Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Janji Bagikan Tanah, Ma’ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

    Janji Bagikan Tanah, Ma’ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran kampanye.

    Pelapor merupakan Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM). Pelapor menuding, Ma’ruf melanggar aturan kampanye lantaran berjanji akan membagikan tanah negara kepada para petani di hadapan ribuan petani di Banyuwangi, saat melakukan safari politik, Kamis (1/11/2018).

    “Janji daripada Kiai Ma’ruf Amin sebagaimana penjelasan di media massa yang akan membagikan tanah negara kepada para petani tersebut, maka patut diduga telah melanggar larangan kampanye dan merupakan tindak pidana pemilu,” kata Kasa Hukum TAMAM, Muhammad Akhiri, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

    Akhiri menuding, tindakan Ma’ruf tersebut melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J juncto Pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    Pasal tersebut berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

    Pelapor menilai, yang disampaikan Ma’ruf bukan program dia sebagai cawapres, tetapi janji politik. Menurut dia, cawapres boleh saja menyampaikan programnya kepada masyrakat, tetapi tidak boleh menjanjikan sesuatu.

    “Program boleh, tapi tidak (boleh) menjanjikan. Artinya yang melanggarnya itu ya menjanjikan itu,” ujar Akhiri.

    Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, PBB Pastikan Belum Dukung Siapa pun

    Dalam laporannya, Akhiri membawa bukti berupa video Ma’ruf Amin saat mengucapkan janji akan membagikan tanah, serta berita media massa yang memuat soal janji Ma’ruf itu.

    Sebelumnya, Ma’ruf Amin, calon wakil presiden pasangan Joko Widodo di hadapan ratusan petani di Rogojampi Banyuwangi Rabu (31/10/2018), menjanjikan tanah negara yang belum termanfaatkan akan diberikan ke masyarakat terutama petani, agar mereka punya lahan untuk digarap.

    “Jika terpilih, saya akan membantu Bapak Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah para petani bisa menggarap tanah negara yang selama ini tidak dimanfaatkan,” kata Ma’ruf saat sambutan. (Kompas.com)

  • Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan

    Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan

    Garut (SL) – Kantor Cabang Partai Gerindra, Kabupaten Garut, Jawa Barat, didemo wartawan media cetak dan elektronik. Aksi itu dipicu pernyataan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang dianggap menyudutkan media massa. Dia mengatakan, jangan percaya pemberitaan di media massa. Alasannya, wartawan bisa disogok.

    Ucapan itu disampaikan Prabowo dihadapan ribuan kader Himpunan Kelompok Tani Indonesia serta pengurus Partai Gerindra di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Gaurt, Jumat, 25 Oktober 2013. “Pernyataan Prabowo itu merupakan bentuk pelecehan profesi jurnalis,” ujar Noto Prasetyo Wibowo, wartawan Radar Garut, dalam orasinya di depan kantor Gerindra.

    Sebelum melontarkan tuduhannya, Prabowo meminta kader Gerindra dan anggota HKTI menjelaskan kepada masyarakat mana pemimpin yang bersih. Saat ini, menurut Pabowo, hampir Rp 1.000 triliun uang rakyat bocor setiap tahunnya.

    “Jangan percaya apa yang disampaikan media-media. Media juga manusia-manusia. Kalau hakim agung-hakim Mahkamah Konstitusi bisa disogok, apalagi wartawan. Sama saja,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan kader Gerindra dan HKTI.

    Menurut Noto, ucapan Prabowo itu mencap bahwa semua wartawan bisa disuap. Padahal banyak media massa yang melarang wartawannya menerima uang dan patuh pada kode etik jurnalistik. “Bila menyebutkan oknum wartawan, kami bisa mentolelirnya, tapi ini tidak,” ujar Noto.

    Para wartawan di Garut meminta Prabowo membuktikan pernyataannya dan membawa oknum wartawan yang menerima sogokan ke polisi. Mendengar desakan ini, Prabowo hanya menjawab singkat. “Itu, kan, gejala. Wartawan juga manusia, semua orang orang juga bisa (disogok),” ujar Prabowo usai acara di Gedung Intan Balarea.

    Sekretaris Cabang Partai Gerindra Kabupaten Garut, Asep Wahyu, mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada jurnalis dengan mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Garut. Permohonan maaf rencananya juga akan disampaikan melalui media massa, baik lokal maupun nasional. “Pernyataan Pak Prabowo tidak bermaksud menyinggung rekan-rekan media, tapi kami akan menyampaikan permintaan maaf ke media,” kata Asep. (tempo.co)

  • Timses Prabowo-Sandi Resmi Boikot Metro TV

    Timses Prabowo-Sandi Resmi Boikot Metro TV

    Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno bersikap tegas terhadap salah satu media televesi Metro TV. Mereka memutuskan untuk memboikot sementara TV berita nasional itu.

