Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Kuasai Basis Merah, Tim PADI Pindahkan Perjuangan dari Jakarta ke Jawa Tengah

    Kuasai Basis Merah, Tim PADI Pindahkan Perjuangan dari Jakarta ke Jawa Tengah

    Jakarta (SL) – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno membenarkan terkait rencana pemindahan markas perjuangan Prabowo-Sandi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Sandi mengatakan kepindahan itu nantinya akan mulai efektif untuk 120 hari terakhir jelang pemilu pada 17 April mendatang.

    “Ya saya diminta oleh para relawan di Jawa Tengah Untuk memindahkan untuk 120 hari terakhir dari kampanye ke Jawa Tengah. Saya nyatakan siap,” ujar Sandiaga Uno di GOR Bulungan Jakarta Selatan, Sabtu (8/12).

    Opsi itu dipilih, karena menurutnya hal itu nantinya akan jauh lebih memudahkannya untuk menyapa masyarakat yang berada di pelosok Jawa Tengah. “Buat saya yang terpenting itu adalah kita bisa menyapa masyarakat di pelosok-pelosok Jawa dan kalau dari Jakarta susah sekali pergerakan. Jadi saya lagi rencana mencari beberapa tempat yang bisa kita jadikan posko yang memudahkan mobilisasi kita selama 120 hari lagi di Jawa Tengah,” ucap Sandi.

    Hal itu dilakukan Sandi karena berkaca pada hasil survei internalnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu Sandi mengharapkan nantinya dengan adanya posko di Jawa tengah, dapat mengerek sedikit demi sedikit suara untuk pasangan nomor urut 02.

    “Jawa Tengah ini kita mengharapkan hasil yang baik buat pasangan calon Prabowo Sandi karena kita ingin tingkat keterpilihan kita meningkat. Selama 2014 kemarin cukup rendah, baru 2018 ini masyarakat Jawa Tengah inginkan perubahan dan itu ingin kita maintain (pelihara), dan untuk maintain itu perlu untuk menyapa lebih sering lagi di Jawa Tengah,” sambungnya.

    Tak hanya Jawa Tengah, menurut Sandi nantinya akan ada koordinasi lebih lanjut untuk mendirikan posko serupa di Jawa Timur. “Mungkin nanti berbagi itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Pak Prabowo mungkin bisa banyak di Jawa Timur dan kita melakukan koordinasi justru dari daerah karena jauh lebih mudah mobilisasinya kalo dari daerah,” kata Sandi.

    Sebelumnya terkait pemindahan markas perjuangan itu telah didengungkan Direktur Materi Debat Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said saat meresmikan Posko Relawan Prabowo-Sandi di Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

    Di hadapan relawan, Sudirman mengungkapkan cawapres Sandiaga Uno menaruh perhatian khusus untuk Jawa Tengah. Karena itu, mulai Januari 2019, markas perjuangan akan dipindahkan dari Jakarta ke Jawa Tengah.

    Alasan lain, Jawa Tengah dianggap merupakan provinsi penting yang harus dimenangkan Prabowo-Sandi. “Kemenangan di Jateng besar pengaruhnya secara nasional,” kata Sudirman di lokasi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/12).

    Jateng selama ini dikenal sebagai basis merah (PDIP). Namun pada Pilgub kemarin, Sudirman Said secara mengejutkan mampu meraih suara yang cukup signifikan di Jateng. (Kumparan)

  • Gerindra Nilai PSI Carmuk Soal Dukung Anggota Dewan Tak Perlu Digaji

    Gerindra Nilai PSI Carmuk Soal Dukung Anggota Dewan Tak Perlu Digaji

    Jakarta (SL) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung anggota dewan tidak digaji. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut sikap partai besutan Grace Natalie itu sebatas carmuk alias cari muka. “Enggak terima gaji mau makan dari mana keluarganya, memang calegnya pada punya usaha dan kerjaan. Enggak perlu lah gombalin masyarakat pakai janji enggak perlu digaji,” ujarnya, Minggu (9/12).

    Menurutnya, PSI memang sengaja mengumbar sensasi. Sebab partai itu dia prediksi tidak akan lolos ke Senayan pada Pileg 2019 mendatang, sehingga tidak peduli dengan konsekuensi yang diucapkan.  “Ngomong gombal aja tuh. Wong PSI yang pasti saya prediksi kagak bakal lolos ke Senayan,” pungkasnya.

