Kategori: Politik

Saksi “Mobilisasi” Kampanye Jokowi Oleh ASN Diperiksa Bawaslu Lampung

Bandarlampung (SL) – Bawaslu Bandarlampung mulai menyelusuri keterlibatan ASN memobilisasi kampanye capres nomor urut satu Jokowi dengan memeriksa satu dari dua saksi, Senin (3/12).

Selasa (4/12), Bawaslu Lampung memanggil pelapor yang sebelumnya telah melampirkan bukti keterlibatan ASN berupa surat ajakan kampanye petahanan Jokowi di Tugu Adipura, Bandarlampung, Sabtu (24/11).

Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Enggal, Kota Bandarlampung tertanggal 22 November 2018 itu berisi “perintah” pada jejaring kelurahan untuk memobilisasi massa ikut jalan pagi bersama Jokowi.

Setelah data dan laporan terkumpul, Bawaslu baru bisa menyimpulkan pelanggarannya, administrasi, kode etik, atau pidana. Dia belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan saksi.

Sebelumnya, Azis melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Bawaslu Kota Bandarlampung lantaran diduga melakukan pelanggaran kampanye pada acara jalan sehat Jokowi.

Warga Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, didampingi Tim Advokat Pemilu Sehat Bersama Bersinergi Untuk RI (Tapis Berseri), menyerahkan barang bukti pelanggaran ke Bawaslu Kota Bandarlampung, Selasa (27/11).

Mereka menyerahkan barang bukti berupa foto dan video wawancara anak kecil yang dipakaikan kaos bergambar capres-cawapres,” katanya. Selain mengeksploitasi anak yang belum berhak milik, Pemkot juga memobilisasi ASN.

Satria Muda Sepulau Raya, ketua Tapis Berseri , mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Bandarlampung dalam mobilisasi massa ASN bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam surat, setiap kepala lingkungan, kader posyandu, PKH, kader PKK, marbot, guru ngaji, dasawisma, dan kader sub-PPKBD se-Kelurahan Enggal membawa masing-masing 25 orang menggunakan baju merah.

Menurut Yahnu Wiguno Sanyoto, anggota Divisi Penindakan Bawaslu Bandarlampung, pihaknya memanggil saksi lebih dulu untuk menyamakan keterangan saksi dan pelapor.

Pada pasal 280 ayat (1) butir J dan ayat (2) butir K, UU tersebut, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ujarnya.

Sementara untuk pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik juga diatur dalam pasal 15 dan pasal 76 H Undang-undang 35/2015,” kata dia.

Pasal 15 menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Sedangkan Pasal 76 H menyebutkan, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

“Kita berharap Bawaslu kota dapat memeroses laporan ini. Sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi anak yang belum memiliki hak suara ikut acara berbau kampanye,” kata dia. (RMOLLampung)

3 Desember 2018
PDIP Kembalikan Uang Rp250 Juta dari Bupati Nonaktif Cirebon Sunjaya

Jakarta (SL) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali mengingatkan pada seluruh partai politik (parpol) untuk berhati-hati menerima sumbangan. Sebelum mengantongi sumbangan tersebut, ada baiknya parpol menelusuri sumber dananya.

Febri menyebut, sumbangan dari kepala daerah terhadap parpol berisiko tinggi. Sebab, bisa jadi, asal-usul sumber dana tidak jelas. Imbauan itu disampaikan setelah KPK menerima pengembalian sumbangan dana parpol dari PDI Perjuangan (PDIP).

Sedianya, sumbangan tersebut diberikan untuk mendukung acara kepemudaan PDIP pada Oktober lalu. “KPK menerima pengembalian uang Rp 250 juta,” kata Febri, Sabtu (1/12). Diduga, uang sebesar itu berasal dari tersangka SUN (Sunjaya, Red) sebagai sumbangan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Terkait pengembalian uang itu, penyidik KPK telah membuat berita acaranya. Itu artinya, pengembalian uang dari PDIP tersebut telah menjadi bagian perkara.

SUN alias Sunjaya Purwadisastra adalah bupati nonaktif Cirebon yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK Oktober lalu. Saat ini, politikus PDIP itu berstatus tersangka kasus korupsi. Di antaranya, menerima suap dan melakukan jual beli jabatan di Cirebon. Febri menerangkan, duit sumbangan dari Sunjaya itu diduga berkaitan dengan feeproyek di Cirebon. Penyidikan terhadap penerimaan fee itu kini bergulir di KPK.

Oktober lalu, PDIP memang menggelar acara kepemudaan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Acara bertajuk Satu Indonesia Kita itu diketuai Nico Siahaan. KPK telah memeriksa Nico Kamis lalu (29/11). Penyidik mendalami kesaksian Nico terkait sumbangan Sunjaya untuk acara tersebut.

