Kategori: Politik

  • Fadli Zon Puji Kerja Polri Tangani Kasus Ratna Sarupaet, Tapi Tanya Kasus Lainya

    Fadli Zon Puji Kerja Polri Tangani Kasus Ratna Sarupaet, Tapi Tanya Kasus Lainya

    Jakarta (SL)-Waketum Gerindra Fadli Zon menyinggung kepolisian yang cepat bekerja menangani kasus hoax Ratna Sarumpaet. Dan Fadli membandingkan kasus hoax Ratna dengan teror terhadap Novel Baswedan yang proses hukumnya lama dilakukan.

    “Itu tadi prestasi yang luar biasa yang harus masuk MURI. Kurang dari 24 jam semuanya sudah ada, transferan sudah ada, CCTV sudah ada. Kalau standar ini dilakukan oleh Polisi, luar biasa sekali lagi ini prestasi yang luar biasa,” kata Fadli Zon dalam diskusi ‘Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI’, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

    Maksud dari CCTV dan transaksi keuangan yang dimaksud Fadli adalah saat Ratna Sarumpaet menjalani sedot lemak di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat, pada 21-24 September 2018. Padahal soal isu penganiayaan, Ratna mengaku ada di Bandung pada 21 September.

    Fadli pun meminta penanganan kasus hoax harus dengan standar yang jelas. Aparat penegak hukum dan pemerintah menurutnya tidak boleh menerapkan double standar atas penanganan kasus hoax.

    “Kalau standar ini dilakukan oleh polisi, patut diacungi jempol. Ini luar biasa prestasinya. Bisa mengungkap sedemikian hebat, belum ada laporan polisi, belum ada penyelidikan, tapi sudah sampai ke presiden laporannya. Kemudian laporan ke presiden itu sampai ke masyarakat. Disebarkan melalui WA grup. Dalam waktu 24 jam,” tuturnya.

    Permintaan Fadli itu bukan tanpa sebab. Ia mengungkapkan, 6 laporannya terkait kasus hoax hingga saat ini belum ada kejelasan. “Kita berharap laporan polisi tu kayak kemarin tidak lebih dari 24 jam. Kurang dari 24 jam, nomor rekening, CCTV, foto udah ada semua. Saya salut dengan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus Ratna Sarumpaet. Tidak lebih dari 24 jam,” sindir Fadli.

    “Tapi kenapa hanya kasus ini kenapa kasus yang saya laporkan 6 kali tidak ada? kenapa kasus-kasus lain tidak ada? kenapa kasus Novel Baswedan tidak ada? Sudah ada Instruksi Presiden kenapa tidak ada? Kenapa kasus Hermansyah dan lain-lainnya tidak ada? ini lho yang menjadi sebuah tanda tanya besar,” imbuhnya.

    Ratna ditetapkan sebagai tersangka penyebaran hoax untuk membuat keonaran. Ratna dijerat pasal 14 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan juga UU ITE pasal 28 jo pasal 45.

    Ratna sebelumnya ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (4/10) malam. Dia hendak pergi ke Chile untuk menghadiri The 11th Women Playrights International (WPI) Conference 2018.

    Sementara penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan Amien Rais soal hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Polisi ingin menggali keterangan Amien Rais soal pertemuannya dengan Ratna.

    “Ya pokoknya kegiatan yang berkaitan mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna Sarumpaet,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (5/10/2018)

    Amien hingga pukul 11.50 WIB belum tampak memenuhi panggilan polisi. Polisi juga belum menerima konfirmasi resmi mengenai kehadiran Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut. “Kemudian kita juga mengagendakan untuk pemeriksaan Pak Amien Rais kita tunggu saja nanti, masih menunggu kedatangan beliau,” ujarnya.

