Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Siapkan “Serangan Darat dan Udara” pada Pilpres

    Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Siapkan “Serangan Darat dan Udara” pada Pilpres

    Jakarta (SL) -Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Rachmawati Soekarno Putri meminta para relawan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk berkoordinasi secara solid sehingga menang dalam Pilpres 2019. Pilpres 2019, lanjut Rachamawati, adalah perang teritorial untuk memenangkan teritori darat.

    “Umpamanya ini seperti perang teritori, jadi memang harus kita atur masalah di darat bagaimana kita mencapai voters, kemudian masalah media sosial itu juga kita perlu perhatikan karena banyak sekali hoaks,” tutur Rachmawati saat ditemui di Gedung RJA Kompleks Perumahan Anggota DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa(13/11/2018).
    Rachmawati juga menyoroti persiapan ‘pasukan udara’. Pasukan udara yang dimaksud adalah relawan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan media sosial.
    “Media sosial dengan IT (ilmu teknologi), semua saya kira sama. Mereka (kubu Jokowi-Ma’ruf Amin) juga pasti sama kuatnya di IT pasti,” kata Rachmawati. Sementara, Direktur Direktorat Relawan Badan Pemenangan Nasional Ferry Mursyidan Balkan menuturkan, salah satu instrumen kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah kekuatan para relawan.
    “Kita mempersiapkan strategi menggabungkan energi mereka, jadi banyak hal karena ini cakupannya Indonesia memerlukan tools kita bikin link supaya mengorganisasi karena muaranya nanti di teritori,” tutur Ferry.
    Ia menuturkan, kekuatan media sosial sangat berpengaruh dan akan dioptimalkan secara maksimal dalam strategi pemenangan Pilpres. “Bagaimana memenangkan harus memerlukan media, sangat memerlukan media karena itu kita mengoptimalkan sesuatu yang ada kita bisa melalui sosmed (sosial media) pesan yang bisa sampai kepada masyarakat itu yang penting,” ujar Ferry.
    “Saya kira perlu saya katakan jangan berhenti di situ (medsos), kita harus melangkah supaya ada pertemuan tatap mukanya, face to face strateginya door to door,” sambung Ferry. Saat ditanya akan lebih dominan menggunakan serangan darat atau udara, Ferry menjawab membutuhkan strategi kedua-duanya.
    “Sama seimbang. Misalnya kan gini (serangan) udara itu sangat membantu lingkup nya kan national jadi nggak mungkin tanpa udara, tapi dalam realitanya pemilu sebetulnya how to influence bagaimana meyakinkan mempengaruhi orang harus seimbang,” tutur Ferry. (Kompas)
  • Kegagalan Ekonomi Jadi Sorotan Tim Pemenangan Prabowo-Sandi

    Kegagalan Ekonomi Jadi Sorotan Tim Pemenangan Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno Sudirman Said menilai 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tidak mampu memperbaiki fundamental ekonomi.
    “Saya katakan ini enggak bisa semata-mata diarahkan pada periode sekarang karena ini terus-menerus terjadi. Tapi kalau oleh beri pandangan kritis maka kita ingin mengatakan 4 tahun terakhir, ternyata aspek-aspek fundamental ini enggak cukup bisa diperbaiki,” ujarnya dalam Seminar Nasional dengan tema “Membedah Visi Ekonomi Capres 2019” di Jakarta, Senin (12/11).
    Aspek-aspek itu antara lain, pertama kemiskinan. Dimana angka kemiskinan saat ini terendah sepanjang sejarah. Namun jumlah potensi penduduk yang rentan kemiskinan bisa mencapai 100 juta.
    ” Yang paling mencemaskan sebetulnya adalah kita memang punya angka kemiskinan 25, 9 juta,  tapi kalau standar dinaikkan sedikit saja maka jumlah yang rentan miskin itu bisa mencapai 100 juta. Artinya hampir separuh dari penduduk kita. Ini harus kita cermati karena kelompok masyarakat ini bila ada tekanan sedikit saja jatuh kepada kategori miskin,” jelasnya.
    Kedua, yakni pekerjaan. Dimana pengangguran terbuka hanya sebanyak 7,5 juta penduduk. Namun, 60 persen tenaga kerja di Indonesia adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
    ” Tetapi kalau yang betul-betul memiliki pekerjaan bermutu baik ada keselamatan, kepastian dan sebagainya, itu sebetulnya enggak sampai 50 persen, karena 60 persen tenaga kerja kita tamatan SMP dari sisi job security sangat rentan terhadap gejolak ekonomi,” paparnya. (akurat)
  • AHY: Kami All Out Dukung Prabowo-Sandi

    AHY: Kami All Out Dukung Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya tetap solid mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Menurut AHY, berlebihan jika ada pihak yang menuding Demokrat tak konsisten mengsung Prabowo-Sandiaga lantaran tak mewajibkan kadernya memilih pasangan tersebut.

