Kategori: Politik

Bandar Lampung (SL)-Akademisi Unila, Budiono meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui akuntan publik untuk mengaudit dan mengumumkan hasil dana kampanye para pasangan calon gubernur – wakil gubernur pada pilgub 2018.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan publik terkait atas dugaan bahwa Vice Presiden PT Sugar Grup Company (SGC), Purwanti Lee telah menggelontorkan dana sebesar Rp31 miliar untuk paslon nomor urut tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim. “Kabarnya, dana dengan angka fantastis itu untuk pembelian 900 ribu Psc sarung kain dan 650 ribu Pcs kerudung guna dibagikan ke masyarakat.” katanya.

Padahal, berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal itu termasuk menyumbang dana kampanye kepada palson melebihi ketentuan yang telah ditentukan. Batas maksimal  sumbangan  yang diperbolehkan dari parpol, dan perushaan atau pengusaha di luar pemerintah sebesar Rp750 juta. Sedangkan batas maksimal sumbangan dari perseorangan Rp75juta.

“Kalau informasi dari masyarakat ini benar maka harus ditindaklanjuti, jangan pasif, menunggu usai kampanye untuk mengauditnya atau menunggu laporan dari masyarakat. Karena, sudah pasti sebuah koorporasi mempunyai maksud dan tujuan memberikan sumbangan dana itu untuk salah satu paslon di pilgub,” katanya, Jumat (1/6).

“Kalau perusahaan menyumbang melebihi kententuan ini memunculkan  pertanyaan sendiri bagi kita. Apakah ini dana  hasil penggelapan pajak atau lainnya, tetapi kan harus diliat dulu dan jangan pasif,” ucapnya lagi.

Selain itu, saat disinggung apakah para penyumbang yang melebihi batas ketentuan ini terkena pidana, ia mengatakan sebaiknya menunggu perkembangan selanjutnya. “Artinya kalau memang ada aturannya dan terdapat calon yang didiskualifikasi karena mendapat sumbangan secara berlebih. Kemudian penyumbangnya kita serahkan kepada lembaga yang bergerak dibidang itu untuk menelusuri aliran danna tersebut,’ ungkapnya.

Ia menyayangkan para lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu hingga pihak eksternal, PPATK, Direktorat pajak dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat. “Walaupun  PPATK sempat mengatakan ada aliran dana tidak jelas, tapi ya hanya sekedar mengungkap saja. Seharusnya PPATK juga menyampaikannya ke publik agar masyarakat bisa mengetahui kejelasannya.Biar masyarakat bisa menilai bahwasanya ada perusahaan yang diindikasi memberikan dana berlebihan ke salah satu paslon,” ucapnya.

Meski audit hanya bisa dilakukan setelah kampanye, Ia berharap, pengauditan dana kampanye paslon  dilakukan secara independen. Jika  terbukti adanya dana yang dikeluarkan diluar peraturan UU, maka para penyelenggara pemilu ini bisa melakukan diskualifikasi terhadap paslon tersebut. “Kita juga berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa memantau jalannya pengauditan tersebut,’ucapnya.

Budiono juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung untuk membuat terobosan agar bisa mengaudit  dana kampanye pasangan calon (paslon) sebelum adanya penetapan dan selesai kampanye.

“Bikin dong kebijakannya. Karena KPU bisa melakukan diskresi dengan membuat peraturan yang mengaudit calon yang melakukan sosialisasi sebelum ditetapkan sebagai paslon.Tetapi semua itu tergantung kemauan dari KPU dan Bawaslu,”katanya, Jumat (1/6).