    Argo juga belum bisa mengungkap pihak mana saja yang akan dimintai keterangan selain Amien Rais. Argo menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. “Tentunya kita menurut mengikut kepada penyidik. Penyidik yang mengagendakan, penyidik yang lebih tahu, penyidik yang gelar perkara, yang lidik kasus ini. Kita tunggu saja. Agendanya hari ini pemeriksaan Amien Rais,” jawab Argo ketika ditanya soal ada-tidaknya pemanggilan terhadap Prabowo Subianto. (bbc/dtk/nt)

  • Ratna Sarumpaet Diberhentikan dari Juru Kampanye Prabowo-Sandi

    Ratna Sarumpaet Diberhentikan dari Juru Kampanye Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Ratna Sarumpaet diberhentikan sebagai juru kampanye nasional pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Keputusan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Saniaga ini diambil setelah Ratna Sarumpaet mengakui telah berbohong soal tindakan penganiayaan terhadapnya.

    Kepada Prabowo, Ratna Sarumpaet mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal pada 21 September 2018. “BPN sudah memutuskan memberhentikan Beliau (Ratna Sarumpaet).

    Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberhentikan Ratna Sarumpaet sebagai juru kampanye nasional.

    Keputusan pemberhentian ini diambil setelahRatna Sarumpaet mengaku berbohong soal tindakan penganiayaan terhadapnya. Kepada Prabowo, Ratna Sarumpaet mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal pada 21 September 2018.

    “Saya dengan sangat memohon maaf kepada Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo Subianto, yang kemarin dengan tulus membela saya, membela kebohongan yang saya buat.

    Tapi saya berjanji akan memperbaiki yang memberikan perjuangan kami yang sekarang terhenyak,” ujar Ratna Sarumpaet di kediamannya, jalan Kampung Melayu Kecil V/24, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (03/10/2018). Pukul 21.00 Wib.

    “Saya memohon maaf kepada Pak Amien Rais yang dengan sabar mendengar kebohongan saya,” sambungnya. Ratna Sarumpaet juga meminta maaf kepada Rekan – rekan Koalisi Indonesia Adil Makmur atas kebohongan yang diperbuatnya. Tidak lupa, permintaan maaf juga ia sampaikan kepada kaum Emak – emak.

    “Saya meminta maaf pada Teman – teman perjuangan koalisi. Saya melukai kalian, alangkah saya membuat kalian marah, demi Allah saya tidak berniat. Saya juga minta maaf kepada Ibu – ibu, Emak-emak yang selalu menyebut saya dalam perjuangan,” kata Ratna.

  • Ingin Lebih Dekat Dengan Keluarga, Mozes Herman Putuskan Pensiun Dari Demokrat

    Ingin Lebih Dekat Dengan Keluarga, Mozes Herman Putuskan Pensiun Dari Demokrat

    Bandarlampung (SL) – Drs Mozes Herman, mantan Walikota Metro, jembolan terbaik STPDN, yang kini jadi Politisi Partai Demokrat Lampung, memutuskan tidak maju lagi pada Pileg 2019 mendatang. Anggota DPRD Lampung ini memilih pensiun, untuk lebih dekat dengan keluarga.

    “Saya ingin lebih bebas saja, dan ingin lebih dekat dengan keluarga. Makanya saya putuskan periode ini tidak ikut nyaleg lagi,” kata MOzes Herman, Senin (1-10) siang.

    Politisi kelahiran 2 Juli 1951 ini, menyatakan sejak ikut terjun ke dunia politik waktu bersama keluarga berkurang. “Kalau udah enggak jadi anggota dewan lagi kan bisa nengok cucu dan keluarga di Lahat (Sumsel). Sekarang ini susah untuk bertemu sama keluarga,” katanya.