    Hal ini sebagai bentuk protes karena Metro TV dianggap tidak berimbang dalam menyampaikan pemberitaan terkait kampanye Pilpres 2019. Terhitung sejak Senin (5/11/2018) kemarin, keputusan boikot ini diambil setelah BPN Prabowo-Sandiaga melakukan rapat internal antara pemimpin timses.

    “Karena berbagai alasan, saya menyatakan Metro TV diboikot untuk sementara waktu, dan untuk tempo yang tidak ditentukan,” kata Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Djoko Santoso di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

    Djoko menilai, Metro TV selama ini pihaknya merasa kerap dirugikan oleh media milik Surya Paloh itu. Menurutnya, Metro TV tidak berimbang dalam melakukan kegiatan jurnalistik televisi. Karena sering memojokan Prabowo-Sandi dan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi.

    Dia juga menilai televisi tersebut kerap menyampur adukkan opini dalam produk jurnalistiknya. “Soal pemberitaan saya kira sudah jelas berat sebelah. Dialog juga begitu. Kadang-kadang ada diskusi dan debat di televisi yang menampilkan kedua pembicara, tetapi di sisi lain ada running teks yang berkomentar negatif kepada pembicara kita. Ini kan tidak fair,” ungkap mantan Panglima TNI itu.

    Karena itu, lanjutnya, sejak Jumat (2/11/2018) malam, sebagai komandan tim kemenangan mengambil tanggungjawab dengan mengambil keputusan agar tim BPN tidak melayani agenda wawancara ataupun diskusi eksklusif di media Metro TV.

    “Kecuali agenda resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjalan secara jujur adil, kami memutuskan tidak akan melayani agenda media Metro TV,” katanya.

    Sebelumnya, anggota tim BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean juga menginformasikan bahwa keputusan boikot tersebut telah dibahas di internal koalisi. “BPN Prabowo-Sandiaga, hingga batas waktu yang tidak ditentukan, memboikot Metro TV,” kata Ferdinand.

    Bahkan Ferdinand mengatakan bahwa Partai Demokrat telah terlebih dahulu memboikot Metro TV.(TEROPONGSENAYAN)

  • Anggota Timses Prabowo-Sandi Ancam Lakukan People Power Jika Dicurangi

    Anggota Timses Prabowo-Sandi Ancam Lakukan People Power Jika Dicurangi

    Jakarta (SL) – Anggota Timses Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana menduga, alasan kubu Jokowi-Ma’ruf menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara sebagai persiapan untuk menghadapi adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah potensi soal sengketa pemilu.

    Eggi mengatakan, Yusril dianggap piawai dalam mengatasi sengketa pemilu.

    “Kenapa Yusril yang dipilih, diduga ini untuk jaga-jaga jika ada sengketa pemilu karena Yusril dianggap piawai dalam hukum tata negara,” kata Eggi, Rabu (7/11/2018).

    Yusril pun dianggap lebih mementingkan keinginan pribadi ketimbang Partai Bulan Bintang (PBB) yang akar rumputnya mendukung Prabowo. “Yusril mementingkan ambisi pribadi daripada hasil ijtima ulama,” ucapnya.

    Eggi menilai, saat membela Prabowo pada 2014 lalu, pihaknya sering dikerjai selama bersidang di Mahkamah Agung. “Saat itu Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK) adik kelas saya, tapi kami tetap mendapatkan kecurangan,” sebut politisi PAN ini.

    Tak mau dikerjai lagi, Enggi mengancam bahwa dirinya siap untuk melakuan people power jika kalah dengan cara dicurangi lagi. “Saya usulkan ke teman-teman kalau Prabowo-Sandi dicurangi, kita lakukan people power karena di MK dibohongi. Tentu ini baru usul, tapi kalau kalah dengan jujur, ya kami terima,”tutup Eggi. (KRICOM)

  • Probowo-Sandiaga Unggul 60,1 % Dalam Survei Elektabilitas

    Probowo-Sandiaga Unggul 60,1 % Dalam Survei Elektabilitas

    Jakarta (SL) – Indonesia Development Monitoring (IDM) melalui Direktur Eksekutifnya, Bin Firman Tresnadi dalam keterangan pers yang diterima Zonasatu Newshari ini Selasa 30 Oktober 2018, menyatakan Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma’aruf Melorot

    Dalam survei yang dilakukan oleh IDM pada tanggal 8 – 21 Oktober 2018, dengan responden sebanyak 2.178 yang tersebar di 33 propinsi dengan Margin of Error sebesar -+ 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Diketahui bahwa hampir 70% pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 lalu dikarenakan adanya keinginan kehidupan ekonomi responden lebih baik (meningkat) dibandingkan pada masa sebelumnya. Yang terjadi justru sebaliknya.

