Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Kadispenad : “Netralitas TNI AD Jangan Diragukan, Melanggar Ditindak Tegas !”

    Kadispenad : “Netralitas TNI AD Jangan Diragukan, Melanggar Ditindak Tegas !”

    Palembang (SL) – Kadispenad Brigjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menegaskan bahwa, dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh Netralitas TNI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono.

    Dalam pernyataan resminya di Mabesad, Jumat (22/6/2018), Brigjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menyampaikan bahwa “Bagi TNI AD, Netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta Demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi”.

    Kemudian, dalam menyikapi situasi Politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan baik.

    “Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

    “Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 ini.

    “Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi” tegasnya.

    “Dengan adanya Perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia”.

    “Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini” ucap Jenderal berbintang satu yang oleh Media akrab dipanggil Brigjen Denny.

    Sebelum mengakhiri, atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu” pungkas Kadispenad. (rls)

  • Jelang Pencoblosan, JK Harap Pilkada Berjalan Damai

    Jelang Pencoblosan, JK Harap Pilkada Berjalan Damai

    Sulawesi Selatan (SL) — Memasuki masa tenang, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menyampaikan harapan dalam Pilkada 27 Juni mendatang.

    Ditemui usai meresmikan Fakultas Teknik Unhas di Gowa Sulawesi Selatan, Sabtu 23 Juni 2018, JK berharap yang terbaiklah yang akan menang dalam pesta demokrasi ini. “Yang terbaiklah yang menang,” kata Jusuf Kalla.

    Wapres JK juga berharap agar Pilkada bisa berjalan dengan damai. “Harapan kita pilkada damai. Sisa berapa hari, ini aman. Kita bersyukur nda ada konflik,” lanjut JK. (onesulsel.id)

     

  • Marhaen Menggugat : Lawan Cukong Politik dan Tangkap Pelaku Politik Uang

    Marhaen Menggugat : Lawan Cukong Politik dan Tangkap Pelaku Politik Uang

    Bandarlampung (SL) – Marhaen Menggugat menyerukan pada seluruh jajarannya dan satuan tugas (Satgas) politik uang yang telah dibentuk hingga ke tingkat desa-desa untuk siaga. Jika di temukan ada praktik politik uang maka pelakunya harus di tangkap, didokumentasikan dan di laporkan ke Panwas.

    Koordinator Marhaen Menggugat, Yohanes Joko Purwanto, mengatakan, Marhaen Menggugat telah membetuk satgas anti politik uang hingga ke tingkat desa serta membetuk tim advokasi untuk mengawal proses setiap laporan politik uang.

    “Semua satgas harus siaga, pasang mata dan telinga. Jika ditemukan ada politik uang maka tangkap pelakunya, dokumentasikan dalam bentuk video dan gambar, dan laporkan ke Panwas,” ungkapnya, Minggu (24/6).

    Menurutnya, Marhaen Menggugat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pilgub Lampung dengan baik.”Jangan sampai Pilgub dibajak oleh corporasi jahat melalui calon bonekanya. Karena rakyat sendiri yang akan sengsara dan menyesal,” pungkasnya. (red)

  • PAN Perintahkan Semua Kader Menangkan Arinal-Nunik di Pilkada Lampung

    PAN Perintahkan Semua Kader Menangkan Arinal-Nunik di Pilkada Lampung

    Bandarlampung (SL) – Saudaraku, Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki masa tenang menjelang Pilkada Rabu, 27 Juni mendatang.

    Saudaraku, PAN telah jelas menginstruksikan kadernya untuk mendukung penuh calon kepala daerah yang telah diputuskan oleh partai. Terima kasih karna saudaraku selama ini tanpa kenal lelah telah berupaya meyakinkan masyarakat untuk memilih calon yang kita usung.

    Saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk solid memenangkan & bergerak hingga tingkat infrastruktur partai di paling bawah. Saudaraku, yakinlah tiada usaha yang mengkhianati hasil. Insyaallah, ikhtiar kita akan mendapat jawaban yg terbaik pada akhirnya nanti.