    Ketua DPP PSI, Tsamara Amany menilai pemberian gaji anggota DPR harus disandarkan pada prinsip meritokrasi. Untuk itu dia mendukung wacana anggota dewan tidak digaji. Terlebih jika kinerja yang ditunjukkan buruk. “Kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk,” terangnya, Jumat (7/12) lalu. (RMOLLampung)

  • Sandiaga Uno Sarankan Anggota Dewan Digaji Berdasarkan KPI

    Sandiaga Uno Sarankan Anggota Dewan Digaji Berdasarkan KPI

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, setuju dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar anggota DPR tidak digaji jika tidak membuat undang-undang sesuai target.
    Lebih jauh, Sandiaga Uno mengusulkan agar sistem penilaian KPI (key performance index) diterapkan untuk menilai prestasi anggota DPR. “Saya sepakat di mana kita harus membayar gaji orang sebelum keringetnya itu kering. Tapi kalau dia enggak berkeringet sama sekali, ya jangan dibayar ya. Saya sepakat banget, jadi buat saya itu wacana yang baik dan ada KPI-nya,” tutur Sandiaga Uno di Ciledug, Tangerang, Sabtu (8/12/2018).
    Menurutnya, sangat penting untuk dilakukan evaluasi kinerja terhadap anggota DPR. Selain itu, menurut Sandiaga Uno, diperlukan tunjangan kinerja bagi anggota DPR yang mampu menuntaskan legislasi. “Nah, ini mungkin nanti sistem penggajiannya juga diubah dengan tunjangan kinerja. Misalnya kinerja legislasi, kita lihat undang-undang dari yang dijanjiin 10, berapa yang tembus undang-undang,” paparnya.
    Sandiaga Uno berharap dengan sistem seperti itu akan mendorong kinerja anggota DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menggulirkan wacana anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung.
    Menurutnya, usul ini untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas. Dirinya mengusulkan jika UU tak selesai dibahas oleh DPR, para anggota DPR tidak usah digaji. “Jadi, kalau DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, Pak Ketua,” ujar Saut Situmorang di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). (Wartakotalive)
  • Presiden Lantik Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu

    Presiden Lantik Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12) siang.

    Kedua gubernur yang dilantik ini sebelumnya mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di provinsi masing-masing. Upacara pelantikan kedua gubernur diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan. Selanjutnya, pembacaan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 214/P dan 215/P tentang pengangkatan Gubernur Provinsi Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dan Gubernur Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2016-2021 tertanggal 23 November 2018.

    Usai pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Administrasi Kementerian Sekretaris Negara, Presiden Jokowi membimbing kedua gubernur untuk mengucapkan sumpah jabatan. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Presiden Jokowi yang diikuti oleh Wan Thamrin dan Rohidin.

    Usai pengambilan sumpah jabatan dilakukan penandatanganan berita acara dari masing-masing Gubernur dan Presiden. Setelah itu, proses pelantikan ditutup dengan mengumandangkan kembali lagu Indonesia Raya, dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada gubernur yang dilantik didahului oleh Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, yang kemudian diikuti dengan tamu undangan lainnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Syafruddin, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil.

    Sebelum dilakukan pelantikan, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menyerahkan Petikan Keputusan Presiden oleh Presiden RI kepada masing-masing Calon Gubernur Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan 2016-2021,  di Istana Merdeka. Jakarta, Senin (10/12) siang.

    Usai penyerahan petikan tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama kedua Calon Gubernur melakukan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk selanjutnya dilakukan Upacara Pelantikan. Upacara Penyerahan Petikan Keputusan Presiden juga dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. (krf)

  • Sandiaga Uno Ingin Bahasa Arab Masuk ke Kurikulum Sekolah Jika Terpilih Pilpres 2019

    Sandiaga Uno Ingin Bahasa Arab Masuk ke Kurikulum Sekolah Jika Terpilih Pilpres 2019

    Jakarta (SL) – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno mendapat masukan dari salah satu guru di pondok pesantren, agar bahasa Arab menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. “Pondok pesantren punya peran besar dalam mencerdaskan bangsa. Di pondok pesantren ada pelajaran bahasa Arab, tetapi kenapa di sekolah umum hanya bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Kita ingin, selain bahasa Inggris ada bahasa Arab juga di sekolah,” kata salah satu guru pondok pesantren kepada Sandiaga di Malang, Kamis 6 Desember 2018.

    Sandiaga diketahui sudah melakukan pertemuan dengan guru pondok pesantren, para kiai kampung, guru mengaji, hingga takmir masjid di sebuah hotel di Kota Malang. Pertemuan ini menggalang dukungan dan mendengarkan curahan hati para kiai kampung dan guru mengaji. “Pengenalan suatu kemajuan adalah mengenai pengetahuan tentang bahasanya. Kemajuan kita bisa lebih cepat lagi, kalau kita mengenal bahasanya. bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab ini sudah menjadi materi yang diajarkan di sekolah-sekolah kita,” kata Sandiaga.