    Mozes Herman merupakan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019 asal dapil III (Pringsewu, Pesawaran dan Metro). (net)

  • Puluhan Tahun Jadi Wartawan, Supriyadi Alfian Ingin Perjuangkan Aspirasi Rakyat di Legislatif

    Puluhan Tahun Jadi Wartawan, Supriyadi Alfian Ingin Perjuangkan Aspirasi Rakyat di Legislatif

    Bandarlampung (SL)-Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD) merupakan lembaga tempat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, anggota dewan harus memahami kondisi rakyat yang diwakili agar mengetahui aspirasi yang harus diperjuangkan. Jika rakyat memerlukan pembangunan di sektor infrastruktur, misalnya. Anggota legislatif berkewajiban untuk turut mengkaji dan memperjuangkan di pemerintahan agar pembangunan itu terwujud.
    Demikian disampaikan Supriyadi Alfian yang sedang mempersiapkan diri menjadi legislator Provinsi Lampung dari Partai Golkar dapil Tulangbawang Barat, Tulang Bawang dan Mesuji. Maspri, panggilan akrabnya, sebelum terjun ke politik praktis, dikenal sebagai wartawan yang berkarier dari bawah hingga mencapai puncak menjadi pemimpin umum sekaligus pemilik Surat Kabar Harian _Momentum_ .
    Selain itu, Maspri juga aktif di organisasi tempat bernaung para wartawan hingga menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung selama dua periode. “Sekitar 32 tahun lebih di dunia pers, kami berusaha maksimal memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui media,” ujarnya kepada media di Bandarlampung, Selasa (2/10/2018).
    Ia mengaku, terjun ke dunia pers pertama kali pada September 1987, saat itu bergabung di Harian Lampung Post (Media Group). Selama 9 tahun tergabung di media ini. Pada tahun 1996 masih melanjutkan perjuangan di dunia pers bersama Harian Lampung Ekspres (Jawa Pos Group) saat itu. Tahun 2005 ikut membesarkan Harian Bandarlampungnews dan Harianlampung.com.
    Karier di dunia pers makin memuncak dan akhirnya, Maspri memberanikan diri mendirikan media sendiri yang berlabel Harian Momentum dan online harianmomentum.com. Tidak itu saja, karier di dunia pers Maspri tercatat menjabat sebagai Ketua PWI Lampung selama 10 tahun. Selama kepemimpinan beliau, PWI Lampung telah 4 kali meraih penghargan sebagai PWI terbaik tingkat Nasional, sebagai PWI terakhit dalam kegiatan peningkatan kompetensi wartawan.
    Berbekal pengalaman di dunia jurnalistik, Maspri terdorong memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur lain, yaitu politik. “Dua jalur berbeda namun memiliki kesamaan, sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat,” dia menjelaskan.
    Kendati demikian, menjadi wartawan tentu perjuangannya terbatas karena tidak memiliki kewenangan apa pun terhadap aspirasi masyarakat, selain menyalurkan melalui media.
    Sementara di parlemen, menurut dia, aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas diperjuangkan di parlemen, tetapi juga turut menentukan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Tentu, kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakuka pemerintah,” katanya.
    Karena itu, menjadi legislator harus bisa menyerap keinginan rakyat dengan baik, tidak asal tampung tetapi tidak diperjuangkan di pemerintah.  “Kami pelajari, bahwa seorang wakil rakyat itu punya tugas moral yang tinggi. Selain mampu mendorong konstituennya bersama-sama membangun daerah, juga bisa menyampaikan keinginan konstituen ke lembaga yang tepat.”
    Tugas pokok anggota parlemen di Indonesia ini ada tiga. Yakni membentuk peraturan daerah (perda) bersama pemerintah daerah, membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang diajukan pemerintah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. “Amanat dari rakyat yang mesti kami jalankan. Kami tidak ingin menjadi anggota yang hanya 4D. Datang, duduk, dengar, duit. Kami harus aktif di tengah masyarakat,” Tegasnya.
    “Pada waktunya nanti saya pasti akan turun ke tengah rakyat untuk menyerap aspirasi mereka dan memperjuangkannya. Sekali lagi saya akan serius dan fokus berjuang untuk kepentingan masyarakat kita,” ungkapnya. (Red))
  • Sandiaga Uno akan Disambut Seribu Relawan PADI Sumenep

