Kategori: Politik

  • Ajianto Sentral Media Center Dibalik Kemenangan Arinal-Nunik di Pilkada Lampung 2018

    Ajianto Sentral Media Center Dibalik Kemenangan Arinal-Nunik di Pilkada Lampung 2018

    Bandarlampung (SL)-Gelaran pemilihan gubernur Lampung 2018 telah usai. Empat pasangan calon yang bersaing untuk merebut kursi BE 1 kembali ke aktivitasnya. Pasangan nomor tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia berhasil unggul dari ketiga pesaingnya dalam sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count hingga penghitungan suara dalam pleno KPU Lampung 8 Juli 2018.

    Arinal – Nunik biasa pasangan ini disapa akhirnya ditetapkan KPU Lampung sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah 2019 – 2024 pada tanggal 12 Agustus 2018. Selama ini pasangan yang sempat tak diunggulkan dan berangkat dari nol menjadi pemenang.

    Atas pencapaian ini tak terlepas dari peran media center dalam pemberitaan selama pra kampanye, kampanye, masa tenang, pencoblosan hingga pasca pencoblosan. Media center pasangan Arinal – Nunik memiliki peranan yang sangat penting.

    Bekerja dari Januari hingga Agustus, tim media center berhasil memberikan sajian informasi kepada khalayak terutama masyarakat Lampung terkait sosok Arinal – Nunik. Ajianto Dwi Nugroho mantan aktivis 1998 ini menjadi sosok sentral dalam mengomandoi Tim Media Center dengan beberapa punggawa inti yang berasal dari ibukota Jakarta.

    Berbekal pengalamannya dalam pemenangan sejumlah pemilihan kepala daerah mulai dari Bangka, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta hingga Jawa Tengah, Ajianto tak kesulitan untuk menerapkan strategi pemenangan dalam media. “Kita buatkan pemberitaan terkait citra dan sebaran dalam media sosial baik facebook serta instagram,” ungkap dia Minggu, 19 Agustus 2018.

    Menurutnya, dalam strategi media tidak hanya pemberitaan saja yang banyak berperan namun juga dalam memvisualisasikan desain yang eye catching bisa sampai kepada masyarakat. “Provinsi Lampung yang penduduknya sekitar 7 juta juga melihat potensi pemilih. Dari yang berusia muda hingga tua berbeda. Begitu juga dari jenis kelamin. Oleh karena itu tim desain disini juga sangat baik dalam menerapkan ide-ide segar hasil kreativitasnya,” bebernya.

    Alumnus Fisipol UGM ini juga menjelaskan peran pengolahan isu baik yang tematik maupun insidental juga menjadi hal yang utama dalam pemenangan. “Kita sampaikan kepada kandidat untuk menyampaikan gagasannya dalam topik tertentu mulai dari kesehatan, lingkungan, pendidikan dan perempuan. Dalam hal ini juga media center melakukan counter terhadap isu black campaign maupun kampanye negatif lawan,” jelasnya.

    Pria yang akrab disapa Aji ini mengaku setiap orang dalam media center bertugas dengan kemampuannya masing-masing. “Ada di media sosial untuk menyebarkan berita kegiatan kandidat, pembuat rilis yang akan diberikan ke media, tim meme, tim desain grafis, dan tim khusus melakukan monitoring kegiatan lawan. Kita juga mengajak SDM lokal karena untuk mengetahui peta politik dan medan peperangan di Lampung dengan kombinasi pemuda-pemudinya,” jelasnya.

    Penulis buku “Politik : Jokowi tanpa Pencitraan Bimo Nugroho ini mengatakan koordinasi dengan tim kerja pemenangan hingga ke kandidat pun dilakukan setiap hari ketika kampanye berjalan. “Pemberitaan yang dibuat juga tidak sekedar kegiatan kampanye tapi berasal dari keinginan dan aspirasi warga (bottom up). Karena sebenarnya masyarakat atau rakyat lah yang banyak menginginkan sosok Arinal – Nunik memimpin Lampung,” imbuhnya.

    Ia membeberkan untuk kesulitan pasti ada namun dapat diselesaikan dengan baik. “Sebenarnya bukan kesulitan tetapi dinamika pendapat yang tujuannya untuk membuat pasangan Arinal – Nunik bisa dikenal masyarakat. Itu hal biasa karena tujuannya sama untuk memenangkan,” tuturnya.