    Dalam temuan survei IDM, diketahui bahwa 38.9% responden mengatakan kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan. Dan hanya 12.7% saja responden yang mengatakan mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 48,4% mengatakan kondisi ekonomi mereka sama saja (stagnan). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional selama 4 tahun pemerintahan Jokowi yang berkisar antara 4,8% – 5% saja.

    Keadaan pertumbuhan ekonomi ini tentu saja berimbas kepada lapangan kerja di masyarakat.

    Dalam temuan survei, diketahui bahwa 64,6% responden menyatakan selama 4 tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan. 31,2% mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 4,2% menyatakan tersedia lapangan kerja.

    Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar di 4,8% – 5% tidak memberikan tambahan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja baru. Karena tidak tertampungnya angkatan kerja baru ini maka pekerjaan di sektör informal menjadi pilihan, seperti driver atau ojek online dsb. Hal yang penting diketahui adalah hampir 40% tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja disektor informal. Dimana jaminan keamanan rendah dan jaminan sosial yang tidak memadai.

    Dalam pandangan responden, janji-janji Jokowi banyak yang tidak mampu dipenuhi, seperti janji Swasembada Pangan sebanyak 71,8% responden mengatakan gagal. Begitu juga dalam hal pemerintahan bersih (bebas korupsi), sebanyak 62,1% responden menyatakan Jokowi tidak berhasil memberantas korupsi. Sikap responden ini didorong karena responden menilai masih banyaknya pejabat publik yang terjerat oleh KPK.

    Sebaliknya, elektabilitas Prabowo mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan faktör Sandiaga Uno yang memiliki daya tarik terhadap pemilih milineal dan dianggap lebih mengakomodir berbagai berbagai golongan, baik suku maupun ağama.

    Elektabilitas Prabowo-Sandi Unggul
    Berikut elektabilitas pasangan Capres-Cawapres berdasarkan demografi responden:

    41,2% Responden Milineal (usia 17 – 25 tahun) = (897 responden).

    Jokowi-Ma’aruf : 31,7% (284 responden)

    Prabowo-Sandi : 60,1% (539 responden)

    Tidak Memilih : 8,2% (74 responden)

    21,4% Responden Ibu Rumah Tangga (466 responden)

    Jokowi-Ma’aruf : 33,3% (155 responden)

    Prabowo-Sandi : 58,1% (271 responden)

    Tidak Memilih : 8,6% (40 responden)

    37,4% Responden Kepala Keluarga (815 responden)

    Jokowi-Ma’aruf : 41,2 % (336 responden)

    Prabowo-Sandi : 51,1% (416 responden)

    Tidak Memilih : 7,7% (63 responden)

    Total Elektabilitas:

    Jokowi-Ma’aruf : 35,58 %

    Prabowo-Sandi : 56,39 %

    Tidak Memilih : 8,13 %

    Dari tingginya tingkat elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mengalahkan Jokowi- Maruf, menggambarkan adanya harapan besar akan adanya perbaikan sektor ekonomi nasional, terutama responden yang percaya bahwa Sandiaga Uno sebagai seorang pengusaha muda yang berhasil akan mampu memberikan perbaikan di sektor bisnis dan UKM. Harapan responden tentunya jika Prabowo-Sandi terpilih akan memberikan dampak peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga kehidupan ekonomi mereka membaik dibandingkan keadaan saat ini.

    Faktor Sandi
    Tingginya pilihan pada pemilih milenial terhadap Prabowo-Sandi hingga 60,1% dibandingkan Jokowi-Ma’aruf yang hanya 31,7%, dikarenakan sosok Sandi yang lebih mewakili pemilih milenial yang creative (kreatif), confidence (percaya diri) dan connected (terhubung satu sama lain) dibandingkan Jokowi maupun Ma’aruf Amin. Hal ini tak terlepas dari kesukaan Sandi terhadap olah raga, music/film dan teknologi informasi yang merupakan ciri khas generasi milineal. (Geloranews)

  • Sandi Hadiri Peluncuran Situs Emak-emak yang Digagas Rachmawati

    Sandi Hadiri Peluncuran Situs Emak-emak yang Digagas Rachmawati

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno hadir dalam acara komunitas emak-emak dan deklarasi relawan Prajurit Garuda (Praga) di kediaman Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus penasihat Prabowo-Sandi, Rachmawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan ini juga, Sandi juga ikut meluncurkan situs partaiemakemak.co.id yang digagas oleh Rachmawati.

