Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Prabowo-Sandiaga Safari Politik ke “Markas NU”

    Prabowo-Sandiaga Safari Politik ke “Markas NU”

    Surabaya (SL) – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan menggelar safari politik pada sejumlah daerah di Jawa Timur pada Minggu-Senin, 21-22 Oktober 2018.

    “Mas Sandiaga Uno akan datang lebih dulu pada Minggu, kemudian disusul Pak Prabowo pada Senin,” ujar Ketua Bidang Penggalangan dan Relawan Badan Pemenangan Provinsi Jawa Timur Hendro T Subiyantoro kepada wartawan, di Surabaya, Sabtu (20/10/2018).

    Meskipun pada hari berbeda, kata dia, namun pada Senin selama sehari penuh keduanya dijadwalkan bertemu di rumah pemenangan Prabowo-Sandi Jatim yang berlokasi di Jalan Gayungsari Surabaya.

    “Paginya hadir di Tebu Ireng, kemudian sorenya di Surabaya ada deklarasi emak-emak Jatim dan ada penampilan drummer peraih rekor dunia,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

    Rincian safari politik partai yang diusung koalisi Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan PAN tersebut, yakni diawali kedatangan Sandiaga Uno pada Minggu siang melakukan salat zuhur berjemaah, dilanjutkan ziarah ke makam Gombloh, penyanyi legendaris asal Surabaya di TPU Tembok.

    Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kemudian dijadwalkan menyapa pedagang pasar di Pusat Grosir Surabaya (PGS), lalu menuju tempat wisata air panas di Pacet, Mojokerto pada sore hari, dan ditutup pertemuan dengan petani bawang di Desa Sajen Mojokerto.

    Sedangkan, pada Senin pagi, dijadwalkan Prabowo dan Sandiaga mengikuti amanah Resolusi Jihad dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, apel santri, dan napak tilas Resolusi Jihad, serta konvoi jip.  Berikutnya, pada pukul 11.00 WIB, keduanya berziarah ke makam KH Bisri Syansuri di Denanyar Jombang, dilanjutkan ziarah ke makam KH Wahab Hisbulloh, di Tambakberas, Jombang.

    Kemudian pada pukul 12.30 WIB di Alun-alun Mojoagung, warga Jombang menyambut konvoi jip Sandiaga Uno dan peserta napak tilas Resolusi Jihad, termasuk warga Mojokerto yang menyambut di Pasar Brangkal, dan berlanjut Pasar Krian Sidoarjo.

    Lalu, selesai napak tilas resolusi jihad pada pukul 16.30 WIB di Tugu Pahlawan Surabaya, dan safari politik diakhiri kehadiran Sandiaga Uno di Forum Jemaah Surabaya yang digelar di Gedung Barunawati Surabaya pada Senin malam.

    Pemilihan Presiden digelar pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan capres dan cawapres, masing-masing Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin nomor urut 1, serta nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (2019gantipresiden.org)

  • Santra Gakkumdu Tetapkan Caleg DPRD DKI Partai Perindo Sebagai Tersangka

    Santra Gakkumdu Tetapkan Caleg DPRD DKI Partai Perindo Sebagai Tersangka

    Jakarta (SL) – Penyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara menetapkan caleg DPRD DKI dari Partai Perindo sebagai tersangka. Caleg bernama David H Rahardja itu diduga melanggar UU Pemilu terkait pembagian minyak goreng dalam kampanye.

    “Bawaslu mengawal perkara ini untuk tahap selanjutnya, yaitu proses penuntutan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan pemilu,” kata Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakut, Benny Sabdo, dalam keterangannya, Kamis (18/10/2018).

    Penetapan tersangka ini dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti otentik, olah tempat kejadian perkara, dan keterangan para saksi. Benny mengatakan kegiatan kampanye David H Rahardja tak disertai pemberitahuan.

    Kegiatan pembagian minyak goreng tersebut yang dilakukan David diduga sebagai pelanggaran pemilu karena menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnnya kepada peserta pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Sentra Gakkumdu harus berkomitmen tinggi untuk, pertama mengawal pemilu berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Kedua menegakkan keadilan dan etika publik di dalam pemilu. Terakhir ikut serta melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan berintegritas melalui pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Bawaslu DKI menemukan pelanggaran kampanye oleh caleg DPRD partai Perindo di wilayah Jakut yang diduga berkampanye dengan membagi sembako dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. David H Rahardja membagikan sembako dan menempelkan stiker kepada warga pada malam hari di wilayah Cilincing dan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Peristiwa itu pada 23 September 2018, dan 25 September itu baru diketahui, Itu kan jatuhnya temuan panwaslu kelurahan Pegangsaan Dua,” ujar Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, ketika dihubungi detikcom, Kamis (11/10).

