Kategori: Politik

  • Bilang Budek dan Buta dari Alquran Kiai Ma’ruf ‘Disemprit’, Gus A’am: Pakai Data Yi, Jangan Mainan Ayat

    Bilang Budek dan Buta dari Alquran Kiai Ma’ruf ‘Disemprit’, Gus A’am: Pakai Data Yi, Jangan Mainan Ayat

    Surabaya (SL) – KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab, Ketua Barisan Kyai Santri Nahdliyin (BKSN) mengaku prihatin dengan gaya politik Kiai Ma’ruf Amin yang selalu mempolitisir ayat Alquran. Padahal, kalau itu dilakukan orang lain, bisa jadi, geger, tidak terima, bisa-bisa didemo.

    “Lihatlah, komentar pendukungnya ketika menyebarkan video Pak Sandi yang sesungguhnya tidak tahu sedang melangkahi makam di PP Denanyar dianggap melecehkan dan menghina warga NU. Nahdliyin disuruh marah. Ini sudah tidak sehat,” jelas KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab, dzurriyah dari Mbah Wahab Chasbullah (PP Tambakberas) Jombang, Minggu (11/11/2018)

    Dua kali sudah Kiai Ma’ruf menggunakan ayat sebagai alibi politiknya. Pertama, dia bilang Lakum capresikum (bagimu capresmu), walana capresuna (bagi kami capres kami) dikaitkan dengan ayat lakum dinukum waliadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kedua, menyebut orang budek, buta karena tidak tahu prestasi Jokowi menggunakan Alquran ṣummum, bukmun, ‘umyun.

    “Menggunakan shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uun untuk membela Jokowi, sangatlah naif. Saya tidak habis pikir, bagaimana kalau hal tersebut dilakukan yang lain? Pasti sudah turun jalan, demo. Kalau mau membela Jokowi, mau menunjukkan sukses Jokowi, pakai data Yi. Jangan mainan Ayat Alquran. Bahaya,” tegas Gus A’am panggilan akrabnya.

  • Elektabitabilitas Prabowo-Sandi Dominasi Pemilih di Jabar

    Elektabitabilitas Prabowo-Sandi Dominasi Pemilih di Jabar

    Jakarta (SL)-Badan Pemenangan Nasional (BPN) tim pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimis suara masyarakat Jawa Barat (Jabar) masih setia bersama Gerindra. BPN berpendapat, artinya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 akan kembali mendominiasi suara di Jabar nanti.

    Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengungkapkan, optimisme tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) juga didukung dengan hasil survei internal. Dia mengatakan, meski masih mengalami kekalahan elektabilitas dari lawan politik, namun suara kubu oposisi tidak beranjak naik sejak tahun lalu.

    Andre mengungkapkan, mengacu pada hasil survei internal itu, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin masih memimpin dengan eletabilitas sebesar 42 persen. Sementara, dia melanjutkan, pasangan Prabowo-Sandi baru dapat menggaet elektabilitas 36 persen suara.

    Tetapi, dia mengungkapkan, hal yang harus diperhatikan adalah hasil survei yang menyebut jika elektabilitas Jokowi secara nasional cenderung mengalami hambatan. Dia mengatakan, mulai dari oktober 2017 hingga oktober 2018, elektablitas calon presiden pejawat hanya bercokol di angka 42 persen dan tidak menigkat.

    Politisi Gerindra itu melanjutkan, bahkan tren elektabilitas Jokowi mulai menurun. Andre mengatakan, sebagai calon pemimpin pejawat biasanya perolehan elektabilitas sudah bisa mencapai di atas 50 persen jelang beberapa bulan sebelum pemilu.

    “Sehingga ini menunjukan keyakinan bagi kami bahwa memang masyarakat Indonesia menginginkan perubahan, jadi Insya Allah kami bisa mempertahankan kemenangan di Jabar dan secara overall bisa menyalip Jokowi,” kata Andre Rosiade di Jakarta, Ahad (11/11).

    Sementara Calon presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan optimisme dapat merebut basis suara oposisi di Jabar. Keyakinan itu dia ungkapkan dalam acara pertemuan Caleg Partai Koalisi Pendukung Jokowi di Hotel Asrillia, Sabtu (10/11).