    Sandi dalam sambutannya mengatakan, para relawan harus menghadirkan pertarungan yang damai dan tidak saling menjatuhkan. Kampanye-kampanye yang dilakukan harus memberi teladan, guna menciptakan demokrasi yang sejuk.

    “Ada Praga insyaallah bukan sembarang relawan, tapi relawan yang memberikan teladan bagi polosok negeri kita. Menghadirkan demokrasi yang berpelukan, teletubbies, sejuk teduh dan memastikan Indonesia Adil Makmur,” kata Sandi di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).

    Ia ingin gerakan partai emak-emak tidak berhenti dan terus menyuarakan bahwa Prabowo-Sandi memperjuangkan hak-hak rakyat, seperti bahan pokok pangan terjangkau dan tersedianya lapangan kerja yang luas.

    “Termasuk perlindungan anak, kesempatan kerja, kesetaraan emak-emak sebagai penopang ekonomi keluarga. Di sini saya mau nanya, banyak yang kasih keluhan, harga-harga yang tidak stabil, harga-harga mahal atau murah?” tanya Sandi kepada emak-emak yang hadir di lokasi.

    “Mahal,” jawab emak-emak.

    Sementara itu, Rachmawati menjelaskan, saat ini tercatat ada 700 kelompok emak-emak relawan Prabowo-Sandi. Ke depannya ia ingin menyatukan seluruh kelompok itu dan melakukan konsolidasi akbar guna memenangkan Prabowo-Sandi.

    “Para realwan kita sudah sekitar 700-an kelompok dan ini akan jadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka kita perlu satukan konsolidasi, satu komando, Pak Sandi hadir untuk memberikan arahan ke depan bagaimana caranya berjuang ke depan untuk menang,” tutup putri proklamator itu. (kumparan)

  • Beri Keterangan Palsu, Jokowi Terancam Dimakzulkan dan Batal Nyapres

    Beri Keterangan Palsu, Jokowi Terancam Dimakzulkan dan Batal Nyapres

    Bandarlampung (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa ayahnya berasal dari Karanganyar, namun di lain kesempatan dia juga menyebut orang tuanya dari Boyolali. Terlepas dari polemik pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal’ tampang Boyolali, perbedaan keterangan tersebut menimbulkan indikasi Jokowi memberikan keterangan palsu.

    Aktivis politik yang juga pengacara senior Eggi Sudjana menilai, keterangan palsu yang disampaikan Jokowi atau keterangan yang berubah-ubah membuatnya terancam hukuman pidana. “Jokowi membuat keterangan palsu itu sanksinya pidana tujuh tahun. Dan selama jadi presiden bisa dilakukan impeachment karena melanggar hukum dan melakukan perbuatan tercela,” bebernya, Senin (5/11).

    Menurut Eggi, keterangan palsu tergolong perbuatan tercela yang bisa dikenakan sanksi kepada siapapun. Sementara, soal impeachment atau pemakzulan berlandaskan pada pasal 7A UUD 1945 amandemen. “Sekarang yang jadi masalahnya, berani tidak DPR mengajukan usul ke Mahkamah Konstitusi kemudian Mahkamah Konstitusi yang memutuskan,” katanya.

    Dalam mekanisme seperti itu, sejatinya tidak perlu voting karena menyangkut hukum. Meski prosedur di DPR RI yang penuh nuansa politik tentu akan menerapkan mekanisme voting. Kemudian soal pencapresan Jokowi sebagai petahana akan otomatis gugur jika terbukti melanggar hukum. “Kalau dalam pemilu sudah pasti Jokowi harus batal nyapres karena melanggar hukum. Saya kira KPU dan Bawaslu juga harus bertindak,” tegas Eggi yang juga caleg Partai Amanat Nasional (PAN). (Gelora.co)

  • Pindah Partai, Hanura Ajukan PAW Frans Agung Mula Putra ke Ferdinand Sampurna Jaya

    Pindah Partai, Hanura Ajukan PAW Frans Agung Mula Putra ke Ferdinand Sampurna Jaya

    Jakarta (SL) – Direktur Eksekutif DPP Partai Hanura Djafar Badjeber minta KPU dan DPR segera memproses sembilan anggota DPR Fraksi Partai Hanura yang baru. Sebab, kata Djafar, sudah ada Keputusan Presiden Nomor 311/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan 2014-2019.

