Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Ferdinand Hutahaean: Ma’ruf Amin Sebar Hoaks Soal Mobil Esemka

    Ferdinand Hutahaean: Ma’ruf Amin Sebar Hoaks Soal Mobil Esemka

    Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyindir calon wakil presiden nomor 1 Ma’ruf Amin yang menyatakan mobil Esemka siap diluncurkan Oktober 2018. Namun, hingga penghujung bulan ini, mobil yang pernah dipakai Presiden Joko Widodo sebagai kendaraan dinas saat menjadi Wali Kota Solo belum juga diperkenalkan kepada masyarakat.

    Anggota Direktur Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean menyebut apa yang disampaikan Ma’ruf soal peluncuran mobil Esemka di bulan ini tak terbukti. Artinya Ma’ruf menyampaikan berita hoaks. Pun demikian dengan Jokowi yang tidak mau jujur soal mobil Esemka yang pernah dibanggakan saat Pilpres 2014 lalu.

    “Artinya ini ada kebohongan atau ketidakjujuran informasi yang disampaikan. Istilahnya, Pak Ma’ruf menyampaikan informasi yang tidak valid alias hoaks. Jokowi juga tidak mau jujur tentang Esemka ini,” kata dia, Rabu (31/10).

    Ferdinand menyatakan dengan melihat kondisi di atas, pasangan Jokowi-Ma’ruf tak patut diberi kepercayaan lantaran masalah mobil Esemka tak bisa bicara jujur. Politikus Partai Demokrat itu menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai Jokowi-Ma’ruf soal mobil Esemka.

    “Ini hampir bisa disimpulkan bahwa ini bukan lagi memberitakan kebohongan tetapi menciptakan sebuah ketidakjujuran,” ujarnya. Sebelas dua belas, Juru Bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Dia sangsi terhadap Ma’ruf bakal menepati janji-janjinya jika terpilih menjadi Wakil Presiden. Sebab baru menjadi cawapresnya saja Ma’ruf sudah ingkar janji.

    “Ini menunjukkan bahwa belum menang saja meleset janjinya, apalagi nanti. Belum jadi Wapres saja janji tak ditepati,” kata Andre. (Net)

  • Gus Irfan : NU Bukan Peserta Pilpres, Bila Ada Sifatnya Hanya Pribadi

    Gus Irfan : NU Bukan Peserta Pilpres, Bila Ada Sifatnya Hanya Pribadi

    Jakarta (SL) – Cucu Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari Pendiri NU yang kini resmi menjabat Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo-Sandiaga, Gus Irfan menegaskan NU bukan peserta pilpres. Kalaupun ada sosok di dalam NU yang ikut hanya bersifat pribadi.

    “Karena itu saya akan bantu untuk jelaskan pada umat, NU bukan peserta pilpres. Kalau ada NU ikut maka itu pribadi tapi jamiyah engga ada,” kata Gus Irfan di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis 1 November 2018.

    Ia menjelaskan tidak semua ‘warga’ NU mendukung Jokowi-Ma’ruf. Tapi ada juga NU yang memihak Prabowo-Sandiaga.
    “Memang banyak NU di Jokowi tapi banyak juga di Prabowo,” kata Gus Irfan.

    Sebelumnnya, Gus Irfan dipilih sebagai juru bicara di BPN capres-cawapres Prabowo-Sandi. Gus Irfan yang merupakan dzurriyah KH Hasyim Asy’ari ditunjuk karena dianggap menguasai akar rumput pesantren dan santripreneur. (viva)

  • Bawaslu Lontarkan 28 Pertanyaan Terhadap Sri Mulyani Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

    Bawaslu Lontarkan 28 Pertanyaan Terhadap Sri Mulyani Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

    Jakarta (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan 28 pertanyaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemeriksaan terkait dugaan kampanye terselubung.

    Pertanyaan yang diajukan, seputar gestur satu jari yang dilakukan Sri Mulyani saat acara pertemuan IMF-World Bank di Bali.