    Aji mengucapkan selamat kepada Arinal Djunaidi – Chusnunia selaku Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung terpilih 2019 – 2024. “Masyarakat Lampung mempunyai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung baru. Semoga pembangunan di Lampung bisa lebih baik dan pesat dibawah Arinal – Nunik,” tutupnya. (Rls)

  • Bawaslukab Lampura Akan PAW Sejumlah Anggota Panwascam

    Bawaslukab Lampura Akan PAW Sejumlah Anggota Panwascam

    Lampung Utara (SL) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia secara resmi melantik 5 (lima) orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, Rabu, (15/08/2018), di Jakarta.

    Diketahui, 2 (dua) orang anggota Panwascam Kotabumi, yakni Abdul Kholik dan Putri Intan Sari, terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Dengan demikian, komposisi Panwascam Kotabumi saat ini hanya tersisa 1 (satu) orang dari semula berjumlah 3 (orang).

    Terkait hal tersebut, kekosongan 2 (dua) kursi Panwascam Kotabumi dipandang perlu untuk dilakukan pergantian melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku.

    Sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Suara.

    Dalam BAB VII Pasal 46 huruf b, sebagaimana Perbawaslu RI dimaksud, dijelaskan tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu. Untuk mekanisme PAW anggota Panwascam diatur dalam Pasal 47 ayat (1) point c tertera anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

    Sementara itu, Staf Kesekretariatan Bawaslu Kab. Lampura, Tobi, menyampaikan bahwa Komisioner yang telah ditetapkan saat ini masih berada di Jakarta.

    “Seluruh Komisioner masih berada di Jakarta. Kemungkinan Senin nanti, (20/08/2018), baru berada di kantor,” ujar Tobi, saat dikonfirmasi, Kamis, (16/08/2018).

    Dikatakannya, terkait adanya polemik PAW di tubuh Panwascam Kotabumi disebabkan dua orang anggotanya yang terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten, dirinya belum mengetahui secara pasti.

    “Kalau informasi pastinya, saya belum mengetahui. Namun, bisa saja setelah Komisioner Bawaslu terpilih menuntaskan agenda pleno internal, baru akan melakukan pembahasan terkait pergantian anggota Panwascam di beberapa kecamatan yang ada. Untuk mekanismenya, kita tunggu informasi lebih lanjut dari Komisioner,” jelasnya.

    Meski demikian, saat awak media ini coba menghubungi salah satu Komisioner Bawaslu Kab. Lampura melalui ponsel, meski dalam keadaan aktif namun tidak mengangkat sambungan telepon. (ardi)

  • Partai Hanura Ajukan PAW Yozi Rizal DPRD Lampung Masih Koordinasi

    Partai Hanura Ajukan PAW Yozi Rizal DPRD Lampung Masih Koordinasi

    Bandarlampung (SL) – DPRD Provinsi Lampung akan melakukan konfirmasi terkait surat PAW (Pergantian Antar Waktu) Yozi Rizal. DPD Partai Hanura Lampung telah mengajukan surat PAW Yozi Rizal yang menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Demokrat pada Pileg 2019.

    Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, mengatakan bahwa DPRD Lampung masih akan berkonsultasi terkait surat PAW tersebut. Alasannya, terdapat surat sanggahan yang diajukan pengurus DPD Partai Hanura sebelumnya. “Surat dari Hanura sudah masuk, cuma kami masih harus konsultasikan dulu. Karena ada surat sanggahan dari kepengurusan yang lama,” kata Dedi Afrizal Kamis (16/8).

    Dia menerangkan, setelah berkonsultasi, DPRD akan memutuskan mana kepengurusan yang sah. “Karena yang lama kan masih mengakui kepengerusan yang sah sesuai putusan pengadilan. Makanya kita konsultasikan,” jelasnya. (Net)

  • Mahfud Tahu ‘Permainan Politik’ Cawapres Jokowi dari Cak Imin

    Mahfud Tahu ‘Permainan Politik’ Cawapres Jokowi dari Cak Imin

    Jakarta (SL) – Mahfud MD, akhirnya blak-blakan soal dinamika politik yang dialami dirinya hingga detik-detik akhir pendeklarasian calon wakil presiden pendamping Presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019. Jokowi akhirnya memilih Rais Aam PBNU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku tahu intrik yang terjadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Mahfud sendiri mengaku hingga detik terakhir pendeklarasian dirinya adalah bakal cawapres yang akan dipilih mendampingi Jokowi. “Muhaimin yang bilang ke saya (intrik yang terjadi),” ujar Mahfud saat berbicara di acara Indonesian Lawyer Club yang disiarkan TV One, Selasa (14/8).

