Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Prabowo-Sandi akan Sediakan Platform Pencegahan Korupsi

    Prabowo-Sandi akan Sediakan Platform Pencegahan Korupsi

    Jakarta (SL) – Tim pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sedang menyusun pencegahan korupsi dalam satu platform.”Kita lagi menyusun pencegahan korupsi, ini dalam satu platform dan itu sudah kami taruh dalam visi-misi,” kata Sandiaga di Jakarta Bara, Jumat.

    Rencana kerja pasangan Prabowo-Sandiaga sudah ada di laman pasangan ini dan sudah dikirim ke tim kampanye. “Kami sudah kirim sebenarnya ke tim kampanye. Dan Pak Hashim kemarin juga saya mintakan kepada Direktorat Media untuk lebih menyebarluaskan,” kata Sandiaga.
    Selumnya dia bertemu Ekonom senior, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie dan Prabowo mengenai akar permasalahan korupsi itu adalah pencegahan. Saat ini, praktik korupsi semakin marak dan ada yang salah di sistem ini. “Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivis anti korupsi, pemerintah, dunia usaha, kepala daerah, politisi, semua itu harus duduk karena ujaran yang sangat mengagetkan ini adalah ujaran dari KPK, kalau mau OTT itu bisa tiap hari. Itu luar biasa menurut saya berarti nggak ada efek jera. Jadi selama lima tahun ini yah kita juga mendukung adanya sanksi yang lebih tegas, lebih keras, ada menimbulkan efek jera dan langkah yang signifikan untuk mencegah korupsi ini,” kata Sandiaga.
    Menurut dia, yang paling utama adalah siklus kepala daerah.  Kepala daerah ini biaya politiknya terlalu tinggi. “Jadi kalau, misalnya, bisa hasilkan satu kebijakan untuk menekan ongkos politik sehingga kepala daerah itu tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak dan akhirnya harus meminjam uang dan menggunakan kebijakan setelah terpilih untuk membayar hutangnya, untuk itu dia harus korupsi itu. Kita harus fokuskan ke arah sana. Jangan siklus ini terus berulang. Tahun ini kita lihat ternyata bukan korupsi makin turun ternyata makin naik,” kata Sandiaga. (2019gantipresiden)
    “
  • Buya Syafii Sampaikan Pesan Khusus ke Sandiaga Uno

    Buya Syafii Sampaikan Pesan Khusus ke Sandiaga Uno

    Yogyakarta (SL) – Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke Yogyakarta melakukan silaturahmi dengan Mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Safii Maarif. Sandiaga mengunjungi Buya di kediamannya di Perumahan Nogotirto II, Gamping, Sleman, DIY.

    Usai pertemuan tertutup, kepada jurnalis Buya Safii Maarif mengatakan sebagai orang tua maka siapa pun yang berkunjung ke kediamannya akan diterima dengan baik. “Siapa pun yang berkunjung akan saya terima dengan baik,” ucapnya, Minggu 2 Desember 2018.

    Guru Besar UNY tersebut lalu menambahkan, ia  berharap apabila nanti Sandiaga terpilih maka ia harus menjadi Wapres bagi seluruh rakya Indonesia bukan Wapres untuk partai dan pendukungnya saja. “Jadi dari politisi menjadi negarawan itu yang sering saya sampaikan. Saya rasa itu kuncinya untuk bangsa Indonesia ke depan sehingga Indonesia tidak tercabik-cabik, ndak karu-karuan,” ucap Buya. (Viva)

  • Dewan Pakar ICMI : Negara akan Hacur Karena Sikap Ketidak-Adilan Penguasa

    Dewan Pakar ICMI : Negara akan Hacur Karena Sikap Ketidak-Adilan Penguasa

    Jakarta (SL) – Berita seputar Habib Bahar Bin Smith yang akan dijadikan tersangka oleh Polri akibat ceramahnya yang menyebut Jokowi banci menjadi viral di medsos. Dengan viralnya persoalan tersebut, redaksi meminta pandangan dan penjelasan Anton Tabah Digdoyo, Dewan Pakar ICMI, pada Sabtu (1/12/2018).