Usulan pembuatan peraturan baru ini untuk mengantisipasi sumbangan dari pihak perseorangan dan koorporasi terhadap paslon yang melebihi batas ketentuan. Karena, berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ia berharap para penyelenggara pemilu bisa melakukan terobosan dengan membuat terobosann untuk mengantisipasi adanya sumbangan dana kampanye ke paslon melebihi ketentuan Undang-Undang. “Jadi kan  perlu kreasi dari KPU dan Bawaslu untuk menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil. Langkah ini juga untuk menghindari kepala daerah terpilih terjerat akan kepentingan koorporasi maupun perseorangan,’ ucapnya. (rls/mrf)

Badarlampung (SL) -Puluhan massa mengatas namakan Persatusn Rakyat Lampung Lawan Dominasi Modal berkumpul di depan Hotel Novotel Lampung, Kamis (31/5) ba’da Sholat Magrib, pukul 18.45

Mereka membentangkan spanduk putih bertuliskan “Tolak Keterlibatan Purwanti Lee (SGC) Di Pilgub Lampung 2018” dengan tinta merah. Sambil sesekali berteriak, “Tolak Nyonya Lee ,” kata seorang pria bercadar mengomandoi massa.

Massa datang bersamaan dengan Ny. Purwati Lee, juga datang ke Hotel Novotel, bersama putra, dan rombongannya

Massa hanya berdiri menghadap ke jalan, dan membentangkan spanduk. Aksi mereka hanya berlangsung sekitar 10 menit, kemudian mereka bubar mengendarai motor masing masing.

Dalam selebaran yang dibagikan mereka, menuliskan bahwa korporasi atau Pemodal merupakan salah satu bagian yang kerap kali menjadi sponsor di perhelatan Pemilihan Umum dengan memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon jagoannya.

Dan dengan catatan hal tersebut dilakukan tidak secara Cuma-Cuma sumbangan dari korporasi atau pemodal bagaimana punjuga selalu memiliki kepentingan tersembunyi sebagai agenda politiknya.

Keterlibatan Korporasi atau pemilik modal pada dunia politik biasanya ditujukan untuk melanggengkan kerajaan bisnis mereka melalui dukungan regulasi atau kebijakan.

Bahwa apabila nantinya jika paslon yang didukung berhasil merebut kursi kekuasaan, kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diutamakan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.

Prinsipnya adalah setiap uang yang telah dinvestasikan oleh koorporasi atau pemilik modal dalam pertarungan Pemilu harus memperoleh kcuntungan baru bagi dirinya. Intervensi korporasi disinyalir juga terjadi pada kontestasi pemilihan gubenur Lampung di Tahun 2018 dimana dugaan tersebut ialah adanya keteribatan Purwanti Lee pemilik perusahaan Sugar Grup Companies (SGC) mendukung salah satu Pasangan calon di Pilgub Lampung 2018.

Hal itu ditunjukkan dengan terlibatnya Purwanti Lee mendampingi Paslon tersebut dibeberapa agenda kampanyenya. “Kami menilai dugaan keterlibatan korporasi dalam membiayai salah saru Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maka akan sangat berbahaya sebab apabila kepala daerah yang disponsori korporasi jika terpilih akan menjadi boneka korporasi tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi dan tentunya hal ini akan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak dan menjerumuskan rakyat kejurang kesengsaraan,” kata Rudi,  seorang pria yang ikut di kelompok massa itu.

Apalagi, katanya, SGC merupakan salah satu perusahaan yang banyak menimbulkan Polemik di Lampung seperti yang dipublikasi oleh Pansus SGC yaitu diantaranya dugaan Perampasan tanah warga dan tanah adat, merguasai register 47 tanpa dasar hukum, dalam penerbitan HGU terhadap SGC terindikasi kuat terjadi tindak pidana tata ruang, selama ini diduga kuat SGC melakukan praktik pengemplangan pajak, melakukan pembakaran lahan perkebunan tebu pada saat proses panen yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan kesehatan masyarakat sekitar, dan membuat masyarakat sekitar SGC terpinggirkan.

Dibuktikan dengan minimnya infrastruktur jalan dan terhalangnya fasilitas listrik ke pemukiman warga. “Untuk itu kami yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Lampung Lawan Dominasi Modal mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung untuk Menolak Keterlibatan Purwanti Lee (SGC) di Pilgub Lampung 2018,” katanya. (Jun)

Pringsewu (SL)-Warga akhirnya melaporkan dugaan pembagian kambing dan ayam pasangan calon nomor satu M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri yang dilakukan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung di Banyurip, Banyumas, Jumat 25 Mei 2018 lalu.

