Kategori: Politik

  • Sandi Terima Dompet Mahasiswa Milenial sebagai Bentuk Dukungan di Pilpres 2019

    Sandi Terima Dompet Mahasiswa Milenial sebagai Bentuk Dukungan di Pilpres 2019

    Jakarta (SL) – Cawapres Sandiaga Uno berinteraksi dengan beberapa orang yang mengaku mahasiswa. Momen tersebut berlangsung usai Sandi santap siang di warung makan Sate Mamat Sukabumi. Mahasiswa tersebut memberikan dompet berisi uang sebagai bentuk dukungan kepada Sandi.

    Sandi membenarkan para mahasiswa itu sengaja datang menemuinya untuk memberikan dompet milenial. “Tadi ada masyarakat dan mahasiswa milenial yang datang dari berbagai universitas di Jawa Barat. Mereka menitipkan dompet. Kami ingatkan ini dompet yang ke sepuluh kami dan dompet milenial keberapa yang kami terima,” ujar Sandi di warung Sate Mamat yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Agung Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

    Dia tidak melihat jumlah dari isi dompet yang diberikan kepadanya. Menurut Sandi, niat kawula muda tersebut untuk memberikan dukungan telah menambah energi positif bagi pergerakannya. “Mereka tidak ingin jumlahnya dilihat tapi lebih keikhlasannya untuk membantu pergerakan kita. Karena mereka melihat bahwa yang fokus memperjuangkan lapangan pekerjaan adalah Prabowo-Sandi,” tutur Sandi. (Djitonews)

  • Hadiri Kampanye Cawapres Sandi, Relawan PAS Diintimidasi

    Hadiri Kampanye Cawapres Sandi, Relawan PAS Diintimidasi

    Jateng (SL) – Koordinator relawan Gerakan Masyarakat Prabowo-Sandiaga (Gema PADI) Jawa Tengah Sudirman Said menyayangkan mulai adanya intimidasi terhadap agenda kegiatan yang dilakukan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

    Salah satu peristiwa yang disayangkan itu adalah perlakuan tidak menyenangkan terhadap relawan Prabowo-Sandi di Kabupaten Grobogan, Jateng, saat hendak menghadiri kegiatan kampanye Cawapres Sandiaga Uno, Sabtu (12/1/2019). “Di Grobogan tadi ada beberapa kejadian menarik, beberapa truk yang akan hadir di acara kita itu dihadang di perjalanan dipaksa kembali. Kemudian ketua panitianya didatangi sekelompok orang, ada satu tokoh masyarakat yang jadi pendukung kita didatangi beberapa orang,” kata Sudirman Said saat menceritakan peristiwa intimadasi tersebut kepada media di Sekretariat Pemenangan Prabowo-Sandi Semarang di Jalan Pamularsih, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/1/2019) malam.

    Selain itu, kata dia, ada peristiwa dimana para relawan yang sudah datang di lokasi acara malah diberi kaos pasangan 01 dan dipaksa untuk dipakai pada acara relawan tersebut. “Kita lagi menunggu laporan detailnya, kalau ini benar ini satu pengkondisian yang kurang baik, jelas-jelas itu tindakan offensif secara fisik dan mental. Kalau lahan kampanyenya kan begitu besar, jadi tidak harus orang sedang bikin acara, kemudian diserang secara mental dan fisik, maksa memberi kaos kemudian dipaksa dipakai, juga memaksa memasang spanduk di tempat acara kita,” jelas pria yang menjadi Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi ini.

    Sudirman menyebut, aparat keamanan dan Panwaslu mengetahui peristiwa tersebut. Namun belum ada tindak lanjut terhadap aksi sekelompok orang yang mengganggu kampanye Sandi Uno di Grobogan itu.

    Tak hanya itu, Sudirman juga menceritakan peristiwa perobekan gambar dan bendera, baik partai maupun calon legislatif dari partai koalisi Prabowo-Sandi. “Kita tidak bisa mengatakan siapa yang mengerjakan itu, tapi yang jelas itu terjadi. Saya berharap kepada Bawaslu, aparat keamanan, penyelenggara pemilu harus betul-betul bertindak tegas,” tegasnya.

