Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Prabowo-Sandi Soan ke PP Muhammadiyah dan Terima Enam Pesan

    Prabowo-Sandi Soan ke PP Muhammadiyah dan Terima Enam Pesan

    Jakarta (SL)- Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersilaturahim ke Pimpinan Pusat Muhamamdiyah (PP Muhammadiyah). Mereka disambut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/8) malam.

    Haedar menitipkan enam pesan kepada pasangan capres-cawapres itu jika berhasil menjadi pemimpin Indonesia untuk ke depannya. Menurut Haedar, enam poin itu sebagai masukan Muhammadiyah untuk menjadi bahan dalam pengembangan visi-misi Prabowo-Sandi.

    “Ada enam poin yang saya sampaikan. Satu, pemerintah itu harus memperhatikan fondasi nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Haedar usai menerima kunjungan Prabowo-Sandi.

    Menurut dia, kebijakan Prabowo-Sandi tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila dan nilai luhur bangsa. Pesan yang kedua, lanjut Haedar, PP Muhammadiyah juga menyampaiakn agar Prabowo-Sabdi mewujudukan kedaulatan negara di bidang ekonomi, politik, dan budaya dalam bentuk kebijakan yang lebih berani.

    “Jadi termasuk dalam konteks kedaulatan dari hegemoni asing, memutus mata rantai kita yang sudah lama serba import dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Pesan ketiga, menurut Haedar, PP Muhammadiyah menyampaikan agar Prabowo-Sandi bisa mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan kebijakan yang lebih berani sesuai dengan konsep yang telah ada. “Kesenjangan ekonomi adalah krusial poin kita dalam kehidupan kebangsaan dan bagaimana agar kekayaan Indonesia itu sebesar-besarnya itu untuk hajat hidup rakyat,” katanya.

    Pesan keempat, Haedar juga menyampaikan agar Prabowo-Sandi melakukan rekontruksi kebijakan pendidikan nasional yang lebih berorientasi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. “Nah Muhammadiyah selama ini bergerak dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, yang intinya adalah agar bangsa ini menjadi bangsa yang unggul di hadapan bangsa lain,” jelasnya.

    “Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan bangsa lain jika SDM kita ini pas-pasan. Dan kita harus mengedepankan kualitas bukan kuantitas,” imbuhnya.

    Kelima, Haedar juga menitip pesan kepada Prabowo-Sandi agar melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk tujuan memakmurkan rakyat dan untuk hajat hidup rakyat Indonesia. “Birokrasi untuk semua, tidak untuk satu kelompok, satu golongan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Pesan terakhir, Haedar bersama pimpinan Muhamamdiyah lainnya juga memberikan masukan kepada Prabowo-Sandi agar membuat Indonesia lebih proaktif lagi untuk kebijakan politik luar negeri, termasuk meningkatkan peran Indonesia sebagai negara mayoritas muslim.

    “Karena ini adalah muslim terbesar di dunia. Jadi itulah dan kemudian gayung bersambut tadi kita cukup santai berdiskusi membicarakan persoalan-persoalan bangsa yang sangat besar ini,” kata Haedar. (rep/nt/jun)

  • Relawan AHY Siap Dukungan Prabowo-Sandi

    Relawan AHY Siap Dukungan Prabowo-Sandi

    Suravaya (SL)- Relawan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap mendukung pasangan bakal calon presiden (capres) dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan sejumlah catatan. Meski kecewa AHY gagal menjadi cawapres, namun relawan tetap akan mengikuti keputusan Partai Demokrat.

    “Kami sudah rela bukan AHY yang maju, dan keputusan partai ke Prabowo-Sandiaga sehingga kami juga mendukungnya,” ujar Ketua Umum relawan Bintang Mercy Indonesia Farhan Effendy di Surabaya, Ahad (12/3).

    Menurutnya, catatan-catatan yang diberikan salah satunya tidak mengabaikan peran dan mesin kader Partai Demokrat serta tingkat elektabilitas AHY. “Kerja-kerja dari mesin Demokrat jangan diabaikan, sebab tim Prabowo-Sandiaga Uno sangat membutuhkan dan tak terbantahkan partai ini pernah berkuasa dua periode,” katanya.

    Selain itu, kata dia, dalam jangka panjang para relawan tetap akan mendorong AHY untuk bisa maju lagi pada pemilihan presiden lima tahun mendatang. Relawan menilai apa yang terjadi saat ini adalah pelajar berharga bagi AHY.