Pelapor Aris Darmono mengatakan telah melaporkan dugaan pembagian kambing dan ayam yang disinyalir dilakukan Baznas Provinsi Lampung untuk kepentingan pasangan calon nomor satu. “Inikan Baznas untuk kegiatan agama dan sosial jangan lah ditumpangi oleh kepentingan politik. Tadi jam 12 melapor ke Panwaslu Pringsewu,” ungkap dia saat dihubungi Rabu, 30 Mei 2018.

Masih kata dia, panitia yang terlibat dalam pembagian ayam dan kambing merupakan bagian dari paslon nomor satu. “Panitianya orang paslon nomor 1. Disitu ada bagi ayam dan kambing. Ayam kurang lebih 800 dan kambing 20 ekor. Yang mendapatkan ya ayam dan kambingnya yang dimintain fotokopi KTP dan orangnya M Ridho Ficardo,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penukaran KTP juga terdapat arahan untuk memilih paslon nomor satu dalam pemilihan gubernur Lampung 27 Juni 2018. “Memang disitu ada bahasanya melihat, dia diarahkan paslon nomor satu. Ya iyalah (M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri),” terangnya.

Dia pun menyesalkan kegiatan Baznas dicampur adukan dengan politik. “Kita ini memang gak mau kegiatan Baznas ini dicampur adukkan politik. Dari Baznas Lampung itu kan bukan politik,” tuturnya.

Aris menjelaskan kambingnya sebelum dibagikan dipagar oleh banner yang bergambar paslon satu. “Dipagar oleh banner gambar Ridho. Disitu kebetulan hujan. Panwas ada yang dateng kebetulan ada yang belum turun,” paparnya.

Dia menambahkan sudah melaporkan beberapa saksi kepada panwaslu. “Ada beberapa saksi dan enam yang kita laporkan. Maksud kita yang pertama tolonglah siapapun calonnya jangan mencampurkan kegiatan politik dengan Baznas. Janganlah ada bagi-bagi karena haruslah sesuai aturan KPU,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pasangan calon nomor satu diduga membagikan kambing dan ayam kepada warga di Banyurip, Banyumas, Pringsewu, Jumat, 25 Mei 2018.

Informasi yang dihimpun, dugaan ini dikarenakan adanya spanduk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Lampung M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri. Kambing yang dibagikan sebanyak puluhan dan ayam hingga ratusan.

Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu yang membagikan kambing dan ayam serta bantuan kesehatan tak memiliki izin terhadap pekon dan kepolisian setempat.

Pembagian kambing dan ayam serta bantuan kesehatan di Pekon Banyurip, Banyumas, Pringsewu diduga dilakukan oleh Ketua Baznas Provinsi Lampung Mahfud Santoso yang juga Ketua Jaringan Relawan Ridho (JRR). Pengumpulan warga tersebut juga tanpa adanya pemberitahuan dari pekon setempat maupun kepolisian sektor Sukoharjo.

Informasi yang dihimpun, pembagian kambing dan ayam juga dengan menukarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disinyalir dilakukan oleh pasangan calon nomor satu M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri. Lokasi pembagian juga berada didalam lahan milik salah satu warga yang terletak kedalam.

Kepala Pekon (Kakon) Banyurip, Banyumas, Pringsewu Edi Sunaryo mengatakan tidak mengetahui terkait penyelenggaraan acara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pembagian kambing dan ayam. “Kita tidak diberitahu secara tertulis dan acaranya juga mendadak itu. Cuma disampaikan secara lisan sebelum hari H,” ungkapnya.

Masih kata dia, penyelenggara acara juga tidak tahu dari mana. “Itu penyelenggaranya dari mana. Kita tidak tahu, kalau dari Kabupaten biasanya ada izin tertulis disampaikan melalui camat hingga ke kita (pekon),” tuturnya. (rel)

Lampung Timur – Pedagang mi ayam dan bakso di Lampung Timur berharap Provinsi Lampung lebih maju dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi – Chusnunia. Mereka menilai selama ini tidak perubahan signifikan pembangunan di Lampung.