    “Jadi kami menyiapkan 28 pertanyaan seputar isi dari laporan yang disampaikan pelapor berkaitan dengan kegiatan annual meeting IMF-World Bank di Bali,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo usai melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

    Ratna mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan pihaknya ke Sri Mulyani misalnya mengenai siapa penyelenggara acara, maksud gestur satu jari yang dilakukan dalam acara, hingga maksud dari ucapan Sri Mulyani yang ada dalam video.

    Menurut Ratna, seluruh pertanyaan direspons melalui penjelasan Sri Mulyani, yang kemudian dituangkan oleh Bawaslu dalam berita acara.

    Adapun penekanan pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu ke Sri Mulyani yaitu soal ucapan yang bersangkutan yang menyebut ‘one is for Jokowi, two is for Prabowo’, sembari mengacungkan satu jari.

    “Mungkin penekanannya kan berdasarkan potongan video itu. Kalau Bu Sri kan ada mengucapkan kata-kata, itu yang kami tanyakan,” jelas Ratna.

    Sri Mulyani sebelumnya tiba di kantor Bawaslu pukul 15.15 beriringan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga diperiksa atas dugaan kasus yang sama. Namun, pemeriksaan Luhut hanya berlangsung satu jam, sedangkan Sri Mulyani diperiksa selama hampir dua jam.

    Menurut Ratna, perbedaan durasi pemeriksaan tersebut karena adanya perbedaan pengembangan pertanyaan.

    “Ini kan tergantung gaya dan kebutuhan perkembangan pertanyaan. Mungkin karena kami masih membutuhkan beberapa pertanyaan kunci maka mungkin waktunya lebih lama,” kata Ratna.

    Sri Mulyani dan Luhut dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Mereka menduga, tindakan keduanya mengacungkan satu jari adalah bentuk kampanye terselubung lantaran menunjukkan citra diri Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01.

    Pelapor menilai, tindakan Sri Mulyani dan Luhut melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

    Gestur satu jari Luhut dan Sri Mulyani beredar melalui video yang viral di media sosial.

    Dalam video tersebut terlihat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan gestur satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

    Pada mulanya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari, tetapi, Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya.

    Luhut dan Sri Mulyani lantas melakukan koreksi, dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari. (kompas)

  • AHY Berikan Semangat Kader: Kita adalah Masa Depan Partai Demokrat

    AHY Berikan Semangat Kader: Kita adalah Masa Depan Partai Demokrat

    Jawa Barat (SL) – Setelah menempuh perjalanan darat lebih kurang empat jam dari Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Rumah Aspirasi Herman Khaeron yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR-RI Partai Demokrat Dapil Jabar VIII.

    Disambut dengan musik tarling khas Cirebonan, pada saat tiba, AHY dan rombongan langsung disuguhkan mangga asli Indramayu, durian dan es kelapa yang menyegarkan suasana. Setelah menikmati jamuan yang diberikan dihadapan para kader, AHY pun berpesan untuk siap bekerja keras memenangkan Partai Demokrat. “Kita harus optimistis, harus yakin menang. Sebelum yakin menang kita harus yakin siap untuk bekerja keras. Siap semuanya?” tanya AHY. “Siaaap!” jawab para kader kompak.

    “Siap itu siap bekerja keras, siap berjuang, siap bahu membahu, siap memenangkan para caleg, baik Caleg DPR RI maupun DPR Provinsi Kabupaten/Kota. Kita harus bekerja sama tidak bisa sendiri-sendiri,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono. “Saya adalah masa depan Partai Demokrat. Bapak-Ibu sekalian adalah masa depan Partai Demokrat. Kita semua adalah masa depan Partai Demokrat,” seru Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan semangat membara di depan para Caleg DPRD Kab/ Kota Cirebon dan para kader Demokrat Jawa Barat, Rabu (31/10) siang.