“Saya sebagai ketua panitia kepemudaan tidak pernah memaksa Sunjaya untuk menyumbang pada kegiatan kepemudaan. Termasuk jumlah bantuannya,” terang presenter yang kini menjadi politikus itu melalui siaran pers. Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal kasus korupsi Sunjaya.

Namun, Nico mengakui bahwa Sunjaya pernah memberi bantuan sebesar Rp 250 juta untuk acara kepemudaan. Bantuan itu diberikan dalam rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan. Kini, sumbangan itu telah dikembalikan ke KPK. (jawapos)

3 Desember 2018
Habieb Rizieq Shihab Singgung Lima “Kebobrokan” Pemerintahan Jokowi

Jakarta (SL)-Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyinggung lima hal yang dinilainya merupakan kebobrokan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rizieq mengajak peserta Reuni 212 merenungkan kondisi lima tahun terakhir lewat teleconference dari Mekkah, Arab Saudi di acara Reuni 212 yang digelar di Monas pada Ahad, 2 Desember 2018.

Menurut Rizieq, ada indikasi gerakan sistematis dan struktural yang ingin menghancurkan sendi-sendi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, saat ini. Indikasi tersebut, kata dia, terlihat dalam lima hal.

Pertama, Rizieq menilai saat ini ada pembiaran aliran sesat dan penodaan agama secara masif. “Di mana para pelakunya dilindungi dan dibesarkan. Padahal agama apa pun, tidak boleh dinista dan dinodai, apalagi Islam, yang merupakan agama yang rahmatan lil alamin,” ujar Rizieq.

Kedua, Rizieq menyebut adanya pembiaran kezaliman dan ketidakadilan yang melunturkan sendi-sendi penegakan hukum. “Ada sikap suka-suka yang menjadi landasan penegakan hukum. Hasilnya, yang disukai rezim bebas melanggar hukum, sedangkan yang tidak disukai rezim akan dikerjai dengan aneka rekayasa hukum,” ujar dia.

Ketiga, kata Rizieq, dalam 5 tahun terakhir ada pembiaran berkembangnya sistem ekonomi neo-lib berdasarkan sistem utang ribawi. Sistem ekonomi tersebut dinilai mengundang asing menguasai Indonesia. “Akibatnya, yang kaya makin kaya, yang miskin. Lapangan pekerjaan dijarah asing, nilai mata uang terus merosot, pasar rakyat dilibas habis oleh konglomerat hitam, wong cilik kini banyak yang kelaparan dan kekurangan gizi,” ujar dia.

Keempat, ujar Rizieq, kemungkaran dan kemaksiatan semakin merajalela. “Perdukunan, korupsi, narkoba, miras, judi, pornografi, porno aksi, prostitusi, dan LGBT, dibiarkan,” ujar dia.

Terakhir, dia menuding banyak kebohongan dalam pengelolaan negara saat ini. “Ironisnya, bohong dijadikan tradisi dan dipertontonkan secara telanjang, bahkan dalam soal kecil sekalipun harus bohong. Rakyat terus-menerus dicekoki berita-berita hoax dan fitnah, pernyataan-pernyataan yang penuh dusta dan bohong,” ujar Rizieq.

Untuk itu, kata Rizieq, peserta Reuni 212 harus dan seluruh umat harus bersatu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang disebut Rizieq sebagai amanat perjuangan dalam hal ini adalah memilih calon presiden dan calon wakil presiden rekomendasi Ijtima Ulama GNPF, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (tempo)

2 Desember 2018
Prabowo-Sandi akan Sediakan Platform Pencegahan Korupsi

Jakarta (SL) – Tim pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sedang menyusun pencegahan korupsi dalam satu platform.”Kita lagi menyusun pencegahan korupsi, ini dalam satu platform dan itu sudah kami taruh dalam visi-misi,” kata Sandiaga di Jakarta Bara, Jumat.

Rencana kerja pasangan Prabowo-Sandiaga sudah ada di laman pasangan ini dan sudah dikirim ke tim kampanye. “Kami sudah kirim sebenarnya ke tim kampanye. Dan Pak Hashim kemarin juga saya mintakan kepada Direktorat Media untuk lebih menyebarluaskan,” kata Sandiaga.

Selumnya dia bertemu Ekonom senior, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie dan Prabowo mengenai akar permasalahan korupsi itu adalah pencegahan. Saat ini, praktik korupsi semakin marak dan ada yang salah di sistem ini. “Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivis anti korupsi, pemerintah, dunia usaha, kepala daerah, politisi, semua itu harus duduk karena ujaran yang sangat mengagetkan ini adalah ujaran dari KPK, kalau mau OTT itu bisa tiap hari. Itu luar biasa menurut saya berarti nggak ada efek jera. Jadi selama lima tahun ini yah kita juga mendukung adanya sanksi yang lebih tegas, lebih keras, ada menimbulkan efek jera dan langkah yang signifikan untuk mencegah korupsi ini,” kata Sandiaga.