    Mahfud mengatakan sebelum bertemu Muhaimin ia sempat ditelepon Mantan Wakil Ketua PB NU As’ad Said Ali untuk dipertemukan dengan Ketua Umum PKB itu. Mahfud mengatakan alasan As’ad mempertemukannya dengan Muhaimin itu, karena ia disebut sudah final menjadi bakal cawapres Jokowi.

    “Disebutlah (pertemuan) di jalan Empu Sendok, tapi saya ndak mau di kantor PKB,” kata Mahfud. “Ketemulah saya di Empu Sendok dengan Muhaimin, bukan di kantor DPP (PKB).”

    Mahfud menerangkan pertemuan dirinya dengan Muhaimin bersahabat, dan saling berangkul saat kali pertama bersua di tempat yang dijanjikan. “Di situlah Muhaimin mengatakan, pak Mahfud, wah kita dipermainkan politik,” ujar Mahfud menirukan apa yang diucapkan Ketum PKB tersebut.

    Tak cukup dari situ, Mahfud mengatakan Muhaimin mengklarifikasi bahwa bukan dirinya yang menyatakan ahli hukum tata negara itu sebagai bukan kader Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian, Ma’ruf mempertanyakan perihal ancaman yang sempat diutarakan Ketua PBNU Robikin Emhas bahwa ormas itu tak bertanggung jawab secara moral andai yang dipilih Jokowi bukan kader NU.

    “Terus saya tanya gimana tuh main ancam-ancam? Itu yang nyuruh kiai Ma’ruf,” kata Mahfud menirukan pengakuan Muhaimin kepada dirinya.

    Mahfud melanjutkan bahwa pertemuan di PBNU digelar tak lama setelah ketiganya dipanggil Jokowi ke Istana untuk diminta masukan soal nama cawapres. Dalam pertemuan di istana, Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tak menyebut nama-nama untuk dipilih. “Ketemulah tiga orang ini di PBNU dan berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut (nama) calon,” kata Mahfud.

    “Lalu mereka sepertinya marah-marah membahas, kemudian kiai Ma’ruf (bilang) ‘Kalau itu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil (jadi cawapres)’. Ini kata Muhaimin,” lanjutnya Mahfud melanjutkan.

    “Robikin bilang begitu ke pers nanti. Datang Robikin… Ini kata Muhaimin. Didikte kalimatnya oleh kiai Ma’ruf, ‘begini loh kalimatnya’… Jadi kata itu didikte memang,” sambung Mahfud.

    Pada hari Rabu itu, salah satu Ketua PBNU Robikin Emhas memang sempat mengeluarkan pernyataan kepada media terkait cawapres Jokowi. Dalam pernyataannya Robikin mengatakan bahwa warga Nahdliyin merasa tak punya tanggung jawab moral jika kader NU tidak menjadi cawapres Jokowi.

    Kader NU yang dimaksud Robikin tidak termasuk nama Mahfud karena pada hari yang sama Said Aqil menyatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bukan kader NU. Kata Mahfud setelah pernyataan Robikin itu sejumlah tokoh NU membantahnya. Selain itu, Mahfud pun menegaskan kembali semalam bahwa dirinya adalah kader NU.

    “Saya ini kader NU, sekolah saya, kepengurusan saya juga di NU. Kalau harus ikut pelatihan, saya kira Muhaimin juga bukan kader karena dia PMII. PMII itu bukan NU. Dia kariernya di PMII. Kalau harus pengurus ranting, cabang, apa itu, saya kira orang NU di seluruh Indonesia tak sampai satu juta,” tutur Mahfud.

    Perihal pernyataan Mahfud semalam, CNNIndonesia.com belum dapat mengonfirmasi lebih lanjut kepada Muhaimin, termasuk jajaran pengurus PBNU saat dihubungi yang di antaranya Robikin, Sekjen PBNU Helmy Faishal, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am yang diketahui pula dekat dengan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin.