    Meski sudah masuk masa kampanye, Puadi menemukan dugaan terhadap aktivitas itu. Menurutnya kampanye tersebut tidak ada pemberitahuan dan membagikan sembako yang merupakan termasuk dalam politik uang karena seolah-olah menggiring pemilih.

    Kampanye dengan membagikan barang boleh saja menurutnya, asalkan tidak merupakan sembako. Untuk melakukan kampanye menurut Puadi juga harus ada pemberitahuan sebelumnya ke Bawaslu atau KPU di tingkat kota.

    “Yang nggak boleh itu sembako, kalau sembako itu kan sama aja politik uang. Jadi kalau mau dalam bentuk barang dan harganya pun tidak boleh lebih dari Rp 60.000,” tutupnya.  (red)

  • Hadapi Pileg Dan Pilpres 2019, Polres Jakbar Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu

    Hadapi Pileg Dan Pilpres 2019, Polres Jakbar Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu

    Jakarta Barat (SL) – Menjelang pesta demokrasi 2019, Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat bersama Polsek jajaran dan juga instansi terkait menggelar simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres di lapangan bola Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kamis (18/10/18). Sebanyak 583 personel gabungan baik dari Polres, Polsek, Kodim 0503 JB, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Pokdar hingga KPU diturunkan dalam gelaran simulasi ini.

    Turut hadir kapolres Metro Jakarta Barat Kombes pol Hengki Haryadi, SIK MH, Dandim 0503 JB Letkol Kaveleri Andre Hendry Masing, Walikota Madya Jakarta Barat H Rustam Efendi, Ketua KPUD Jakarta Barat H Sumardi, para Kapolsek jajaran, para Danramil jajaran Kodim 0503/JB, para camat, Lurah jajaran kecamatan Kebon Jeruk, dan tokoh masyarakat serta peserta lat pra ops mantap Brata Jaya 2018/2019.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH menerangkan bawha simulasi ini adalah bentuk kesiapan Polri khususnya Polres Jakarta Barat untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam proses rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan mulai April 2019.

    “Dalam simulasi adegan ini dimulai dari proses pencoblosan, penghitungan, pengawalan, hingga cara penanganan kerusuhan massa dari antar pendukung hingga ancaman kelompok kepada salah satu pendukung kepada salah satu calon dalam reka adegan simulasi tersebut,” tutur Kombes Hengki.

    Hengki menambahkan, dalam simulasi ini juga ada beberapa orang bertindak sebagai massa yang berpura-pura melakukan aksi dan kerusuhan pada saat pemilihan pileg dan pilpres 2019 nanti, dimana dalam proses pengawalan dihadang oleh beberapa orang yang tidak menerima hasil penghitungan tersebut yang kemudian diamankan oleh Team Pemburu Preman dari Polres Metro Jakarta Barat.

    Sempat terjadi dorong dorongan dan lempar-lemparan plastik berisi air dari demonstran ke arah polisi. Plastik berisi air tersebut diibaratkan sebagai batu yang diperkirakan dipakai sebagai senjata oleh demonstran jika kerusuhan pecah. “Kendaraan tactical water canon turut disiagakan dalam giat simulasi tersebut untuk membubarkan massa yang mencoba berbuat anarkis dalam aksi pencoblosan Pileg dan Pilpres nanti,” tambahnya

  • Bawaslu: Luhut Menko Bidang Maritim dan Menkeu Sri Mulyani Melanggar UU di Pertemuan IMF-Bank Dunia

    Bawaslu: Luhut Menko Bidang Maritim dan Menkeu Sri Mulyani Melanggar UU di Pertemuan IMF-Bank Dunia

    Jakarta (SL) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Siregar menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berpotensi melanggar aturan kampanye dalam acara pertemuan IMF-WB di Bali. Menurut dia, pejabat negara tidak semestinya menguntungkan salah satu pasangan calon di acara kenegaraan.

    Ia sendiri telah melihat video tindakan Sri Mulyani dan Luhut yang enggan difoto dengan pose mengacungkan dua jari yang melambangkan perdamaian. Alih-alih tak mengacungkan jari, Luhut justru mengajak Managing Director IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengacungkan satu jari. “Ya itu masih harus dilihat secara utuh, secara konteksnya,” kata dia saat dihubungi wartawan, Rabu (17/10).