Menurut dia, yang paling utama adalah siklus kepala daerah. Kepala daerah ini biaya politiknya terlalu tinggi. “Jadi kalau, misalnya, bisa hasilkan satu kebijakan untuk menekan ongkos politik sehingga kepala daerah itu tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak dan akhirnya harus meminjam uang dan menggunakan kebijakan setelah terpilih untuk membayar hutangnya, untuk itu dia harus korupsi itu. Kita harus fokuskan ke arah sana. Jangan siklus ini terus berulang. Tahun ini kita lihat ternyata bukan korupsi makin turun ternyata makin naik,” kata Sandiaga. (2019gantipresiden)

“

2 Desember 2018
Buya Syafii Sampaikan Pesan Khusus ke Sandiaga Uno

Yogyakarta (SL) – Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke Yogyakarta melakukan silaturahmi dengan Mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Safii Maarif. Sandiaga mengunjungi Buya di kediamannya di Perumahan Nogotirto II, Gamping, Sleman, DIY.

Usai pertemuan tertutup, kepada jurnalis Buya Safii Maarif mengatakan sebagai orang tua maka siapa pun yang berkunjung ke kediamannya akan diterima dengan baik. “Siapa pun yang berkunjung akan saya terima dengan baik,” ucapnya, Minggu 2 Desember 2018.

Guru Besar UNY tersebut lalu menambahkan, ia berharap apabila nanti Sandiaga terpilih maka ia harus menjadi Wapres bagi seluruh rakya Indonesia bukan Wapres untuk partai dan pendukungnya saja. “Jadi dari politisi menjadi negarawan itu yang sering saya sampaikan. Saya rasa itu kuncinya untuk bangsa Indonesia ke depan sehingga Indonesia tidak tercabik-cabik, ndak karu-karuan,” ucap Buya. (Viva)

2 Desember 2018
Bawaslu Nyatakan Ucapan Prabowo ‘Tampang Boyolali’ Bukan Pelanggaran

Jakarta (SL) – Pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal tampang Boyolali diputuskan bukan pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait ucapan tampang Boyolali, tidak memenuhi usur pelanggaran.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, kekinian penyelidikan terhadap laporan tersebut telah dihentikan. Ratna menuturkan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap saksi dan pelapor, Bawaslu tidak menemukan adanya unsur penghinaan sebagaimana yang dilaporkan oleh terlapor. “Iya, penyelidikan tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran,” kata Ratna saat dikonfirmasi, Kamis (29/11/2018).

Ratna mengungkapkan, pernyataan tampang Boyolali yang diutarakan Prabowo bukan dalam kegiatan kampanye, melainkan dilontarkan dalam kegiatan peresmian posko pemenangan Prabowo – Sandiaga Uno di Kabupaten Boyolali. Selain itu, kata Ratna, perserta yang hadir dalam kegiatan tersebut juga merupakan pendukung dan kader partai pengusung Prabowo – Sandiaga Uno.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto dilaporkan Barisan Advokat Indonesia (Badi) ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye terkait ucapan tampang Boyolali pada Rabu (7/11/2018). Andi Syafrani selaku pelapor menduga Prabowo telah melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut mengatur tentang larangan peserta atau tim kampanye melakukan kampanye yang berisi penghinaan terhadap seseorang, golongan, agama, ras, dan peserta pemilu. (rls)

2 Desember 2018
Prabowo Kenakan Topi Tauhid, Peserta Reuni 212 Kumandangkan Lagu Indonesia Raya

Jakarta (SL) – Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto terlihat hadir di panggung utama dalam aksi reuni akbar 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 2 Desember 2018.

Pantauan di lokasi, Prabowo terlihat menggunakan kemeja putih dengan topi bertuliskan lafaz tauhid di kepalanya. Usai Prabowo tiba di panggung utama, para peserta kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Selain itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan seragam gubernur dan berpeci hitam.

Tampak pula politisi partai Gerindra Ahmad Dhani yang menggunakan beskap hitam dengan blangkon khas Jawa. Acara yang bertujuan menjadi pemersatu umat Islam di Indonesia tersebut dipandu oleh Habib Haikal dan Politisi PAN Dedi Gumelar atau Miing. (viva)

2 Desember 2018
M Nuh Diberi Mandat oleh Almarhum KH Hasyim Muzadi untuk Kelola Aset NU

Jakarta (SL) – Mantan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh, mendapat mandat dari almarhum KH Hasyim Muzadi. Dia diberi mandat untuk turut mengelola aset milik Nahdlatul Ulama (NU). Total nilai aset organisasi ini mencapai Rp 1 triliun.

