Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Dijenguk Sandi, Kades Nono: Kita Bertemu Sebentar Lagi Bang, Dua Bulan Lagi

    Dijenguk Sandi, Kades Nono: Kita Bertemu Sebentar Lagi Bang, Dua Bulan Lagi

    Mojokerto (SL) – Sandiaga Salahuddin Uno disambut ratusan pendukungnya saat tiba di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Mojokerto saat akan menjenguk Kepala Desa Sampang Agung, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Suhartono alias Nono yang ditahan karena mendukungnya.

    Ya, Suhartono ditahan di Lapas Klas IIB Mojokerto sejak 19 Desember 2018. Ia divonis 2 bulan penjara dan denda terbukti bersalah karena mendukung calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut.

    Sandi masuk ke lapas ditemani Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Gus Irfan dan istri Nono. Sebelum menemui Nono, Sandi dan rombongan harus melepaskan semua alat elektronik ditubuhnya. Dari jam tangan hingga telepon genggam dan digeledah seluruh tubuh.

    Nono sudah menunggu di dalam, ditempat terbuka pertemuan tamu dengan narapidana Lapas. Begitu melihat Sandi, wajah Nono terihat sumringah. Di meja ada kerajinan burung merak dan boneka bertuliskan Prabowo Sandi. “Terima Kasih Pak sudah menemui saya. Ini kehormatan besar. Apalah saya dijenguk calon wakil presiden,” ucap Nono di Mojokerto, Rabu (2/1/2019) seperti dilansir inews.

    “Semoga tabah ya Mas Nono. Kita semua berharap, nanti hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas, tidak seperti sekarang yang kadang tumpul ke atas,” timpal Sandi.

  • Kabar Terkait Adanya Tujuh Kontainer Surat Suara yang Sudah Tercoblos Dipastikan KPU Berita Hoax

    Kabar Terkait Adanya Tujuh Kontainer Surat Suara yang Sudah Tercoblos Dipastikan KPU Berita Hoax

    Jakarta (SL) – KPU memastikan kabar terkait adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah bohong. Hal itu disampaikan setelah KPU mengecek kontainer di Tanjung Priok. “Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita,” ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1/2019), malam.

    Arief menegaskan kabar surat suara yang berjumlah 70 juta dan sudah dicoblos di nomor 01 itu adalah berita bohong. Pihaknya juga sudah melapor ke polisi mengenai penyebar berita bohong itu. “Jadi semuanya itu tidak benar, itu berita bohong!” tegas Arief.

    Dia meminta polisi segera menangkap penyebar berita bohong berita tersebut. “Orang-orang jahat yang ganggu penyelenggaraan pemilu harus ditangkap,” ucapnya.

    Sebelumnya, kabar ini juga diinformasikan melalui Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya. Andi meminta agar kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok itu dicek. Namun, saat dicek kembali, cuitan Andi Arief ini sudah dihapus.

    Kabar hoax yang beredar itu menyebut ada 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 01 dalam tujuh kontainer. Di rekaman itu juga menyebutkan surat suara itu berasal dari China dan sudah disita TNI AL. Namun KPU memastikan itu berita bohong alias hoax. (detik)

  • Dinilai Menghina Prabowo, TAIB Laporkan Hasto Kristiyanto ke Bawaslu RI

    Dinilai Menghina Prabowo, TAIB Laporkan Hasto Kristiyanto ke Bawaslu RI

    Sehubungan dengan Pelaporan Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) terhadap Hasto Kristiyanto ke Bawaslu RI, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, yang telah menghina dengan memfitnah Pak Prabowo Subianto di hadapan para simpatisannya pada Acara Safari Kebangsaan, di Serang, Banten.

    Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pelaporan tersebut, di mana Bawaslu RI melimpahkan pemeriksaannya ke Bawaslu Banten, maka pada hari ini, Rabu, 2 Januari 2019, Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) bersama-sama dengan Pelapor Nita Puspita Sari, S.H., dan para Saksi bergerak ke Bawaslu Banten untuk memberikan keterangan atas pelaporannya.