    Jokowi mengungkapkan setelah ia hitung dan berdasarkan feeling di Jabar sekarang dirinya sudah menang meski masih tipis sekali. Kemanangan yang dilontarkan Jokowi memang bukan didasarkan pada sampling dan data yang benar, namun mengacu pada perasaannya saat bertemu masyarakat dipasar, mal, di kampung dan berbagai tempat lainnya.

    Oleh karena itu, menurutnya, yang paling penting tim bekerja keras dan mendekati rakyat. Karena, dia melanjutkan, bulan Desember dan Januari baru akan ketahuan angka-angkanya.

    BPN kemudian menaggapi santai pernyataan Jokowi tersebut. Menurut Andre, setiap orang berhak untuk mengungkapkan optimisme mereka.

    “Ya sah-sah saja kan kalo Jokowi optimis bahwa dia menyatakan yakin memang di Jawa Barat, namanya juga orang punya keyakinan ya kita hormati keyakinan itu,” kata Andre Rosiadi.

    Seperti diketahui, Jokowi mengalami kekalahan perebutan suara di Jabar pada pemilihan presiden 2014 lalu. Saat itu, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa unggul dengan perolehan suara 14.167.381 atau 59,78 persen. Sementara itu, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen.

    Kendati, hasil survei yang dilakukan Indopolling Network menempatkan elektabilitas paslon nomor urut 01 di Jabar unggul tipis dari kandidat pesaingnya. Jokowi-Ma’ruf mendulang suara 28,8 persen sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga meraih suara 23,7 persen.

    Meski demikian, masih ada 29,8 persen pemilih yang masih merahasiakan pilihannya dalam pemilu kali ini. Lalu, ada 17,8 persen yang belum menyatakan pilihannya ke salah satu pasangan calon. Suara-suara ini nantinya masih bisa berubah seiring dengan dinamika politik hingga April mendatang.(nt/rp)

  • Politikus PDIP Makin Yakin Jokowi Bisa Rebut Suara di Sumbar

    Politikus PDIP Makin Yakin Jokowi Bisa Rebut Suara di Sumbar

    PADANG (SL)- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman semakin optimistis calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin bisa merebut suara di Sumatra Barat. Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan masyarakat pasti akan memandang kontribusi Jokowi bagi Sumatra Barat selama menjabat sebagai presiden.

    “Pada 2014, Pak Jokowi belum berikan kontribusi yang berarti untuk Sumbar. Sekarang beda. Pak Jokowi incumbent Presiden yang ikut kontestasi. Sudah enam kali berkunjung dengan perhatian luar biasa,” kata Alex, Sabtu (10/11).

    Ia mengatakan mantan Wali Kota Solo itu bukan hanya mampir enam kali, melainkan juga mencanangkan proyek besar di Sumatra Barat. Proyek-proyek tersebut termasuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru, revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang, hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mentawai.

    Pada Pilpres 2014 lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menguasai perolehan suara di Sumatra Barat (Sumbar). Prabowo-Hatta meraup 1.797.505 suara (76,9 persen) sedangkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya 539.308 suara (23,1 persen). (rp)

  • Politik Genderuwo Bukan Untuk Prabowo-Sandi Tapi Untuk Lingkaran Jokowi

    Politik Genderuwo Bukan Untuk Prabowo-Sandi Tapi Untuk Lingkaran Jokowi

    Jakarta (SL) – Kubu Prabowo-Sandi mengapresiasi Joko Widodo berani mengevaluasi para politisi di lingkarannya dengan istilah politik genderuwo alias politik menakut-nakuti.

    Juru Bicara Prabwo-Sandi Faldo Maldini menafsirkan istilah tersebut bukan menyasar kepada pihaknya, melainkan kepada para politisi yang berada dilingkaran Jokowi.

    Ia juga menilai sudah sepantasnya Jokowi mengingatkan pendukungnya untuk tidak melakukan praktik politik menakut-nakuti.

    Menurutnya selama ini, Prabowo maupun Sandi mendorong para pendukung untuk bersikap optimis perekonomian Indonesia bisa didongkrak jika pasangan nomor urut 02 itu memimpin Indonesia.

    Salah satu misi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut yakni membuka lapangan kerja.

    “Tidak cocok Politik Genderuwo dituduhkan ke pendukung kami, saya kira tidak lah. Kami ini Politik Kerjo Legowo,” kata Faldo di Jakarta, Jumat, (9/11).

