Bandar Lampung, (SL) – Tertangkapnya kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangkap tangan salah satunya Bupati Mesuji, Khamamik sontak membuat semua orang tak mengira. Bupati yang selama ini ramah dimata masyarakat, tiba-tiba menjadi target oleh KPK.
Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ghinda Ansori Wayka, Kamis, (24/1/2019) menyikapi perihal tertangkapnya kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pemilihan Kepala Daerah itu kembalikan saja ke Dewan, jadi bisa hemat anggaran KPU dan BAWASLU, awasi Dewannya dengan ketat, tangkapi jika bermain politik uang, ini sistem lokalisir agar tidak mendidik rakyat dengan dugaan “politik uang” yang merusak tatanan hidup berkebangsaan,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, jika dibiarkan sistem politik yang seperti saat ini, meskipun dipilih langsung Kepala Daerah maka akan banyak lagi Kepala Daerah hasil pemilihan langsung yang ditangkap KPK. “Bukan hanya 103 saja sebagaimana yang dilansir beberapa media,” katanya. (Wagiman )
Garut (SL) – Lagu Ganti Presiden dan Sotoloyo Menggema di Garut dalam acara deklarasi dukungan Prabowo-Sandi “Dari Limbangan Untuk Indonesia” di Garut, Kamis (24/1/2019).
Lagu yang sempat menjadi pro kontra ini, dinyanyikan oleh Sang Alang selaku pencipta lagu ini. Selain Sang Alang, kedua lagu ini dinyanyikan bersama oleh Ahmad Dani, Mulan Jameela serta Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Fadli Zon.
Tak ayal, ribuan massa yang memadati Alun-alun Limbangan, histeris dan ikut menyanyikan lagu #2019 Ganti Presiden dan Sontoloyo hingga menggema dan menjadikan suasana menjadi gempita. (kabartoday)
Jakarta (SL)-Partai Rakyat yang didirikan Tahun 2015 awalnya Ketua Umum adalah Nugroho Prasetyo, kemudian di tahun 2017 Nugroho Prasetyo mengalihkan pucuk pimpinan ke
I Ketut Tenang untuk sementara waktu menjalankan roda partai.
Setelah Partai Rakyat dipimpin oleh I Ketut Tenang ternyata tidak membawa kemajuan di Partai Rakyat karena terbukti tidak lolos verifikasi untuk ikut pemilu. Oleh sebab itu Nugroho Prasetyo selaku Ketua Dewan Pendiri mengambil alih kembali kepemimpinan di Partai Rakyat. Dengan menggelar rapat pleno DPP bulan Januari 2018
I Ketut Tenang diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Rakyat dengan alasan Sebagai berikut :
1. Tidak berhasil meloloskan Partai Rakyat terverifikasi untuk ikut Pemilu 2019.
2. Mengatasnamakan partai untuk memberikan dukungan kepada pengusaha SA sebagai Cawapres Jokowi tanpa melalui mekanisme partai.
3. Melakukan pergantian pengurus DPP dan Ketua-ketua DPD tanpa melalui mekanisme partai.
4. Mengangkat Baharudin Utih sebagai Sekjend dan melakukan konsolidasi untuk membuat Konggres tandingan.
5. I Ketut Tenang juga terindikasi kuat menjual partai.
Pada rapat pleno DPP dan Dewan Pendiri Partai Rakyat di Bekasi, lalu kemudian, pernyataan ketua DPD se-Indonesia tanggal 5 Desember 2018 di Hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang dan 12 Januari 2019 di Hotel Aston Pandanaran Semarang melalui rapat konsolidasi Ketua DPD Partai Rakyat se-Indonesia ( surat pernyataan bermaterai) memberhentikan dengan hormat saudara I Ketut Tenang sebagai Ketua Umum Partai dan mengangkat kembali saudara Nugroho Prasetyo sebagai Ketua Umum Partai Rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Juru bicara mewakili Partai Rakyat yang juga Ketua DPD Papua Petrodes M. Mega D. Keliduan S.Sos. di Cikini Jakarta Pusat, Selasa malam (22/01/2019). “Kami telah menyiapkan pengacara, dan akan membawa masalah ini ke ranah hukum jika I Ketut Tenang tetap memakai Partai Rakyat untuk kepentingan pribadi dan melakukan loby politik mengatasnamakan Partai Rakyat,” ujar Petrodes.