    Anton mengatakan, aparat bereaksi cepat pada kasus-kasus yang melibatkan Habib dan ulama serta tokoh muslim yang tidak pro penguasa ini makin perkuat opini kalau aparat kurang adil adil.

    Ditambahkan Anton, apa yang dikatakan Habib Bahar ini masih bersifat kritik dan lebih santun daripada kasus-kasus yang ditujukan pada Jokowi sebelumnya dengan perkataan Jokowi munafik, Jokowi koruptor, Jokowi akan ditembak kepalanya dll. Ini ungkapan yang sangat serius dibanding perkataan banci. “Tuduhan Jokowi munafik, koruptor juga berat karena jokowi bisa dipecat dari jabatan presiden berdasarkan UUD 1945 pasal 7a. Belum lagi kasus Loiskodat yang akan membunuh tokoh-tokoh muslim malah dibiarkan bahkan yang bersangkutan malah mencalonkan diri sebagai gubernur.” Ujar Anton bertanya-tanya.

    Mengapa, lanjut Anton, semua itu tidak diproses hukum? Sedangkan habib yang hanya mengatakan bahwa Jokowi banci langsung diproses hukum? “Aparat hukum harus bersikap adil, kalau tidak, NKRI akan hacur dan bangsa Indonesia akan musnah hilang dari peta bumi seperti janji Allah dan RasulNya bahwa hancurnya sebuah negara dan bangsa karena sikap ketidak-adilan penguasa. (Liputan6)

  • Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Aksi Reuni 212, Jokowi Tak Diundang

    Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Aksi Reuni 212, Jokowi Tak Diundang

    Jakarta (SL) – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus penanggung jawab acara Reuni Aksi 212, Slamet Maarif, mengatakan pihaknya memutuskan tidak mengundang Presiden RI Joko Widodo di acara reuni 212. Panitia juga menyarankan Jokowi tak hadir pada acara yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (2/12). “Masukan dari para ulama. Serta arahan dari Imam Besar. Panitia memutuskan tidak mengundang secara tertulis ke Pak Jokowi dengan berbagai pertimbangan yang ada,” ujarnya usai acara diskusi yang dilakukan di Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

    Slamet pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu datang ke acara reuni tersebut. Dia menyebutkan sejumlah pertimbangan yang diklaimnya berkaitan dengan kenyamanan Jokowi sebagai kepala negara. “Kami sarankan tidak hadir, untuk kepentingan beliau. Kami sarankan doakan kami Pak Jokowi mudah-mudahan acaranya sukses, aman dan tetap dalam koridor kebersihan,” tuturnya.

    Selain itu, kata Maarif, Jokowi dinilai kurang respek terhadap gerakan 212. Panitia melihat kepemimpinan Jokowi belum bisa melaksanakan penegakan hukum dengan baik dan kriminalisasi terhadap ulama yang belum selesai sampai sekarang.“Pertimbangan lainnya, khawatir jika mengundang Presiden Jokowi akan terganggu dengan banyaknya protokoler,” kata Slamet.

    Awalnya, Slamet mengaku panitia berencana untuk mengundang Jokowi ke acara tersebut. Namun seiring berjalannya waktu keputusan itu pun berubah.

    Prabowo Akan Jadi Tamu Kehormatan

    Berbeda perlakuan dengan Jokowi, Slamet mengatakan pihaknya telah mengundang secara lisan untuk Prabowo Subianto di acara tersebut. Jika datang, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan di acara tersebut.  “Tamu kehormatan, posisinya sama dengan Ketua DPR dan MPR,” kata Maarif.