    “Jika 2024 terbuka peluang lagi, maka tugas pejuang partai dan pendukung AHY untuk mempersiapkan langkah dengan sebaik-baiknya atau setidaknya belajar dari pengalaman saat lalu,” katanya.

    Meski diakuinya masih banyak relawan, kader, dan simpatisan kecewa karena AHY tak bisa maju, tapi pihaknya tetap setia terhadap keputusan Partai Demokrat. Terlebih, lanjut dia, AHY mengajak semua pihak untuk menerima kenyataan politik yang harus dijalani dan ditempuh Demokrat.

    “Dengan membawa rasa cinta kami pada AHY, keputusan partai yang telah menyatakan tetap bersama koalisi Gerindra, PAN, dan PKS kami terima meski pahit,” katanya lagi. (rep/ant/jun)

  • Bawaslu Lamtim Tegur Bacaleg Curi Star Kampanye

    Bawaslu Lamtim Tegur Bacaleg Curi Star Kampanye

    Lampung Timur (SL) — Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Lampung Timur berjanji akan serius dalam pengawasan Bakal Calon Legislatif (BACALEG) yang tidak menaati peraturan, sudah memposting gambar di media sosial (Facebook, Instagram).

    Ketua BAWASLU Kabupaten Lampung Timur Lailatul Khairiyah menyampaikan, telah melayangkan surat dan himbauan serta teguran, agar tidak melanjutkan memosting gambar. “Ada dua temuan di media sosial (red), bahwa bacaleg di daerah yang melanggar, tetapi kami sudah melayangkan surat dan himbauan serta teguran,” ujar Ketua BAWASLU Kabupaten melalui WhatsApp pribadinya. Senin, (13/08/18).

    Wartawan yang menanyakan siapa yang melanggar atau yang telah di layangkan surat, Bawaslu enggan membeberkan dari parpol mana dan dapil berapa untuk Kabupaten Lampung Timur.

    Sementara publish sebelumnya, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur belum menetapkan masa kampanye. Namun dari pantauanwartawan di media sosial (Facebook) masih ada beberapa dari partai politik yang berani memasang bentuk gambar atau peraga kampanye. Artinya, dari sebuah peraga tersebut, dibuktikan untuk mengajak dan memilih pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 nanti.

    Padahal, pada kenyataannya untuk Pemilu 2019 baru dimulai atau di umumkan pada 23 September 2018, artinya KPU belum mengesahkan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi peserta yang mencalonkan wakil di daerah, masih ada waktu sekitar 50 hari lagi, untuk publikasi peraga kampanye.

    Tetapi untuk menindaklanjuti seperti apa aturan yang di tetapkan untuk pileg nanti, pihak panwas dan KPU belum memberikan keterangan terkait secara resmi dalam hal itu. Namun saat di kompirmasi kepada ketua KPU Lampung Timur Andre Okvatia Mengatakan Belum masa kampanye, Tidak boleh kampanye, namun lebih jelas ke pihak-pihak terkait. “Konfirmasi ke panwas aja terkait ini,” Ujar Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur. (net)

  • Jusuf Kalla Enggan Untuk Jadi Timses Jokowi-Ma’ruf

    Jusuf Kalla Enggan Untuk Jadi Timses Jokowi-Ma’ruf

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua tim pemenagan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam kampanye Pilpres 2019.

    “Namun, sikap Pak JK lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. Bukannya menolak, melainkan Pak JK memilih menjadi penjaga gawang saja,” kata Juru Bicara Wapres Husain Abdullah ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (10/9).

    Jokowi menyampaikan hal tersebut saat dia menemui Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/8) siang.

    Husain mengatakan Wapres Jusuf Kalla mempunyai pertimbangan matang terkait dengan pilihannya untuk tidak terlibat dalam tim pemenangan Jokowi.

    JK lebih mempertimbangkan kepentingan umum bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok politik tertentu.

    “JK memilih tetap konsisten saja melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi dan JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres,” tambah Husain.

    Dengan tidak terlibat dalam tim pemenangan kampanye Jokowi/Ma’ruf Amin tersebut, JK dapat mengendalikan pemerintahan saat Jokowi cuti kampanye nanti sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan di pusat selama kampanye Pilpres.