    Sementara itu, Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi saat ditelepon tak dapat berkomentar banyak. “Saya lagi beribadah di Mekkah, dan saya tak tahu apa-apa soal dinamika itu, terutama pernyataan Pak Mahfud,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/8). Wartawan juga masih mencoba mengonfirmasi langsung ke jajaran PKB perihal informasi yang dibocorkan Muhaimin kepada Mahfud itu.

    Namun, dalam acara yang sama semalam, Ketua DPP PKB Lukman mengatakan terpilihnya Ma’ruf sebagai cawapres tidak melalui mahar atau negosiasi politik. Saat Cak Imin diundang ke Istana, kata Lukman, Ketum PKB itu hanya menyampaikan tiga hal kepada Presiden Jokowi yakni soal kondisi umat Islam, memerhatikan hasil survei sebagai ukuran rasional hadapi pemilu, dan salat istikharah untuk memilih bakal calon wakil presiden.

    Sementara itu, Mahfud menegaskan dirinya sudah mengikhlaskan tak jadi cawapres Jokowi. “Saya sudah menyatakan sebenarnya bahwa itu realitas politik yang tidak bisa dihindarkan. Saya sudah katakan saya tidak apa-apa,” ujar Mahfud dalam blak-blakan dirinya tersebut.

    Sebelumnya, Mahfud memang menjadi salah satu dari 10 nama yang masuk dalam bursa cawapres Jokowi. Baik istana maupun Jokowi, tidak pernah secara terang-terangan mengumumkan Mahfud yang terpilih menjadi cawapres di pilpres 2019. (CNN Indonesia)

  • Erwan-Antonius Lengkapi Komposisi KPU Lampung

    Erwan-Antonius Lengkapi Komposisi KPU Lampung

    Bandarlampung (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya memilih Erwan Bustami dan Antonius sebagai tambahan komisioner KPU Lampung.

    Saat ini Erwan Bustami merupakan Ketua KPU Waykanan, sementara Antonius adalah Komisioner KPU Tanggamus. Keduanya menyingkirkan dua kandidat lainnya, Fauzi Heri dan Warsito.

    Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik gagal dikonfirmasi terkait hasil final pemilihan dua komisioner tersebut. Namun sumber di KPU Lampung membocorkan hal tersebut.

    “Yang terpilih adalah Antonius dan Erwan Bustami,” kata sumber tersebut. (net)

  • Dua Anggota Tambahan KPU Provinsi Lampung Dilantik Besok Sore

    Dua Anggota Tambahan KPU Provinsi Lampung Dilantik Besok Sore

    Bandarlampung (SL)– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan dua anggota tambahan KPU Provinsi Lampung periode 2014-2019, pada Rabu (15/8/2018) sore.

    Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah membenarkan bahwa pengumuman anggota Komisioner KPU tambahan sudah tadi sore. “Ya udah ada dua nama itu,  Erwan Bustami dan Antoniyus, ” kata Tio.Menurutnya,  pelantikannya akan diselenggarakan di Jakarta oleh KPU RI. “Besok pukul 16.00 wib dilantik oleh KPU RI di Jakarta,” kata Tio. 

    Erwan Bustami merupakan Ketua KPU Waykanan bersama anggota KPU Tanggamus Antoniyus, keduanya terpilih sebagai Komisioner KPU Provinsi Lampung menyisihkan Ketua KPU Kota Bandarlampung Fauzi Heri dan Komisioner KPU Pringsewu Warsito. Erwan saat dihubungi membenarkan informasi tersebut. Dia mengaku diminta berangkat ke KPU RI untuk mengikuti pelantikan pada Kamis (16/8/2018) besok.”Iya sudah keluar, pengumuman sore ini. Tapi, sudah diberitahukan nama-nama yang terpilih, dan saya diminta ke Jakarta, untuk pelantikan besok,” tegas Erwan.

    Menurutnya, dengan terpilih sebagai Komisioner KPU Provinsi Lampung tambahan periode 2014-2019, merupakan anugerah dan patut disyukuri. “Tentunya kita bersyukur karena telah mendapatkan amanah ini. Insyaallah akan bekerja lebih baik sebagai Komisioner KPU Provinsi, dan bisa langsung bekerja,” kata dia. 