    Namun, Slamet menegaskan, Prabowo tidak boleh bicara di panggung dan harus mengikuti aturan yang berlaku supaya tidak disebut sebagai acara politik. Kendati demikian, dia belum dapat memastikan apakah Prabowo dan Sandiaga Uno akan hadir atau tidak di acara tersebut. “Saya belum bertemu Pak Prabowo karena masih di luar negeri kata ajudannya, saya masih menunggu beliau mendarat ke Indonesia, nanti dikabarin. Jadi dua-duanya belum ada kepastian baik Pak Prabowo ataupun Pak Sandiaga untuk hadir di acara besok,” ujarnya. (ajm)

  • Menko Luhut : Demi Ketahanan dan Keamanan Energi, Indonesia Harus Kembangkan Sumber Energi Terbarukan

    Menko Luhut : Demi Ketahanan dan Keamanan Energi, Indonesia Harus Kembangkan Sumber Energi Terbarukan

    Jakarta (SL) – Produksi minyak bumi, gas alam dan batubara nasional menurut data terkini cenderung mengalami penurunan, sementara di sisi lain konsumsi masyarakat terus bertambah, “Produksi minyak bumi menurun 0,21 persen per tahun, dan konsumsi tumbuh 2,1 persen per tahun. Begitu pula dengan gas alam dan batubara yang tren produksinya juga terus turun. Kondisi seperti ini kita harus berhati-hati dalam hal ketahanan dan keamanan energi kita,” ujar Menko Luhut dalam paparannya di acara Pertamina Energi Forum 2018, digelar di Jakarta Kamis (29/11/2018).

    Menko Luhut menambhkan selama 15 tahun lebih, khususnya untuk minyak bumi tidak ada eksplorasi baru. Dikhawatirkan hal demikian dapat berpengaruh besar terhadap ketahanan energi bangsa. Oleh karenanya, lanjut Menko Luhut, Indonesia harus segera mendiversifikasikan sumber energinya, dan wajib mengembangkan berbagai sumber energi terbarukan (renewable energy) yang potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan.

    Pada energi panas bumi, Indonesia memiliki potensi sebesar 29,544 MW, biomass sebesar 32,654 MW, hydro sebesar 75,091 MW, mini dan micro hydro sebesar 19,385 MW, energi angin/bayu sebesar 60,647 MW, energi matahari sebesar 207,898 MW dan total sebesar 443,208 MW potensial energi dari sumber energi terbarukan.  “Potensi kita di renewable energi sangatlah besar, namun pemanfaatan atau utilisasi kita masih rendah. Pengembangan teknologi renewable energy ini akan semakin pesat seiring dengan semakin terjangkaunya teknologi baterai listrik atau lithium battery. Ini dapat mendorong pengembangan energi terbarukan,” jelas Menko Luhut. Ia menambahkan pemerintah akan menyiapkan insentif dan tata aturan untuk mendukung perkembangan sektor ini serta penguasaan teknologi.

     

    Lithium Battery

    Terkait dengan lithium battery, menurut Menko Luhut, dalam waktu dekat ini pemerintah akan melaksanakan ground breaking pembangunan pabrik lithium battery yang akan menjadi produsen lithium battery terbesar di dunia.  “Segera kita akan ground breaking di Morowali, persipaannya kurang dari satu tahun. Dan itu adalah produsen lithium battery terbesar di dunia. Jadi kalau kita mau, yah kita bisa, kalau kepentingan nasional itu yang utama, segalanya pasti bisa. Indonesia harus jadi pemain utama lithium battery dan ini adalah fokus kita yang sangat penting. Kita yang nanti akan kontrol market dunia,” kata Menko Luhut.

    Menyinggung soal pengembangan mobil listrik, Menko Luhut mengatakan bahwa pengembangan baterai listrik menjadi faktor yang utama untuk keberhasilan mobil listrik. “Jadi akan bermuara pada lithium battery, ini akan menjadi faktor kunci karena akan menekan harga mobil listrik, lithium battery mengarah kepada kandungan nikel yang semakin besar. Jangan lupa, kita pun penghasil nikel terbesar di dunia, dan harganya juga merangkak naik sekarang ini. Saat ini lithium battery juga bisa didaur ulang, apabila ini berjalan tentunya ini juga akan menekan emisi gas rumah kaca dari kendaraan berbahan bakar fosil,” jelasnya.

