Sinarlampung

Kategori: Politik

  • Kampanye di Pesawaran Sutono dan Relawan Diarak Tokoh Adat

    Kampanye di Pesawaran Sutono dan Relawan Diarak Tokoh Adat

    Pesawaran (SL) – Saat Kampanye Di Pesawaran, Cawagub Sutono dan Relawan Sahabat Herman Diarak Tokoh Adat

    Kampanye dan konsolidasi calon Wakil Gubernur (cawagub) Lampung, Sutono dan timrelawan Sahabat Herman HN, hari ini (29/5), terasa spesial. Di Desa Padang Ratu, Way Lima, Pesawaran, Sutono dan Sahabat Herman HN diarak menuju tempat kampanye oleh sejumlah tokoh adat Pesawaran.

    Nasiruddin gelar Singaliu, salah seorang tokoh adat Pesawaran, mengatakan, arak-arakan adat tersebut merupakan bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat adat di Pesawaran kepada Herman HN – Sutono. Menurutnya, paslon nomor urut 2 dapat memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung.

    “Kami juga ingin disejahterakan oleh Herman HN – Sutono. Mendapat sekolah dan berobat gratis seperti masyarakat Bandar Lampung”, kata Nasiruddin gelar Singaliu.

    Cawagub Sutono mengaku bangga mendapat sambutan dan penghormatan dari tokoh adat di Pesawaran.

    “Yang bikin saya bangga, tanpa politik uang dan bagi-bagi sembako, masyarakat adat di Pesawaran percaya pada Herman HN – Sutono”, ungkap Sutono.

    Cawagub Herman HN ini mengatakan, program sekolah dan berobat gratis telah terbukti dapat melayani seluruh masyarakat di Bandar Lampung dan akan di rasakan seluruh masyarakat Lampung jika dirinya menang Pilgub Lampung 2018.

    “Sekolah gratis si seluruh SMA/SMK di Lampung, tanpa tes. Serta, berobat gratis selama 7 hari di seluruh rumahsakit yang ada di Lampung akan dirasakan seluruh rakyat Lampung jika Herman HN – Sutono menang Pilgub”, tegas Sutono.

    Sementara, Resmen Kadafi, relawan Sahabat Herman HN, mengatakan, sambutan dan antusias masyarakat di Pesawaran ini adalah bukti masyarakat tidak terpengaruh isu yang menyudutkan Herman HN – Sutono.

    “Isu miring soal Herman HN – Sutono tidak laku. Masyarakat berharap paslon yang diusungnya menang agar jalan rusak diperbaiki, dan terlayani dalam program sekolah dan berobat gratis”, jelas Resmen Kadafi.

  • Damar Lampung Ajak Pilih Pemimpin Yang Peduli Hak Perempuan

    Damar Lampung Ajak Pilih Pemimpin Yang Peduli Hak Perempuan

    Bandarlampung (SL) – Pilgub Lampung 27 Juni 2018 tinggal menghitung hari, tanggal tersebut merupakan tanggal dimana masyarakat, khususya perempuan, untuk menentukan pemimpin untuk 5 tahun kedepan.

    Provinsi Lampung sendiri akan melakukan pilkada di tingkat Propinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus serta Kabupaten Lampung Utara.

    Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR sebagai salah satu dari 8 anggota Konsorsium Permampu (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung) mendesak kepada kandidat pasangan calon, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati, agar mensegerakan untuk pemajuan perempuan di Lampung dengan pemenuhan hak dasar perempuan.

    Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan Republik Indoesia pada Desember 2017, Lampung menjadi salah satu dari 10 daerah prioritas stunting di Indonesia dan hal ini menunjukan bahwa Lampung rawan persoalan gizi.

    Dari data hasil penelitian Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR yang menjadi masalah utamanya adalah:

    1. Rendahnya pengetahuan tentang makanan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA); Pengetahuan yang rendah tersebut  tercermin dalam pola prilaku anak perempuan dan perempuan muda yang gemar makan cemilan (snack) dan jajanan daripada makan makanan pokok yang mengandung gizi seimbang makan yang tidak sehat.

    2. Kemiskinan dan beban kerja perempuan yang sangat berat; Rendahnya pendapatan keluarga miskin menyebabkan mereka tidak mampu membeli pangan bergizi.

    Sedangkan beban kerja yang sangat berat merupakan akibat dari  pembagian kerja yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Konsekwensinya, perempuan tidak  dapat mempersiapkan makanan bergizi karena sudah kelelahan dan tidak ada waktu.