    Lebih lanjut, Faldo tak ingin istilah tersebut dibesar-besarkan dan menjadi pembahasan serius lantaran hal itu merupakan masalah rumah tangga kubu Jokowi.

    “Daripada kita bahas ‘genderuwo’, lebih baik kita fokus caranya buat mendorong anak bangsa berkontribusi lewat ‘kerjo legowo’,” ujar Faldo. (Geloranews)

  • Jaksa dan Polisi Bela Iklan Jokowi-Ma’ruf Tak Langgar Kampanye

    Jaksa dan Polisi Bela Iklan Jokowi-Ma’ruf Tak Langgar Kampanye

    Jakarta (SL)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) batal memberi sanksi kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin atas dugaan pelanggaran memasang iklan kampanye di media massa tidak pada waktunya.

    Batalnya sanksi Bawaslu bukan lantaran mereka tidak yakin ada pelanggaran pemilu yang dilakukan TKN Jokowi-Ma’ruf saat beriklan di Media Indonesia pada 17 Oktober 2018. Tapi, karena pembelaan Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang menganggap TKN Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan pelanggaran.

    Dalam putusan yang diumumkan Rabu (7/11/2018) kemarin, kepolisian dan kejaksaan menganggap TKN ‘bersih’ karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindakan pidana seperti diatur dalam Pasal 492 UU 7/2017 tentang Pemilu.

    Pasal tersebut berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu… dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

    Kepala Sub Direktorat IV Politik Tipidum Bareskrim Polri Komisaris Besar Djuhandani berkata unsur yang tidak terpenuhi adalah “ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)” soal waktu kampanye di media massa. Hingga saat ini KPU RI belum mengeluarkan ketetapan spesifik soal itu.

    “Kami tanyakan KPU dalam dua kali pemeriksaan. Pertama kami tanya apakah nanti akan ditetapkan jadwal kampanye media? ‘Iya,’ jawabnya, ‘nanti akan dibikin.’ Tentu saja kami (penyidik) melihat dari unsur tersebut,” kata Djuhandani di Kantor Bawaslu RI.

    Alasan Polisi dan Jaksa

    Menurut kepolisian dan kejaksaan, KPU sejauh ini baru mengeluarkan aturan teknis soal tahapan serta jadwal kampanye secara umum di Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018. Beleid itu salah satunya mengatur masa kampanye di media massa yang baru bisa dilakukan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.

    Jika menilik PKPU 32/2018, kampanye di media massa harusnya baru bisa dilakukan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Sebabnya, masa tenang pemilu 2019 ditetapkan pada 14 April 2019. Sementara iklan Jokowi-Ma’ruf di Media Indonesiadipasang pada 17 Oktober 2018.

    Aturan umum soal masa kampanye di media massa juga terdapat pada UU Pemilu. Akan tetapi, pihak kepolisian dan kejaksaan menganggap UU itu dan PKPU 32/2018 tak termasuk unsur “ketetapan KPU” sebagaimana tertulis di Pasal 492 UU Pemilu. “Saat ini kami sepakat tak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu seperti diatur di pasal 492 UU Pemilu,” kata Djuhandani.

    Pernyataan Djuhandani senada dengan anggota Satgas Direktorat Tindak Pidana Umum Lain Kejagung Abdul Rauf. Menurut Rauf, ketetapan KPU RI soal jadwal kampanye di media massa secara spesifik dibutuhkan guna mengusut suatu dugaan pelanggaran pidana pemilu menggunakan Pasal 492 UU Pemilu.

    “Kalau sesuai norma yang diatur di Pasal 492, tidak menunjukkan tindak pidana sepanjang belum ada surat ketetapan KPU RI, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Secara hukum pasal itu tidak dilanggar,” ujar Rauf.

    Presiden Buruk

    Meski kalah, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya tetap berpendapat pemasangan iklan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf di harian Media Indonesiaedisi 17 Oktober 2018 adalah pelanggaran kampanye.