    “KPU dan DPR harus segera memproses dan mengagendakan pelantikan anggota baru karena sudah tidak ada celah hukum untuk tidak melantiknya. Apalagi, sudah dikeluarkannya Keppres No 311 Tahun 2018 yang mengesahkan peresmian pemberhentian sembilan anggota DPR RI dari Partai Hanura,” kata Djafar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/11).

    Menurut Djafar, kesembilan orang sebagaimana diatur dalam Keppres 311/P Tahun 2018 itu adalah Frans Agung Mula Putra, Dadang Rusdiana, Sarifuddin Sudding, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Dossy Iskandar Prasetyo, Fauzih H. Amro, Arief S Suditomo, Mukhtar Tompo dan Nurdin Tampubolon.

    “Dengan dilantiknya anggota baru, maka tidak ada lagi kekosongan anggota legislatif dari Hanura, sehingga kami dapat melanjutkan kerja-kerja politik pada alat kelengkapan dewan yang akan mendukung kinerja tugas pokok dan fungsi DPR,” ujar Djafar.

    Dia juga menyinggung proses PAW dari partai lain untuk kasus yang sama ini pelantikannya relatif cepat. Sedangkan dari Partai Hanura, kata dia, sampai sekarang masih belum dilantik. Karena itu, Djafar minta anggota DPR baru dari Partai Hanura segera dilantik pada sidang paripurna 21 November 2018 mendatang. “Penggantian ini sudah memenuhi azas legalitas berdasarkan aturan perundang-undangan,” terang Djafar.

    Adapun sembilan nama yang diusulkan Partai Hanura untuk PAW yakni Junianto Simanjuntak menggantikan Nurdin Tampubolon (Sumut I), Jalaluddin Akbar menggantikan Mukhtar Tompo (Sulsel I), Ferdinand Sampurna Jaya menggantikan Frans Agung Mula Putra (Lampung I), Erislan menggantikan Dadang Rusdiana (Jabar II).

    Kemudian, Erick Adtrada Ritonga menggantikan Rufinus Hotmaulana Hutauruk (Sumut II), Pdt. Teti Pinangkaan menggantikan Sarifuddin Sudding (Sulteng), Tulus Sukariyanto menggantikan Dossy Iskandar Prasetyo (Jatim VIII), Ridwan Effendi menggantikan Fauzih H. Amro (Sumsel I), Timbul P. Manurung menggantikan Arief S Suditomo (Jabar I).

    Untuk diketahui Ferdinand Sampurna Jaya menggantikan Frans Agung Mula Putra, lantaran Frans kini maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II lewat Partai Nasdem. (Be1lampung)

  • “Umpat” Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu dan Bareskrim Polri

    “Umpat” Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu dan Bareskrim Polri

    Boyolali (SL) – Advokat Pendukung Prabowo Subiyanto, calon presiden, melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu dan  Bareskrim Polri, Senin (5/11).

    Mereka menganggap sebutan yang dilontarkan kader PDI Perjuangan itu terhadap Prabowo sebagai “asu” dianggap tendensius. “Kami akan membuat laporan ke Bareskrim Polri, malam ini, pukul 19.00 WIB terkait pernyataan asu-nya itu,” kata Handi Fajri, anggota Advokat Pendukung Prabowo seperti yang dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/10).

    Berbekal dengan video dan pemberitaan di media massa, Handi Fajri dan kawan-kawan ke Bawaslu untuk melaporkan Bupati Boyolali. Perbuatan sang Bupati dinilai sudah merugikan Prabowo-Sandi. “Di sini kan tindakan pemilunya. Di sana (Bareskrim) tindakan pidananya,” pungkas Handi Fajri. (RMOLLPG)

  • Soal KPK Serahkan “Buku Merah” Ke Polri, Biar Tak “Gotok-Gontokan”

    Soal KPK Serahkan “Buku Merah” Ke Polri, Biar Tak “Gotok-Gontokan”

    Jakarta (SL) – KPK menyerahkan buku catatan keuangan staf Basuki Hariman kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam upaya penyelidikan pengrusakan barang bukti. “Jadi tidak gontok-gontokan antara satu dengan lainnya, kerja sama yang baik,” katanya, Senin (5/11).

    Kerja sama yang baik antara kedua institusi hukum itu diyakini politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dapat membuat kasus “buku merah” menjadi terang benderang.Masalahnya, menurut dia, jika cepat terungkap, maka kasus tersebut tidak lagi menjadi isu liar dan saling fitnah memfitnah antara satu dengan yang lainnya. “Tidak jadi bahan fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semuanya clear secara hukum,” pungkasnya.(rmollampung)