     

    Kilang Naphta dan Kompleks Petrokimia PT Pertamina dan PT CPC Taiwan

    Menko Luhut juga menyampaikan bahwa, pembangunan Kilang Naphta dan Kompleks Petrokimia PT Pertamina dan PT CPC Taiwan dipandang penting untuk segera direalisasikan. “Presiden mengarahkan untuk percepat pembangunan kilang, karena manfaat pembangunan Kilang Naptha dan Kompleks Petrochemical di Indonesia akan banyak sekali,” jelasnya.

    Nantinya, Kilang Naphta akan dibangun dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton ethylene per tahun dengan nilai investasi pengembangan proyek kompleks petrokimia senilai US$ 6,49 miliar. Dan juga akan dibangun unit hilir yang akan menmproduksi produk turunan kilang lainnya untuk memenuhi kebutuhan industri nasional.

    Menko Luhut menutup paparannya dengan menegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang juga besar, serta tidak bergantung apalagi didikte oleh negara lain. “Saya ingin kita ini independen, karena negara ini terlalu besar untuk dikontrol oleh negara lain atau berpihak pada satu negara pun di dunia. Kita jangan pernah jadi antek oleh satu negara. Sekali lagi kita tegaskan, kita ini negara besar, kita harus bangga jadi Indonesia,” tutupnya.

  • Terungkap, Bupati Tasdi Minta Duit Kepala Dinas Untuk Kampanye PDIP di Pilgub Jateng

    Terungkap, Bupati Tasdi Minta Duit Kepala Dinas Untuk Kampanye PDIP di Pilgub Jateng

    Purbalingga (SL) – Bupati Nonaktif Purbalingga, Jawa Tengah, Tasdi diketahui meminta uang kepada sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut untuk kepentingan PDIP di daerah tersebut dalam upaya memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin saat Pilkada Jateng.

    Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Bupati Tasdi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga M. Najib saat diperiksa sebagai saksi mengaku pernah dua kali dimintai sejumlah uang Tasdi. Najib pernah memberikan uang sebesar Rp2,5 juta kepada Tasdi melalui ajudannya.

    Uang tersebut diberikan saksi atas permintaan terdakwa agar membantu acara PDIP yang berkaitan dengan pemenangan Ganjar-Yasin dalam pilkada. “Permintaan uang disampaikan melalui Pak Priyo (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Priyo Satmoko),” ungkapnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wididjantono itu.

    Saat diminta untuk membantu, kata dia, Priyo Satmoko mengatakan adanya kebutuhan uang bupati sebesar Rp10 juta untuk keperluan partai.

    Pemberian kedua, menurut dia, uang sebesar Rp50 juta yang diminta Tasdi untuk kebutuhan pembelian kendaraan operasional. Uang yang berasal dari kantong pribadinya itu, kata dia, merupakan hasil pinjaman di bank dengan jaminan SK pengangkatan pegawai.

    Saksi lain yang diperiksa dalam sidang tersebut, Ketua PAC PDIP Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Nur Sahid, mengatakan, dalam setiap kegiatan partai para pesertayang hadir mendapat uang saku. Ia mencontohkan kegiatan yang berkaitan dengan pemenangan pilkada di GOR Mahesa Jenar Purbalingga yang dihadiri sekitar 2.000 kader dan simpatisan. “Seluruh peserta yang hadir mendapat uang saku Rp50 ribu per orang,” ucapnya.

    Namun, Sahid tidak mengetahui sumber uang yang dibagikan sebagai uang saku tersebut. (inilahonline)

  • Caleg PKB Kabupaten Mojokerto Dibacok Orang Gila

    Caleg PKB Kabupaten Mojokerto Dibacok Orang Gila

    Mojokerto (SL) – Salah satu calon legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto, Pitung Hariono, dibacok orang gila. Kejadian tersebut bermula saat petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, Kota dan Kabupaten Mojokerto, datang ke rumah Mas’ud (30).

