Kategori: Politik

MUBA (SL)-Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin provinsi Sumatera Selatan adalah bentuk cara otoritarianisme yang dilakukan oleh Rezim Jokowi. Kubu petahana  akan menggunakan cara halus sampai cara mengancam rakyat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin menjelaskan, kubu petahana sejak awal telah menggunakan cara Orde Baru (Orba). Melalui pesan tertulis, Rabu (6/3/2019), Aminudin mengatakan cara yang digunakan rezim Jokowi mirip dengan Orba.

“Saat ini Kubu petahana sejak dari awal menggunakan cara-cara otoritarianisme Orba dalam memenangkan Pemilu. Dalam kontek sekarang, Pilpres. Sama dengan Orba, rezim Jokowi melakukan politisasi secara masif dan terstruktur. Mesin birokrasi dan militer untuk memenangkan Pilpres 2019,” kata M Aminudin.

Tujuan penggunaan cara-cara otoritarianisme tersebut hanya satu, mempertahankan kekuasaan. Menurut Aminnudin, politisasi seperti ini marak terjadi di seluruh daerah. “Politisasi berpihak pada petahana itu terlihat hampir semua wilayah di Indonesia. Di Jateng, Riau, Papua, Sulawesi dan lain sebagainya. Mereka menggunakan dari cara halus sampai mengancam rakyat,” kata AlumniUniversitas Airlangga ini.

Aminudin juga melihat posisi Bawaslu sebagai wasit dalam pemilihan umum pada April mendatang. Ia menyebutkan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu. “Walaupun Bawaslu Sudah menyebut pelanggaran, belum ada tindakan tegas dan sangsi efektif,” ujarnya.

Menanggapi soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin, Aminudin mengingatkan posisi Bawaslu Banyuasin. Menurutnya, tanpa dukungan aparat organik yang netral, maka semua akan menjadi sia-sia. “Ini Banyuasin juga prosesnya berbelit-belit. Bawaslu tanpa dukungan para aparat organik yang dalam prakteknya berpihak pada petahana, praktis Bawaslu akan juga seperti macan ompong,” tegas Aminudin.

Ia menjelaskan bahwa apa yang disampaikan tersebut tanpa bukan alasan yang kuat. Kasus seperti Bupati Banyuasin ini sudah pernah terjadi di daerah lain. Sekeras apapun usaha Bawaslu Banyuasin, akan sia-sia jika ada kekuatan yang lebih tinggi. “Kasus rekomendasi Bawaslu Jateng yang tegas sebut 31 Kepala daerah melanggar UU ASN. Jadi mentah setelah Mendagri tegaskan melindungj pelanggaran kepala daerah di kubu Jokowi,” jelasnya.

Aminudin menghargai upaya mediaonline suaramerdeka.id yang telah memberikan keterangan kepada Bawaslu Banyuasin. Namun ia mengingatkan kepada semua pihak yang punya kepedulian pada pemilu yang jujur. Untuk ikut mendukung langkah penegakan pemilu netral. Karena kubu petahana akan menggunakan berbagai cara agar kembali berkuasa.

“Ya. Suaramerdeka.id sudah benar. Jadi mbulet mau dibolak-balik oleh kubu petahana. Dengan bermain di saksi-saksi. Saran saya, mintalah dukungan PWI, Aliansi jurnalis, LBH dan semua media network dan LSM,” tutup Aminudin. (sm/*)

Bandar Lampung (SL)-Ribuan lebih Alumni Perguruan Tinggi dan SMA di Lampung akan mengadakan deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden Joko Widodo- Maruf Amin di PKOR Way Halim, Jum’at 8 Maret 2019.  Relawan Lampung bersatu akan mengerahkan ribuan massanya untuk memeriahkan serta menyambut Jokowi.

Ketua Relawan Lampung Bersatu Marsat mengatakan tadinya simpatisanya akan dikerahkan sekitar 20 ribuan.  “Sesuai rapat kemarin, hampir 20 ribu massa relawan siap hadir, tapi setelah rapat dengan panitia kami dikasih kuota 2000 peserta” ungkap Marsat.