    Sandiaga mengaku setuju dengan usulan mata pelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Ia akan menampung usulan itu, dan direalisasikan jika dirinya terpilih nanti. Ia menilai, pelajaran bahasa Arab sangat penting. “Dan, tentunya harapan untuk Islam yang rahmatan lil alamin, tentunya dengan fokus kepada pendidikan karakter yang ber-akhlakulkarimah. Bahasa Arab ini menjadi sangat penting. Dan, menurut saya ini usulan yang baik dan dapat kita tampung,” ujar Sandiaga. (VIVA)

  • Ovi Toto Safri Bank Bhayangkari Nyaleg Untuk Jadi Penyambung Aspirasi Masyrakat Muba

    Ovi Toto Safri Bank Bhayangkari Nyaleg Untuk Jadi Penyambung Aspirasi Masyrakat Muba

    Muba (SL)-Maju Pileg 2019-2024 mendatang  Syaufie Vergianti, yang akrab disapa Ovi Toto Safri Bank, dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh, Keluang dan Kecamatan Jirak, di nomor urut 3, bertekad untuk memajukan masyarakat, dan amanah menampung aspirasi masyarakat.

    “Jika kelak terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, pada Pileg 2019-2024 mendatang, saya akan menjadi pejuang aspirasi rakyat untuk rakyat. Memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Ovi, kepada Sinarlampung.com.

    Wanita yang dikenal bermasyarakat ini maju sebagai Caleg Partai Amanat Nasional Di Dapil 1, Ovi Toto Safri Bank, untuk meneruskan generasi bapaknya yang bekerja selama ini di Bank BRI Sekayu, dan kini masih terus melakukan sosialisasi dan silaturahmi memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dia mendatangi setiap kecamatan, untuk bertemu para tokoh muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

    Wanita ramah, bersuami seorang Polisi tersebut, menyatakan sudah siap lahir bathin untuk terjun ke dunia politik, untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang saat ini kurang mendapat perhatian, dan termarginalkan oleh sistem yang ada.

    “Untuk itu, dengan semangat yang tinggi saya sudah bertekad maju dari Partai PAN untuk maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Musi banyuasin memperjuangkan serta menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum tersentuh program selama ini,” ujarnya.

    Selama ini dia bekerja di Bank BRI Sekayu dan sering turun ke kampung kampung membantu masyarakat kecil membuntuhkan untuk usaha, warung kecil-kecilan seperti WR Manisan dan lain-lain. “Nyaleg untuk jadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Saya berharap dukungan masyarakat Musi Banyuasin Tengah dan mohon doanya. Saya siap memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD pada April Nanti 2019 -2024 mendatang,” katanya.

    Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dapat terwujud. Kita harus rebut kursi di DPRD. Untuk itu, saya meminta kepada masyarakat dalam wilayah pemilihan dapil I untuk mendukung saya dalam Pileg 2019 -2024 mendatang,” katanya.

    Ovi Toto Safri Bank adalah asli orang Sekayu, dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mewujudkan percepatan pembangunan lainnya di Sekayu. DPRD berhak mengawasi serta menganggarkan berbagai bentuk program yang menyentuh kepada masyarakat.

    “Dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mengabdi terhadap masyarakat. Saya sudah siap untuk sebagai wakil rakyat. Jika Masyarakat Muba Mempercayai saya Untuk DPRD Kabupaten Musi banyuasin 2019-2024 Mendatang ,” katanya (Sudirman/Nk)

  • Hari Antikorupsi, KPK Soroti Sektor Politik

    Hari Antikorupsi, KPK Soroti Sektor Politik

    Jakarta (SL) – Hari ini adalah peringatan Antikorupsi Internasional. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak pejabat terpilih dari kepala daerah hingga Ketua DPR terlibat kasus korupsi. “Tema tahun ini korupsi di sektor politik karena banyak sekali pejabat terpilih yang berurusan dengan KPK mulai dari Bupati, DPRD, DPR banyak sekali makanya temanya sektor politik,” kata Syarif kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

    Menurut Syarif, jumlah pejabat politik atau politisi yang ditangkap kasus korupsi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan eks Ketua DPR Setya Novanto sejak tahun 2015-2019. Namun Syarif tidak menjelaskan detail jumlah kerugian negara yang melibatkan pejabat politik. “Mulai Desember 2015 lupa persis angkanya tapi sekitar 200 orang lebih, termasuk Wakil Ketua DPR dan Ketua DPR lumayan banyak, apalagi anggota DPRD Malang. Kerugian negara juga banyak sekali,” kata dia.