“Selaku Ketua DPD Papua kami mengutuk keras I Ketut Tenang jika tetap melakukan lobi-lobi politik mengatasnamakan Partai Rakyat, karena dia sudah bukan ketua umum partai lagi. Saat ini ketua umum Partai Rakyat adalah Nugroho Prasetyo,” tegas Petrodes.
Saat dikonfirmasi via telpon Nugroho Prasetyo mengatakan ketika bertemu dengan I Ketut Tenang di Hotel ‘BW’ Cawang Jakarta Timur 2017 silam, sudah saya tegaskan bahwa Partai Rakyat, saya hanya titipkan sementara karena suatu hal, sewaktu-waktu akan saya ambil alih, pernyataan tersebut disaksikan juga oleh Sekjend Ucu Ridwannullah.
Nugroho Prasetyo juga menyampaikan inshaAllah akan menyelenggarakan Kongres Partai Rakyat di Solo pada tanggal 8 hingga 12 Februari 2019 sekaligus Deklarasi Front Pembela Rakyat (FPR) sebagai wadah pergerakan dalam rangka pemenangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin. (fri)
Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dua media nasional kepada Dewan Pers karena diduga tidak berimbang dalam menyampaikan berita terkait pernyataan capres nomor urut 02 itu saat debat pilpres pertama.
BPN menilai pemberitaan tersebut merugikan pasangan Prabowo-Sandi. Pelaporan BPN diwakilkan oleh Hanfi Fajri dan satu rekannya sebagai Anggota BPN bidang Advokasi dan Hukum ke kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/1). Ia juga membawa serta sejumlah bukti, termasuk screenshot dari berita yang dipermasalahkan. “Hari ini kita melaporkan dua media besar nasional yaitu kompas.com. Selain itu kami juga melaporkan media televisi yaitu Metro TV,” ungkap Hanfi usai pelaporan.
BPN melaporkan berita yang telah tayang pada media Kompas.com dengan judul CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas darl Malaysia, tertanggal 17 Januari 2019. Sementara untuk Metro TV, BPN melaporkan konten dalam program Metro Pagi Primetime yang berjudul Prabowo: Jateng Lebih Luas Dari Malaysia tertanggal 18 Januari 2019 Pukul 06.10 WIB.
Kubu Prabowo-Sandiaga ini menuding kedua media telah merugikan pihaknya. Hanfi menyinggung soal adanya keberpihakan. “Maka seharusnya dalam pemberitaan seputar kandidat capres dan cawapres hendaknya diberitakan secara berimbang, tidak cenderung memihak pada kandidat capres dan cawapres,” ucapnya.
Hanfi mengatakan pemberitaan kedua media itu mengandung unsur upaya penggiringan opini publik yang dapat memunculkan paradigma negatif sehingga merugikan Prabowo-Sandi. “Maka di situ kami melihat Metro TV dan Kompas.com tidak netral dalam menyampaikan berita tersebut. Sehingga tidak objektif. Sehingga menimbulkan paradigma negatif terhadap hasil debat capres dan cawapres itu menurut kita sangat merugikan juga, karena tidak objektif,” sebut Hanfi.
Metro TV dan Kompas.com dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga atas dugaan pelanggaran fungsi pers sebagai kontrol sosial di masyarakat yang tertuang dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Tugas dan Fungsi Pers. Keduanya juga dilaporkan telah melanggar pasal 1, 2, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik. (jurnalpatrolinews)
Jakarta (SL) – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pembohong besar. Alasannya, karena Jokowi dianggap mengingkari janji yang disampaikan pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014-2019 lalu. “Janji kampanye kalau dilaksanakan dan tidak tercapai itu bukan kebohongan, tetapi kalau tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan hal yang sebaliknya itu kebohongan,” ujar Said saat menghadiri diskusi Jejak-jejak Kebohongan Jokowi di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, Selasa (22/1).