    Secara khusus, Sudirman mengapresiasi langkah cepat Bawaslu di Bogor terhadap peristiwa yang dialami Anies Baswedan yang akhirnya berujung tidak adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

    Aksi cepat itu semestinya juga diberlakukan jika yang melakukan aksi-aksi tersebut pendukung calon petahana. “Kemarin Pak Anies Baswedan cepat diproses meski kemudian disimpulkan tidak ada pelanggaran hukum. Tindakan cepat seperti ini harus terjadi untuk seluruh masyarakat. Saya mendengar kawan di Solo dan Grobogan, aparat, Bawaslu melihat, mudah-mudahan menjadi perhatian dan tidak terjadi lagi di Jateng,” paparnya.

    Ditanya apakah akan melaporkan aksi intimidasi tersebut, Sudirman menyatakan, pada dasarnya pelaporan bukan tujuan, tetapi jika masalahnya serius, kemudian mengancam proses demokrasi. “saya kira harus menjadi perhatian Bawaslu. Saya sih berharap ini kejadian kekerasan seperti ini tidak berlanjut,” tandas mantan Menteri ESDM ini.

    Dia mengatakan, masuk menjadi kontestan Pemilu harus menawarkan kebaikan kepada publik. Bukan dengan jalan kekerasan. “Kekerasan itu adalah wujud dari ketidakberadaban. Padahal pemilu adalah bentuk dari peradaban kita sebagai negara demokrasi. Jadi kekerasan berlawanan dengan niat dari pemilu,” pungkasnya. (Radarpribumi)

  • Iluni UI Layangkan Somasi ke Pembuat Poster Deklarasi Jokowi

    Iluni UI Layangkan Somasi ke Pembuat Poster Deklarasi Jokowi

    Jakarta (SL) – Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI melayangkan somasi kepada pihak yang membuat dan menyebarkan poster terkait deklarasi dukungan Iluni UI untuk calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. Alasannya, Iluni UI menganggap poster tersebut telah mencatut lembaganya dan Ketua Umum Iluni UI. “Yang kami somasi adalah penyalahgunaan nama dan foto atas nama Iluni UI yang digunakan untuk dukungan kepada kontestan tertentu,” kata Ketua Umum Iluni UI, Arief Budhy Hardono dihubungi Sabtu, 15 Desember 2018.

    Somasi dilakukan setelah beredarnya poster acara deklarasi Iluni UI mendukung Jokowi – Ma’ruf. Acara itu bakal digelar pada Sabtu, 12 Januari 2019 di Plaza Pintu Senayan Gelora Bung Karno. Surat undangan itu berlatar kuning, dengan wajah Jokowi dan Ma’ruf Amin sambil mengacungkan jari telunjuk. Dalam poster tersebut juga tampak foto Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono dan beberapa orang berjaket kuning.

    Arief mengatakan beredarnya poster itu telah meresahkan alumni UI. Karena itu, Arief mengatakan pihaknya mensomasi pihak yang telah membuat dan mengedarkan poster tersebut. Arief menuntut pembuat undangan untuk menarik atau membekukan penyebaran undangan. Dia juga menuntut mereka minta maaf ke Iluni UI.

    Bila tuntutan itu tak digubris hingga tiga hari setelah somasi dikirim, Arief mengancam akan melaporkan pihak tersebut ke pihak berwajib. “Tidak menutup kemungkinan pengurus Iluni UI akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” kata dia. (Tempo)

  • HAM, Pemberantasan Korupsi dan Terorisme Jadi Fokus Debat Perdana Capres 2019

    HAM, Pemberantasan Korupsi dan Terorisme Jadi Fokus Debat Perdana Capres 2019

    Jakarta (SL) – Debat Perdana Calon Presiden (Capres) 2019 menjadi pergunjingan hebat di dalam kancah politik. Pasalnya, debat yang akan digelar 17 Januari 2019 ini terfokus pada tiga (3) isu saja, yakni persoalan hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan terorisme.

    Tiga isu besar bidang hukum akan menjadi fokus dalam debat perdana, yaitu persoalan hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan terorisme. Enam panelis yang dipilih untuk terlibat dalam debat ini, telah disebutkan nama-namanya, seperti mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik; Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana; Ahli Tata Negara Margarito Kamis, dan Bivitri Susanti.

    Dijelaskannya, mekanisme debat akan berlangsung selama sekitar 89 menit yang dibagi dalam enam segmen. Bocoran yang diterima, Segmen Pertama tentang penyampaian visi misi pasangan capres dan cawapres, dilanjut Segmen Kedua dan Ketiga masuk dalam poin debat dengan metode pertanyaan terbuka.