Selanjutnya Marsat juga berharap kegiatan deklarasi tersebut juga bisa di laksanakan di setiap kabupaten/kota di Lampung. ” kami berharap di kabupaten/kota juga diadakan deklarasi serupa, jadi massa relawan di daerah juga bisa hadir. Insyaalaha, ribuan massa bisa datang,” pungkas Marsat.

Sementara itu juru bicara Relawan Lampung Bersatu, Sugirin Tjastoni berharap seluruh relawan dapat berkumpul di PKOR Way Halim, satu jam sebelum acara di mulia. “Ya, seluruh relawan kami harapkan jam 13.00 sudah ada di lokasi,” papar Sugirin.

Sementara utuk penggalangan massa relawan, “Diharapkan organ relawan dapat berkomunikasi dengan saudara heri, jambronk dan Marlinda Jaya,” pungkas Sugirin. (Rls)

Padang (SL)-Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Lampung II, H. KRH. Henry Yosodiningrat, MH., mengaku geram atas pencopotan dan perusakan alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk miliknya oleh oknum TNI AU dari Lanud Pangeran M Bunyamin di kampung Astra Ksetra, Tulangbawang, Lampung. Hal itu diungkap Henry usai Deklarasi Milenial Anti Narkoba di Padang, Sumatera Barat, Minggu (3/3/2019).

Henry menegaskan, tidak ada orang atau institusi yang bisa mencopot APK Caleg yang tempat pemasangannya di rumah warga. “Bawaslu, Panwas atau KPU sendiri yang bisa mencopot itu pun harus memberitahu terlebih dahulu kepada Caleg. Dan setelah dicopot dipelihara dengan baik,” jelas Henry.

Selepas kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba dan Deklarasi Milenial Anti Narkoba di Sumbar, Henry akan ke Dapil dan melaporkan oknum TNI AU di Lanud Pangeran Bunyamin, Astra Ksetra, Menggala, Tulangbawang yang merusak APK miliknya ke Propam AU atau Bawaslu RI.

Kejadian pencopotan APK milik Henry Yosodiningrat tersebut disaksikan beberapa warga yang selama ini dibantu perjuangannya mengadvokasi kasus hukum atas hak atas tanah warga di Kampung Astra Ksetra yang diduga diserobot oleh pihak Lanud Pangeran M. Bunyamin, Tulangbawang, Lampung. “Ada saksi warga sana yang menyaksikan dan merekam aksi pencopotan serta perusakan APK milik saya dirusak di pekarangan rumah warga dan di sepanjang jalan sekitar Astra Ksetra,” ungkap Henry.

Ia menerima laporan dari timnya di Tulangbawang, perusakan spanduk dilakukan oleh oknum Auri pada Hari Jum’at, 1 Maret 2019. Menurut informasi Tim Henry Yoso, pencopotan dan perusakan APK miliknya dilakukan mulai dari portal PT Sweet Indo Lampung sampai ke arah jalan perbatasan Gunung Batin, Lampung Tengah.

Dan di lokasi Portal Indo Lampung, hanya APK milik yang dirusak. Sementara APK dari caleg lain terlihat masih utuh tidak dicopot. Beberapa saksi dengan jelas menyaksikan perusakan APK di pekarangan rumah/warung milik warga yang juga pendukung Henry Yosodiningrat. Sejumlah warga siap dan bersedia untuk menjadi pelapor atas kejadian perusakan APK tersebut. “Perusakan APK ini akan saya laporkan ke Bawaslu dan Propam AURI atau ke Polri. Itu merupakan tindak pidana. Dan diancam pidana seperti diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Pidana (KUHP),” papar Henry.

