Jakarta (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengagendakan debat terbuka capres di televisi sebanyak lima kali dalam Pilpres 2019. Debat dilakukan mulai Januari, Februari, Maret dan April 2019. Kinerja ekonomi diperkirakan menjadi faktor pemberat kandidat nomor 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya berencana menggelar debat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sejak Januari 2019. Jumlah tersebut sama dengan Pemilu Presiden 2014. Menurut Arief, belum ada pembahasan detail mengenai mekanisme debat.
Dari lima kali debat, bisa saja tiga kali debat khusus untuk debat capres dan dua kali debat cawapres. Atau, bisa juga keseluruhannya debat pasangan capres-cawapres.
Sejauh ini, KPU juga belum menyusun jadwal debat Pilpres. Namun, rencananya debat akan mulai digelar tahun 2019. “Mungkin debatnya itu di 2019 lah. Januari satu kali, Februari satu kali, Maret satu kali, begitu misalnya. Kemudian nanti April kita bikin dua kali, tiga kali gitu,” ujar Arief.
Banyak kalangan kinerja ekonomi yang pas-pasan, bahkan boleh jadi memburuk pada 2019, diperkirakan menjadi beban Jokowi pada debat capres tersebut. Paling tidak ada lima isu besar buruknya kinerja ekonomi Pemerintahan Jokowi lima tahun belakangan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja dan cenderung stagnasi di level 5% akan jadi pertanyaan besar. Sebab Jokowi pada saat kampanye 2014 menjanjikan pertumbuhan ekonomi akan diraih sebesar 7% tiap tahun, waku yang membuktikan ternyata pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5% plus minus 1%.
Kedua, kebijakan penerimaan pajak yang setiap tahun selalu tidak tercapai target, bahkan rutin mengalami selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak (shortfall). Shortfall pajak sebenarnya terjadi sejak 2006, yakni pada saat Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak. Hingga kini kinerja penerimaan pajak tak pernah tercapai, namun dimasa Pemerintahan Jokowi shortfall pajak cukup tinggi.
Pada 2014, terjadi shortfall sebesar Rp43,22 triliun (8,12%) dengan realisasi Rp985 triliun. Pada 2015, terjadi shortfall Rp198,23 triliun (15,32%) dengan realisasi Rp1.095,77 triliun.
Pada 2016, terjadi shortfall Rp213,55 triliun (15,76%) dengan realisasi Rp1.141,45 triliun. Pada 2017, terjadi shortfall melonjak menjadi Rp513,3 triliun dengan realisasi Rp770,7 triliun (39,97%). Sedangkan tahun 2018, sampai dengan Oktober realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.016,52 triliun (baru 71,48%) dari target Rp1.424,00 triliun. Diperkirakan ada shortfall Rp74 triliun.
Ketiga, utang luar negeri yang tembus mencapai level Rp5.480 atau US$360,7 miliar sampai Agustus 2018 dengan kurs Rp15.200. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah sebesar US$181,3 miliar dan utang swasta termasuk BUMN mencapai US$179,4 miliar.
Kenaikan utang ini pada gilirannya akan menjadi beban anak cucu bangsa, sementara dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minim. Pertumbuhan utang rerata 14% setahun, sementara pertumbuhan ekonomi rerata hanya 5% setahun.
Keempat, defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) yang terus melebar. Data Bank Indonesia pada September 2018 CAD melebar menjadi 3,3% atau US$4,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya 3% atau US$3,3 miliar. Akhir tahun diperkirakan CAD mencapai US$11,6 miliar.
Kebijakan bom waktu
Satu-satunya kinerja positif Presiden Jokowi adalah keberhasilannya mengendalikan inflasi yang rerata 3% hingga 4% saja. Ini sebenarnya cukup kondusif, namun angka itu hanyalah bom waktu akibat kebijakan menunda-nunda kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Seperti halnya kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Di tengah fluktuasinya harga minyak dan juga kurs, maka hal tersebut memberikan dampak pada operasional PT Pertamina dan PT PLN.
Harga BBM dan tarif listrik yang ditahan pun akan dilepas kembali atau dinaikan pada pertengahan tahun 2019. Hal itu karena tidak ingin beban APBN dan keuntungan dua BUMN energi terus tergerus. Oleh karenanya, menaikkan harga BBM dan tarif listrik ini yang dinamakan sebagai ‘bom waktu’ kebijakan Jokowi.
Ekonom senior Faisal Basri memprediksi siapapun yang akan terpilih pada pilpres 2019 maka mau tidak mau dia akan menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Jika Jokowi menang lagi pada putaran kedua pada April 2019, maka bulan Mei 2019 dia akan menaikkan BBM dan TDL. Tapi jika Prabowo yang menang, maka ia hanya bisa menaikkan BBM dan TDL di akhir tahun setelah pelantikan bulan Oktober akhir.
Artinya rakyat bisa aman dari ancaman kenaikan BBM dan TDL dengan selisih 7 hingga 8 bulan kalau Prabowo yang memimpin. Begitu juga beban inflasi jika Jokowi terpilih sejak Mei 2018 sudah menanjak sebagai efek lanjutan kenaikan BBM dan TDL.
Direktur Program Indef Berly Martawardaya mengatakan, langkah Presiden Jokowi akan membuat keuntungan yang didapat dua BUMN tersebut semakin menipis. Pilihan Presiden Jokowi untuk tidak naikan harga BBM setahun ini tanpa tambah subsidi di APBN menyebabkan beban tinggi pada Pertamina sehingga keuntungannya tergerus.
Menurut Berly, kebijakan tersebut akan menjadi beban APBN jika tidak diambil langkah tegas untuk melakukan penyesuaian. Selain BBM dan listrik, kebijakan tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan pun akan berujung sama pada APBN. Sampai saat ini, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit yang cukup besar.
Itulah beberapa beban buruk kinerja ekonomi Jokowi yang akan memberatkannya pada debat capres langsung di televisi mulai Januari 2019. Itu sebabnya, Tim Kampanye Jokowi harus benar-benar cerdas mengemas kelemahan kinerja ekonomi Jokowi tersebut, berbanding lurus dengan capaian ekonomi di bidang infrastruktur yang juga tidak bagus-bagus amat.
Sebaliknya capres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno akan sangat leluasa menyecar kelemahan kinerja ekonomi Jokowi. Mereka diperkirakan akan beralasan, jika Jokowi memimpin kembali, maka kinerja ekonomi Indonesia akan semakin buruk.
Inilah tantangan berat pasangan nomor 01, hanya keajaiban yang bisa membalikkan keadaan kandidat tersebut. (nusantaranews)