    “Berlebihan kalau dianggap partai Demokrat adalah satu-satunya partai yang memiliki sikap seperti itu. Semua parpol lainnya saya yakin juga punya kepentingan. Bukan berarti kami tidak all out untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Pak Prabowo dan Bang Sandi,” kata AHY dalam acara ROSI yang ditayangkan di Kompas TV, Kamis (16/11/2018) malam.

    Mantan calon gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, Pemilu 2019 berlangsung serentak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif.

    Karena itu partai perlu mencari strategi yang tepat untuk bisa memenangkan pemilu legislatif di tengah panasnya pertarungan pemilu presiden.AHY menambahkan, penentuan strategi yang tepat di pemilu legislatif nantinya akan menghasilkan banyaknya anggota DPR dari Demokrat yang siap mendukung pemerintahan capres dan cawapres yang mereka usung.

    “Kami berharap jika Demokrat bisa mendapat suara yang signifikan dalam Pemilu 2019 ini maka sesungguhnya akan memiliki kontribusi yang besar untuk mengawal pemerintahan ke depan,” ujar dia.

    “Dan jangan sampai kemudian kami tidak menggunakan cara-cara terbaik dan startegi tadi untuk mendapatkan suara yang besar bagi Demokrat. Tetapi yakinlah bahwa pada saatnya nanti momentumnya kami jemput bisa juga memenangkan pasangan capres dan cawapres kami,” lanjut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu. (faktakini)

  • Caleg Parpol Koalisi Yang Tak Kampanyekan Jokowi Terancam Dipecat

    Caleg Parpol Koalisi Yang Tak Kampanyekan Jokowi Terancam Dipecat

    Jakarta (SL) – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah memuat kesepakatan untuk para caleg-nya agar diwajibkan menyosialisasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Jika tidak maka Caleg terancam di pecat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto

    “Semua agar bergerak mengamankan teritorial masing-masing. Seluruh caleg, baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialisasikan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi,” ujar Hasto Kristiyanto, seperti dalam keterangan pers TKN Jokowi-Ma’ruf, dilangsir detikcom, Jumat (16/11/2018).

    Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Konsolidasi Tim Kampanye Daerah tingkat Kabupaten/Kota Jawa Timur di Surabaya, hari ini. Dalam acara tersebut, turut hadir pula Ketua TKD Jatim Machfud Arifin.

    Soal sanksi bagi caleg yang tidak melakukan sosialisasi untuk Jokowi-Ma’ruf diserahkan kepada partai masing-masing. Namun untuk PDIP, kata Hasto, ancamannya langsung dipecat. “Apa yang sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja. Kalau PDI Perjuangan, pemecatan kita berikan,” sebutnya.

    Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung soal kebijakan Partai Demokrat yang membebaskan caleg-nya mendukung pasangan calon di Pilpres 2019. Padahal Demokrat sendiri mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    “Kalau Partai Demokrat membebaskan caleg-nya mendukung paslon, itu sama saja dengan ‘silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf’. Kami paham Demokrat gamang atas sikap politiknya terhadap Prabowo yang dinilai tidak memberi harapan dengan seringnya minta maaf,” kata Hasto.

    Ia pun menyoroti panas-dingin hubungan Demokrat dengan Gerindra soal janji kampanye. Hasto melihat wajar saja apabila Demokrat dan ketumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa gamang terhadap pasangan yang diusungnya.

    “Banyaknya negative campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo. Terlebih capres, cawapres, ketua tim, dan bendahara, semua berasal dari Gerindra, jadi apa yang didapat Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)?” paparnya.