    Ia mengatakan, ada dugaan pelanggaran Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 282 sendiri disebutkan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau  merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

    Sementara Pasal 283 berbunyi, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratur kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

    Larangan ini meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

    Namun, Fritz mengatakan, hal itu masih sekadar dugaan. Karena itu, ia akan menunggu laporan yang akan masuk kepada Bawaslu. “Itu masih dugaan, masih berpotensi. Kita belum terima (laporan),” kata dia.

    Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, Luhut sudah menjelaskan perihal tindakan tersebut. Menurut dia, Jenderal TNI (Purn) itu hanya sekadar bercanda. “Sebenarnya yang dimaksud itu satu itu, Indonesia nomor satu dalam penyelenggaraan IMF. Kegiatan yang kemudian perfect lah kira-kira gitu,” kata dia.

    Lagi pula, ia menambahkan, tidak ada untungnya melakukan kampanye di hadapan para peserta pertemuan IMF-WB. Pasalnya, kata Karding, para peserta tersebut tak memiliki hak pilih. “Itu soal spontan-spontan begitu saja,” kata dia.

    Meski begitu, Karding menjelaskan, kejadian itu akan menjadi pelajaran bagi para pejabat negara sekaligus kritik pada lembaga penyelenggara pemilu. Menurut dia, adanya kejadian itu juga disebabkan kurangnya sosialisasi kepada pejabat.

    Ia mengatakan, banyaknya aturan mengenai pemilu membuat masyarakat kesulitan memahami aturan secara detail. Karena itu, ke depan peraturan itu harus didiskusikan lebih lanjut agar mudah dipahami semua pihak.

    “Karena itu sudah menjadi peraturan, ya kita ikut aaja. Bahwa ada mis-mis sedikit itu butuh koordinasi dan kearifan dari temen temen Bawaslu, mana yang kemungkinan harus kena hukum karena prinsip, mana karena tidak ada niat,” kata dia. (republika)

  • Polling Kumparan III: Prabowo_Sandi Kembali Unggul

    Polling Kumparan III: Prabowo_Sandi Kembali Unggul

    Jakarta (SL) – Kumparan kembali melakukan online polling pada periode 8-15 Oktober 2018 untuk mengamati perkembangan sentimen pembaca terhadap kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Pada polling kali ini, kami memperoleh 21.790 suara. Seperti polling sebelumnya, kami melakukan beberapa tahap untuk memperkecil bias (yang dikarenakan bot ataupun buzzer) pada hasil polling dan tetap menggunakan teorema Bayes untuk memperoleh hasil akhir yang baik.

    Dari proses yang kami lakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

    Total Suara yang masuk : 21.790

    Total Suara Sah : 5.087

    Prabowo-Sandi : 62.3% (95% density interval : 0.613 – 0.632)

    Jokowi-Ma’ruf : 37.7% (95% density interval : 0.368 – 0.387)

    Dapat disimpulkan bahwa paslon Prabowo-Sandi masih mengungguli paslon Jokowi-Ma’ruf sebesar 24.6%. Jika diamati lebih lanjut, popularitas paslon Prawobo-Sandi mengalami peningkatan sebesar 8.7% dibanding polling sebelumnya.

    Sama seperti penjabaran yang kami uraikan pada artikel sebelumnya (Hasil Polling kumparan), kami membersihkan kemungkinan data tidak sah yang diakibatkan oleh,

    – Selisih waktu registrasi dan voting terlalu dekat (kurang dari 5 menit) atau

    – Voters tidak membaca artikel lain di platform kumparan setelah 1 hari memberikan suaranya

    Berdasarkan hal tersebut, dari 21.790 suara yang masuk, hanya 5.087 suara yang dianggap sah, yakni sekitar 23.3% dari total suara keseluruhan, dimana 3.186 adalah voter baru dan 1.901 adalah voter lama. Dari 1.901 voter lama, 1.766 merupakan voter yang tetap pada pilihan yang sama dan 135 voter mengubah pilihannya. Dengan rincian sebagai berikut:

    1. 3.481 suara memilih Prabowo-Sandi (68.4%): 1.193 voter lama dan 2.288 voter baru

    2. 1.415 suara memilih Jokowi-Ma’ruf (27.9%): 521 voter lama dan 894 voter baru

    3. 191 suara memilih Golput (3.7%): 52 voter lama dan 139 voter baru

    Metode Matematis yang Kami Gunakan
    Untuk memberikan persepsi yang sama dengan hasil polling kumparan sebelumnya, kami tetap menggunakan model statistic Bayes sederhana untuk memperkirakan proporsi pemilih paslon Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf (atau Golput). Kami juga tetap menggunakan (weak) prior distribution berdasarkan Pemilu 2014, dengan keunggulan Jokowi di 53.15%.