    Di kesempatan yang sama saat di hubungi wartawan melalui via seluler, Sayed Abubakar A Asseggaf anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Partai Demokrat terhadap para pemimpin negara ini terutama calon anggota legislatif yang akan siap memenangkan Partai Demokrat.

    Kita menginginkan Partai Demokrat mendapatkan kursi di Parlemen nantinya melebih kuota, serta juga kita berharap kemenangan Partai adalah milik rakyat yang artinya rakyat memberikan kepercayaan kepada Partai Demokrat, maka itu kita semua caleg berharap dapat memberikan kontribusi kepada Partai serta juga mengambil kecintaan rakyat kepada partai Demokrat, pungkas Sayed Abubakar A Asseggaf yang merupakan Caleg dari dapil Riau I.

    Menutup pembicaraan Sayed Abubakar A Asseggaf berpesan jadilah keterwakilan rakyat yang di cintai rakyat, menjadikan Partai Demokrat kepercayaan rakyat Indonesia nantinya. papar Sayed yang disapa SAA. Turut hadir dalam acara, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, Ketua KPP Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, Dandim Letkol Arhanud Adhi Kurniawan, dan para Caleg DPRD Kab/Kota Cirebon Fraksi Partai Demokrat.(detaksatu)

  • Politisi PAN Ini Minta KPK Tak Tebang Pilih

    Politisi PAN Ini Minta KPK Tak Tebang Pilih

    Jakarta (SL) – Pasca dicekalnya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan yang juga Wakil Ketua DPR RI oleh KPK, koleganya Yandri Susanto meminta lembaga anti rasuah tersebut tidak “tebang pilih” dalam menangani kasus, dan bersikap profesional.

    “Misalnya ada Sugianto Kusuma atau Aguan dan Sunny Tanuwidjaya yang telah dicekal, menurut publik pasti bersalah. Namun saat ini mereka dilepas begitu sana,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/10/2018) dikutip dari Kantor Berita Antara News.

    Dia menilai kalau dulu Aguan dicekal lalu bisa bebas, mungkin saja Taufik bisa seperti itu sehingga KPK harus bersikap profesional dan tidak “tebang pilih”.

    Dia meyakini Taufik, yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN, tidak bersalah meskipun KPK telah mencegahnya keluar negeri.

    “Kami yakin Taufik tidak bersalah namun tetap akan jalani prosesnya,” ujarnya.

    Namun Yandri mengaku tidak tahu persis kasus yang membuat Taufik dicekal KPK karena dirinya belum bertemu Taufik sehingga tidak tahu perkembangan terkininya.

    Namun dia mengatakan, di internal PAN kalau ada yang menyangkut masalah hukum, diserahkan kepada aparat hukum.

    “Kepada kader-kader, kami pengurus PAN kalau memang ada ada urusan dengan hukum ikuti saja prosesnya secara adil dan baik. Tapi kita juga meminta kepada KPK tidak tebang pilih,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengakui bahwa KPK sudah mengirimkan mengirimkan surat pelarangan bepergian keluar negeri untuk Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI pada Jumat, 26 Oktober 2018.

    Pencegahan ke luar negeri tersebut dapat dilakukan terhadap saksi atau tersangka, dan menurut Pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, (pencegahan) itu dapat dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan atau penuntutan,” ungkap Basaria.

    KPK sudah pernah meminta keterangan Taufik Kurniawan pada 5 September 2018 terkait penyelidikan pemberian suap dalam pengurusan DAK untuk kabupaten Kebumen.

    Dalam sidang 2 Juli 2018 untuk Bupati Kebumen non-aktif Yahya Fuad dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, Yahya mengaku bahwa ia bertemu dengan Taufik untuk membahas alokasi DAK kabupaten Kebumen. (bukamata)

  • Proyek Reklamasi, Meikarta dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Yang Belum Diusut KPK ?

    Proyek Reklamasi, Meikarta dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Yang Belum Diusut KPK ?