    Berlanjut di segmen Empat dan Lima lemparan kepada pasangan calon untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Pada sesi ini, paslon bisa saling menimpali/menanggapi jawaban satu sama lainnya, dan Segmen penutup.

    Dikabarkan, dalam debat perdana Capres 2019 ini tidak diperbolehkan membahas kasus. Pada debat ini, tak akan ada pembahasan kasus. Salah satu panelis, ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan, panelis tidak akan mengajukan pertanyaan spesifik terkait kasus hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.”Yang tidak ditanya itu maksudnya kasus-kasus individual,” ujar Bivitri.

    Contohnya, kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ia tak bisa menjawab saat ditanya lebih jauh soal kesepakatan ini karena merupakan kewenangan KPU.

    Para panelis akan mengajukan pertanyaan seputar visi misi yang dipaparkan dalam segmen pertama. Pertanyaan yang diajukan akan bersifat umum, misalnya terkait strategi, kebijakan dan sikap pasangan calon mengenai isu penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Lalu, bagaimana komitmen kedua calon terkait isu-isu tersebut dan apa yang akan jadi tantangan ke depan? Apa saja yang perlu menjadi sorotan?

    JEO ini akan mengupas ketiga isu tersebut, masing-masing dalam satu bab pembahasan tersendiri, yaitu berturut-turut memakai judul, Soal HAM, Jangan Hanya “Gimmick”, Komitmen Pemberantasan Korupsi Harus Kuat, Penanganan Terorisme Tak Bisa Pakai “Mindset” Proyek.

  • Mendagri Harapkan Semua Pihak Jamin Kelancaran Pemilu 2019

    Mendagri Harapkan Semua Pihak Jamin Kelancaran Pemilu 2019

    Jakarta (SL) – Dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar yaitu Pemilu 2019, Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, hal yang tidak mungkin dikerjakan sendiri misalnya soal menjaga Ketentraman, Ketertiban Masyarakat. “Gubernur, Bupati, Camat jangan sampai lupa kalau di daerah ada TNI dan Polri yang memiliki rantai komando dari pusat sampai daerah, dari Panglima sampai Babinsa, dari Kapolri sampai Kapolsek”, kata Tjahjo saat menjadi pembicara pada Rapat Pimpinan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (16/1/2019)

    Tjahjo kemudian mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan untuk menggelar acara rapat tersebut. Rapat ini menurut Tjahjo sangat penting dalam rangka konsolidasi stakeholder terkait. “Acara Rapat semacam ini sangatlah penting. Terlebih lagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, ini bisa sangat efektif sebagai ajang konsolidasi stakeholder terkait”, ungkap Tjahjo.

    Dalam forum tersebut, Tjahjo menegaskan bahwa Pemda harus terus menjadikan TNI dan Polri sebagai rekan kerja yang solid di berbagai segmen pemerintahan. “Semua stakeholder harus solid, semua memiliki porsi masing – masing yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu dalam hal mendukung penyelenggaraan Pemilun 2019”, tukas Tjahjo.

    Dalam hal mengantisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2019, Tjahjo menegaskan bahwa hal itu sudah diatur sepenuhnya dalam UU. “UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang membagi tugas TNI, Polri dan Pemda jika konflik sosial muncul. Di dalamnya juga sudah dijelaskan mengenai mekanisme alokasi bantuan dan fasilitas yang bisa diberikan kepada masyarakat terdampak”, jelas Tjahjo.

    Tjahjo berharap di sisa waktu sebelum Pemilu 2019 digelar, segenap elemen bangsa bisa menjaga suasana yang damai dan kondusif. “Masyarakat harus saling menjaga suasana damai dan kondusif, kita juga harus ingat salah satu bunyi Nawacita Pak Jokowi dan JK, yaitu membangun hubungan tata kelola pusat dan daerah yang efektif dan efisien agar harapan tersebut dapat tercapai”, tutup Tjahjo. (kpknews)

  • Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Lakukan Perekaman Serentak di Lapas seluruh Indonesia

    Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Lakukan Perekaman Serentak di Lapas seluruh Indonesia

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara perekaman KTP-el serentak di seluruh Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang Jakarta, Kamis (17/1/2019).

    Perekaman KTP-el ini dilaksanakan serentak di 522 lapas/rutan se-Indonesia sebagai bentuk optimalisasi percepatan perkeman KTP-el bagi warga binaan, yang akan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2019 sebagai bagian penting dalam keseriusan Pemerintah menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di lapas dan rutan.

    Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini terdata sebanyak 79.763 orang atau 31% dari total 245.694 warga binaan, sedangkan 69% lainnya belum terdata karena belum memiliki NIK atau melakukan perekaman KTP-el.

    Tjahjo dalam sambutannya menuturkan Pemerintah selalu mengawal hak memilih masyarakat karena termasuk hak konstitusional warga negara. Ia menilai kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2019 adalah partisipasi masyarakat harus maksimal. “Kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2019 adalah partisipasi masyarakat, dan terwujudnya hak konstitusional masyarakat”, tutur Tjahjo.

    Menkumham Yasonna Laoly dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa hak politik masyarakat harus dilengkapi dan dimaksimalkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia begitu juga untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan. “Saya perintahkan untuk memaksimalkan hak politik masyarakat dan betul-betul dilengkapi. Mereka yang di dalam hidupnya susak, kemerdekaannya kita rampas, maka hak politiknya tidak boleh kita halangi”, ujar Yasonna Laoly.

    Lebih lanjut Zudan Arief, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan pula bahwa pelaksanaan pendataan warga binaan dilakukan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu warga yang memiliki KTP, warga yang memiliki NIK namun tidak memiliki KTP atau yang lupa NIK, dan kategori terakhir, yaitu warga binaan yang mengaku dirinya belum terdata. Pendataan yang dilakukan menurutnya tidak akan merubah alamat warga binaan. “Perekaman tidak bermaksud memindahkan alamat warga binaan, alamat akan tetap sesuai domisili sebelum menjadi warga binaan”, jelas Zudan.

    Perekaman KTP-el ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, dan Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakhrullah. Seusai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan video conference langsung dengan beberapa lapas/rutan yang juga melaksanakan perekaman KTP-el. (rls)

  • Kritik Hak Pilih Penderita Sakit Jiwa, Rizal Ramli : Indonesia Akan Ditertawakan Bangsa Lain

    Kritik Hak Pilih Penderita Sakit Jiwa, Rizal Ramli : Indonesia Akan Ditertawakan Bangsa Lain

    Jakarta (SL) – Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menyoroti sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan penderita gangguan jiwa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Menurutnya hal itu merupakan hal lelucon yang dibuat KPU. 

    Ia juga mengatakan orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki sikap yang labil sehingga pelibatan mereka dalam pemilu justru bisa memicu adanya kecurangan. “Sebetulnya itu lucu luar biasa, kok orang gila dikasih hak suara? Di luar negeri anak di bawah 17 tahun tidak punya hak suara karena dianggap labil jiwanya, orang gila statusnya lebih labil lagi dari anak di bawah 17 tahun, kok dikasih hak pilih?” ucapnya di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

    “Memang dimanipulasi dengan dikatakan mereka ini termasuk difabel, itu ngawur. Difabel itu kekurangan fisik itu buta dan lain-lain itu boleh pilih. Tapi ini jiwanya yang bermasalah, nah orang gila memorinya maksimum hanya 5 menit,” sambungnya.

    Oleh sebab itu ia berharap kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU serta pihak penyelenggara pemilu lain untuk membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya dengan tetap diperbolehkannya orang-orang tersebut menggunakan hak pilihnya akan menjadi bahan tertawaan bangsa lain.

    Penderita gangguan kejiwaan (ilustrasi) 

    “Ya kalau orang gila dikasih hak pilih pasti dibantuin nusuknya atau sudah ditusuk duluan tinggal masuk doang. Yang gini-gini merusak image pemilu yang adil. Sahabat saya Mas Tjahjo, KPU dan lain-lain hentikan orang gila ini, batalkan karena kita akan jadi bahan tertawaan, orang gila di mana di dunia yang ada hak suara?” tutupnya.

    Sebelumnya, KPU menyatakan penyandang disabilitas mental tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang. Meski begitu, mereka harus mendapat rekomendasi dari dokter terlebih dahulu untuk bisa mencoblos.

    Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, surat rekomendasi dokter untuk penderita gangguan mental untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi stabil pada hari pencoblosan. “Khusus untuk disability mental tetap didaftar. Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya. Bila hari-H yang bersangkutan waras, maka dapat memilih, demikian pula sebaliknya,” ujar Hasyim dalam keterangan resminya, Kamis (22/11).