    Untuk memberikan pergerakan yang lebih rinci, distribusi ini kami update per 3 jam dengan menggunakan beta-binomial conjugate prior untuk menghitung posterior yang menggambarkan hasil akhir polling.

    Hasil analisa data polling menunjukkan bahwa popularitas paslon Prabowo-Sandi terus melesat naik, sebesar 24.6% dibanding paslon Jokowi-Ma’ruf, atau meningkat sebesar 8.7% dari hasil polling sebelumnya, atau berbanding terbalik dengan popularitas paslon Jokowi-Ma’ruf yang terus mengalami penurunan dari hasil polling sebelumnya.

    Metode Login dan Sentimen Pembaca

    Tidak hanya sentimen pembaca secara keseluruhan, kami juga menganalisa sentimen pembaca berdasarkan metode login yang dilakukan, yakni melalui Facebook atau Google. Dengan cara yang sama seperti polling sebelumnya, diperoleh bahwa:

    Dengan mengadakan polling kumparan ini, kami berharap untuk dapat memahami sentimen publik terkait Pilpres 2019. Untuk sementara, di platform kumparan, paslon Prabowo-Sandi masih memimpin 24.6% dengan 62.3% proporsi suara dibanding paslon Jokowi-Maruf yang memperoleh 37.7% proporsi suara.

    Hasil Polling kumparan III. (Foto: Dok. kumparan)

     

    Hasil Polling kumparan III. (Foto: Dok. kumparan)

    Menelusuri hasil polling sebelumnya, yakni:

    Hasil Polling kumparan III. (Foto: Dok. kumparan)

    Hari pemilihan umum masih terbilang jauh, masih banyak peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perubahan hasil kelak. Oleh karena itu, polling ini akan rutin kami adakan setiap awal bulan, dan kami berharap dapat menangkap dinamisme sentimen publik terkait Pilpres 2019 nanti.

    Tim data kami akan terus berusaha menganalisa data dengan model matematika untuk mendapat hasil yang lebih tepat dan berarti. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat (pembaca) untuk terus ikut berpartisipasi pada polling yang kami adakan, dan juga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi mendatang. Demi Indonesia yang lebih baik. (2019gantipresiden.org)

  • Kampanye di Padang, Sandi Ajak Emak-Emak Nyanyi Lagu Goyang Dua Jari

    Kampanye di Padang, Sandi Ajak Emak-Emak Nyanyi Lagu Goyang Dua Jari

    Padang (SL) – Usai sarapan di salah satu restoran Kota Padang, calon wakil presiden Sandiaga Uno diserbu ratusan emak-emak yang sejak pagi tadi sudah rela menanti untuk sekadar salaman dan foto bareng. Sandi berkunjung ke Kota Padang dalam rangka kampanye Pilpres 2019.

    Ratusan emak-emak dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat itu datang hanya untuk melihat sosok Sandi dari dekat. Antusias emak-emak untuk bisa berfoto dengan Sandi cukup besar. Mereka rela berdesakan asal bisa berfoto dengan Sandi menggunakan ponsel masing-masing.

    Dengan sabar, Sandi pun melayani keinginan para emak-emak itu. Bahkan, meski dikerubuti, Sandi masih bisa menyempatkan diri mengajak ratusan emak-emak untuk bernyanyi lagu Goyang Dua Jari versi Prabowo-Sandi. “Ayo kita goyang dua jari, biar happy-happy. Pilih Prabowo Sandi,” kata Sandi saat bernyanyi, Jumat 19 Oktober 2018.

    Selain mengajak emak-emak bernyanyi, Sandi juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya harga-harga yang lebih terjangkau jika kemudian dirinya dan Prabowo terpilih untuk memimpin Indonesia. Di Kota Padang, Sandi memiliki agenda di antaranya, silaturahmi dengan caleg parpol koalisi dan relawan. Kemudian, berkunjung dan berdialog dengan pedagang di pasar raya.