    Akan tetapi, kesimpulan Bawaslu RI itu tak berguna lantaran sikap berbeda ditunjukkan kepolisian dan kejaksaan. Di sana Bawaslu adalah minoritas, dan harus ikut suara mayoritas. “Bagi Bawaslu, yang dimaksud masa kampanye di media massa dan cetak itu adalah pada 24 Maret-13 April 2019. Kalau ada peserta pemilu yang melakukan hal yang sama maka itu pelanggaran kampanye di luar jadwal,” ujar Ratna.

    Bekas Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2012-2017 itu mengaku lembaganya menghadapi dilema dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana pemilu. Ratna bahkan berkata, perbedaan pendapat antara Bawaslu RI, Kepolisian, dan Kejaksaan saat ini membuka ruang dilanggarnya asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu.

    “(Keputusan) ini tentu kami harap tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol melakukan kegiatan yang sesungguhnya di UU 7/2017 tak dibolehkan,” kata Ratna.

    “Karena UU Pemilu itu jelas menyatakan bahwa kampanye untuk media cetak atau elektronik, seperti diatur pasal 276 ayat (2), baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari tenang. Ini yang harus dipahami.” tutup Ratna. (Tirto.id)

  • Sandi Hadiri Peluncuran Situs Emak-emak yang Digagas Rachmawati

    Sandi Hadiri Peluncuran Situs Emak-emak yang Digagas Rachmawati

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno hadir dalam acara komunitas emak-emak dan deklarasi relawan Prajurit Garuda (Praga) di kediaman Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus penasihat Prabowo-Sandi, Rachmawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan ini juga, Sandi juga ikut meluncurkan situs partaiemakemak.co.id yang digagas oleh Rachmawati.

    Sandi dalam sambutannya mengatakan, para relawan harus menghadirkan pertarungan yang damai dan tidak saling menjatuhkan. Kampanye-kampanye yang dilakukan harus memberi teladan, guna menciptakan demokrasi yang sejuk.

    “Ada Praga insyaallah bukan sembarang relawan, tapi relawan yang memberikan teladan bagi polosok negeri kita. Menghadirkan demokrasi yang berpelukan, teletubbies, sejuk teduh dan memastikan Indonesia Adil Makmur,” kata Sandi di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).

    Ia ingin gerakan partai emak-emak tidak berhenti dan terus menyuarakan bahwa Prabowo-Sandi memperjuangkan hak-hak rakyat, seperti bahan pokok pangan terjangkau dan tersedianya lapangan kerja yang luas.

    “Termasuk perlindungan anak, kesempatan kerja, kesetaraan emak-emak sebagai penopang ekonomi keluarga. Di sini saya mau nanya, banyak yang kasih keluhan, harga-harga yang tidak stabil, harga-harga mahal atau murah?” tanya Sandi kepada emak-emak yang hadir di lokasi.

    “Mahal,” jawab emak-emak.

    Sementara itu, Rachmawati menjelaskan, saat ini tercatat ada 700 kelompok emak-emak relawan Prabowo-Sandi. Ke depannya ia ingin menyatukan seluruh kelompok itu dan melakukan konsolidasi akbar guna memenangkan Prabowo-Sandi.

    “Para realwan kita sudah sekitar 700-an kelompok dan ini akan jadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka kita perlu satukan konsolidasi, satu komando, Pak Sandi hadir untuk memberikan arahan ke depan bagaimana caranya berjuang ke depan untuk menang,” tutup putri proklamator itu. (kumparan)

  • Beri Keterangan Palsu, Jokowi Terancam Dimakzulkan dan Batal Nyapres

    Beri Keterangan Palsu, Jokowi Terancam Dimakzulkan dan Batal Nyapres

    Bandarlampung (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa ayahnya berasal dari Karanganyar, namun di lain kesempatan dia juga menyebut orang tuanya dari Boyolali. Terlepas dari polemik pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal’ tampang Boyolali, perbedaan keterangan tersebut menimbulkan indikasi Jokowi memberikan keterangan palsu.

    Aktivis politik yang juga pengacara senior Eggi Sudjana menilai, keterangan palsu yang disampaikan Jokowi atau keterangan yang berubah-ubah membuatnya terancam hukuman pidana. “Jokowi membuat keterangan palsu itu sanksinya pidana tujuh tahun. Dan selama jadi presiden bisa dilakukan impeachment karena melanggar hukum dan melakukan perbuatan tercela,” bebernya, Senin (5/11).