    Pilgub Lampung kita menangkan No. 3 Arinal – Nunik. Pilkada Tanggamus kita menangkan No. 1 Dewi Handajani – AM. Syafi’i. Pilkada Lampung Utara kita menangkan No. 3 Agung – Budi

    Kader… Siap
    PAN… Menang
    PAN 12ebut Kemenangan di Bumi Lampung

    #PAN12 #PANMenang #12ebutKemenangan

  • Absen Undangan Polda, Ridho Kumpulkan ASN TK Hingga SMP di Mesuji

    Absen Undangan Polda, Ridho Kumpulkan ASN TK Hingga SMP di Mesuji

    Mesuji (SL) – Absen dalam undangan Istighosah dan Doa Bersama Kepolisian Daerah Lampung, Gubernur Petahana M Ridho Ficardo mengumpulkan guru TK, SD, hingga SMP di Kabupaten Mesuji, Minggu, 24 Juni 2018.

    Pengumpulan tersebut diduga untuk mengarahkan para ASN maupun tenaga pendidik untuk memilihnya pada 27 Juni 2018. Kembalinya, Ridho sebagai Gubernur Lampung setelah cuti kampanye dan memasuki masa tenang yang berdasarkan aturan tidak boleh melanggar dilakukannya.

    Warga Mesuji, Tria Nani mengatakan bahwa pengumpulan guru baik dari TK, SD maupun SMP di Mesuji memang dilakukannya. “Saya tahunya seperti itu dikumpulin (guru) tapi carik sama RT juga ikut dikumpulkan,” ucap dia Minggu, 24 Juni 2018.

    Menurutnya, pengumpulan juga untuk membagikan rastrada. “Katanya bagiin Rastrada itu yang untuk warga miskin,” tuturnya.

    Dalam undangan juga tertera bahwa seluruh ASN maupun non ASN diwajibkan hadir. Gedung Serba Guna Taman Kehati yang menjadi lokasi kegiatan, penuh oleh kehadiran ASN dan non ASN yang hadir.

    Acara yang dikemas dalam halalbihalal bersama Gubernur Lampung M Ridho Ficardo ini juga dibagikan Kartu Rastrada yang dilakukan oleh Bupati Mesuji Khamamik. Ridho memanfaatkan kekuasaannya sebagai Gubernur Lampung untuk mengumpulkan serta memobilisasi jelang pencoblosan yang tinggal 3 hari lagi.

    Usai acara Ridho melakukan foto bersama dengan ASN maupun non ASN yang hadir dan mengacungkan simbol satu sebagai nomor urutnya. Hal tersebut juga diikuti oleh ASN maupun non ASN yang hadir.

    Dalam kesempatan itu, M.Ridho Ficardo mengucapkan Minal Aidzin Wal Faidzin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat yang memadati GSG Kehati. ”Semoga amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan senantiasa mendapat pahala serta ridho Allah SWT,” ujarnya.

    Bupati Khamamik menyempatkan membagikan kartu beras sejahtera daerah (Rastrada) kepada 6000 KK.

  • Masa Tenang, Arinal Djunaidi Hadiri Istighosah dan Doa Bersama di Mapolda Lampung

    Masa Tenang, Arinal Djunaidi Hadiri Istighosah dan Doa Bersama di Mapolda Lampung

    Bandarlampung (SL) – Berbeda pilihan itu hal yang biasa. Ustadz Al Habsyi menegaskan hal ini saat memberikan ceramah di hadapan ratusan peserta istighosah atau doa bersama di halaman Polda Lampung, Minggu, 24/6/2018.

    “Berbeda pilihan itu biasa, yang menang adalah rakyat Lampung semuanya. Mari tetap dalam bingkai persatuan Indonesia, jadilah manusia yang bermanfaat bagi lainya,” kata Ustadz Al Habsyi.

    Ustadz Al Habsyi menambahkan jangan sampai hanya karena berbeda pilihan lalu menjadi masalah. Saat ini kebersamaan dibutuhkan agar bisa terhindar dari bencana. Secara khusus dalam ceramahnya, dikutip pesan dari Al Quran yaitu surat Al Anfal ayat 9 terkait dengan perang badar dan hikmah Al Araf ayat 19-22 yang didalamnya ada kisah bagaimana iblis menggoda manusia. Iblis itulah sebenarnya yang menciptakan kabar bohong atau hoax pertama kali. Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu karena bisikan iblis.