    “Survei internal yang kami lakukan, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, dan PAN itu berimpit pemilihnya. Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk amankan kepentingan legislatif partainya agar bisa berlaga di 2024,” imbuhnya.

    Di sela-sela konsolidasi di Jatim, Hasto pun bertemu dengan sejumlah kader NU. Kepada Hasto, mereka mengeluhkan sikap cawapres Sandiaga Uno yang sempat melangkahi makam sesepuh NU, KH Bisri Syansuri. “Kami memahami kegusaran warga NU terhadap tindakan tidak terpuji Sandiaga yang melangkahi makam almarhum KH Bisri Syansuri. Apa yang dilakukan Sandiaga mencerminkan dia lebih banyak mengenyam pendidikan Barat sehingga tidak memahami kepribadian bangsanya sendiri,” tutur Hasto.

    Menurut Hasto, sungguh bahaya apabila Indonesia dipimpin seseorang yang tidak memahami karakter kepribadian bangsa sendiri. Ia menilai Sandiaga menjadikan ziarah kubur sekadar pencitraan demi mendapatkan dukungan nahdliyin. “Ziarah dengan motif kekuasaan hanya menghasilkan karma politik. Apa yang dilakukan oleh Sandi telah menyentuh hal yang paling elementer terkait dengan karakter pemimpin yang seharusnya respek dengan tradisi keagamaan dan kultur bangsanya,” sebut Hasto.

    “Jadi pemimpin itu tidak boleh grusa-grusu, emosional, main ancam, dan jangan kedepankan pencitraan seolah agamais. Itulah akibatnya kalau kekuasaan dilakukan dengan cara tidak benar, seperti membeli rekomendasi Rp 1 T,” sambungnya.

    Kepada jajaran tim kampanye di Jatim, Hasto meminta mereka bersatu padu bersama mesin parpol koalisi untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Ia mengingatkan bahwa Jatim adalah pusat penggemblengan anak-anak bangsa dari perpaduan kalangan nasionalis-Islam yang sangat mengerti jiwa dan kepribadian bangsanya. “Kita tidak hanya sekadar sedang memenangkan Pak Jokowi-Kiai Maruf, tetapi sedang memenangkan nasib kita, memenangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia di tangan pemimpin yang lahir dari rakyat,” tutup Hasto. (detik)

  • Sandiaga Sebut Akan Bangun Industri Strategis Nasional, Kurangi Bahan Baku Impor dan Stop Impor Buruh

    Sandiaga Sebut Akan Bangun Industri Strategis Nasional, Kurangi Bahan Baku Impor dan Stop Impor Buruh

    Karawang  (SL)- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim akan membangun industri strategis nasional dengan mengedepankan bahan baku lokal dan menghentikan ” impor” buruh.
    “Kita berjanji untuk membangun kembali industri hulu, industri manufaktur nasional berbahan baku lokal, bahan baku impor kita kurangi, stop impor buruh,” ujar Sandi, di hadapan relawan dan buruh di Markas Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Karawang, Jawa Barat, Rabu (14/11/2018).
    Sandi mengatakan, jika terpilih pada 2019 mendatang, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 akan membuka lapangan kerja untuk warga negara Indonesia.
    Pihaknya juga akan memperbaiki ekonomi masyarakat yang merupakan alat hal fundamental.
    Pihaknya, kata dia, juga akan melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja lokal, dan kaum buruh.
    “Prabowo-Sandi tegas berpihak pada kaum buruh,” kata dia. (Kompas)
  • Mendagri Hadiri Rakornas KPU

    Mendagri Hadiri Rakornas KPU

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Rakornas KPU RI di Ecovention Ancol, Sabtu (17/11/2018).

    Pada sambutannya, Tjahjo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran KPU Pusat sampai dengan jajaran dibawahnya telah sukses melaksanakan gelaran Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018.

    “Pertama atas nama Pemerintah saya menyatakan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada KPU Pusat sampe jajaran paling bawah yang telah melaksanakan dengan demokratis dan jujur bisa melaksanakan dan mempertangungjawabkan gelaran Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018,” ujar Tjahjo.

    Lebih lanjut, Mendagri juga menyampaikan bahwa suksesnya Pilkada serentak tersebut, tentunya didukung penuh oleh sinergi antara Kapolri sampai Kantibmas, Panglima TNI sampai Babinsa dan danramil, Jaksa Agung, BIN, Sentra Gakumdu, pemerintah daerah juga semua pihak yang mendukung kelancara dan kesuksusan Pilkada Serentak.