    “Dengan demikian, pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Pak Jokowi cuti kampanye dan keperluan Pilpres lainnya yang padat dan menyita waktu kerja beliau,” ujar Husain. (net)

  • Gubernur dan Tiga Cagub Lampung Absen Pleno Penetapan KPU

    Gubernur dan Tiga Cagub Lampung Absen Pleno Penetapan KPU

    Bandarlampung (SL)-Pleno Terbuka KPU Lampung Penetapan pasangan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2019-2024, dengan pengamanan ketak kepolisian Polda Lampung, tanpa kehadiran Gubernur Lampung. Tiga kandidat Cagub Ridho-Bahtiar, Herman-Sutono, dan Mustafa-Jajuli, juga absen.

    Penetapan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, Minggu (12/8), itu juga sepi dari para pejabat Provinsi Lampung. Meja yang disiapkan untuk tiga pasangan calon lainnya terlihat kosong, hingga pukul 14.00 WIB, tiga pasangan calon tersebut belum hadir, dan acara dimulai.

    “KPU Lampung juga tentunya mengundang tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Termasuk Gubernur, pejabat terkait. Tapi memang belum hadir hingga usai acara,” kata staf KPU di meja registrasi.

    Tidak hadirnya Gubernur Lampung, dan pada kandidat cagub juga menjadi buah bibir seisi ruangan acara, hingga luar gedung. “Ini adalah bukti para kandidat itu tidak siap untuk kalah, mereka hanya siap untuk menang,” kata salah seorang tokoh Polititis yang hadir.

    Pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, periode 2019-2024. Penetapan Arinal – Chusnunia (Nunik) dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Lampung, Minggu (12/8).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi Pasangan calon nomor urut tiga itu, mendapatkan suara 1.548.506 atau 37,78 persen dari 4.179.405 surat suara. Sementara Pasangan Herman Hn – Sutono memperoleh 1.054.646 suara atau 25,73 persen. Kemudian, M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri memperoleh 1.043.666 suara atau 25,46 persen dan Mustafa – Ahmad Jajuli mendapat 452.454 suara atau 11,04 persen.

    Ketua KPU Lampung Trenggono mengatakan, dari hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara itu, digugat oleh pasangan Ridho – Bachtiar dan Herman – Sutono. Akan tetapi, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. “Sehingga, KPU mempunyai kewenangan untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih, selambat-lambatnya tiga hari,” jelas Nanang.

    Dia mengatakan, dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi, maka KPU melaksanakan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih. “Hari ini, KPU Provinsi Lampung menetapkan Gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu Arinal Djunaidi dan Chusnunia, dengan perolehan suara 1.548.506 atau 37,78 persen,” kata Nanang (Juniardi)

  • Presidium KAHMI Kecewa Batalnya Mahfud MD Jadi Cawapres

    Presidium KAHMI Kecewa Batalnya Mahfud MD Jadi Cawapres

    Jakarta (SL) – Tidak dipilihnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, menjadi pertanyaan publik, bahkan banyak yang kecewa. Pasalnya, Mahfud MD dikabarkan sudah bersiap-siap untuk deklarasi, namun Jokowi menjatuhkan pilihannya pada KH Maruf Amin sebagai cawapres.

    Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro mengaku heran dan tak percaya dengan keputusan mendadak dari gabungan partai politik pendukung Jokowi tersebut. Disaat Mahfud telah bersiap untuk mengikuti deklarasi. “Di saat Mahfud sudah siap mengikuti acara deklarasi capres-cawapres sesuai jadwal yang telah ditentukan ternyata batal,” kata Wiwik, sapaan karibnya, Jumat (10/8).

    Wiwik menilai, persoalan integritas dan kapasitas dari Mahfud tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi, mantan koordinator Presidium KAHMI itu tercatat pernah menjabat di tiga lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu, Wiwik menilai, sosok seperti Mahfud MD sangat layak jika menjadi cawapres.

    “Beliau (Mahfud) memiliki semua persyaratan, kriteria dan kepantasan untuk menjadi cawapres. Selain memiliki integritas yang baik, beliau juga memiliki latar belakang akademis yang tidak diragukan, khususnya kepakarannya di bidang hukum,” terang Wiwik.