Dan Unsur Pasal 170 KUHP berbunyi: (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sementara Pasal 406 KUHP berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, merusak dan menghancurkan benda milik orang lain sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Dan itu kehormatan bagi saya. Sampai kemana pun akan saya tuntut. Institusi apapun saya tidak takut. Saya sebagai wakil rakyat di situ. Dan itu Dapil saya,” tegas Henry.

Ketua Umum DPP GRANAT itu menduga perusakan APK miliknya diduga kuat ada kaitannya dengan perjuangannya selama ini mengadvokasi kasus tanah warga Kampung Astra Ksetra. “Warga masyarakat Astra Ksetra itu saya yang memperjuangkan mereka dari kedzaliman oknum-oknum TNI AU. Dimana mereka sudah mulai merasa tenang,” katanya.

Dan saya sempat diundang pada tanggal 17 Februari yang lalu untuk syukuran atas kondusifitas warga Astra Ksetra yang mana sebelumnya kerap diteror karena penyerobotan oleh pihak Lanud. Bertepatan dengan syukuran itu, beberapa hari kemudian dilakukan perusakan.

“Dan saya tekankan dalam kejadian ini, saya tidak bisa diteror seperti itu. Saya akan tetap berjuang. Dan selepas saya keliling sosialisasi bahaya narkoba dan deklarasi milenial anti narkoba di sejumlah daerah di Sumatera, saya akan pulang ke Dapil untuk mengurus kasus tersebut,” tandasnya. (rls/jk/ardi)

Tegal (SL)-Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, Jumat (1/3/2019) menyambangi kampung warteg di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di kampung ini, banyak pengusaha warteg yang curhat terkait mahalnya harga bahan pokok dan turunnya daya beli masyarakat bawah.

Mulyadi, pengusaha warung tegal yang juga Ketua Komunitas Warteg Nasional dan Perwakilan Warteg Dua Jari yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi meminta agar harga kebutuhan pokok dibuat stabil dan tidak turun naik, sehingga para pengusaha rumah makan yang terkenal murah ini bisa menjual dengan harga yang stabil, murah dan terjangkau, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan membangun banyak Balai Latihan Kerja.

 Mulyadi juga meminta ada program agar usaha warteg bisa dikelola secara modern dan profesional, dari kecil menjadi besar dan tidak kalah dengan restoran Padang yang sudah go internasional.” Kami berharap jika bapak menjadi wakil presiden, tolong pak harga-harga dibuat stabil, sehingga harga makanan di warteg bisa tetap stabil juga dan bagaimana solusi Bapak, agar warteg juga bisa besar seperti restoran Padang yang go internasional, istilahnya naik kelas pak,” ujar Mulyadi.

Menurut Sandiaga apa yang diinginkan oleh Mulyadi adalah bukan hal yang mustahil. Ini bisa dilakukan dengan pelatihan, pendampingan dan pelatihan keuangan sehingga manajemen warteg dikelola secara profesional, tidak lagi hanya dengan tradisional.

“Saya yakin nanti warteg bisa juga seperti restoran padang, bahkan menggunakan sistem franchise, tapi ya itu diperkuat sistem keuangannya. Melalui pelatihan juga ditingkatkan cita rasanya sekaligus tampilannya dan bukannya tidak mungkin warteg bisa ada juga di mancanegara,” terang pria yang beken disapa Sandi itu.

Dalam kesempatan itu, Sandi juga menyampaikan fokus Prabowo Sandi adalah harga-harga stabil dan terjangkau serta penciptaan dan penyediaan lapangan kerja.  “Waktu Masih SMP ada warteg di dekat rumah mantan pacar saya, Mpok Nur. Di sana saya sering makan sambil menunggu Mpok Nur keluar rumah, biar nggak laper. Saya minum teh poci juga. Pelayannya saya masih ingat Pak Jaelani,” kenang Sandi.

Calon wakil presiden nomor urut 02 ini, menambahkan punya nostalgia makan di warteg. Memorinya kembali saat masa pacaran dengan istri tercinta, Nur Asia atau yang biasa disapa Mpok Nur. Meski kerap makan di warteg, Sandi mengaku tidak pernah ‘darmaji’ alias dahar lima ngaku siji. 