    3. Persoalan ketidakadilan gender kerap menimpa perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD); Berbagai prasangka dan stigma negatif dilekatkan kepada perempuan KTD sehingga   mereka “malu” memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas.

    Sedangkan akui bahwa stigma negatif tersebut tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemberi layanan, sebagaimana terungkap dalam penelitian. Realitas ini tentu sangat  membahayakan kesehatan dan gizi, ibu dan anak yang di kandungnya.

    Penyebab utamanya adalah minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai seksualitas, serta otonomi perempuan terhadap tubuhnya; Ketidaktahuan mengenai tubuh, seksualitas dan berbagai hal yang berhubungan dengan itu, sangat umum terjadi. Sementara pendidikan di sekolah tidak menjawab masalah tersebut. Dengan demikian Pendidikan Seks menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan.

    Berbagai pihak harus dibangun kesadarannya mengenai seksualitas dan kesehatan reporoduksi.

    Maka gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati terpilih harus memiliki komitmen mengatasi masalah  gizi perempuan dan stunting dengan melahirkan Kebijakan dan anggaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemenuhan gizi perempuan dan perempuan muda.

    Selain itu, masyarakat, khususnya perempuan, juga harus melakukan pengawasan terhadap program yang disampaikan ada saat kampanye. (Rls)

  • Bawaslu Lampung Diduga Tak Transparan Soal Politik Uang, Ini Kata Amir Faisal

    Bawaslu Lampung Diduga Tak Transparan Soal Politik Uang, Ini Kata Amir Faisal

    Bandarlampung (SL) – Mantan aktivis mahasiswa Lampung, Amir Faisal Sanjaya menyayangkan sikap Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah yang menuding pelaporan Zaidi Kordinator Saksi Paslon nomor 2, Herman HN – Sutono ke Polda Lampung sebagai bentuk intimidasi terhadap lembaga pengawasan pemilu itu.

    Menurut mantan Presiden Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, bahwa pelaporan Zaidi ke Polda Lampung untuk mencari keadilan. Karena Zaidi sebagai korban merasa terintimidasi dan merasa malu karena terkesan melakukan money politik yang dilarang Undang undang.

    “Yang terjadi di lapangan, Panwascam Ngambur atas nama Hipzon melakukan perampasan amplop yang dipegang Zaidi dari belakang. Sehingga korban (Zaidi) tersungkur dan hampir jatuh,” kata Amir, Selasa (29/5/2018).

    Amir Faisal melanjutkan, bahwa tindakan Anggota Panwascam Ngambur, Hipzon dengan melakukan perampasan merupakan tindakan yang kurang elok dilakukan oleh lembaga Panwaslu.

    “Harusnya tindakan yang dilakukan menggunakan cara cara yang santun. Terlebih Anggota Panwascam mengetahui kegiatan tersebut adalah pelatihan dan pembekalan saksi sesuai dengan STTP yang dikeluarkan oleh Polda Lampung yang salah satu lampirannya untuk Bawaslu Lampung,” terang Amir.

    Oleh karena itu, Amir Faisal mendesak Polda Lampung untuk mengusut secara tuntas agar terang benderang.

    “Mendesak Polda Lampung untuk mengusut secara tuntas pelaporan Zaidi agar persoalan tersebut terang benderang,” ucapnya.

    Disisi lain, Amir Faisal juga mendukung langkah Bawaslu Lampung untuk mengusut seluruh dugaan money politik yang dilakukan para pasangan calon gubernur. Sehingga tidak terkesan mengada ada.

    “Bawaslu jangan latah, untuk merilis berita berita yang masih berstatus dugaan dan sumir. Sebelum memiliki data data yang akurat di lapangan sehingga hal itu tidak merusak dan merugikan pasangan calon tertentu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyayangkan atas tindakan dari pelaporan Zaidi selaku Koordinator Saksi paslon nomor 2, Herman HN-Sutono terhadap Panwascam Ngambur, Hipzon ke Polda Lampung.

    Menurut Khoir, sapaan Fatikhatul Khoiriyah, dalam proses pelaksanaan pengawasan pemilihan ini ada dinamika. Tidak hanya satu dua kali proses penanganan dugaan pelanggaran.

    Saat ini lanjut dia, dugaan money politic tim paslon nomor 2 di Pesisir Barat sedang dalam proses, sehingga belum bisa dikatakan itu melanggar atau tidak melanggar. (Rls)

  • Tim 10 Herman – Sutono Lima Kabupaten Alihkan Dukungan Ke Ridho – Bakhtiar

    Tim 10 Herman – Sutono Lima Kabupaten Alihkan Dukungan Ke Ridho – Bakhtiar

    Bandarlampung (SL) – Tim 10 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pasangan Herman HN-Sutono mengalihkan dukungan ke pasangan Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri.