    Menurut Eggi, keterangan palsu tergolong perbuatan tercela yang bisa dikenakan sanksi kepada siapapun. Sementara, soal impeachment atau pemakzulan berlandaskan pada pasal 7A UUD 1945 amandemen. “Sekarang yang jadi masalahnya, berani tidak DPR mengajukan usul ke Mahkamah Konstitusi kemudian Mahkamah Konstitusi yang memutuskan,” katanya.

    Dalam mekanisme seperti itu, sejatinya tidak perlu voting karena menyangkut hukum. Meski prosedur di DPR RI yang penuh nuansa politik tentu akan menerapkan mekanisme voting. Kemudian soal pencapresan Jokowi sebagai petahana akan otomatis gugur jika terbukti melanggar hukum. “Kalau dalam pemilu sudah pasti Jokowi harus batal nyapres karena melanggar hukum. Saya kira KPU dan Bawaslu juga harus bertindak,” tegas Eggi yang juga caleg Partai Amanat Nasional (PAN). (Gelora.co)

  • Timses Prabowo-Sandi Resmi Boikot Metro TV, Begini Penjelasan Djoko Santoso

    Timses Prabowo-Sandi Resmi Boikot Metro TV, Begini Penjelasan Djoko Santoso

    Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno bersikap tegas terhadap salah satu media televesi Metro TV. Mereka memutuskan untuk memboikot sementara TV berita nasional itu. Hal ini sebagai bentuk protes karena Metro TV dianggap tidak berimbang dalam menyampaikan pemberitaan terkait kampanye Pilpres 2019.

    Terhitung sejak Senin (5/11/2018) kemarin, keputusan boikot ini diambil setelah BPN Prabowo-Sandiaga melakukan rapat internal antara pemimpin timses. “Karena berbagai alasan, saya menyatakan Metro TV diboikot untuk sementara waktu, dan untuk tempo yang tidak ditentukan,” kata Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Djoko Santoso di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

    Djoko menilai, Metro TV selama ini pihaknya merasa kerap dirugikan oleh media milik Surya Paloh itu. Menurutnya, Metro TV tidak berimbang dalam melakukan kegiatan jurnalistik televisi. Karena sering memojokan Prabowo-Sandi dan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi. Dia juga menilai televisi tersebut kerap menyampur adukkan opini dalam produk jurnalistiknya.

    “Soal pemberitaan saya kira sudah jelas berat sebelah. Dialog juga begitu. Kadang-kadang ada diskusi dan debat di televisi yang menampilkan kedua pembicara, tetapi di sisi lain ada running teks yang berkomentar negatif kepada pembicara kita. Ini kan tidak fair,” ungkap mantan Panglima TNI itu.

    Karena itu, lanjutnya, sejak Jumat (2/11/2018) malam, sebagai komandan tim kemenangan mengambil tanggungjawab dengan mengambil keputusan agar tim BPN tidak melayani agenda wawancara ataupun diskusi eksklusif di media Metro TV. “Kecuali agenda resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjalan secara jujur adil, kami memutuskan tidak akan melayani agenda media Metro TV,” katanya.

    Sebelumnya, anggota tim BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean juga menginformasikan bahwa keputusan boikot tersebut telah dibahas di internal koalisi. “BPN Prabowo-Sandiaga, hingga batas waktu yang tidak ditentukan, memboikot Metro TV,” kata Ferdinand.  Bahkan Ferdinand mengatakan bahwa Partai Demokrat telah terlebih dahulu memboikot Metro TV.

  • Satu-satunya Yang Buka Posko Bencana, PKS Ajak Kolaborasi Partai-Partai

    Satu-satunya Yang Buka Posko Bencana, PKS Ajak Kolaborasi Partai-Partai

    Bandar Lampung (SL) – Berdasarkan pantauan dan informasi kader PKS Sulteng, hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki Posko Tanggap Bencana dan Rehabilitasi di Palu dan Donggala, demikian penuturan Ahmad Mufti Salim, Ketua Umum PKS Lampung saat sambutan pada Rakor Bulanan DPW – DPD PKS se Lampung, Selasa (6/11).

    “Hingga hari ke empat saya bersama 2 kader PKS Lampung melakukan kegiatan sosial dan rehabilitasi pasca bencana Palu, Donggala dan Sigi, Ahad pagi (4/ 11), berdasarkan informasi kader Sulteng Insya Allah PKS satu-satunya partai yang memiliki posko disana,” tutur Caleg DPRD Lampung dapil Lamteng.