Said mengungkapkan Jokowi pernah menyatakan tidak akan impor pada saat kampanye dulu. Kemudian, Jokowi juga berjanji tidak akan menambah utang. Dalam perjalanannya, Indonesia masih mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Tercatat, impor sepanjang tahun lalu mencapai US$188,63 miliar.
Tak hanya itu, nominal utang juga terus menumpuk. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, utang pemerintah bertambah Rp1.814,66 triliun menjadi Rp4.416,37 triliun sampai akhir September 2018. “Soal tidak akan utang dan impor pangan adalah bohong besar,” ujarnya.
Tak ayal, Said mengaku heran saat melihat pendukung Jokowi tetap memberi dukungan meski pemimpinnya melakukan hal yang bertolak belakang dari janji yang pernah diucapkan. “Hanya orang tidak waras yang bertepuk tangan soal dua kejadian yang berbeda,” ujarnya.
Di sisi lain, Said menyebut Jokowi melakukan pencitraan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya melalui program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dibebankan kepada PT Pertamina (Persero). Dalam program ini, badan usaha harus ke daerah terpencil dan menjual minyak Solar dan Premium dengan harga eceran yang sama dengan yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Padahal, lanjut Said, program tersebut seharusnya menggunakan anggaran negara. Kalaupun menggunakan anggaran Pertamina, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengganti sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang BUMN. (CNN)
Jawa Barat (SL) – Nur Asia Uno, istri Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno, merasa terharu saat sang suami membawa pulang surat dan botol uang sumbangan dari seorang warga Sukabumi. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram miliknya @nurasiauno, pada Sabtu (19/1/2019).
Awalnya, Nur Asia menceritakan surat dan botol berisi uang sumbangan tersebut diberikan oleh seseorang bernama Bintang. Dari potret unggahannya, tampak satu lembar surat yang ditulis atas nama Bintang dan lembaran uang yang dimasukan ke dalam sebuah botol minuman.
Surat tersebut menyatakan bahwa uang sumbangan yang dititipkan kepada Sandiaga, merupakan uang saku dari anaknya. Bintang mengungkapkan walaupun masih terbilang belum banyak, namun ia ingin menjadi bagian dari perjuangan Prabowo-Sandiaga di Pemilihan Umum 2019.
Berikut isi surat selengkapnya:
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB,
PAK SANDI, KAMI TITIPKAN TABUNGAN UANG SAKU ANAK KAMI INI UNTUK INDONESIA.
BELUM BANYAK TAPI KAMI INGIN MENJADI BAGIAN PERJUANGAN INI.
KAMI PERCAYA PAK PRABOWO DAN PAK SANDI MAMPU MENGEMBALIKAN KEJAYAAN INDONESIA BERSAMA DUKUNGAN ULAMA DAN RAKYAT.
SEMOGA ALLAH MEMENANGKAN BAPAK BINTANG.
Melihat hal itu, dirinya merasa memiliki amanah lebih untuk mewujudkan Indonesia menjadi adil dan makmur. “Hati saya terharu saat bang @sandiuno pulang membawa surat dan botol uang sumbangan dari Bintang warga Sukabumi. Terima kasih banyak Bintang telah menjadi bagian dari perjuangan kami, inshaa Allah amanah ini akan menjadi semangat saya dan bang @sandiuno utk mewujudkan Indonesia yg adil dan makmur,” tulis Nur Asia.
Surat dan uang sumabangan dari Bintang warga Sukabumi yang dititipkan ke Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. (Instagram/@nurasiauno)
Seperti diketahui, Sandiaga sering mendapat uang sumbangan saat berkunjung ke daerah-daerah untuk melakukan kampanyenya. Sebelumnya, Sandiaga juga mendapati uang sumbangan dana kampanye saat berkunjung ke Pondok Pesantren Daarul Amin Somber Telur di Pandiyangan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, pada Minggu (20/1/2019).
Seperti dikutip dari Wartakotalive.com, sumbangan itu diberikan langsung oleh pimpinan pondok, KH Abdul Malik Nawawi, Minggu (20/1/2019). “Saya ini selalu terharu mendapatkan sumbangan langsung dari masyarakat. Apalagi ini diberikan langsung oleh pengasuh ponpes dan para santri dan tamu yang hadir. Amanat ini tidak akan saya sia-siakan,” ungkap Sandiaga.