    Selain itu, eks wakil gubernur DKI Jakarta tersebut akan menggelar dialog milenial di gedung Yamaha hingga dialog dengan saudagar dan pengusaha Minang. (2019gantipresiden.org)

  • Prabowo-Sandi Kerap Sambangi PonPes

    Prabowo-Sandi Kerap Sambangi PonPes

    Jakarta (SL) –  Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengunjungi pesantren dalam masa kampanye Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan alasan Prabowo-Sandi ke pesantren serta daya tarik tersendiri dari tempat itu.

    Habiburokhman awalnya berbicara soal daya tarik pesantren sehingga beberapa kali dikunjungi Prabowo-Sandi. Bagi Habiburokhman, Prabowo-Sandi bukan baru kali ini saja mengenal dan dekat dengan pesantren.

    “Daya tarik pesantren? Pak Prabowo dan Pak Sandi memang sudah sejak lama punya hubungan baik dengan kiai dan santri di pesantren-pesantren. Seperti dengan KH Maimun Zubair di Rembang,” ujar Habiburokhman via pesan singkat, Senin (15/8).

    Dia menyebut kunjungan Prabowo-Sandi ke pesantren sangat wajar. Kunjungan itu juga disebut Habiburokhman selaras dengan moto kampanye Prabowo-Sandi, yaitu mengedepankan kesejukan.

    “Ke ponpes yang terpenting itu menjaga silaturahmi, minta doa dan restu. Di sana tempat orang bijak, sejalan dengan kebijakan kami soal kampanye sejuk dan damai,” katanya.

    Hampir semua kandidat sudah bersafari ke ponpes di masa kampanye, seperti Prabowo ke Ponpes Asyafi’iyah Sukabumi dan Sandiaga ke Ponpes Nurul Jadid Probolinggo. Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin pun tercatat pernah ke Ponpes Al-Munawwir Bantul. (2019gantipresiden.org)

  • Prabowo: Kabinet Kerja Jokowi Ugal-Ugalan

    Prabowo: Kabinet Kerja Jokowi Ugal-Ugalan

    Bandarlampung (SL) – Kabinet kerja yang disusun oleh Jokowi dituding Prabowo ugal-ugalan dalam mengelola negara. Selama ini keputusan yang diambil oleh pemerintah terkesan asal-asalan dan tidak terkoordinasi dengan baik dan tanpa pertimbangan yang matang. Seringkali terjadi saling tuding antar kementerian dan lembaga negara.

    Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan kabinet kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Dalam sebuah tulisan di akun facebooknya, Selasa (16/10/2018), Prabowo mengkritik bagaimana mudahnya sebuah keputusan bisa direvisi. Kabinet Kerja menjadi riuh dengan adanya saling tuding antar kementerian dan lembaga negara.

    “Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara”.

    Pernyataan Prabowo ini langsung mendapat dukungan dari koalisinya. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pernyataan Prabowo benar secara fundamental atau dasar.

    “Pernyataaan Pak Prabowo benar secara fundamental. Pemimpin itu berpikir do the things right, melakukan sesuatu yang benar. Apa pun harga yang harus dibayar,” ujar Mardani saat dikonfirmasi.

    Dalam pernyataan soal pengelolaan negara ugal-ugalan, Prabowo menyinggung gampangnya sebuah kebijakan direvisi tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat. Bagi Mardani, Prabowo hanya menyampaikan apa yang disebutnya kebenaran.

    “Pertimbangannya kebenaran dan cuma kebenaran. Bukan insentif elektoral, bukan kepentingan kelompok apalagi kepentingan sesaat. Pemimpin dapat amanah mengelola negara hingga anak cucu kita. Tidak boleh ada keputusan yang diambangkan, didiamkan hingga diubah tanpa pertimbangan yang jelas,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR.

    Sementara itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menampik anggapan yang menyebut Prabowo menebarkan pesimisme. Menurut dia, negara bisa bangkrut andai Joko Widodo kembali memimpin.

    “Pak Prabowo mengingatkan kita semua bahwa pemerintah salah urus. Jadi Pak Prabowo membangkitkan kewaspadaan kita, bukan pesimistis. Bayangkan nanti kalau cara-cara yang dilakukan Pak Jokowi dilaksanakan terus, petani bisa mati karena impor beras terus, peternak bisa nggak hidup, petani tebu yang sekarang protes terus, petani garam mati,” jelasnya. (suaramerdeka)

  • Galang Dana Kampanye, Tim Jokowi Akan Jual Program ke Para Taipan

    Galang Dana Kampanye, Tim Jokowi Akan Jual Program ke Para Taipan

    Jakarta (SL) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah membuka rekening untuk menampung donasi untuk Pillpres 2019 dari masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan/korporasi/kelompok.