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyapa masyarakat di di Desa Sidakaton Kecamatan Dukuh Turi, Tegal, Jumat (1/3). Di kesempatan itu, dia berdiskusi dengan pengusaha warung Tegal (Warteg) bernama Mulyadi.

Melalui siaran pers Badan Pemenangan Nasional (BPN), Mulyadi meminta agar harga kebutuhan pokok stabil. Sehingga para pengusaha rumah makan yang terkenal murah itu bisa menjual dengan harga yang stabil, murah dan terjangkau.

Hal lain yang dikemukakan Mulyadi adalah bagaimana warteg bisa dikelola secara modern dan profesional. Sehingga tidak kalah dengan restoran Padang yang sudah internasional.

“Kami berharap jika bapak menjadi wakil presiden, tolong pak harga-harga dibuat stabil. Sehingga harga makan di warteg bisa tetap stabil juga. Dan bagaimana solusi Bapak, agar warteg juga bisa besar seperti restoran Padang yang go internasional, istilahnya naik kelas pak,” harap Ketua Komunitas Warteg Nasional itu.

 Sandiaga pun malah bercerita bahwa pernah makan di warteg saat masa pacaran dengan istri tercinta, Nur Asia Uno atau yang biasa disapa Mpok Nur. “Waktu Masih SMP ada warteg di dekat rumah mantan pacar saya, Mpok Nur. Di sana saya sering makan sambil menunggu Mpok Nur keluar rumah, biar nggak laper. Saya minum teh poci juga. Pelayannya saya masih ingat Pak Jaelani. Warteg adalah solusi anak-anak sekolahan karena harganya stabil. Tapi saya tidak Darmaji ya. Tahu nggak apa Darmaji? Dahar lima ngaku hiji,” canda Sandi.

Menurut Sandi apa yang diinginkan oleh Mulyadi bukan hal mustahil. Menurutnya, membesarkan warteg bisa dilakukan dengan pelatihan, pendampingan dan pelatihan keuangan. Sehingga manajemen warteg dikelola secara profesional dan bukan tradisional. “Saya yakin nanti warteg bisa juga seperti restoran padang. Bahkan menggunakan sistem franchise. Tapi ya itu diperkuat sistem keuangannya. Melalui pelatihan juga ditingkatkan cita rasanya sekaligus tampilannya. Dan bukannya tidak mungkin warteg bisa ada juga di mancanegara,” terang Sandi.

Dalam kesempatan itu, Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyatakan bahwa fokus Prabowo-Sandi adalah ekonomi yang stabil, harga-harga terjangkau, serta penciptaan dan penyediaan lapangan kerja, (red)

Mojokerto (SL)-Capres Prabowo Subianto mengingatkan para jenderal TNI-Polri yang sedang berkuasa agar selalu membela kepentingan rakyat Indonesia. Menurut dia, pangkat dan jabatan para jenderal berasal dari rakyat. Bahkan, berbagai fasilitas yang dinikmati para jenderal semasa pendidikan juga dari uang rakyat.

Prabowo membangun logika pidatonya itu dengan mengisahkan pengalaman masa mudanya menjadi prajurit TNI. Dia mengenang masa-masa berlatih sebagai prajurit di wilayah pedesaan dan pegunungan. Kala itu Prabowo muda mengaku menyaksikan langsung kehidupan para petani Indonesia yang sederhana, tapi berjasa terhadap TNI.

“Para petani menyediakan apa yang mereka punya untuk mendukung prajurit-prajurit yang mereka anggap adalah prajurit mereka. Saya berhutang kepada petani-petani Indonesia, saya jadi jenderal karena petani-petani Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Minggu (24/2/2019).

Oleh sebab itu, lanjut Prabowo, dirinya selalu membela kepentingan para petani. Menurut dia, nama TNI menjadi besar hingga memenangkan pertempuran karena dukungan rakyat.