Saat itu, ia berjanji akan mewujudkan keinginan para kyai, santri, dan habib yang meminta Sandiaga untuk meningkatkan ekonomi umat. Menurutnya, Madura memiliki potensi eknomoi yang kuat untuk mensejahterakan warganya seperti pemanfaatan energi surya. “Sudah empat kali saya ke Madura selama sosialisasi. Setiap ke sini, matahari selalu bersinar terang, ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan swasembada enerji, pemanfaatan enerji ini diserahkan kepada pesantren-pesantren yang ada di Madura. Para santri akan dididik menjadi teknisi tenaga surya, yang kita sebut santri surya,” jelasnya. Ucap Sandiaga.
Jakarta (SL) – Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, pihaknya telah melaporkan Tabloid Indonesia Barokah ke pihak kepolisian.
Tabloid itu dilaporkan lantaran diduga memuat pemberitaan yang tendensius terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tidak jelas siapa yang menerbitkan. “Kami sudah laporkan pada pihak yang berwajib, karena tabloid-tabloid itu isinya tendensius dan juga tidak jelas penerbitannya,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Menurut Dasco isi pemberitaan Tabloid Indonesia Barokah berpotensi memecah belah masyarakat. Tabloid itu beredar secara massif di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, kata Dasco, tabloid tersebut disebarkan langsung ke rumah-rumah. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ia tak bisa menggaransi partainya akan tetap bertahan menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jabar 2018. “Di Jawa Barat juga ada. Nah, makanya tadi saya bilang karena beredarnya secara masif dan kemudian berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keresahan di masyarakat nah itu makanya segera kami ambil langkah untuk melaporkan,” ucap Dasco.
Secara terpisah, Wakil Direktur Komunikasi dan Media BPN Dhimam Abror meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki tabloid Indonesia Barokah yang diduga bernada fitnah. “Kami juga minta Bawaslu selidiki tabloid gelap itu karena isinya full fitnah,” ujar Dhimam kepada Kompas.com, Rabu (23/1/2019). Dari foto halaman depan yang diterima Kompas.com, diketahui tabloid tersebut bertajuk “Tabloid Barokah”.
Kemudian di bawahnya terdapat judul berita terkait reuni 212. Dhimam mengatakan, pemberitaan dalam tabloid itu cenderung tendensius dan menyudutkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Selain itu, kata Dhimam, BPN juga akan melaporkan redaksi “Tabloid Barokah” ke Dewan Pers. “Kami juga segera akan laporkan tabloid itu ke Dewan Pers,” kata Dhimam. (kompas)
Jakarta (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tetap tak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019. Artinya, nama OSO tak lolos sebagai calon anggota DPD.
Sikap itu diambil KPU lantaran hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (22/1/2019), OSO tak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik. OSO hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
Sementara surat pengunduran diri diperlukan sebagai syarat pencalonan anggota DPD. “Karena batas waktu yang sudah ditentukan tidak menyerahkan (surat pengunduran diri) ya kami tidak merubah DCT (daftar calon tetap anggota DPD), kami tidak merubah itu karena tidak memasukan Pak OSO,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).
KPU tetap tak masukan nama OSO ke daftar calon anggota, meskipun bunyi putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meminta KPU mencantumkan nama OSO di DCT. Menurut Evi, sikap KPU itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusan itu disebutkan bahwa pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD. “Kami kan tentu tidak bisa berseberangan atau bertentangan dengan putusan MK yang tentu saja dalam keputusan MK itu merujuk kepada UUD 1945,” ujar dia.
Atas keputusan ini, Evi memastikan, nama Oesman Sapta tidak akan dimasukan ke surat suara DPD Pemilu 2019. Diketahui, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019. Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.
Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Baca juga: KPU Hormati Sikap OSO yang Tetap Tak Mau Mundur dari Partai PTUN juga sebelumnya telah mengeluarkan putusan atas gugatan yang dilayangkan OSO. Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut SK DCT anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya. (kompas)
Jawa Barat (SL) – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kembali menebar janji bila nanti terpilih. Kali ini Sandi berjanji untuk menurunkan harga BBM dan tarif listrik.