    Sandiaga Uno akan Disambut Seribu Relawan PADI Sumenep

    Sumenep (SL) – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akan bertemu dengan seribu lebih relawan PADI (Prabowo-Sandiaga) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu (30/9/2018) di salah satu gedung di Kota Sumenep. Ketua PADI Sumenep, Hairul Anwar mengatakan, bahwa Sandiaga akan datang ke Sumenep bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

    “Ada seribu lebih warga Sumenep yang tergabung dalam relawan PADI yang akan menyambut Bapak Sandiaga Uno,” terang Hairul Anwar, Sabtu (29/9/2018).

    Kedatanganan calon wakil presiden dari Prabowo tersebut dimanfaatkan betul. Selain bertemu langsung dengan relawan PADI juga akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya musik tradisional Sumenep. Panitia telah menyiapkan musik saronin dalam penyambutan Sandiaga.

    Panitia juga sudah menyiapkan ratusan personil keamanan, yang akan mengawal ketat selama perjalanannya.”Untuk keamanan kami utamakan, karena saya yakin yang hadir pada acara ini sangat banyak,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2019 nanti ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni nomor urut (1) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Sedangkan Prabowo Subiyanto-Sandiaga Salahudin Uno nomor urut 2. (limadetik)

  • Jakarta Barat Gelar Deklarasi Kampanye Damai

    Jakarta Barat Gelar Deklarasi Kampanye Damai

    Jakarta Barat (SL) – Menjelang diadakannya Pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menggelar Deklarasi Komitmen Kampanye Damai Pemilihan Umum Tahun 2019 , sabtu (29/9). Kegiatan deklarasi tersebut diadakan di Gedung Walikota Jakarta Barat ruang Anex Lantai.2 Gedung B, Jalan Kembangan Raya No.2 Kembangan Jakarta Barat.

    Hadir pada kesempatan itu diantaranya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH. Walikota Jakarta Barat Drs. H. Rustam Efendi, Komandan Kodim 0503 / JB Letkol Kav Andre Hendry Masangi, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPUD Jakarta Barat H. Sumardi, Ketua Bawaslu Jakarta Barat, caleg DPR RI dapil Jakarta III, DPRD dapil Jakarta Barat, caleg DPD DKI Jakarta beserta tim sukses pasangan capres-cawapres.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi menandatangani kesepakatan pemilu damai wilayah Jakarta Barat

    Ketua KPUD Jakarta Barat H Sumardi mengatakan, adanya kegiatan kampanye damai ini peserta pemilu dapat bersaing secara sehat dalam menyampaikan visi misinya‎. Menurut dia, perbedaan pilihan adalah hal yang harus dihormati sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini bisa berlangsung damai dan tertib

    “Beda agama maupun beda pilihan itu biasa, tujuannya adalah Jakarta Barat damai,” Ucapnya. Hal yang sama terlontar dari Ketua KPU Provinsi DkI Jakarta, menurutnya 203 hari adalah melakukan program Visi Misi para caleg dalam berkampanye damai

    “Pemilu 2019 adalah serentak, nanti tidak ada rekapitulasi di Kelurahan tetapi yang ada di tingkat Kecamatan,” Katanya. Sementara, Walikota Jakarta Barat H Rustam Effendi menyampaikan, Pemilu tahun 2019 harus berjalan dengan aman dan lancar. Acara ini disebut Komitmen pelaksanaan kampanye damai pemilihan umum tahun 2019. Walaupun berbeda – beda tetapi tetap damai, diikat dengan kesepakatan berjalan dengan lancar dan hasilnya baik,

    “Agar Tim suksesnya bisa mengendalikan dengan baik, selama berkompetisi yang baik, yang terpilih juga bisa menyampaikan program dengan baik,” Tuturnya. Pembacaan Ikrar komitmen kampanye damai yang diikuti oleh para peserta pemilu. Dimana Ada empat poin Ikrar komitmen kampanye damai yang dibacakan.