    Seyogyanya menurut Mufti lagi, dalam hal kemanusiaan, semua partai menjadi sangat baik jika berkolaborasi dan bersinergi membantu proses rehabilitasi dan penanggulangan bencana

    Seperti yang diketahui, sejak Kamis (1/11) hingga Ahad (4/11) pagi, Ahmad Mufti Salim menyusul 2 (dua) kader PKS Lampung yang telah lebih dahulu berada di lokasi bencana Palu, Donggala dan Sigi sejak dua minggu sebelumnya.

    Menurutnya, karakteristik PKS sebagai partai dakwah adalah terus menerus melakukan kebaikan, salah satunya melaksanakan agenda pelayanan ke sebanyak-banyak masyarakat. “Ada atau tidaknya pemilu, tentu saja kita harus terus menerus melakukan kebaikan,” ungkap putera daerah Sendang Agung, Lamteng, yang pernah nyantri di Krapyak Yogyakarta.

    Pusat Khidmat PKS Lampung yang diejawantahkan melalui Posko Penanggulangan Bencana PKS Lampung telah mengirimkan tim terpilih secara bergelombang pasca kejadian musibah gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi.

    “Sudah tiga gelombang yang dikirimkan ke Sulteng, masing-masing tim beranggotakan antara 3 – 5 orang dengan spesifikasi pertukangan, medis/paramedis dan trauma healing,” kata Martono, Ketua Bidang Kepanduan PKS Lampung. Menurutnya, hari-hari ini sedang mempersiapkan keberangkatan ke lokasi bencana untuk gelombang ke lima.

  • Kubu Prabowo-Sandi Akan Ajak Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Ikut Marines Run Under Fire 2018

    Kubu Prabowo-Sandi Akan Ajak Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Ikut Marines Run Under Fire 2018

    Jakarta (SL) – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma, mengapresiasi keinginan Sandiaga Uno yang ingin berpartisipasi dalam lomba lari Marines Run Under Fire 2018. Lomba lari Marines Run Under Fire 2018 direncanakan akan berlangsung, Minggu (18/11/2018) di Lapangan Tembak Soepramono Karangpilang, Surabaya dalam rangka memperingati HUT ke-73 Korps Marinir.
    Lieus Sungkharisma mengatakan bila partisipasi Sandiaga Uno dalam lomba lari Marines Run Under Fire 2018 akan menginspirasi generasi milenial. “Keberanian Bang Sandi layak kita apresiasi. Semangatnya untuk hidup sehat dan berani memenuhi panggilan Marinir bisa menjadi inspirasi generasi milenial,” kata Lieus kepada wartawan, Senin (5/11/2018).
    Lieus mengungkapkan, keikutsertaan Sandiaga Uno dalam lomba lari itu semata-mata untuk membangkitkan semangat bela negara dan memupuk jiwa kepahlawanan. Ia pun menyebut, partisipasi Sandiaga Uno tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Karenanya, ketua pelaksana harian Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi ini mengajak semua pihak, termasuk timses capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk berpartisipasi dan mendukung kegiatan lomba lari tersebut.
    “Biar perlombaan lari ini lebih menarik lagi, saya akan ajak Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Bang Erick Thohir untuk ikut. Kalau perlu nanti AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) akan saya ajak juga. Termasuk motivator, Andre Wongso,” ujar Lieus. Marines Run Under Fire 2018 ini merupakan lomba lari untuk menguji adrenalin para runner sejati.
    Sensasi luar biasa bakal disajikan dalam lomba ini, karena para pelari tidak hanya menyelesaikan jarak tempuh 5 Km dan 10 Km saja. Peserta juga diharuskan melewati rute menantang dan berlari layaknya seorang tentara mengejar musuh di bawah desingan peluru.
    “Insya Allah saya akan ikut. Kalau Marinir memanggil, saya siap memenuhi tantangan ini. Seru juga ya, lari sambil ditembaki,” ujar Sandiaga Uno kepada wartawan beberapa hari lalu ketika ditanya soal keinginannya untuk berpartisipasi di lomba lari tersebut.(www.2019gantipresiden.com)