    Untuk mencegah kasus korupsi, Syarif berharap masyarakat juga bisa berperan membantu KPK. Selain itu, apabila masyarakat berurusan dengan penegak hukum jangan menawarkan atau memberikan suap. “Agen antikorupsi bisa wartawan, masyarakat dan siswa serta lainnya. Kalau berurusan dengan aparat penegak hukum jangan kita menawarkan sesuatu sogok atau berurusan regulator jangan kita memulai menawarkan. Bahkan masyarakat tanya service ada ongkos resmi berapa dan minta kwitansi kalau tidak ada jangan dikasih,” ucap Syarif.

    “Aparat juga masak begini terus, kita bukan negara miskin kita negara sangat kaya karena mismanagement dari puluhan tahun sekarang sampai begini terus,” imbuh dia. (ajnn)

  • Studi ‘Corporate Governance Watch’ Catat Birokrasi Pemerintah Indonesia Belum Maksimal

    Studi ‘Corporate Governance Watch’ Catat Birokrasi Pemerintah Indonesia Belum Maksimal

    Jakarta (SL) – Asian Corporate Governance Association (ACGA) and CLSA Limited baru saja mengeluarkan hasil rating ‘Corporate Governance (CG) Watch’, sebuah studi tentang penerapan Corporate Governance di Asia-Pasifik. Dalam studi dua tahunan terhadap 1.100 korporasi tersebut, Indonesia berada pada rangking terbawah dari 12 negara yang disurvei di Asia Pasifik.

    Posisi Indonesia tahun 2018 tidak berubah dari studi yang sama tahun 2016.

    Harryadin Mahardika, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggota BPN Prabowo-Sandi mengatakan, laporan tersebut mengingatkan bahwa rating Indonesia memburuk. Secara spesifik, rating Indonesia dianggap lemah pada skor government & public governance, regulators, reform, enforcement, dan investors. “Skor-skor tersebut terkait erat dengan jalannya birokrasi dan pemerintahan. Sehingga menurut ACGA, tema perbaikan yang perlu disuarakan oleh praktisi CG Indonesia adalah CG reform low on the government’s priorities, direction unclear,” kata Harryadin dalam keterangannya, Minggu (9/12).

    Artinya, menurut Harryadin, pemerintah tidak berhasil mendorong perbaikan corporate governance di Indonesia, di mana problem utamanya justru ada di birokrasi pemerintahan itu sendiri.

    Menurutnya, agenda perbaikan CG yang digagas pemerintah juga dianggap tidak jelas. Bahkan ditemukan banyak praktik-praktik CG yang dilanggar, justru diduga atas intervensi secara langsung maupun tidak langsung dari pemerintah atau afiliasi politik yang berkuasa. “Hasil studi ini mengkonfirmasi keprihatinan BPN Prabowo-Sandi atas melemahnya penegakan corporate governance di sektor swasta dan BUMN di Indonesia. Kami melihat indikasinya ada pada semakin meningkatnya kasus pelanggaran CG yang tidak mendapat teguran dari regulator,” paparnya.

    BPN Prabowo-Sandi, kata Harryadin, melihat hal ini sebagai sebuah output dari pemerintahan yang tidak berkomitmen dalam penegakan CG. Jika terus dibiarkan, maka hal ini membuat rating CG Indonesia turun di mata investor. (jawapos)

  • Cianjur Memanas Lantaran Ayah Seorang Bupati Giring Suara Coblos Jokowi Dari RT/RW

    Cianjur Memanas Lantaran Ayah Seorang Bupati Giring Suara Coblos Jokowi Dari RT/RW

    Cianjur (SL) – Mantan bupati cianjur, Cecep Muhtar Soleh yang notabene ayahanda dari bupati yang kini tengah menjabat bupati cianjur, Irvan Rivano Soleh serukan coblos Jokowi di Pilpers 2019.

    Mantan bupati dua periode ini kini menjadi ketua Nasdem DPD Kab. Cianjur dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Jawa Barat periode 2019-2924.

    Dalam sosialisasi/kampanye beberapa pekan yang lalu di cianjur selatan, Cecep mengundang RT/RW dan langsung meminta dukungannya serta menyatakan akan menagih janji hingga ke akhirat kepada RT/RW atas sikapnya apabila pada waktunya ternyata pilihan mereka melenceng, dan tidak sesuai dengan pernyataan sikap yang mendukungnya. “Janji adalah utang, apabila pada waktunya nanti ternyata melenceng maka saya akan menagih janji hingga ke akhirat kepada yang hadir disini, “ia menegaskan dengan diperkuat oleh kata sumpah darinya.