Suhana (55) mengatakan agar Lampung lebih maju dipimpin Arinal Djunaidi – Chusnunia sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019 – 2024. “Lampung supaya maju, kayak di kampung juga maju. Apa aja pembangunan ya di bangun. Misal kayak jalan,” ucap dia Rabu, 30 Mei 2018.

Masih kata dia, sebagai pedagang berharap ada bantuan modal. “Kalau ada modal kan apa aja jalan. Dagang lancar. Selama ini mau dagang lengkap gak bisa karena kekurangan modal,” ujar warga Desa Labuhan Ratu ini.

Suryanti (45) menuturkan agar biaya sekolah dapat gratis. “Biaya sekolah anak gratis, sembako kalau bisa turunin harganya. Soalnya sekarang apa-apa mahal,” ungkap Ibu Rumah Tangga ini.

Dari petani kalau cari pupuk susah, jadi jangan dipersulit, sambungnya. “Ada bantuan dan BPJSnya harus merata,” tuturnya.

Untuk diketahui calon gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan calon wakil gubernur Lampung Chusnunia memiliki sembilan program utama. Pertama yaitu Kartu Petani Berjaya, peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan pemeliharaannya.

Program lainnya adalah jaminan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau, peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Kemudian perlindungan anak dan pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemudahan layanan administrasi pemerintah bagi seluruh masyarakat.(rel)

Lampung Utara (SL) – Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Utara menyatakan jilbab dan sarung di gudang logistik paslon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Arinal-Djunaidi di Bukitkemuning tidak melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Panwaslu Lampung Utara Zainal Bahtiar menyampaikan pernyataan itu setelah meminta keterangan Liaision Oficier (LO) atau Tim Penghubung Paslon Cagub dan Cawagub Lampung nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) pada Rabu, 30 Mei 2018.

Zainal menjelaskan, logistik yang ditemukan di Bukitkemuning berupa jilbab dan sarung, termasuk bahan kampanye yang diperolehkan oleh KPU.

Pasal 26 PKPU 4 2017, kata dia, ada sembilan item yang diperbolehkan sebagai bahan kampanye, termasuk sarung yang dikategorikan pakaian dan jilbab yang dikategorikan penutup kepala dan stiker.

Selain itu, Zainal menjelaskan, Panwalsu Lampung Utara juga sudah meminta keterangan Yuhadi mengenai aktivitas kampanye dan sudah mendapatkan jawabannya.

Terpisah, Yuhadi mengatakan sudah memenuhi panggilan Panwaslu Lampung Utara terkait keberadaan gudang milik H. Ruslan yang saat dimonitoring Panwaslu Lampung Utara ditemukan sarung, kerudung. “Saya sudah diperiksa dan sudah mengklarifikasi kepada Panwas Lampung Utara (Lampura) terkait gudang milik H. Ruslan yang ditemukan ada sarung kerudung dan stiker, dan saya mengaku memang betul itu milik paslon kami” ungkapnya.

Yuhadi juga menerangkan bahwa sarung serta kerudung tersebut akan didistribusikan di tiga kabupaten Lampung Barat (Lambar), Waya Kanan, dan Lampura dan dibagikan saat kampanye Ramadan dan setelah Idul Fitri apabila tidak selesai. “Kalo untuk kerudung ini mah disaat sosialisasi juga sudah dibagikan bersama Ustad Solmed karena ini bukan barang yang haram dan sah sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.

Yuhadi juga menjelaskan tidak semua alat kampanye itu dicetak, karena apabila semua dicetak itu akan menyalahi aturan. Yang boleh di cetak hanya 150 persen jumlah alat peraga kampanye cetak baik itu banner dan spanduk, sedangkan stiker dan kalender itu boleh dicetak sama dengan 100 persen. “Kalau untuk pakaian batasan untuk APK-nya tidak ada, dan Kami juga tidak sanggup apabila mencetak berjuta-juta mata pilih,” ungkapnya.

Yahudi juga menambahkan bahwa sarung dan kerudung ini klir dan di dalamnya tidak ada amplop dalam bentuk apapun, “kalau memang ada kasih tahu saya, berarti itu ada orang yang mau mengotori perjuangan Paslon Arinal Nunik,” tandasnya. (rel)