    Jakarta (SL)-Kegiatan seminar bertema ‘Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’, rencananya akan diselenggarakan di Ruang Rapat GBHN Nusantara V DPR RI. Tetapi, tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Akibatnya, peserta aksi seminar mengelar diskusi di depan ruang GBHN.

    Sebagai pelaksana Seminar, Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan memutuskan Acara Seminar di Pelataran MPR. Beberapa Pembicara berorasi antara lain; Slamet Maarif (212), Dr. Abdul Chair Ramadhan (Ketum HRS Centre), Haris Rusly Moti (Aktivis Petisi 28), Dr. Ferry Julianto (Kader Gerindra dan Anggota DPR), Prijanto Soemantri (Mantan Wagub DKI Jakarta), M.Amien Rais, dan Fahri Hamzah.

    Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif menegaskan, perlakuan Sekjen MPR terhadap Acara ini merupakan bentuk dari sebuah persekusi terhadap rakyat yang ingin menggunakan gedung rakyat. “Kita bisa dobrak itu ruangan kalau kita mau tapi kita menghargai dan tidak mau anarkis,” tegas Slamet.

    Dalam kesempatan sama, Slamet membuka dengan Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 8 yang mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

    Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “Karenanya, hari ini kita datang dengan niat menegakkan keadilan. Allah ingatkan lagi dalam ayat lain untuk berbuat adil dan ihsan,” sambung Slamet.

    Slamet menyampaikan, Rasulullah mengingatkan hancurnya suatu negara ketika ada penguasa yang melanggar hukum dibiarkan, namun sebaliknya, jika rakyat jelata melanggar hukum ditindak setegas-tegasnya.

    Slamet mengingatkan, jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hari ini kita mengawal tokoh bangsa, kita ingatkan KPK kalau laporan tidak ditindaklanjuti, Slamet serukan alumni 212 untuk mengepung KPK.

    Pembicara selanjutnya, Abdul Chair Ramadhan, menilai permasalahan korupsi tidak tuntas terpecahkan di era Jokowi. Permaslahan korupsi ini bukan saja menimbulkan kerugian rakyat dan negara, tetapi kerugian ekonomi negara. Baginya, KPK hanya berani terhadap kepala pemerintahan daerah, tidak terhadap korupsi dilakukan oleh pimpinan partai politik.

    Kemudian, Ferry Julianto menilai, pembangunan infrastruktur era Jokowi ini untuk kepentingan perusahaan asing. Ferry menbahas hubungan proyek reklamasi, Kereta Api cepat Jakarta Bandung dan Proyek Meikarta. Semua Proyek ini pada prinsipnya bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi perusahaan asing.

    Setelah Ferry orasi, spontan tampil Linda Djalil membacakan puisi perjuangan. Selanjutnya diikuti Prijanto mengupas kasus Taman BMW di Tanjung Priok Jakarta Utara. Prijanto menduga ada unsur korupsi kasus Taman BMW. Prijanto telah membawa kasus BMW ke KPK beberapa tahun Lalu, tetapi tidak ada tindak lanjut KPK yang berarti.

    Sebelum lanjut Pembicara berikutnya orasi, Moderator Khusul Mariyah menyimpulkan, ada dua jenis koruptor. Yakni (1) Koruptor sejati dan (2) Koruptor jadi2an.

    Pembicara selanjutnya datang dari kalangan advokat Islam. Ia menyinggung permasalahan laporan pengaduan tindak pidana korupsi ke lembaga penegak hukum seperti KPK yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum itu sendiri. Jalan keluarnya menurut Advokat Muslim ini mengajukan gugatan praperadilan. Selama ini tidak menggunakan prosedur ini.

    Gagasan Utama Pembicara ini yakni dalam menghadapi masalah laporan dugaan korupsi diajukan kepada lembaga penegak Hukum seperti Polri dan KPK, lakukan gugatan praperadilan. Kemudian, Pembicara berikutnya tampil aktivis perempuan Nenok Warisman dengan menyajikan beberapa ayat Al Quran. Nenok mencemaskan Masa depan anak cucu kita sekarang ini kalau dipimpin penguasa sekarang ini. Agar Masa depan anak cucu bisa lebih baik, harus ganti Presiden Tahun 2019 ini.