    Ia juga menaruh harapan besar kepada jajaran KPU dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dan berkeyakinan dengan integritas dan profesionalismenya Pemilu 2019 bisa merjalan dengan baik dan sukses.

    “Kalau saya boleh mengizinkan Pak Ketua KPU, KPU ini Kupinas (Kuasa Penuh Nasional), tegak lurus mulai ketua KPU Pusat sampai jajaran paling bawah, sama dengan TNI dan Polri. Maka tanpa berlebihan dengan pengalaman anggota KPU Pusat dan daerah kami cukup yakin dan optimis bahwa konsolidasi demokrasi kita memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih presiden dan wakil presiden yang amanah nanti akan bisa terlaksana dengan baik didukung dengan kesiapan yang detail bersinergi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyukseskan konsolidasi demorkasi ini dengan baik,” papar Tjahjo.

    Tjahjo berpandangan berdasarkan pengalaman KPU sudah menyusun data yang begitu rinci dan detail, mengidentifikasi terhadap timbulnya masalah yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan padatnya tahapan Pemilu Serentak 2019.

    “Tahapan yang detail dan ketat ini bisa dikerjakan dengan baik tanpa intervensi apapun. Walaupun menunggu Putusan MK dan juga Putusan MA, tapi dengan sabar, tahapan demi tahapan secara konsisten jajaran KPU bisa dikerjakan dengan baik sampe di tingkat yang paling bawah,” pungkas Tjahjo. (Tanggerangonline)

  • Buya Gusrizal Gazahar: Haram Milih Partai dan Caleg yang Diusung Partai Penolak Perda Syari’ah

    Buya Gusrizal Gazahar: Haram Milih Partai dan Caleg yang Diusung Partai Penolak Perda Syari’ah

    Sumatera Barat (SL) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar kembali berteriak lantang. Setelah sebelumnya menolak keberadaan kelompok Islam Nusantara di Ranah Minang, kali ini beliau mengeluarkan fatwa haram.

    Fatwa haram tersebut terkait pernyataan sikap politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, pada Ahad, 11 November 2018 yang menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah.

    Grace mengatakan, partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil. “PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” ujar Grace.

    Pernyataan keras MUI Sumbar terkait sikap politik PSI tersebut beredar luas di media sosial. “Tahun 1997 saya pulang dari Mesir dan Iangsung terjun berjuang di medan dakwah dengan cara-cara yang sah menurut aturan yang beriaku di negara kita. Membuat peraturan daerah (PERDA) yang bermuatan syari’at Islam adalah di antara langkah yang kita coba untuk menghidupkan nilai-nilai akhlaq di tengah bangsa ini,”.

    Perjuangan yang panjang dan berat semenjak dari Solok terus berjalan sampai hari ini, sudah dua puluh satu (21) tahun. Mata kepala saya melihat perubahan ke arah yang baik dan tak ada umat lslam yang dirugikan karena perda perda tersebut. Bi idznillah.

    Tidak pula ada aturan dan undang-undang yang dilanggar. Semua itu dilakukan karena kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yang dlwuiudkan dengan membangun jiwa anak bangsa ini. Semuanya dilakukan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republuk Indonesia. Setelah sekian lama berlalu, tiba-tiba ada pimpinan partai yang menyatakan menolak Perda-perda syari’at.

    Bila berita itu benar adanya, maka dengan berserah diri kepada Allah SWT, saya Gusrizal Gazahar menyatakan kepada seluruh umat Islam di negeri ini khususnya di Ranah Minang: HARAM HUKUMNYA MEMILIH PARTAI DAN SIAPAPUN YANG DIUSUNG OLEH PARTAI TERSEBUT ” (Geloranews)

  • PSI Dicoret Sebagai Peserta Pemilu 2019

    PSI Dicoret Sebagai Peserta Pemilu 2019

    Merangin (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin mencoret keikutsertaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Merangin sebagai peserta Pemilu 2018. Pencoretan dilajukan karena PSI tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU, sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    Ketua KPU Merangin Iron Syahroni mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke semua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Bahkan Iron menyebutkan pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan.