Janji itu dia utarakan di depan para pendukungnya saat berkampanye di Bekasi, Jawa Barat. “Harga lagi murah atau mahal? Listrik turun atau naik? BBM turun apa naik?” tanya Sandiaga kepada para pendukungnya dari atas panggung di Lapangan Yayasan Pendidikan H Abdul Malik, Telagamurni, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).
Mendengar jawaban dari para pendukungnya, Sandi pun berjanji jika dia dan pasangannya Prabowo menang akan menurunkan harga BBM dan tarif listrik. “Insyaallah di bawah Prabowo-Sandi, 2019 harga turun, terjangkau. Itu saja yang kita janjikan,” imbuh Sandiaga.
Sandiaga juga menjanjikan lapangan pekerjaan yang memadai. Dia kemudian menyinggung soal guru honorer. “Di sini juga banyak guru honorer? Angkat tangan. Insyaallah kalau kita bersyukur terus di bawah Prabowo-Sandi, 2019 guru honorer ditingkatkan sejahteranya, diangkat statusnya,” kata Sandiaga.
Dia juga berjanji akan menciptakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. “Hukum yang adil untuk masyarakat kecil. Jangan hukum digunakan memukul lawan, juga banyak masalah dengan narkoba, insyaallah Prabowo-Sandi bisa beri efek jera agar tak rusak sendi bangsa negara,” sambung Sandiaga.
Sekedar informasi saat ini harga BBM premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sebesar Rp 7.000 per liter, sementara di luar Jamali Rp 6.900. Seme tara untuk Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 10.200 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.000 per liter, Dexlite Rp 10.300 per liter dan Dex Rp 11.750 per liter.
Sementara berikut tarif tenaga listrik triwulan I Tahun 2019:
– Rp 997/kWh untuk pelanggan tegangan tinggi, yaitu I-4 Industri Besar dengan daya 30 MVA ke atas.
– Rp 1.115/kWh untuk pelanggan tegangan menengah, yaitu B-3 Bisnis Besar dengan daya di atas 200 kVA dan P2 Kantor Pemerintah dengan daya di atas 200 kVA.
– Rp 1.467/kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah Tangga Kecil dengan daya 1300 VA, R-1 Rumah Tangga Kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga Menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah Tangga Besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 Bisnis Menengah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, P-1 Kantor Pemerintah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan Penerangan Jalan Umum. (detik)
– Rp 1.645/kWh untuk pelanggan Layanan Khusus.
– Rp 1.352/kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM) (belum diterapkan tariff adjustment).
Bandarlampung (SL) – Sebanyak 77 anggota DPRD Lampung belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar wakil rakyat mengaku kesulitan untuk mengisi formulir pendaftaran LHKPN. Seperti diungkapkan anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra Mikdar Ilyas. “Sebenarnya saya pribadi maupun teman-teman anggota DPRD sudah minta staf fraksi untuk buatkan laporan LHKPN satu bulan lalu, namun memang adanya kesulitan mengisi data-data yang dibutuhkan,” katanya, Rabu (23/1/2019).
Mikdar mengaku hampir sebagian besar anggota DPRD meminta pendampingan staf untuk melakukan pengisian formulir LHKPN. “Kalau kita lihat sebagian besar kawan-kawan datanya belum pada masuk, namun bukan tidak mau mengikuti, kita tunduk pada aturan, karena tidak ada yang perlu kita sembunyikan,” ujarnya.Menurut dia, Fraksi Gerindra mendukung penuh adanya LHKPN sehingga semua transparan dan tidak ada lagi saling mencurigai, terutama terkait kondisi kekayaan yang dimiliki anggota DPRD.“Karena dengan dasar itu, semua pihak bisa mempelajari, melihat bagaimana kondisi keuangan maupun aset pada masing-masing anggota DPRD,” ungkapnya.
Sementara Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Tina Malinda menyatakan sudah menindaklanjuti permintaan pimpinan dewan untuk melakukan pendampingan pengisian formulir LHKPN.“Ya, hari ini kita lagi mau keliling dulu ini mendatanya, nanti kalau sudah selesai, saya kabari, sesuai dengan perintah Pak Pattimura (Wakil Ketua DPRD),” ujarnya. (net/sony)