    Setelah Nenok tampil M. Amien Rais memberi orasi. Menurut Amien, Ada tiga proyek sangat dahsyat besarnya yakni 1. Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta. 2. Proyek Meikarta. 3. Proyek Kereta Api Jakarta- Bandung.

    Amien Rais mengingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo telah melakukan penjungkirbalikan keadilan yang luar biasa dalam hal menerapkan keadilan. Amin mengungkit sejumlah kasus telah ditangani KPK. Amien meminta KPK tak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi. Sebagai bangsa berani, ingatkan Amien, Agus Rahardjo jangan tebang pilih, yang kecil dihukum, yang gede-gede dibiarkan.

    Menurut Amien, banyak kasus korupsi besar dari proyek yang nilainya mencapai triliunan tapi hanya sekadar pencegahan, tidak ada tindakan hukum. Ia lantas menyebut ada sejumlah kasus besar malah KPK tidak mengusut, di antaranya terkait proyek Reklamasi Teluk Jakarta, proyek Meikarta hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Agus Rahardjo, anda jangan tebang pilih. Yang kecil dihukum, yang gede-gede dibiarkan,” tandas Amien.

    Amien menegaskan, ada proyek-proyek raksasa yang masih belum tuntas perizinannya dan mengancam kedaulatan bangsa tapi tidak ditindak oleh KPK. Tokoh reformasi ini menyebut juga, ada Menteri berkekuatan super yang mengamankan proyek-proyek bermasalah seperti pembangunan Meikarta, Reklamasi Teluk Jakarta, dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. ‘”Ada seorang super Minister, saya lupa namanya, yang mengangkangi seolah-olah semua itu (proyek Rasaksa) tidak boleh digubris,” ungkapnya.

    Menurut mantan Ketua MPR RI itu, ketiga proyek tersebut bernilai fantastis dan masih banyak masalah yang ditemukan, seperti perizinan. Untuk itu, Amien akan meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus.

    Pembicara terakhir Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR. Terjadinya tidak dapat menggunakan ruang rapat MPR, Hal ini berarti, Ada yang tidak beres dengan aspirasi. Ada banyak yang mampet di jaman Jokowi ini. Fahri nengkritisi KPK sejak tahun 2006 untuk tidak menjadikan kewenangannya untuk menyandera dan menghancurkan nama baik orang lain. Namun hari ini, ujar Fahri , puncaknya KPK digunakan oleh penguasa. Tapi begitu ada orang yang dekat dengan kekuasaan dan keluarga penguasa, tiba-tiba hilang beritanya. Tidak ada kabarnya sama sekali.

    Sebagai contoh saja, saat dipanggil oleh KPK RI sebanyak 44 orang anggota DPRD dirusak nama baiknya, baik itu diungkap pernah duduk dengan perempuan mana, dirusak hidupnya. ‘Ini malah, sementara yang dekat dengan penguasa, atau sekonyong tiba-tiba keluarga penguasa nampak cepat hilang dan tidak nampak, Bahkan ditipu dengan atraksi lain, hingga tertipu lagi.”

    Acara Seminar berakhir sekitar Jam 12.30 WIB. Semula direncanakan sekitar Jam 14.WIB Ada aksi massal demo ke kantor KPK Kuningan Jakarta. Tetapi, batal dan digantikan kunjungan sekitar 10 orang ke Kantor KPK dengan harapan bertemu Komisioner KPK terutama Agus Rahardjo selalu Ketua KPK. Beberapa diantaranya M.Amien Rais, Ramli Kamidin (Aktivis Alumni UI), Ahmad Yani (Pakar Hukum), Marwan Batubara (Pelaksana Seminar), Ahmad Noer Hidayat (Iluni), Neno Warisman, Slamet Maarif (212), Feri Julianto (Kader Gerindra).