    Komisioner KPU Tanggamus Antoniyus juga mengaku serupa. Sangat bersyukur karena telah diberikan amanah sebagai anggota KPU Provinsi Lampung. Dia bahkan berjanji akan bekerja lebih baik lagi di jabatan ini.

    “Ini tentunya tanggung jawab dan amanah berat buat saya dan merupakan tantangan juga. Saya akan berusaha lebih baik lagi, minta doanya buat kawan-kawan,” tegasnya. (net)

  • Mendagri: Arinal-Nunik Dilantik Juni 2019 setelah Pilpres

    Mendagri: Arinal-Nunik Dilantik Juni 2019 setelah Pilpres

    Jakarta (SL) – Pelantikan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Lampung terpilih, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) dilakukan pada Juni 2019.

    “Sudah kami jadwalkan secara rinci,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

    Menurut dia, kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 serentak, tidak boleh diundur atau dimajukan. Kepala daerah terpilih tidak boleh dikurangi atau ditambah jabatannya biarpun hanya sehari. Hal itu mengacu pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Sesuai rencana, dari hasil koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Sekretariat Negara (Setneg), pelantikan pasangan kepala daerah terpilih dilaksanakan dalam lima tahap.

    “Untuk pelantikan gubernur kemarin (Selasa, 14/8/2018, Red) sudah kami rapatkan dengan tim Setneg. Kemungkinan dilaksanakan dalam lima tahap. Tahap pertama September, tahap terakhir ini yang repot, karena setelah pilpres,” sambungnya.

    Dua pasangan kepala daerah tingkat gubernur yang dilantik setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, selain Lampung adalah Provinsi Maluku.

    “Sudah kami jadwalkan secara rinci, bahwa itu lima kali pelantikan di tingkat gubernur dan bupati/walikota kalau memungkinkan bisa 25 kali tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai merugikan kepala daerah yang lama maupun yang baru,” kata Tjahjo dalam siaran pers yang diterima rilislampung.id. (net)

  • Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikutan Nyaleg Dari PDIP

    Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikutan Nyaleg Dari PDIP

    Banrlampung (SL) – Anggota keluarga Walikota Herman HN terjun ke dunia politik. Selain istrinya Hj. Eva Dwiana sudah duduk sebagai anggota DPRD Lampung. Kini putrinya Rahmawati Herdian (21) tahun juga terjun ke dunia politik. Pada pemilu legislatif April 2019, ibu dan anak Hj. Eva Dwiana dan Rahmawati maju sebagai cnralon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Lampung dari PDIP.

    Eva Dwiana maju dari Dapil 1 Kota Bandarlampung nomor urut 1 sesuai dengan daftar calon sementara (DCS) KPU Provinsi Lampung. Sedangkan putrinya Rshmawati Caleg untuk DPRD Lampung dari PDIP Dapil 8 Lampung Timur. Putri Herman HN-Eva Dwiana yang baru lulus kuliah ini caleg nomor urut 3.

    Rahmawati yang baru berusia 21 tahun itu mampu menggeser politisi senior I Kadek Suwartika, yang juga suami dari Bupati Tulangbawang, Winarti. Sehingga menimbulkan gejolak di tubuh PDIP Lampung. (net)

  • Andi Arief : Kekalahan Ridho Fichardo di Pilgub Kegagalan Fatal Pimpin Demokrat Lampung

    Bandarlampung (SL)- Kekalahan pertahana Gubernur Ridho Ficardo dalam Pilkada Lampung 2018 mencerminkan kegagalan Partai Demokrat Lampung di bawah kepemimpinan Ridho Ficardo. Hal ini sebetulnya sudah terbaca jauh sebelum pemilihan gubernur Lampung 27 Juni lalu.