    Adapun terhadap pelaporannya tersebut, Pelapor Nita Puspita Sari, S.H., yang mendapatkan informasi dan/ atau beritanya dari media-media massa ternama, maka dalam hal ini meminta agar Bawaslu Banten dalam menjalankan fungsinya agar tidak tebang pilih dan bersikap profesional, yakni dengan menelusuri dan meminta penjelasan dari media-media yang telah memuat pemberitaan tentang Hasto yang telah melakukan “Black Campaign” tersebut dengan sebenar-benarnya.

    Tidak mungkin media-media ternama tersebut memuat suatu berita jika tidak ada sumbernya, sebagaimana tidak mungkin ada asap jika tidak ada apinya. Seperti perbuatan Hasto Kristiyanto yang dalam kedudukannya sebagai Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, di mana mereka selalu mendengungkan agar jangan menyebar fitnah dan agar bicara selalu berdasarkan fakta dan data, namun ternyata dirinyalah yang telah menyebar fitnah dan menghina Pak Prabowo Subianto dalam kedudukannya sebagai peserta pemilu lainnya.

    Selanjutnya, Pelapor bersama Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB), akan terus berjuang mengawasi dan mewujudkan “Pelaksanaan kampanye pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang,” sebagaimana Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Jakarta, 23 September 2018 yang lalu.

  • Panglima TNI Jelaskan Soal Kode Salam Dua Jari

    Panglima TNI Jelaskan Soal Kode Salam Dua Jari

    Bandarlampung (SL)-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menegaskan bahwa foto dirinya bersama Kapolri yang viral beberapa hari terakhir ini, baik di Whatsapp dan Media Sosial  (Medsos) yang menggunakan kode tertentu dengan mengacungkan simbol ibu jari dan jari telunjuk seolah-olah mendukung salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) nomor urut dua adalah tidak benar.

    Hal tersebut disampaikan Panglima TNI kepada awak media saat mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meninjau lokasi terdampak Tsunami Selat Sunda di Desa Way Muli dan Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, serta menemui para pasien di RSUD dr. H. Bob Bazar dan sejumlah pengungsi di Tenis Indoor Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (2/1/2019).

    Dijelaskan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahwa simbol atau kode yang digunakan oleh Akabri lefting 87tersebut telah digunakan sejak pangkat Letnan Dua. “Kode itu menandakan sinergitas dan solidaritas angkatan untuk mempersatukan, dan sudah digunakan sejak saya dan pak Tito masih berpangkat Letnan Dua,” ujarnya.

    Menurut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahwa beberapa foto yang sempat viral tersebut tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung salah satu pasangan Capres di Pilpres 2019.  “Penetapan pasangan Capres dan Cawapres berlangsung pada September 2018, sedangkan foto tersebut diambil sebelum itu,” katanya.

    Panglima TNI menjelaskan bahwa  foto dirinya bersama Kapolri mengacungkan simbol dua jari merupakan simbol atau kode yang digunakan oleh lefting 87, angkatan 92 dan Alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas tahun 2015.

    “Simbol yang digunakan olehlefting 87, angkatan 92 serta Lemhannas XX itu adalah simbol untuk kebersamaan dan tidak ada maksud lain, karena foto tersebut  diambil sebelum pasangan calon mengambil nomor urut,” ujarnya.

    Dihadapan awak media, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjaga komitmen dan netral pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, karena netralitas adalah segala-galanya.

    “Saya katakan bahwa komando TNI dan Polri adalah satu, yaitu dari Panglima TNI dan Kapolri. Kita akan mensukseskan Pemilu 2019 serta memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pesta demokrasi tersebut akan berjalan aman, sukses dan lancar,” tutupnya. (puspen/jun)

  • Sandiaga Uno Kecam Aksi Oknum Polisi Robek Buku Tamu Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi NTB

    Sandiaga Uno Kecam Aksi Oknum Polisi Robek Buku Tamu Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi NTB

    Nusa Tenggara Barat (SL) – Sandiaga Uno, Lieus Sungkharisma mengecam keras tindakan oknum aparat Kepolisian NTB yang mendatangi Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan merobek buku tamu yang ada di meja resepsionis.

    “Saya tidak hanya menyesalkan dan mengecam keras tindakan aparat kepolisian tersebut. Tapi juga meminta Kapolri menindak bawahannya tersebut. Sebab, bila dibiarkan dan tidak ditindak, tindakan aparat kepolisian NTB itu seolah-olahatas restu dari atasan,” kata Lieus saat dikonfirmasi wartawan.