    Pertama peserta Pemilu 2019 di wilayah kota Jakarta Barat berjanji mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

    Kedua siap melaksanakan kampanye pemilu yang damai, aman, tertib, berintegritas tanpa hoax, politisisasi sara dan politik uang. Ketiga siap melaksanakan kampanye berdasarkan undang-undang yang berlaku Dan poin keempat saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing peserta pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Setelah membacakan ikrar tersebut, perwakilan dari mereka menandatangani nota komitmen untuk kampanye damai. (rel/red)

  • Visi-Misi Capres Jokowi-Ma’ruf Dan Prabowo-Sandi

    Visi-Misi Capres Jokowi-Ma’ruf Dan Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Dua pasang calon presiden dan wakil presiden RI, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, mulai menyosialisaikan visi dan misi mereka memenangkan Pilpres 2019.

    Petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengusung visi : Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

    Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pasangan nomor urut dua, mengusungvisi : Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia: Sejahtera Bersama Prabowo-Sandi.

    Dari visi itu, Prabowo-Sandi menawarkan misi : Terwujudnya Bangsa Indonesia yang Bermartabat, Berdaulat, Berdikari, Berkepribadian Kuat, dan Sejahtera di Tengah Pergaulan Politik, Ekonomi, dan Kebudayaan Dunia.

    Jokowi-Ma’ruf memiliki sembilan misi dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Visi tersebut antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia dan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

    Selanjutnya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya, dan terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

    Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memiliki lima misi untuk menunjang visi Indonesia bermartabat. Pertama adalah membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945.

    Kedua, membangun masyarakat Indonesia yang, sehat, berkualitas, produktif, cerdas dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, bermartabat, serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

    Ketiga, membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Keempat, membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31  ayat 3.

    Terakhir, membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

  • 15 Menteri Kabinet Kerja yang Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf

    15 Menteri Kabinet Kerja yang Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf

    Jakarta (SL) – Sejumlah menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan masuk Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Jadi, TKN tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja.

    Dari dokumen yang dipublikasi diak situsweb KPU, terdapat 15 nama menteri yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019.

    Menteri tersebut mulai dari Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sampai Mendagri Cahyo Kumolo. Para menteri itu tak hanya menteri teknis, tetapi juga menteri koordinator. Tak hanya menteri yang berasal dari parpol, namun dari kalangan profesional.

    Meski sudah ada dokumen tim kampanye, belum diketahui pasti jabatan apa yang ditempati para menteri tersebut di tim kampanye Jokowi-Ma’ruf.

    Dalam TKN juga terdapat nama Menko PMK Puan Maharani yang tertulis sebagai salah satu Dewan Pengarah. Begitu pula, Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

    Berikut 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk ke Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin:

    1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
    2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
    3. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
    4. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly.
    5. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita.
    6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo.
    7. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
    8. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.
    9. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
    10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
    11. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
    12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
    13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin.
    14. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
    15. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

  • Jelang Pilpres 2019, Polri Tegaskan Akan Bubarkan Aksi Massa Jika Langgar Aturan Kampanye

    Jelang Pilpres 2019, Polri Tegaskan Akan Bubarkan Aksi Massa Jika Langgar Aturan Kampanye

    Jakarta (SL) – Jelang pemungutan suara Pemilu 2019, Mabes Polri mengimbau semua pihak tetap menjaga kedamaian di tengah aksi-aksi yang kemungkinan bisa terjadi di beberapa daerah.

    Meski demikian, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengingatkan, Polri berhak membubarkan aksi tersebut jika dianggap melanggar aturan.

    Dedi menegaskan, Polri mengambil tindakan tidak asal begitu saja. Melainkan mengacu pada aturan yang ada.