    Namun, tak hanya itu, Bendahara TKN Wahyu Sakti Trenggono juga membidik para taipan dan konglomerat untuk turut membantu pemenangan melalui sumbangan dana. Caranya adalah dengan menjual program Jokowi-Ma’ruf ke mereka.

    Tim Kampanye Nasional meluncurkan rekening dana kampanye

    “Kita akan jual program Pak Jokowi, kita akan sampaikan pada beliau-beliau terutama para taipan gitu ya,” ujar Wahyu di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (16/10).

    Wahyu mengakui para taipan yang memiliki aktivitas ekonomi di Indonesia pasti telah merasakan manfaat dari kebijakan Jokowi selama ini. Ia mencontohkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang berjalan, mulai dari jalan, pelabuhan hingga bandara yang semakin mempermudah akses koneksi ekonomi.

    “Mereka kan bekerja di sini dengan kebijakan yang sudah beliau (Jokowi) lakukan, tentu kan mempermudah juga. Dengan demikian mereka juga akan berpartisipasi dalam 5 tahun ke depan bisa progres,” tutur dia.

    Kendati demikian, Wahyu enggan membuka nama-nama taipan yang akan dibidik. Karena saat ini pihaknya masih memprioritaskan kondisi Indonesia pascabencana alam yang melanda sejumlah daerah. “Belum (mau buka nama), kita belum, mudah mudahan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (kumparan)

  • Koalisi Prabowo Curiga Kemendagri ‘Selundupkan’ 31 Juta Data Baru Dalam DPT

    Koalisi Prabowo Curiga Kemendagri ‘Selundupkan’ 31 Juta Data Baru Dalam DPT

    Jakarta (SL) – Koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kedatangan mereka mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU beberapa waktu lalu.

    “Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri, dalam hal ini Dirjen kependudukan ada 31 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengkonfirmasi terkait hal itu,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.
    Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. “Nah, kami bertanya, apakah 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
    Dalam pertemuan dengan KPU, Muzani mengatakan KPU tak bisa membuka data 31 juta DP4 yang diserahkan Kemendagri. “Dengan alasan kerahasiaan,” kata Muzani. Dengan pernyataan pimpinan KPU RI tersebut, semakin menimbulkan adanya ketidaktransparan data pemilih yang dikeluarkan pemerintah. “Kalau aparat resmi enggak bisa buka, ada apa ini?” tanya Muzani.
    Sementara itu Sekjen Partai Berkarya Prio Budi Santoso mengaku kaget dengan munculnya 31 juta DP4 baru yang diserahkan Kemendagri dan tidak bisa diverifikasi oleh KPU. Menurutnya, 31 juta data baru yang diserahkan Kemendagri ini bukan data yang sedikit.
    “Keanehan ini seperti petir di siang bolong, Kemendagri sodorkan 31 juta, ini misterius. Dengan jumlah itu kami bisa menjadi pemenang Pemilu,” ungkap Prio. Sekjen PKS Mustafa Kamal menegaskan bahwa 31 juta data yang tiba-tiba masuk ke KPU dari Kemendagri merupakan pelanggaran prinsip penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, apa yang dilakukan Kemendagri mencurigakan dan bisa mendatangkan krisis yang bisa berujung pada ketidakpastian dalam proses pemilu.
    “Ini berpotensi tidak terjadi transparansi. Kami sudah diperlihatkan political will bersama peserta Pemilu, kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 juta?” tegasnya. Hal serupa disampaikan Fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja. Ia mengingatkan persoalan DP4 dan DPT telah diatur Undang-Undang Pemilu.
    “Undang undang mengatur Kemendagri harus memutakhirkan data setiap enam bulan. Artinya 196 juta data DP4 itu semester I, kalo semester II berapa data yang disampaikan. Ini harus dicermati, oleh karena itu pada November ini harus selesai. Ini harus selesai karena menyangkut hak pilih,” paparnya.
    Sebelumnya Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan masih ada sekitar 31 juta temuan data pemilih yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
    “Jadi berdasarkan data DPT dari KPU, kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta,” kata Zudan saat dihubungi Jumat, 5 Oktober 2018. Zudan menjelaskan jumlah data DP4 196.545.636 kemudian disandingkan dengan DPT hasil perbaikan tahap I sebanyak 185.084.629. Kemudian muncul secara rinci data pemilih yang tidak sesuai sebanyak 31.975.830.(gelora)