikan,” jelas Ibzani HS.

Pada tahap satu ini, Bawaslu harus bisa menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Dalam persyaratannya, Bawaslu Banyuasin harus mengundang saksi ahli. Saat ini, Bawaslu Banyuasin sedang menginventarisir saksi ahli yang netral.  Bawaslu Banyuasin juga mengagendakan untuk memanggil kembali Bupati Banyuasin.

“Pak Bupati baru sekali, ini kita rencanakan minggu-minggu ini. Karena ada beberapa hal yang perlu didalami. Jadi untuk pak Bupati, mungkin kita panggil sekali lagi. Kita perlu keterangan tambahan,’ ujar Ibzani.

Ketua Bawaslu Banyuasin meminta masyarakat untuk bersabar, karena prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Tahap satu sudah dijalani. Selama 10 ke depan (hari kerja) akan diputuskan pembahasan kedua, yakni masuk ke penyidikan kepolisian. Setelah pihak kepolisian, kemudian ke jaksa penuntut. Setelah jaksa, baru ke pengadilan.

“Kebanyakan kasus, jatuh pada tahap kedua atau tahap ketiga. Itu persoalannya. Tapi yang pasti kami sangat berkeinginan. Karena setidaknya menjadi pembelajaran untuk kepala daerah yang lain,” kata Ibzani.

Karena panjangnya proses yang harus dijalani ini, Ibzani berharap semua pihak untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Ia mengakui, media mempunyai peran penting dalam hal ini. Karenanya, ia merasa prihatin dengan sepinya pemberitaan atas kasus dugaan pelanggaran kampanye ini.

“Memang harus dikawal. Ini saja sepi pemberitaan. Media cetak tidak ada satupun yang memberitakan. Padahal ini kan berita besar. Nah yang berita online itu tidak memasyarakat. Orang-orang tertentu saja. Nah ini kan kelihatan sepi. Padahal kalau beritanya muncul di media cetak, itu ramai. Salah satu fungsi pers itu kan kontrol sosial,” ujar Ibzani.

Namun Ibzani menegaskan, dengan atau tanpa ada dukungan, Bawaslu Banyuasin akan tetap bekerja tanpa kompromi. Ibzani juga menjamin, jika kemudian muncul berbagai dukungan, Ia bersama timnya akan tetap menomorsatukan prosedural diatas segalanya.

“Kami tetap prosedural. Siapapun yang ada dalam persoalan ini, kami prosedur. Baik administrasi atau tata caranya, kami laksanakan semua. Perkara hasil, ya nanti,” tutup Ibzani. (sm/red)