    “Pertama, bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannnya, Polri harus berdasarkan pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 27 September 2018.

    Polisi, lanjut Dedi, harus memperhatikan norma-norma yang hidup di masyarakat, di antaranya norma sosial, agama, susila, etika, dan moral. Kemudian, polisi juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengutamakan tindakan pencegahan.

    Khusus menyangkut masalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Dedi menegaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6, sudah disebutkan dengan jelas lima ketentuan yang harus ditaati oleh pendemo dan masyarakat.

    “Pertama, bahwa menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh melanggar norma-norma kode etik. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan hak asasi manusia. Artinya, tidak boleh mengikuti ego sendiri dan mengabaikan masyarakat yang ada di sekitar situ,” ia menjelaskan.

    Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka baik individu maupun kelompok masyarakat, dapat langsung dikenakan sangsi sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

    “Di situ sangat jelas pasalnya, Polri dapat membubarkan apabila melanggar Pasal 6 tadi. Polisi dikasih kewenangan oleh undang-undang dapat membubarkan. Apabila di dalam membubarkan itu terjadi perlawanan, kita kenakan pasal KUHP,” tegas Dedi.

    Karena itu, Dedi mengimbau seluruh masyarakat agar benar-benar memahami hal tersebut. Ia juga kembali mengingatkan bahwa polisi mengedepankan tindakan pencegahan.

    “Mari bersama-sama di kampanye yang kurang lebih sekitar tujuh bulan ini, seluruh masyarakat semakin dewasa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing,” Dedi mengakhiri.

  • Sinergitas Antara TNI Polri, Stop Hoax Pemilu 2019

    Sinergitas Antara TNI Polri, Stop Hoax Pemilu 2019

    Surabaya (SL) – Dalam rangka pengamanan Kampanye damai dan jelang pemilu 2019, guna menjalin sinergitas TNI Polri bersama Forkopimda. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman menggelar Cangkruk’an Kamtibmas Stop Hoax, dikediamannya jalan Raya Darmo Surabaya. Kamis malam (27/09).

    Kegiatan dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan M.S.i, Wakapolda Jatim Brigjen Mohammad Iqbal, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Gubernur Jawa Timur Drs.H. Soekarwo, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Ketua Bawaslu, Pejabat utama Polda Jatim, Kapolres jajaran Jawa Timur, Damdim, Danrem, kesatuan Marinir, Angkatan Udara, Angkatan Darat, divisi Kostrad dan Forkopimda Jawa Timur.

    Dalam Sambutannya, Kapolda jatim mengatakan bahwa dirinya merasa sangat percaya diri dalam menjaga Kamtibmas bersama TNI di Jawa Timur. Saya merasa bangga sekali ternyata Pakde Karwo ini luar biasa, melihat kebersamaan dengan TNI dan Polri dibawah binaan Pak De, saling bersinergi menjaga Kamtibmas di Jawa Timur.

    “Saya juga instruksikan kepada seluruh anggota untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti Cangkruk ‘an, dengan panggung prajurit atau olah raga bersama atau yang lainnya. Tingkatkan solidaritas TNI- Polri di wilayah Jawa Timur.Tunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI – Polri siap menjaga Jawa Timur, ” tutur Pangdam V Brawijaya
    Mayjen Arif Rahman.

    Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengatakan kami berpesan kepada insan Media khususnya di Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada insan media, sangat bagus sekali, sangat kompak sekali semua kegiatan di Polda maupun di Kodam pemberitaannya sangat positif.

    ”Terus berikan berita-berita yang baik, dan apabila ada berita yang kurang pas tolong di konrmasi dulu kepada sumber yang bisa memberikan jawaban yang A1, sehingga kita tidak menjadi bahan pertanyaan nanti dari pusat kalau ada berita yang kurang baik khususnya Jawa Timur, ” tuturnya