    Pertemuan dengan KPK gagal karena tidak Ada satupun Komisioner KPK mau menjumpai delegasi Amien Rais dkk ini. Padahal sebelumnya, Agus Rahardjo pernah mempersilakan Amien Rais datang ke KPK. Agus tidak konsekuen.

    (catatan : Michtar Effendi Harahap, NSEAS)

  • Guru Honorer K2 : Pak Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres?

    Guru Honorer K2 : Pak Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres?

    Jakarta (SL) – Forum guru honorer mengancam tak akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya kecewa karena aksi unjuk rasa di depan Istana yang dilakukan sejak Selasa (30/10/2018) diabaikan oleh Presiden Jokowi.

    “Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara,” kata Titi kepada, Kamis (1/11/2018). Padahal, kata dia, para guru honorer sampai menginap di jalanan sekitar Istana untuk menunggu jawaban dari Presiden.

    Namun, hingga Rabu (31/10/2018) sore, Presiden serta menteri terkait tak ada yang menerima perwakilan guru honorer. Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pihak KSP juga tak menjanjikan apa pun mengenai nasib guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

    “Kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti,” kata dia. Titi mengatakan, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia cukup besar, yakni mencapai 438.000. Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer.

    “Kemarin saja teman-teman mahasiswa ikut berdemonstrasi karena simpatik dengan nasib guru honorer,” kata Titi. Menurut Titi, saat ini memang forum guru honorer yang ia pimpin belum menentukan sikap politik terkait pilihan di Pilpres 2019.

    Namun, jika sampai Desember pemerintah belum juga mengangkat guru honorer sebagai PNS, ia akan segera menyatakan sikap politiknya. “Kita pada dasarnya tidak melihat Jokowi atau Prabowo. Siapa pun presiden mau mendengarkan aspirasi kita, dituangkan dalam hitam diatas putih, itu pasti kita dukung,” kata Titi.

    Tagih janji Menurut Titi, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.

    Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer. “Katanya ‘Iya akan diselesaikan’. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak,” kata Titi.

    Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu. “Kami hanya menagih janji, tidak ada yang salah,” kata dia. (kompas.com)

  • Prabowo-Sandi Bakal Kampanye di Lampung

    Prabowo-Sandi Bakal Kampanye di Lampung

    Bandar Lampung (SL) – Koalisi adil makmur sedang mempersiapkan jadwal kunjungan kampanye Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di tiga titik di Bumi Ruwa Jurai. “Provinsi Lampung termasuk yang dihadiri oleh Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Ini berdasarkan hasil obrolan saya dengan pak Sekjen,” kata bendahara Koalisi adil makmur Prabowo-Sandiaga, Mikdar Ilyas, Kamis (1/11).

    Dengan adanya jadwal kampanye paslon nomor urut dua di Lampung, tim pemenangan berkeyakinan akan memperoleh kemenangan mencapai 70 persen untuk Prabowo – Sandi di bumi ruwa jurai ini. “Kami meyakini masyarakat Lampung akan memilih Prabowo.  Karena mereka menginginkan perubahan,” ucapnya.

    Hal ini seiring semakin melambungnya kurs dollar terhadap rupiah dan menurunnya hasil pertanian. “Seharusnya jika dollar naik, maka hasil petani akan naik juga, tetapi ini kok aneh malah turun. Makanya dengan ini kami yakin menang di setiap dapil,” tegasnya.

    Selain itu, keyakinan Prabowo – Sandi bakal menang telak di Lampung ini, karena, pihaknya telah menginstruksikan semua caleg  berkewajiban untuk memenangkan paslon nomor urut dua tersebut. Jika tidak sampai menang, maka akan terkena sanksi.

    “Kami siap disanksi kalau kalah di masing-masing dapil,”ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Koalisi Pemenangan Johan Sulaiman menjelaskan bahwa pihaknya saat ini intens melakukan konsolidasi di tingkatan bawah, untuk kemudian dimantapkan di koalisi pemenangan.