    Wiwik mengakui, pengusungan capres-cawapres memang wewenang dari partai politik. Hanya saja, Ia meminta agar parpol juga bisa menjaga harkat dan martabat seorang tokoh. “Hendaknya para pimpinan parpol pengusung capres/cawapres dapat menghormati dan menjaga harkat dan martabat tokoh yang akan dicalonkan,” tutup dia.

    Mubarok (Sekretaris MD KAHMI Tanah Bumbu) menyampaikan senada dengan koordinator MN KAHMI kami didaerah juga ikut kecewa dengan proses penetapan tersebut. “Pemimpin itu ucapannya yang dipegang bukan antraksinya dalam berpolitik. Apalagi sekaliber Prof. Mahfud dikibuli seperti itu. Awalnya kami yakin menang jika berpasangan dengan Mahfud MD tetapi setelah proses ini kami berfikir lagi untuk memilih Bapak Jokowi sebagai presiden berikutnya”.

    “Pemimpin itu harus bisa memberikan contoh kepada kami dalam bersikap dan mengambil kebijakan demi kepentingan umat. Bagaimana kita mau percaya sama yang disana jika memberikan contoh seperti itu. Dari kejadian ini kami tentu juga mengambil hikmahnya, semoga ini yang terbaik buat kanda Mahfud MD diberi petunjuk jalan yang lurus yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT”, tambahnya.

    Seperti diketahui, Jokowi memutuskan menggandeng KH Maruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal, sebelumnya nama Mahfud MD digadang-gadang sebagai kandidat terkuat mendampingi Jokowi. Meski demikian, Mahfud mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi dan sembilan partai koalisi tersebut.

    “Saya tidak kecewa, kaget saja, karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail,” kata Mahfud, saat wawancara di salah satu stasiun televisi. (net)

  • Golkar Lampung Siap Kawal Penetapan Arinal – Nunik

    Golkar Lampung Siap Kawal Penetapan Arinal – Nunik

    Bandarlampung (SL) – Jajaran DPD I Partai Golkar Lampung akan mengawal penetapan Arinal Djunaidi – Chusnunia sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2019-2024, di Hotel Novotel, Minggu (12/8) besok.

    Hal itu berdasarkan undangan DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung nomor U-99/DPDPG-I/LPG/VIII/2018, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD I Golkar Lampung Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Tony Eka Candra dan Sekretaris Supriyadi Hamzah  tertanggal 10 Agustus 2018.

    Undangan tersebut meminta kepada seluruh jajaran pengurus harian untuk hadir di posko pemenangan tim kerja pemenangan Arinal-Chusnunia (Nunik) di jalan Gatot Subroto Bandarlampung pukul 13.30 WIB.

    Kemudian, jajaran pengurus dan anggota Partai Golkar akan berangkat ke Hotel Novotel untuk mengawal pleno KPU Lampung dalam penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
    Sementara, Komisioner KPU Provinsi Lampung M. Tio Aliansyah mengatakan, penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan pada Minggu (12/8) besok.

    Akan tetapi, untuk waktu dan tempat pelaksanaan penetapan Arinal-Nunik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih masih menunggu tim teknis KPU.

    “Tempat dan jam nya nanti disesuaikan dengan kesiapan kasubag teknisnya,” ujar Tio dikutip dari harianmomentum.com. (adw/rel)

  • Peneliti LKHD : Presidential Treshold Mengebiri Fungsi Partai Politik

    Peneliti LKHD : Presidential Treshold Mengebiri Fungsi Partai Politik

    Jakarta (SL) – Peneliti Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi (LKHD), Rivaldi Mandala Satria, S.H., menilai sistem ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara pemilu mengebiri fungsi partai politik.

    Rivaldi menjelaskan, Partai Politik dibentuk untuk kaderisasi kepemimpinan dan sebagai sarana partisipasi politik bagi warga negara.

    “Presidential threshold mengancam fungsi parpol, berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender,” jelas dia kepada wartawan di Jakarta.

    Ia mengatakan, Partai Politik memiliki fungsi yang strategis dalam pembangunan negara.

    “Untuk menyokong fungsi tersebut, Partai Politik memerlukan independensi dalam menentukan sikap politiknya. Namun, independensi itulah yang coba dikebiri oleh sistem Presidential Treshold yang mewajibkan pencalonan presiden minimal 20 % suara kursi DPR atau 25% suara sah nasional,” ujar dia.