Dia mengatakan, sejak 2003 dia diminta mengelola aset milik NU berupa rumah sakit dan universitas yang lokasinya berada di Surabaya. “Saya sering berkomunikasi dengan beliau waktu itu Ketua PBNU. Harta kekayaan NU besar, tolong Pak Nuh ikut mengelola,” ucap M. Nuh mengingat pesan Hasyim Muzadi saat berziarah ke makam sang kiai di Pesantren Al Hikam II Depok, Jawa Barat, Jumat (17/3/2017).

M. Nuh menambahkan, mantan Ketua PBNU itu adalah pribadi yang memanusiakan orang lain. Dia mengaku mengenal KH Hasyim Muzadi sejak menjadi rektor di Universitas Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Menurut dia, KH Hasyim Muzadi menilai semua manusia sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. “Itulah landasan yang almarum pakai sehingga komunikasinya dengan siapapun, beliau dapat diterima dengan baik karena menempatkan dirinya sebagai podo menusone,” ucap M.Nuh.

Dia memuji KH Hasyim Muzadi yang disebutnya sebagai sosok orang hebat, memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap NKRI. “Beliau peduli terhadap Islam moderat sebagai jangkar masyarakat Indonesia. Beliau peduli terhadap perdamaian dunia,” puji M. Nuh. (liputan6)

2 Desember 2018
Mohammad Nuh Menolak Dicalonkan Sebagai Ketum PBNU

Surabaya (SL) – Mohammad Nuh, yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menolak dicalonkan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010. “Sopo sing ngarani ngono (siapa yang mengatakan seperti itu), saya enggak ada `kretek` (niat dari lubuk hati) sama sekali,” katanya di Surabaya, Sabtu (25/7).

Ia mengemukakan hal itu setelah berbicara pada acara pengajian ibu-ibu majelis taklim se-Surabaya untuk menyongsong Ramadlan 1430 H di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

Menurut A`wan (anggota) Syuriah PWNU Jatim itu, jika dirinya dicalonkan menjadi ketua umum PBNU, maka langkah itu ibarat “kegedean klambi” (baju terlalu besar). “NU itu organisasi besar, kalau saya akan seperti memakai baju yang terlalu besar, kalau kebesaran, ya akan kedodoran,” kata mantan Rektor ITS Surabaya itu.

Sebelumnya, dua ketua PBNU, Mustofa Zuhad Mughni dan Ahmad Bagdja, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/7), menyebut ada kekuatan yang menyaingi KH Hasyim Muzadi yang didukung pemenang pilpres. Posisi Hasyim kini disoroti sejumlah tokoh muda NU yakni Saifullah Yusuf dan Muhaimin Iskandar. Hasyim dituduh memihak capres tertentu yang akhirnya kalah, sementara para tokoh muda NU itu mendukung SBY-Boediono.

Dalam berbagai kesempatan, Hasyim menyatakan PBNU bersikap netral dalam Pilpres 2009, namun diakui adanya mayoritas ulama yang mendukung pasangan JK-Wiranto, sedangkan ulama lainnya mendukung SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo.

Calon Ketua Umum PBNU yang selama ini santer disebut-sebut, antara lain, Hasyim Muzadi, Mustofa Bisri (Gus Mus), Mohammad Nuh, KH Said Agil Siradj, dan sebagainya. Namun, Hasyim juga dikabarkan menolak dicalonkan, karena ingin berkonsentrasi kepada pesantren dan keluarga. (nu.or.id)

2 Desember 2018
Peserta Aksi Reuni 212 Sambut Kedatangan Prabowo

Jakarta (SL) -Calon Presiden nomor urut Prabowo Subianto hadir dalam Reuni Akbar 212 di Monas Jakarta Pusat, Ahad 2 Desember 2018. Tiba sekitar pukul 07.40, Prabowo bersama rombongan masuk dari pintu utara Monas. Prabowo terlihat mengenakan kemeja putih dan kopiah serta kaca mata hitam. Dalam rombongan tersebut juga terlihat politikus Gerindra Fadli Zon. Turun dari mobil, dia langsung di kawal okeh petugas Reuni 212.

Iringan-iringan Prabowo pun langsung dikerumuni oleh peserta Reuni Akbar 212 hingga dia naik panggung. Setiba di atas panggung, Prabowo pun langsung disambut oleh teriakan peserta reuni “Prabowo, Prabowo.”

Menurut pantauan, peserta Reuni Akbar 212 telah memadati Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat sejak Sabtu, 1 Desember 2018 malam. Padahal, aktivitas di panggung utama masih seputar persiapan serta arahan dari panitia kepada para peserta.

Bahkan sejak Sabtu siang, peserta reuni tersebut terus berdatangan baik melalui pintu lapangan IRTI maupun pintu Monas Timur yang berada tepat di samping Stasiun Gambir. (tempo)

2 Desember 2018