    Mas’ud adalah warga Dusun Sambiroto, Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto yang mengalami gangguan jiwa sekitar 10 tahun lalu. Petugas datang untuk melakukan proyek pelatihan penanganan orang gila. Namun, saat Mas’ud diminta untuk mandi, ia malah memberontak dan mengamuk.

    Sejumlah petugas langsung lari. Sementara Pitung, yang juga datang ke rumah Mas’ud, mendapat bacokan di lengan kirinya. Mas’ud membacok mantan Kepala Desa (Kades) Sambiroto itu dengan pisau yang diambil dari dapur rumahnya saat petugas lengah. Setelah mendapatkan perawatan, caleg PKB nomor urut 2 itu langsung pulang.

    Ketika coba ditemui, istri korban mengaku bahwa suaminya sedang beristirahat. “Bapak lagi istrahat, tadi habis jatuh. Jadi tidak berani membangunkan, takut mengganggu. Iya benar, tangan kiri yang luka,” ungkapnya, Kamis (29/11/2018).

    Sementara itu, Petugas Latihan Kesehatan Jiwa (PLKJ) Dinkes Kota Mojokerto, Nur Aini, membenarkan sakit yang diderita Mas’ud sudah hampir 10 tahun. “Awalnya hilang empat tahun, kemudian kembali dari Gunung Kidul, katanya merantau. Tidak tahu di bawa siapa, masih bujang,” ujarnya.

    Nur Aini juga bercerita, jika petugas datang ke rumah Mas’ud dalam rangka pelatihan untuk kesehatan jiwa dari petugas puskesmas, baik Kabupaten maupun Kota Mojokerto. Pelatihan diberikan oleh Dinkes Provinsi Jawa Timur, terkait cara memperlakukan pasien gangguan jiwa, sehingga perlu dilakukan pendekatan. Petugas akhirnya datang ke rumah anak kedua pasangan suami-istri, Pi’i (63) dan Jumaidah (58) tersebut. “Awalnya kenalan biasa reaksinya tapi kemudian Pak Polo datang minta untuk mandi, dikira mau ternyata Pak Polo disingkirkan dan ambil pisau di dapur. Petugas semua akhirnya keluar cari tempat aman. Pak Lurah (Pitung, red) baru datang mau ngajak bicara (tapi) ternyata ambil pisau. (Mencoba) Mengelak, ternyata (malah) kena di lengan kiri,” jelasnya. (Kumparan)

  • Prabowo: Reformasi dan Bentuk Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi

    Prabowo: Reformasi dan Bentuk Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi

    Jakarta (SL) – Calon Presiden nomor 02 Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia sangat butuh orang-orang cerdas dan jujur untuk membangun negara demokrasi yang sehat sehingga dapat melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. “Menurut saya paling mendesak, yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi,” kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/11).

    Hal itu dikatakan Prabowo sebagai pembicara utama dalam acara “The World in 2019 Gala Dinner” yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11) kemarin. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah masuk darurat korupsi karena dari pejabat negara, kalangan anggota dewan dan menteri, hingga hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Menurutnya, isu utama di Indonesia saat ini adalah persoalan korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi. “Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat,” ujarnya.
    Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai, akibat maraknya korupsi angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat, sedangkan para elitnya justru hidup berkecukupan. Bahkan, menurut dia, para elite di Indonesia selalu mengatakan jika apa yang terjadi di masyarakatnya baik-baik saja, khususnya terkait dengan kesenjangan sosial. “Para elite mereka berpikir bisa membeli semuanya. Rakyat Indonesia miskin, maka kita berikan saja beberapa karung nasi dan mereka akan memilih saya, saya akan membeli atau menyuap semua orang,” katanya.
    Prabowo melakukan kunjungan selama dua hari di Singapura, 26 hingga 27 November 2018.
    Dalam kunjungannya itu, ia bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Senin (26/11). Dalam pertemuan tersebut, dia banyak membahas hal-hal strategis salah satunya adalah mengenai kebijakan ekonomi yang akan dia sampaikan pada acara The Economist World in 2019 Gala Dinner, Selasa (27/11) di Singapura.
    Pada hari Selasa (27/11), memenuhi undangan menjadi narasumber dalam acara The Economist World in 2019 Gala Dinner yang digelar oleh majalah ekonomi ternama dunia, The Economist. (2019gantipresiden)
  • Habib Bahar Dipolisikan, Fadli Zon: Pemerintah Memperlihatkan Kedzaliman yang Sempurna