“TNI lahir dari rakyat, TNI dibesarkan oleh rakyat, TNI selalu bisa menang perang karena rakyat. Dan rakyat kita sebagian besar adalah adalah petani, nelayan, peternak, mereka yang membela negara dan bangsa ini,” terangnya.

Oleh sebab itu, Prabowo mengingatkan para juniornya di Polri maupun TNI untuk selalu memebela kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Menurut dia, Polri, TNI dan Intelijen merupakan milik rakyat Indonesia.

“Adik-adikku yang berada di posisi kekuasaan, saya ingatkan kekuasaanmu dari rakyat Indonesia. Kau bukan tiba-tiba jadi jenderal. Sebelum jenderal kau pernah menjadi letnan. Sebelum jadi perwira kau pernah jadi taruna. Waktu kau siswa, ingat lah sepatumu itu uang rakyat Indonesia. Dari hari pertama kau masuk jadi tentara dan polisi, kaus kakimu dari rakyat, singletmu dari rakyat, celana dalammu, kasurmu, tempat tidurmu, bajumu, seragammu, kamar mandimu, tasmu dari rakyat. Rakyat yang memberi pangkat kepadamu, kau milik seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo menambahkan, Polisi dan TNI menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya TNI-Polri melindungi rakyat. Bukan justru membela kepentingan golongan tertentu.

“Tentara dan polisi bukan milik satu golongan. Saya mengimbau selalu membela rakyat kita, jangan membela satu golongan saja. Ini imbauan dari hati saya paling dalam,” tegasnya. (rls)

Jakarta (SL)-Ade Mulyana, Pimpinan Redaksi Kantor Berita Politik RMOL, menanggapi pernyataan Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daniel Tumiwa hari ini, Jumat (15/2), yang antara lain mengatakan bahwa Kantor Berita Politik RMOL menjadi bagian dari “skenario terencana untuk menghancurkan reputasi Presiden Jokowi dengan membangun citra kehadiran konsultan asing yang terkait dengan Israel, yakni Stanley B Greenberg,”

Bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019, RMOL memberitakan isi salah satu artikel yang dimuat website political-strategist.com. Di dalam artikel tersebut dijelaskan profil Stan Greenberg dan pihak-pihak yang disebut pernah menjadi klien Stan Greenberg.

Website political-strategist.com dan artikel yang menyebutkan “daftar klien Stan Greenberg” ketika itu menjadi salah satu tema pembicaraan di kalangan politisi dan pemerhati politik di tanah air.

Karena sudah dibicarakan masyarakat luas, RMOL memandang informasi mengenai hal itu layak diberitakan untuk ditemukan kebenarannya. Bagi RMOL ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan memiliki konteks yang cukup dan sejalan dengan spekulasi mengenai keterlibatan konsultan asing di Pilpres 2019. RMOL merasa berkwajiban untuk mengikuti kabar ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.

Berita RMOL tanggal 5 Februari pukul 21.55 WIB dengan judul “Nama Jokowi Masuk Daftar Klien Konsultan Asing Kawakan Ini” tersebut tidak berdiri sendiri. RMOL terus melengkapi informasi mengenai hal ini dari berbagai pihak, termasuk dan terutama dari kubu petahana.

Berita yang memuat penjelasan mengenai hal itu dari kubu petahana antara lain berjudul “Informasi Jokowi Pakai Konsultan Asing Tidak Jelas”, juga berita yang berjudul “E-mail Dari Greenberg: Saya Tidak Pernah Bekerja untuk Jokowi”, dan lain-lain.

“Kami menilai, tuduhan PSI kepada RMOL sebagai “bagian dari skenario terencana untuk menghancurkan reputasi Presiden Jokowi dengan membangun citra kehadiran konsultan asing” adalah sebuah tuduhan yang tidak didasarkan dengan pengamatan pada hal-hal di atas dan cenderung mengarah ke fitnah,” Demikian, Pimred RMOL, Jakarta, 15 Februari 2019 (Jun)