    Lebih dari itu, tambah Lieus, apa yang terjadi di NTB itu memberi kesan kuat bahwa oknum aparat kepolisian tersebut tidak bersikap netral dalam Pilpres 2019. “Apakah hal yang sama juga mereka lakukan terhadap posko pemenangan atau kantor relawan Jokowi – Makruf ?” tanyanya.

    Menurut Lieus, kedatangan 7 orang oknum aparat Kepolisian ke Rumah Aspirasi Prabowo–Sandi yang terletak di depan Islamic Centre NTB pada Senin (31/12) itu, telah menimbulkan ketakutan di kalangan relawan. “Mereka datang katanya ingin bertamu. Tapi tanpa tujuan yang jelas dan tidak dibekali surat tugas. Anehnya kedatangan mereka tanpa lebih dulu mengkonfirmasi pada tuan rumah,” ujar Lieus.

    Akibatnya, tambah Lieus, para relawan yang ingin berkunjung ke Rumah Aspirasi mengurungkan niatnya karena mengira sedang ada masalah. “Teman-teman di sana jadi tidak nyaman,” kata Lieus lagi.

    Lieus menyebut, apa yang dialami relawan Rumah Aspirasi Prabowo – Sandi di NTB itu, semakin menguatkan dugaan banyak orang bahwa Polisi memang tidak netral dalam Pemilu dan Pilpres 2019. “Setelah kasus kriminalisasi sejumlah ulama dan aksi damai 212 coba dihalang-halangi, peristiwa berbau intimidasi terhadap relawan Prabowo-Sandi NTB itu, menjadi indikasi kuat ketidaknetralan tersebut,” katanya.

    Jadi, ujar Lieus, sangat beralasan kalau masyarakat khawatir Pilpres 2019 tidak akan berjalan Jurdil. “Sebab, Polisi yang seharusnya bersikap netral dan melindungi semua rakyat, justru ikut bermain dan nyata-nyata menjadi pendukung salah satu pasangan Capres saja,” katanya.

    Agar citra polisi tidak semakin buruk dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian tetap baik, Lieus meminta agar Polisi kembali pada fungsinya sebagai pengayom dan penjaga keamanan. Bukan malah menjadi alat kekuasaan.

    “Apa yang dialami kawan-kawan di NTB itu, jelas menunjukkan adanya upaya intimidasi. Tidak sepatutnya aparat kepolisian melakukan hal itu. Rumah Aspirasi NTB itu bukan sarang para penyamun,” katanya jengkel. (repelita)

  • Mantan Relawan Jokowi Dukung Prabowo

    Mantan Relawan Jokowi Dukung Prabowo

    Pekalongan (SL) – Biasanya dalam pemilihan Presiden April mendatang sudah pasti ada yang kalah dan menang. Banyak sekali relawan yang dahulu militan mendukung Jokowi sekarang berbalik arah dukung Calon Presiden No 2 Prabowo – Sandi.

    Seperti relawan pemenangan Prabowo-Sandi Kota Pekalongan menggelar KOPDAR (kopi darat) dalam rangka mempererat tali silaturahim antar relawan Prabowo-Sandi Pekalongan yang sekaligus menyampaikan pernyataan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di kawasan markas FPI Jl. Sumatra No. 17C kota Pekalongan, Sabtu 29 Desember 2018 lalu.

    Hadir dalam kesempatan ini para relawan yang terdiri dari beberapa elemen, Forum Relawan kota Pekalongan, Komunitas Santri Pekalongan dan ormas diantaranya FPI, Prabowo Center, KOMPAK, Gerakan Pemuda Ka’bah, Indonesia Muda, Permak Bodi, pengurus DPC dan caleg Partai Koalisi Adil Makmur, Simpatisan dan relawan PADI, Koppasandi Pekalongan, dll. Disamping partai pendukung Prabowo Sandi, Gerindra, PAN, PKS, PBB, Demokrat dan Berkarya.

    Ketua Indonesia Muda Kota Pekalongan, Zakka Bachir dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi Prabowo-Sandi sudah berjalan selama dua pekan terakhir ini dalam bentuk kegiatan Gerakan Rabu Biru (GRB), ini merupakan ajang silaturahim dan gerakan solidaritas pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandi di tengah masyarakat secara halus dan persuasif dengan menggunakan symbol baju warna biru muda dan celana krem setiap hari Rabu,” ungkapnya.