    Habib Bahar Dipolisikan, Fadli Zon: Pemerintah Memperlihatkan Kedzaliman yang Sempurna

    Jakarta (SL) – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menanggapi pernyataan Habib Bahar yang menyebut Jokowi banci. Ia menilai hal itu hanya metafora, sehingga tak perlu dibawa perasaan. Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan orasi yang mengandung unsur ujaran kebencian hate speech. Laporan ini dibuat di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

    Dia pun berpendapat, kalau persoalan hukum yang mendera Habib Bahar diproses secara cepat, maka hal itu merupakan kedzaliman yang sempurna. “Tetapi kalau itu maksudnya metafora, pengandaian ya enggak usah baper lah. itu biasa lah demokrasi gitu,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 November 2018.

    Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan orasi yang mengandung unsur ujaran kebencian hate speech. Laporan ini dibuat di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. “Jadi ini kedzalimannya sempurna. Pemerintah sedang memperlihatkan kedzaliman yang sempurna, dan ini  tentu semakin menimbulkan masyarakat menginginkan satu pemerintahan yang bisa membawa kepada keadilan, adil makmur, jadi ya pak Prabowo,” kata Fadli.

    Ia mengatakan yang penting yang disampaikan bukan hoax atau fitnah. Sebab, kritik dianggap sah saja karena orang punya cara dan gaya berbeda. “Ada yang gayanya orator, ada yang gayanya biasa-biasa saja, ada yang caranya menyindir, ada yang memakai metafor gitu ya. Penceramah-penceramah ini kaya dengan diksi juga, jadi enggak usah dikriminalisasi, nanti akan rugi sendiri kalau dikriminalisasi,” kata Fadli.

    Lebih lanjut dia pun menilai Habib Bahar merupakan sosok yang cerdas, tajam, dan kritis. Karena itu, sangat disayangkan jika pemikirannya dikait-kaitkan dengan kasus hukum. “Artinya pemerintah ini memang mengalami Islamophobia. Dan menurut saya memang terjadi sekarang karena mereka seperti panik. Ada ceramah ya biasa saja,” kata Fadli. (policeline)

  • KPU Lampung Dapat Kucuran Dana 2,5M dari APBD 2019

    KPU Lampung Dapat Kucuran Dana 2,5M dari APBD 2019

    Bandarlampung (SL) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung mengusulkan dana operasional kegiatan rutin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung pada anggaran APBD 2019 sebesar Rp2,5 Miliar.

    Ketua Banggar DPRD, Dedi Afrizal mengatakan hibah dana operasional diberikan ke KPU Lampung untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. “Sehingga fungsi dan tugas KPU Lampung bisa terlaksana dengan baik, tertib, lancar, dan sukses,” kata Dedi, Kamis (29/11/2018).

    Dedi menjelaskan dana hibah operasional digunakan dengan rincian sebagai berikut: 1. Belanja modal Rp2,1 Miliar yaitu untuk pengadaan barang inventaris kantor, berupa meubelair, alat pengolah data, sarana penyimpanan dokumen dan sarana pendukung kinerja. 2. Kegiatan sosialisasi,  konsultasi, koordinasi, supervisi dan monitoring persiapan dan penyelenggaraan pemilu Rp200 Juta. 3. Perbaikan rungan kantor Rp200 Juta.

    Namun, hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono belum bisa dimintai keterangan. Saat wartawan mencoba menghubungi beberapa kali nomor handphone dalam keadaan aktif, tetapi tidak diangkat. (rilis.id)