    Namun hingga batas akhir penyerahan LADK pada 22 September 2018 lalu, Iron mengatakan PSI tidak kunjung menyerahkannya. Menurut Iron, hal ini merupakan kesalahan fatal, sehingga PSI didiskualifikasi dari peserta pemilu.

    “Hal ini mengacu pada PKPU Nomor 24 tahu 2018 pasal 67, perihal penyampaian LADK. Apabila Parpol tidak menyerahkan berkas dana awal kampanye akan dibatalkan dalam kepesertaannya,” beber Iron.

    Lebih lanjut Iron mengatakan, terkait keputusan tersebut PSI Merangin dapat mengajukan keberatan melalui sengketa Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Sementara itu, Ketua DPD PSI Merangin Andrianto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan keberatan kepada KPU RI dan Bawaslu RI. Adrianto menuturkan, keterlambatan PSI melaporkan LADK karena pada saat pembukaan rekening ia sedang berada di Jakarta, sedang mengurus keluargayang sedang sakit.

    Saat itu, kata Adrianto, ia lebih memilih untuk mengurus keluarga yang sedang sakit. Hal itu menyebabkan pelaporan LDKA menjadi terbangkalai.

    “Usai pulang dari Jakarta saya melaporkan dana kampanye pada KPU, tetapi KPU menyatakan bahwa ini diterima namun tidak bisa diproses karena sudah terlambat, sesuai dengan aturan yang berlaku di KPU,” kata Adrianto.

    Dikatakannya lagi, dalam beberapa minggu ke depan akan ada kepastian dari KPU RI maupun Bawaslu RI. Ia berharap PSI Merangin tetap bisa ikut Pemilu 2019.

    “Saat ini kita masih menunggu keputusan dari KPU RI,” pungkasnya. (Polhukam.id)

  • PPP Dukung Prabowo-Sandiaga Tanpa ‘Deal-Deal’

    PPP Dukung Prabowo-Sandiaga Tanpa ‘Deal-Deal’

    Jakarta (SL) – Muktanar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan dukungannya kepada paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (PAS). Keputusan tersebut tidak ada soal “deal-dealan” tertentu.

    Humphrey Djemat, ketum PPP yang baru terpilih di Muktamar PPP tersebut, menegaskan, dukungan diberikan didasari kesepakatan seluruh pengusung DPW, maupun DPP dalam ajang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III.

    “Kita putuskan hal itu setelah mendengar pandangan DPW seluruh Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat DPP PPP, Jalan Talang Nomor 3, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

    Kepengurusan partai berlambang Kabah terbelah dua kubu, M. Romahurmuziy dan Humprey Djemat. Namun SK Kementerian Hukum dan HAM hanya diserahkan kepada kubu Romahurmuziy.

    “Tidak ada sangkut paut dengan apapun juga, termasuk SK. Jadi ini satu sikap yang murni keluar dari dalam diri PPP Muktamar Jakarta dan disuarakan DPW seluruh Indonesia,” pungkasnya. (RMOLLAMPUNG)

  • Ketum PSI Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

    Ketum PSI Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

    Jakarta (SL) – Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie atas tuduhan penistaan agama ke Bareskrim Polri, Jumat (16/11).

    Melalui kuasa hukum Eggi Sudjana, PPMI menyoal pernyataan Grace atas nama PSI di Tangerang, Minggu (11/11) yang menolak peraturan daerah (perda) berlandaskan agama.

    “Pernyataan Grace Natalie menimbulkan ketidakadilan, sangat bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 135 jo surat Al- Maidah ayat 8 jo Ayat Al-kafirun,” kata Sekjen PPMI Julhair.

    Semua ayat tersebut, katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, menggambarkan toleransi, adil dan tidak diskriminatif.

    Menurut dia, semangat PSI untuk menolak perda agama atau syariah jelas bertentangan dengan semangat sila pertama Pancasila : Ketuhanan yang Maha Esa.

    Selain itu bertentangan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 mengakui hak beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

    “Di Al-quran sudah jelas mengenai hal tersebut di mana sebelumnya juga telah kami kesempatan untuk (Grace) meminta maaf, akan tetapi tidak dihormati dengan baik,” ucapnya.

    Eggi yang calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi kuasa hukum PPMI selaku pelapor bersama Pitra Ramadoni Nasution. (RMOLLAMPUNG)