    “Dalam kegiatan GRB tidak ada kegiatan orasi, pernyataan dukungan dalam bentuk verbal maupun tulisan. Hal ini demi menghindari perdebatan yang tidak efektif. GRB ingin menyampaikan pesan bahwa para pendukung Prabowo Sandi pendukung yang berfikiran maju, aktif, update mencintai kedamaian dan keakraban,” jelasnya.

    Zakka, pada pilpres 2014 lalu adalah relawan yang mendukung Jokowi, tetapi pada pilpres 2019 ini dirinya mutlak mendukung Prabowo-Sandi. “Jujur, periode lalu saya adalah relawan pendukung Jokowi,” ujar Caleg PAN Kota Pekalongan.

    “Sekarang saya sudah insyaf dan menyadari bahwa tahun 2014 lalu telah salah pilih. Ekonomi semakin terpuruk, impor menggila, listrik dan BBM naik terus, harga-harga mahal, lapangan kerja susah, sehingga rakyat makin susah,” pungkasnya. (nawacita.com)

  • Fatikhatul Dikenakan Sanksi oleh DKPP RI Atas Keterlibatan Money Politik Pilgub Lampung

    Fatikhatul Dikenakan Sanksi oleh DKPP RI Atas Keterlibatan Money Politik Pilgub Lampung

    Bandarlampung (SL) – DKPP RI menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoriyah terkait dugaan politik uang yang dilakukan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.

    Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) yang melaporkan pelanggaran etika oleh Bawaslu Lampung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) awal Agustus tahun lalu. Koordinator KRLUPB, Rakhmat Husein, menilai Fatikhatul Khoriyah tak profesional, kapabel, adil, transparan, proporsional, jujur dalam penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018.

    Mereka beranggapan Bawaslu Lampung tak bekerja sesuai tupoksi dalam menangani seluruh laporan terkait dengan money politics yang dilakukan pasangan calon nomor urut tiga tersebut. Putusan tersebut dihadiri enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, yakni Harjono selaku ketua merangkap anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar.

    DKPP juga memutuskan merehabilitasi nama baik teradu dua, Iskardo P. Panggar dan teradu tiga, Adek Asy’ari selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Putusan berlaku terhitung sejak dibacakan dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan.

    DKPP menggelar sidang perdana gugatan pelanggaran kode etik atas laporan KRLUPB di Jakarta, Kamis (6/9). Hadir dari KRLUPB Rakhmat Husein Darma Cane, Aryanto Yusuf, Rifky Indrawan, dan Joni Fadli. Dalam sidang ini hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung sebagai Teradu yakni, Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P Panggar, dan Ade Asy’ari. (RMOL)

  • Andi Arief Minta Konfirmasi Soal Tujuh Kontainer Surat Suara yang Sudah Dicoblos

    Andi Arief Minta Konfirmasi Soal Tujuh Kontainer Surat Suara yang Sudah Dicoblos

    Bandarlampung (SL) – Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief men-twitt agar ada yang mengecek kebenaran adanya tujuh kontainer atau kira-kira 70 juta surat suara yang sudah dicoblos untuk menghindari fitnah atau hoaks. “Mohon dicek, kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok,” tulisnya di akun twitter pribadinya, Rabu (2/1).

    Andi Arief mengatakan kabar tersebut beredar di grup-grup whatsApp. Demi menghindari fitnah dan hoaks, dia meminta pihak terkait untuk segera mengonfirmasi kabar tersebut. “Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Andi Arief berkicau, beredar rekaman suara seorang pria yang mengabarkan adanya pengiriman tujuh kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut pria tersebut, surat suara sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Disebutkan juga dalam rekaman, setiap kontainer diperkirakan berisi 10 juta surat suara. (RMOL)

  • Kivlan Zen : “Rahmadsyah Pantas Menjadi Anggota Legislatif Di Batubar”

    Kivlan Zen : “Rahmadsyah Pantas Menjadi Anggota Legislatif Di Batubar”

    Jakarta (SL)-Rahmadsyah pantas menjadi anggota legislatif id Batubara, demikian pernyataan tokoh nasional berpengaruh Mayjen Purn. TNI Kivlan Zen, S.IP, M.Si yang dikenal tegas dan berani ini mendukung Rahmadsyah. Tidak tanggung-tanggung, dia berstatemen memberi dukungan dalam bentuk video meminta masyarakat Batubara mendukung Rahmadsyah untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Batubara di Sumatera Utara.