    Melalui doa, usaha, ikhlas dan tawakal diharapkan rakyat segera mendapatkan pemimpin Lampung yang terpercaya.

    Kapolda Lampung, Irjen Suntana bersama sejumlah pejabat muspida Lampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama Lampung dan Ketua KPU Lampung Nanang Trengono serta Ketua Panwaslu Lampung Fatihatul Khoriyah juga hadir mengikuti doa bersama.

    Calon Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal Djunaidi bersama dengan Walikota Bandar Lampung Herman HN dan Ahmad Jajuli, anggota DPD RI dapil Lampung juga turut hadir dalam kegiatan doa bersama yang diawali dengan ceramah dan sholat Ashar berjamaah.

    “Mengisi masa tenang ini, saya beserta keluarga juga memperbanyak doa. Kita juga lakukan silaturahmi ke saudara dan kerabat, doa bersama akan kita lakukan juga nanti pada malam sebelum coblosan, 27 Juni 2018 untuk wujudkan pilkada damai, lancar semuanya proses pemungutan suara di TPS, ” kata Arinal Djunaidi.

    Kegiatan istighosah dipimpin oleh KH Muhsin Abdullah dan doa bersama dipimpin secara bergantian oleh KH Soleh Bajuri, dan ceramah hikmah istighosah bersama dengan Dr Bukhori Muslim Lc, MA.

    “Ini bulan yang baik, jelang pilgub Lampung baru saja kita jalankan ibadah puasa dan Idul Fitri. Semoga kita semua bisa menjalankan perintah Allah untuk beribadah wajib dan sunah dengan tulus dan ikhlas. Minal Aidin wal Faizin, kita semua berharap kembali fitri,” kata Dr Bukhori Muslim, Lc, MA.

    Secara khusus disampaikan juga harapan untuk proses pilkada Lampung bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, dipercaya rakyat. Sosok gubernur yang terpilih pada Rabu, 27 Juni 2018 akan didukung sepenuhnya oleh rakyat.

    “Harapan kita cagub terpilih nanti, siapapun mereka adalah bagian dari saudara seiman. Semoga Allah memberikan manfaat, Lampung memiliki pemimpin yang terpercaya,” kata Dr Bukhori Muslim, Lc, MA. (rls)

  • SBY Ungkap Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada

    SBY Ungkap Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada

    Jakarta (SL) – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

    SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung. “Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

    SBY menyatakan sebelumnya sudah menyampaikan agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral ketika melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu. Presiden ke-6 RI itu berharap negara serta perangkat lainnya bisa netral. “Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral,” ujarnya.

    Menurut SBY, dirinya menyampaikan hal tersebut merupakan bentuk tanda sayang kepada BIN, Polri, dan TNI untuk tidak keliru bersikap dalam gelaran Pilkada maupun Pemilu yang akan datang.

    SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang. “Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” kata dia.

    “Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya,” ujarnya menambahkan.

    SBY lantas membeberkan dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada. Pertama-tama SBY mencontohkan dugaan ketidaknetralan alat negara itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

    Menurut SBY, terdapat kejanggalan ketika itu, saat Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang Demokrat usung, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana. “Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statement yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia.

    SBY melanjutkan dugaan ketidaknetralan juga terjadi pada Pilgub Papua. Menurutnya calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” tuturnya.

    SBY juga mengungkap tak netralnya Polri dalam Pilgub Kalimantan Timur. Ia menyatakan calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.

    Perkara itu muncul, kata SBY lantaran calon yang pihaknya usung menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.

    Tak sampai di situ, SBY menyebut terdapat kejanggalan juga pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.

    “Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” kata dia.

    Lebih lanjut, SBY mengatakan dalam gelaran Pilgub Riau dirinya juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral.

    “Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” kata dia.

    “Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” kata SBY.