    Selanjutnya, pada hari Rabu (5/12/2018), Cecep Muhtar sebagai calon anggota DPRD Cianjur yang juga ayahanda dari bupati ini kembali menggelar sosialisasi/ kampanye, tepatnya di Gedung PGRI, Jl. Bandung, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah.

    Dihadapan sekitar 250 orang undangan yang hadir, saat itu terdiri dari para Ketua RT/RW dari 5 (Lima) desa di kecamatan karangtengah, ia meminta dukungan untuk dirinya sebagai CALEG DPRD Jawa Barat dari partai NASDEM, ia juga meminta dukungan untuk calon presiden Jokowi periode 2019-2024.

    Para RT/RW disetiap kecamatan memang dikumpulkan, dan Pak Muhtar pun tidak berbasa-basi, secara terus ia meminta dukungannya untuk dirinya dan Jokowi calon presiden, tapi tetap untuk pemilihan presiden nanti dikembalikan kepada masing-masing pribadinya, “ungkap salah seorang ketua RT yang enggan untuk disebutkan namanya.

    Kalau camat hadir sih enggak, tapi tetap saja mengarahkan juga, kalau di cianjur masih banyak pegawai negri sipil yang manut ke mantan bupati, dari mulai kepala dinas sampai kebawahnya karena yang tidak manut pasti dimutasikan ke cianjur selatan. “Ketusnya polos saat tim media ini menanyakan keterlibatan ASN dalam sosialisasi/ kampanye Pemilu. (kbt)

  • Forum Gabungan Ojol Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

    Forum Gabungan Ojol Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

    Jakarta (SL) – Forum Gabungan Ojek Online Indonesia bersepakat mendukung pasangan Prabowo Sandi dalam Pilpers 2019. Sikap itu dilakukan Gabungan Ojek Online yang menamakan dirinya FORGAB For Prabowo. Perwakilan Forgab datang langsung ke kediaman Prabowo yang di dampingi Titiek Soeharto dan Lieus Sungkharisma pada hari Jum’at (7/12/2018).

    “Alhamdulillah hari ini kami Forum Gabungan Ojol Indonesia For Prabowo (FORGAB OJOL FOR PRABOWO) diterima langsung oleh Prabowo Subianto,“ Ucap Zulfikar jubir Forgab.

    Dalam kesempatan tersebut, Forgab menyampaikan beberapa point diantaranya, dukungan Forgab kepada Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden RI tahun 2019. “iyaa benar kami mendukung Prabowo di Pilpers 2019. “Kata Zulfikar.

    Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan para driver ojol yang selama ini dirasakan rawan maut dilapangan, dengan harapan kedepan akan Ada Regulasi (payung hukum) untuk para driver ojek online Indonesia. Dukungan terbentuknya Koperasi Ojek Online Indonesia dikatakan Zulfikar kepada Prabowo sebagai solusi dan alternative Usaha bagi para Driver Ojol.

    Ia juga mengatakan akan diselenggarakannya deklarasi Ojol Indonesia dalam waktu dekat dengan target 10.000 Ojol seJabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan perwakilan daerah lainya. “Empat point yang kami sampaikan secara langsung dapat diterima dengan baik oleh Prabowo tadi”, kata Zulfikar.

    Ini menjadi sebuah Ikhtiar kami yang tergabung didalam FORGAB OJOL FOR PRABOWO Untuk terus berjuang demi masa depan dan kesejahteraan Driver Ojol Indonesia. “Bahwa sementara ini kami sudah memiliki 14 komunitas Ojol yang tersebar di beberapa wilayah, sperti; Brigade Online Indonesia (BOI), IGGB, Forum Onlinr Depok (FOD), Tangkab, Lintas Mutiara Citayem (LMC),” kata Zulfikar.

    Selain itu ada Keluarga Bojong Gede Bersatu (KBB), Lintas Jonggol, Green Hornet, Srigala Lintas Citayam, Merah Putih Bersaudara, Stadebar, Ciledug 69, Tiber, dan Grabjek Independent Gandoang Cilengsi. “Saya berharap kepada rekan-rekan wadah/ komunitas maupun SF yang sepemahaman dan mempunyai arah perjuangan yang sama untuk bergabung kedalam Rumah Ojol Indonesia, Forgab Ojol Prabowo,” katanya. (Kabartoday)