    Ia menambahkan, fungsi partai politik sebagai wadah kaderisasi untuk menghasilkan alternative pemimpin bangsa justru terhambat oleh sistem ini.

    Tidak hanya itu, menurut dia, Presidential Threshold justeru menumbuhkan politik transaksional dalam sistem perpolitikan Indonesia.

    “Partai-partai kecil yang memiliki kader terbaik kalah tertindas oleh Partai-partai besar yang memiliki suara lebih banyak, ini justru mencederai demokrasi,” ungkap dia.

    “Partai sulit menentukan sikap politik dalam mengusung kader terbaiknya. partai-partai kecil ini wajib mengekor pada partai-partai yang memiliki suara lebih besar, sehingga partai ini terbelenggu dalam menentukan nasibnya sendiri atau mendorong calon alternatif yang memiliki kompetensi,” sambung dia.

    Ia menuturkan, dalam situasi ini terciptalah politik keterpaksaan yaitu pilihan politik yang didasari atas keterpaksaan karena hampir tidak ada pilihan lain bagi mereka selain mengikuti arus politik utama.

    “Ini jelas mencederai demokrasi. Apa jaminannya Partai Besar memiliki kader yang lebih baik daripada Partai Kecil? Tidak ada,” tegasnya.

    Ia menyampaikan, tidak hanya parpol yang terdampak dari sistem ini, masyarakat pun akhirnya tidak punya banyak pilihan dalam menentukan pemimpinnya.

    ‘Pertanyaannya, apa benar hanya Jokowi dan Prabowo saja putra terbaik bangsa ini? Ataukah itu hanya buah dari monopoli politik akibat dari Presidential Treshold? Jika memang itu hanya buah dari monopoli politik, artinya sesungguhnya system politik kita bagai system politik korporasi dimana pemilik modal terbesarlah yang dapat menentukan arah kebijakan politik bangsa,” tutupnya. (rls)

  • JK Tolak Jadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin

    JK Tolak Jadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua tim pemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam kampanye Pilpres 2019.

    “Namun, sikap Pak JK lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. Bukannya menolak, melainkan Pak JK memilih menjadi penjaga gawang saja,” kata Juru Bicara Wapres Husain Abdullah ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (10/9).

    Jokowi menyampaikan hal tersebut saat dia menemui Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/8) siang.

    Husain mengatakan Wapres Jusuf Kalla mempunyai pertimbangan matang terkait dengan pilihannya untuk tidak terlibat dalam tim pemenangan Jokowi.

    JK lebih mempertimbangkan kepentingan umum bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok politik tertentu.

    “JK memilih tetap konsisten saja melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi dan JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres,” tambah Husain.

    Dengan tidak terlibat dalam tim pemenangan kampanye Jokowi/Ma’ruf Amin tersebut, JK dapat mengendalikan pemerintahan saat Jokowi cuti kampanye nanti sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan di pusat selama kampanye Pilpres.

    “Dengan demikian, pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Pak Jokowi cuti kampanye dan keperluan Pilpres lainnya yang padat dan menyita waktu kerja beliau,” ujar Husain. (net)

  • Partai Demokrat Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

    Partai Demokrat Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

    Jakarta (SL) – Partai Demokrat memutuskan dukungan untuk Pilpres 2019 kepada duet Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Keputusan itu diambil lewat sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar pagi ini di kediaman Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kawasan Mega Kuningan, Jaksel, Jumat (10/8/2018).

    Sidang berlangsung kurang-lebih 90 menit. “Proses yang penuh dengan tarik-menarik dan kritik dalam dua hari ini adalah dinamika. Kita tetap berpendirian walau langit runtuh, kita tetap dukung koalisi,” ujar Wasekjen PD Andi Arief saat dihubungi.

    Andi mengatakan Demokrat tak ingkar janji soal berkoalisi dengan Prabowo. Meski demikian, dia mengaku ada kekecewaan dari PD soal duet Prabowo-Sandi. “Demokrat tidak ingkar janji. Meski kecewa dengan proses pengambilan keputusan di luar kesepakatan dengan Pak Prabowo, namun kita tetap bersikap tidak akan khianati komitmen koalisi,” tegas dia.

    Andi mengatakan, Demokrat segera menggelar konferensi pers terkait sikap partai di Pilpres 2019. (detik/nt)