    “Penduduk dan rakyat Batubara aku datang dari Medan, aku dukung Rahmadsyah untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Batubara, dukung ya.., dia seorang pemberani dan tegas” sebut mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998 ketika berbicara kepada reporter di rumahnya yang asri di Bogor, Rabu Sore, (26/12/2018).

    Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen yang dikenal cukup tegas, berani dengan terbuka beberapa kali membongkar tentang Partai Komunis Indonesia yang sudah kembali bangkit, Bahkan menurut Kivlan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

    Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI ini pun lantang meyakinkan, di berapa media televisi, media cetak surat kabar, online maupun di seminar, diskusi, terbuka mengatakan : “Saat ini PKI memang tengah mengumpulkan massa secara perlahan-lahan, motifnya ingin berkuasa, ingin mengubah menjadi negara komunis, menjadi negara diktator, melarang adanya demokrasi dan tidak ada Tuhan,” ujar Kivlan.

    Dukungan Jenderal Mayjen Purn. TNI Kivlan Zen, S.IP, M.Si kepada Rahmadsyah karena kedekatan beliau dalam wadah besar di MAJELIS BANGSA INDONESIA (MBI) Jakarta, suatu wadah kumpulan Para Tokoh Nasional mulai dari Para Ulama, Purn. Jenderal TNI / Polri, Cendekiawan, Kesultanan, Kekeratonan, Praktisi, Pakar Politik, Ekonom, serta Pengusaha.

    Rahmadsyah Caleg DPRD Kab. Batubara Dapil 2, Kec. Talawi dan Kec. Tanjung Tiram yang mendapat nomor urut 2 dari Gerindra ini tidak sedikit mendapat support masyarakat Batubara, bahkan beliau mendapat dukungan support orang berpengaruh Tokoh nasional yang ada di Jakarta.

    Sosok Caleg Gerindra dengan usianya yang cukup masih sangat muda ini, dikenal sebagai pengusaha sukses di Jakarta, dan tak sampai di situ, selain bergelut dalam dunia bisnis, Rahmadsyah di Jakarta diketahui sebagai orang pergerakan, terlibat pada posisi strategis di sejumlah Ormas Nasional Pusat. (fri)

  • Gedung Parlemen Kosong, Ketua DPR Berdalih Bukan Pekerja Pabrik

    Gedung Parlemen Kosong, Ketua DPR Berdalih Bukan Pekerja Pabrik

    Jakarta (SL) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo membela diri dari kritik publik tentang begitu banyak kursi kosong saat rapat paripurna Parlemen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemandangan itu tak dapat selalu dianggap anggota Dewan banyak yang membolos.

    DPR, katanya berdalih, bukanlah pekerjaan yang menuntut semua anggotanya selalu berada di kantor setiap hari. Sebab mereka adalah wakil rakyat yang mesti juga beraktivitas di luar kantor. “Karena DPR/MPR RI dan DPD RI sesuai konstitusi adalah lembaga politik dan anggota di dalamnya adalah para pekerja politik yang dipilih langsung oleh rakyat pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing dan bukan pekerja kantoran atau pabrik, maka kita tidak perlu sotoy dan kepo,” katanya dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 25 Desember 2018.
    Politikus Partai Golkar itu berpendapat, penilaian sebagai anggota yang malas atau tidak, bolos atau tidak, sebenarnya yang paling bisa menilai adalah rakyat di daerah pemilihannya. Bisa jadi seorang anggota Dewan tak pernah berkantor tetapi malah menghabiskan banyak waktu menemui masyarakat dan menyerap aspirasi mereka. “Mereka rajin bekerja turun ke bawah berpanas-panas ke desa-desa membantu konstituennya serta menjalankan tugas-tugas kedewanan seperti sosialisasi atau menyerap aspirasi, meninggalkan kemewahan ruangan rapat yang dingin ber-AC,” katanya.
    Bagi Bambang, bolos atau tidak anggota Dewan adalah soal kehadiran mereka di daerah pemilihannya. Maka jika memang membolos, hukumannya adalah masyarakat tidak akan memilih kembali. (viva)