  • Terpilih Menjadi Presiden, Probowo Janjikan Kebebasan Pers dan Tak Persekusi Oposisi

    Terpilih Menjadi Presiden, Probowo Janjikan Kebebasan Pers dan Tak Persekusi Oposisi

    Jakarta (SL) – Kebebasan pers menjadi salah satu topik yang disinggung capres Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’. Prabowo berjanji akan menghentikan persekusi terhadap pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kubunya.

    Janji ini merupakan bagian dari fokus ketiga Prabowo-Sandiaga yang dipaparkan, yaitu keadilan di bidang hukum dan demokrasi berkualitas. Dia berjanji menjamin semua hak-hak yang tercantum di UUD 1945.

    “Kami akan menjamin semua hak-hak kemerdekaan berserikat serta kebebasan pers. Kita akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi yang bisa berseberangan pendapat dengan pemerintah,” kata Prabowo di JCC, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

    Prabowo mengaku siap menerima kritik yang masuk ke pemerintah bila nanti dia menjabat presiden. Menurutnya, kritik penting agar tidak salah jalan.

    “Kita akan menerima kritik sebagai upaya mengendalikan diri agar kita tidak salah jalan. Bagi kami, kritik adalah justru mengamankan jalannya pemerintahan Republik Indonesia karena bagi kami pemerintah Republik Indonesia harus melayani kepentingan rakyat,” ucapnya.

    Saat Prabowo berpidato, Sandiaga Uno berdiri di sampingnya. Pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ ini dihadiri oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan tokoh lainnya. (dtk)

  • Fahri Hamzah Minta Maaf ke Prabowo

    Fahri Hamzah Minta Maaf ke Prabowo

    Jakarta (SL) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melakukan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Pada kesempatan ini Prabowo tidak sendirian namun bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno yang juga ikut dalam menyampaikan visi misi mereka.

    Pidato yang disampaikan Prabowo-Sandiaga menuai reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Pada kesempatan ini Fahri mengakui apa yang disampaikan oleh Prabowo membuat rakyat Indonesia semakin yakin Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Pasalanya banyak kabar miring tentang Prabowo selama ini. “Maaf pak @prabowo , Bapak gagal menunjukkan kepada publik dan rakyat Indonesia bahwa bapak berbahaya dan menakutkan, seperti keinginan musuh-musuh politik bapak,” cuit Fahri lewat akun Twitter @Fahrihamzah, dikutip Senin (14/1/2019).

    Kemudian Fahri pun memberikan saran kepada Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk kedepan membuat komitmen bakal membayar hutang pemerintahan sebelumnya apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang. “Saran ke BPN: Suruh pak @prabowo dan @sandiuno bikin komitmen akan bayar hutang Indonesia berapapun akibat pemerintahan sebelumnya. Sebab Sy duga ada yg hasut ke luar bahwa kalau mereka memimpin, hutang NKRI gak bakalan dibayar. Bayar aja, berapapun,” tulis Fahri.

  • JK Imbau Alumni Perguruan Tinggi Tak Seret Almamater untuk Dukung Capres

    JK Imbau Alumni Perguruan Tinggi Tak Seret Almamater untuk Dukung Capres

    Jakarta (SL) – Kisruh perguruan tinggi sebut-sebut dukung para capres, Jusuf Kalla sayangkan hal itu terjadi. Kata JK interaksi masyarakat sudah peka dan cerdas dalam menangkap isu politik kali ini. Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI), Senin (14/1/2019), di Jakarta.

    Ia juga mengimbau para alumni perguruan tinggi tidak menggunakan almamater saat mendukung salah satu calon presiden. “Sebaiknya teman-teman alumni sebuah Perguruan Tinggi tidak terlalu jauh menyeret nama kampusnya masing-masing dalam jelang Pilpres 2019.“ ucapnya.

    Disampaikan JK, penggunaan almamater bisa merusak kredibilitas Universitas, kampus sebagai lembaga pendidikan tidak boleh terpecah belah karena politik.

    Jk juga menyinggung deklarasi alumni UI dan sejumlah alumni perguruan tinggi negeri kepada capres dan cawapres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang disiasati mengundang kontra publik besar. Sementara dikabarkan, di hari yang berbeda, sejumlah alumni UI lainnya yang menyatakan dukungan untuk capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Seperti dikutip dari liputan6, alumni itu sebenarnya bebas saja memberikan dukungan karena itu hak konstitusi masing-masing tapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas agar universitas itu tetap bisa berdiri independen. “janganlah terlalu jauh pasti alumni itu akan terbelah. Jadi semua harus bicara hal yang tentu independen, normatif tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah belah. “tutup JK.