    “Setelah konsolidasi  dengan partai koalisi, maka kita lanjutkan di masing-masing partai koalisi untuk konsolidasi turun langsung ke caleg-caleg, dan menyerap aspirasi,” katanya. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Lampung ini juga menjelaskan, jika Gerindra memberikan sanksi, PKS pun memberikan penekanan kemenangan di caleg masing-masing daerah. “Kita beri penekanan untuk para caleg untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” pungkasnya.

  • BK DPRD Lampung : Ada Pelanggaran Staf dan Kelalaian Pimpinan

    BK DPRD Lampung : Ada Pelanggaran Staf dan Kelalaian Pimpinan

    Bandarlampung (SL) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung melihat ada pelanggaran dari staf dan kelalaian pimpinan sehingga terjadi pemalsuan tanda tangan Johan Sulaiman. Hal itu dikatakan Ketua BK DPRD Lampung Abdullah Fadry Auly setelah memeriksa selama dua kam Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari, Senin (29/10) soal pemalsuan wakil ketua DPRD Lampung itu.

    Menurut Ketua BK, meski ada ketidaksingkronan pernyataan Ririn dengan stafnya, Joko, namun BK tidak melakukan pemeriksaan lanjutkan pemalsuan tanda tangan undangan RPD Komisi I kepada Pansel Sekdaprov. BK rencana akan rapat internal dan akan menyampaikan rekomendasinya kepada pimpinan DPRD Lampung untuk ditindaklanjuti.

    Ririn, kepada awak media usai pemeriksaan, mengaku sudah menjelaskan dengan sebenar-benarnya sama seperti konferensi pers sebelumnya ke pada Majelis Badan Kehormatan. Johan Sulaiman tidak terima tanda tangannya ada dalam surat undangan Komisi I.

    Karena dia merasa tak pernah menandatangani dan tak setuju ada undangan tersebut karena pimpinan DPRD Lampung sepakat tak mengundang Timsel Sekdaprov mengingat situasi politik saat ini. (RMOLLPG)

  • Pansus Politik Uang Gelar Rapat Minggu ini

    Pansus Politik Uang Gelar Rapat Minggu ini

    Bandarlampung (SL) – Panitia Khusus (Pansus) politik uang DPRD Lampung akan menggelar rapat internal pada Jum’at (2/11). Rapat ini untuk menyepakati rekomendasi yang akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan.

    “Insya Allah hari Jum’at ini kita akan menggelar rapat internal dulu untuk menyepakati rekomendasi yang akan diparipurnakan,”kata ketua Pansus politik uang DPRD Lampung, Mingrum Gumay, Senin(29/10).

    Rapat internal yang sudah kesekian kalinya digelar oleh Pansus politik uang ini, kata Mingrum untuk memastikan apa yang telah diungkap berdasarkan fakta di Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi untuk diparipurnakan.

    Ia mencontohkan, pada konstelasi pilgub 27 Juni 2018 lalu adanya  indikasi tindak pidana pemilu tentang politik uang yang terjadi dibeberapa kabupaten/kota di Bumi Ruwa Jurai.

    “Jadi apa yang diungkap di RDP akan disampaikan di paripurna untuk menyampaikan yang benar katakan benar, ketika keliru maka katakan keliru, dan saat ada pelanggaran maka sampaikanlah ada pelanggaran. Karena pada prinsipnya semua orang dihadapan hukum itu sama,”ungkapnya.

    Dilain sisi, jika ditemukan adanya pelanggaran yang sifatnya berhubungan ke ranah hukum, maka akan diteruskan ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.

    “Pansus ini kan sebagai institusi politik, jika ada rekomendasi yang berhubungan ke ranah hukum, maka akan dilanjutkan ke penegak hukum,”tegasnya.

    Ia berharap, Dengan digelarnya rapat ini, Pansus bisa segera menyepakati rekomendasi yang akan disampaikan kepimpinan untuk diparipurnakan. (fajarsumatera.co)