    Hal ini disampaikan oleh Andi Arief kepada wartawan di Bandar Lampung, Selasa (14/8), “Sejak survey awal dibulan Januari sampai seminggu menjelang pencoblosan persentasi Ridho tidak bertambah, malah merosot. Sementara Arinal melesat jauh 12 persen melewati Herman HN dan Ridho, karena rakyat berbalik mendukung Arinal,” Kata Andi Arief, dilangsir bergelora.com

    Menurutnya ini menunjukkan kegagalan fatal dari kepemimpin Partai Demokrat di Lampung, jauh dari harapan yang selama ini dijanjikan. Andi Arief tidak mau menjelaskan lebih detail evaluasi kekalahan Ridho Ficardo. “Yang penting kedepan, Partai Demokrat di Lampung harus bisa memperbaiki diri,” ujarnya sambil tersenyum penuh arti ketika ditanya, siapakah pengganti Ridho Ficardo yang disiapkan untuk kembali memperkuat Partai Demokrat Provinsi Lampung.

    Sementara itu beredar beberapa nama yang akan dicalonkan menggantikan Ridho Ficardo sebagai Ketua Partai Demokrat Lampung. “Dengar-dengarnya, Alzier (Alzier Dianis Thabranie-red) sedang dipersiapkan menggantikan Ridho. Tapi ada juga dari kalangan pers yang sedang dilirik Pengurus Pusat Partai Demokrat,” ujar seorang wartawan senior di Lampung.

    Sementara itu dari beberapa informasi didapati beberapa orang dekat Ridho Ficardo sudah mengambil ancang-ancang pindah Partai, karena merasa suasana yang tidak nyaman lagi di dalam partai.

    “Kawan-kawan ada yang sudah mendekati Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menyedihkan memang. Tapi ini realitasnya,” ujar salah seorang pimpinan Partai Demokrat Lampung yang tidak mau disebut identitasnya.

    Walaupun resah, dirinya mencoba bertahan sampai ada keputusan dari Pengurus Pusat dalam mengatasi krisis dalam Partai Demokrat Lampung ini. “Kita memang butuh pemimpin baru. (Tapi-red) tunggu keputusan pusat dulu,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menetapan hasil Pilkada Lampung 2018 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Minggu (12/8). Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu RI menolak gugatan calon –calon gubernur yang kalah, Ridho Ficardo dan Herman HN, KPU menetapan kemenangan pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia dalam Pilkada 27 Juni 2018 lalu. (slm/bgr/nt/yan)

  • Bawaslu Lamtim Tegur Bacaleg Curi Star Kampanye

    Bawaslu Lamtim Tegur Bacaleg Curi Star Kampanye

    Lampung Timur (SL) — Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Lampung Timur berjanji akan serius dalam pengawasan Bakal Calon Legislatif (BACALEG) yang tidak menaati peraturan, sudah memposting gambar di media sosial (Facebook, Instagram).

    Ketua BAWASLU Kabupaten Lampung Timur Lailatul Khairiyah menyampaikan, telah melayangkan surat dan himbauan serta teguran, agar tidak melanjutkan memosting gambar. “Ada dua temuan di media sosial (red), bahwa bacaleg di daerah yang melanggar, tetapi kami sudah melayangkan surat dan himbauan serta teguran,” ujar Ketua BAWASLU Kabupaten melalui WhatsApp pribadinya. Senin, (13/08/18).

    Wartawan yang menanyakan siapa yang melanggar atau yang telah di layangkan surat, Bawaslu enggan membeberkan dari parpol mana dan dapil berapa untuk Kabupaten Lampung Timur.

    Sementara publish sebelumnya, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur belum menetapkan masa kampanye. Namun dari pantauanwartawan di media sosial (Facebook) masih ada beberapa dari partai politik yang berani memasang bentuk gambar atau peraga kampanye. Artinya, dari sebuah peraga tersebut, dibuktikan untuk mengajak dan memilih pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 nanti.

    Padahal, pada kenyataannya untuk Pemilu 2019 baru dimulai atau di umumkan pada 23 September 2018, artinya KPU belum mengesahkan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi peserta yang mencalonkan wakil di daerah, masih ada waktu sekitar 50 hari lagi, untuk publikasi peraga kampanye.

    Tetapi untuk menindaklanjuti seperti apa aturan yang di tetapkan untuk pileg nanti, pihak panwas dan KPU belum memberikan keterangan terkait secara resmi dalam hal itu. Namun saat di kompirmasi kepada ketua KPU Lampung Timur Andre Okvatia Mengatakan Belum masa kampanye, Tidak boleh kampanye, namun lebih jelas ke pihak-pihak terkait. “Konfirmasi ke panwas aja terkait ini,” Ujar Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur. (net)