    Info diperoleh beredar di copas sebelah (CNNI/Red)

  • Herman HN Resmikan Poliklinik ITERA

    Herman HN Resmikan Poliklinik ITERA

    Bandarlampung (SL) – Hari ini (24/6), Herman HN kembali menjalankan tugasnya sebagai Walikota Bandar Lampung. Pagi ini, Herman HN meresmikan penggunaan Poliklinik ITERA di Bandar Lampung.

    Dalam sambutannya, Herman HN mengatakan, poliklinik yang diresmikan ini dapat dimanfaatkan seluruh civitas akademika ITERA. “Mudah-mudahan civitas akademika ITERA tambah sehat dengan adanya poliklinik ini”, kata Walikota Bandar Lampung ini.

    Ia menambahkan, poliklinik ITERA telah dilengkapi dengan peralatan medis yang cukup. “Untuk kesehatan, kita perlu menjaga kesehat untuk mencegah sakit. Jika sakit, ada poliklinik untuk tempat berobat. Semoga bermanfaat”, tutup Herman HN.

    Sampai acara peresmian poliklinik ITERA selesai, tidak ada kendala dan acara berjalan dengan lancar. (rls)

  • Selepas Cuti, Herman HN Cek Fly Over MBK

    Selepas Cuti, Herman HN Cek Fly Over MBK

    Bandarlampung (SL) – Selepas cuti kampanye, Walikota Bandar Lampung, Herman HN, kembali bertugas memimpin Kota Bandar Lampung.

    Pagi tadi (24/6), Herman HN menyempatkan diri mengecek fasilitas lalu lintas di fly over MBK. Walikota Bandar Lampung ini mengatakan, fasilitas pendukung lalu lintas di fly over MBK harus terus di cek fungsi dan jumlahnya.

    “Harus terus di cek, rambu lalu lintas, road barrier dan kelancarannya, jangan sampai terjadi kecelakaan”, jelas Herman HN.
    Ia menambahkan, pengecekan berbagai faailitas umum rutin dilakukannya.

    “Setiap waktu selalu di cek. Jika ada yang rusak langsung diperbaiki, jika belum lengkap dilengkapi,” tutup Herman HN (TL/Rls/Jef)

  • Alat Peraga Kampanye Pilgub dan Wagub Lampung Diturunkan

    Alat Peraga Kampanye Pilgub dan Wagub Lampung Diturunkan

    Pringsewu (SL) – Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK., M.Si mendampingi KPU dan Panwaslu Pringsewu dalam pelaksanaan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang dan belum diturunkan oleh Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah di Rest Area Pringsewu, Minggu (24/6/18) siang.

    Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Pringsewu A. Andoyo, Ketua Panwaslu Fajar Fahlevi, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Arh. Anang Hasto Utomo, Kakesbangpol Pringsewu Sukarmaan, S.Pd, Kaban PP Edi Sumber Pamungkas serta Tim Sukses dari masing-masing Calon Kepala Daerah.

    Menurut Kapolres AKBP I Made Rasma, kegiatan dilaksanakan berdasarkan pernyataan Ketua KPU Pringsewu A. Andoyo dalam pemaparan saat gelaran Rakor di Aula Rapat Hotel Regency Gading Rejo Pringsewu bahwa dalam masa tenang tidak ada baliho ataupun alat peraga kampanye yang terpasang di mana jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018.

    “Siang ini Polres Tanggamus mendampingi KPU, Panwaslu Pringsewu, Kesbangpol dan Pol PP disaksikan masing-masing Pasangan calon menurunkan APK secara simbolis di Rest Area Gading Rejo dan selanjutnya dilaksanakan penertiban menyeluruh di Kabupaten Pringsewu,” ungkap AKBP I Made Rasma usai kegiatan.

    Sebelumnya, KPU Pringsewu meminta kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan Team sukses agar pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 24.00 Wib, semua alat peraga sudah diturunkan, termasuk nomor urut baik 1, 2, 3 dan 4 yang masih menempel baik di pohon, jembatan maupun bangunan, saat masa tenang sudah tidak ada lagi.

    Untuk alat peraga yang telah di copot nantinya akan di simpan oleh KPU Pringsewu. (BK/Pon)