    Tim 10 bentukan Herman HN-Sutono yang beranggota 10 orang setiap desa ini membelot ke pasangan Ridho-Bachtiar karena menganggap ada kesamaan visi dan misi.

    Tim 10 yang menyatakan mengalihkan dukungan ini berasal dari Tim 10 Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Waykanan dan Lampung Utara. Pengalihan dukungan dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani masing-masing Ketua Tim 10 yakni Ketua Tim 10 Tanggamus Amunudin, Ketua Tim 10 Pesisir Barat Ishar, Ketua Tim 10 Lampung Barat Santo, Ketua Tim 10 Waykanan Ismail, dan Ketua Tim 10 Lampung Utara Dodi Saputra.

    “Melihat perkembangan situasi politik saat ini maka kami Tim 10 Herman HN- Sutono mengalihkan dukungan ke pasangan Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri,” demikian bunyi surat pernyataan itu.

    Ketua Tim 10 Lampung Barat, Santo, mengatakan, saat ini pasangan Ridho-Bachtiar yang benar-benar mampu membangun Lampung ke arah yang lebih baik. “Kami punya tanggungjawab moral untuk menghadirkan pemimpin yang benar-benar bisa membangun Lampung dengan baik. Dan dari perkembangan situasi belakangan ini hanya Ridho-Bachtiar yang bisa menjadi pemimpin yang ideal bagi Lampung,” ungkapnya usai menandatangani surat pernyataan itu, Selasa (29/5).

    Menurutnya, tidak ada paksaan ataupun dorongan dari siapapun dalam pengalihan dukungan itu.”Ini atas dasar kesadaran kami sendiri, tidak ada paksaan. Atas kehendak kami Tim 10 Lambar, Pesisir Barat, Tanggamus, Waykanan, Lampura. Karena kami merasa punya tanggungjawab moral untuk mendukung calon pemimpin yang benar-benar ingin membangun Lampung, bukan calon pemimpin yang haus kekuasaan semata,” pungkasnya. (Rls/mrf)

  • Alzier Sarankan Bawaslu Batalkan Pasangan Arinal-Nunik?

    Alzier Sarankan Bawaslu Batalkan Pasangan Arinal-Nunik?

    Bandarlampung (SL) -Mantan Ketua Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie meminta agar Bawaslu Provinsi Lampung tegas dalam mengawasi dan menegakkan aturan Pilkada 2018.
    Alzier juga meminta Bawaslu membatalkan paslon nomor urut 3 Arinal-Nunik.

    “Pilgub ini, Bawaslu harus tegas membatalkan paslon gubernur nomor urut 3, alasannya Pensiunan PNS, mana ada naik Helikopter kemana – mana saat kampanye, gak masuk akal aja,” kata Alzier, usai menghadiri pleno terbuka sampel dukungan calon DPD RI, di Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin 28/5/2018).

    Menurutnya, apa yang dilakukan Arinal Djunaidi selama ini tak masuk akal jika tidak dibiayai oleh PT SGC dalam modal kampanye pilgub. “Kalau bisa dibatalkan, di diskualifikasi. Apa Nusron Wahid pejabat negara kok ikut turun ke lapangan bela paslon nomor 3, mana ada aturannya pejabat negara bela belain turun ke lapangan. Ngawur aja itu, ” tegasnya.

    Alzier menyayangkan jika Provinsi Lampung dipimpin oleh pemimpin yang tidak berwibawa.  “Saya sebagai tokoh Lampung miris melihatnya, mau dibawa kemana provinsi Lampung ini kedepannya. Masak ada Calon gubernur Lampung yang tidak berwibawa dipeluk peluk oleh Boss PT. SGC Purwanti lee, di setiap ada kegiatan kampanye, mau jadi apa ini Lampung, ” tanya dia.

    Oleh karenanya, dia mengajak agar memilih pemimpin tidak dimodali cukong-cukong.  “Saya minta cari pemimpin Lampung itu kalau gak Herman ya Ridho, yang gak dimodali oleh cukong, ” kata dia yang mengaku pasang besar besar biar semua tahu, jangan takut takut, katanya.

    Media kata Alzier harus terbuka dan jangan tutup mata dengan apa yang terjadi saat ini. “Media jangan takut takut, harus berani memberitakan, jangan sampai nanti abis Pilgub kita diacak acak,” katanya.

    Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengaku saat ini pihaknya terus mendalami penemuan gudang logistik atribut kampanye milik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal-Nunik di kediaman atau gudang Ruslan Efendi anggota DPRD Golkar Lampung Utara.  “Terkait uang didalam mobilnya pemilik gudang itu tidak ada bahan kampanyenya disitu, tapi ini tetap akan kita klarifikasi juga,” kata Khoir.

    Khoir menjelaskan bahwa Adanya Nusron Wahid yang diberitakan di beberapa media terciduk, perlu diluruskan, itu juga kurang tepat bahasanya, bahwa saat itu Panwaslu Lampura duluan berada di lokasi, kemudian mendengar gudang ada ramai ramai, pemilik gudang Ruslan efendi dan Nusron Wahid yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Lampung Barat dan singgah ke tempat Ruslan Efendi, kemudian mengecek ke gudang.

    “Itu internal mereka ya antar sesama orang partai. Kenapa kami tidak menanyakan ini kehadiran Nusron Wahid disitu, karena memang itu bukan sedang dalam kampanye, jadi kami tidak perlu menanyakan apakah sedang cuti atau bukan kehadiran Nusron Wahid disitu, ” jelasnya. (rls)

  • Seno Aji Sebut Pernyataan Alzier Tendensi Kebencian

    Seno Aji Sebut Pernyataan Alzier Tendensi Kebencian

    Bandarlampung (SL)-Pernyataan Alzier yang menyikapi tentang kontestasi pemilihan Gubernur khususnya pada Paslon Arinal – Nunik mendapat tanggapan dari kader Partai Golkar dan Juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Bandarlampung, Seno Aji.

    Seno Aji menyayangkan pernyataan dan statemant Alzier yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan sosok tokoh dan politisi senior “Sekelas Bang Alzier sebagai politisi kawakan seharusnya menjadi contoh dan panutan kepada kader-kader muda dalam berpolitik khususnya Partai Golkar di Lampung, sangat disayangkan pernyataan bang Alzier cenderung mengarah ke nilai-nilai kebencian, bisa memperkeruh suasana dan situasi bangunan demokrasi di Lampung,” katanya.

    Diketahui dimuat banyak media online, Alzier meminta Bawaslu membatalkan paslon Arinal-Nunik. “Melalui pernyataan ketus yang disampaikan ke beberapa awak media, disisi lain pernyataan tersebut dirasa kurang rasional dan dinilai sebagai pernyataan sinis, bersifat lebih ke konflik pribadi oleh kader muda Partai Golkar,” kata Seno.

    Seno menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut adalah sangat kurang rasional dan lebih bernilai konflik pribadi, “Seyogyanya seorang politisi senior mampu memberi tauladan walaupun itu sebuah pernyataan,” imbuhnya. (rls)

  • Tidak Terima Tuduhan Money Politik Tim Herman-Sutono Laporkan Panwaslu Pesibar ke Polda

    Tidak Terima Tuduhan Money Politik Tim Herman-Sutono Laporkan Panwaslu Pesibar ke Polda

    Bandarlampung (SL)-Dituduh “money politic”, Tim Advokasi Paslongub Herman-Sutono melaporkan Panwaslu Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, ke Polda Lampung, Senin (29/5). Resimen Kadapi, tim Advokasi Herman-Sutono, melaporkan ke Polda Lampung didampingi Koordinator Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bengkunat Zaidi dan Liasion Officer Dedi Amrullah.

    Mereka melaporkan Hipzon, Panwaslu Ngambur, yang sudah menyebarkan kabar tidak benar Bimtek Saksi KPU Paslon Herman-Sutono di Kecamatan Ngambur Pesisir Barat, Selasa (22/5).

    Resimen Kadapi mengatakan Hipzon telah menyebarkan kabar pasangan calon nomor dua melakukan “money politik”. Padahal, amplop yang dibagikan, uang saksi, katanya. Akibat kejadian tersebut, Zaini mengalami tekanan psikologis dan psikis. Sedikit shock, katanya. Dari 45 peserta Bimtek Saksi, Hipzon menyita dua barang bukti dari peserta.

    Resmen Kadapi menuntut Hipson mempertanggungjawabkan secara hukum percobaan perampasan, pencemaran nama baik dan penyebarkan berita hoax atau kabar bohong. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Aswin Sipayung mengatakan akan menerima laporan jika Bawaslu yang menyerahkan perkaranya untuk disidik.

    Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan laporan Tim Advokasi Herman-Sutono ke Polda Lampung merupakan intimidasi keras terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

    Khoir, panggilan Fatikhatul Khoiriyah, menyayangkan adanya laporan Zaidi, koordinator Saksi Paslongub No.2, terhadap Hipzon, Panwaslu Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, ke Polda Lampung, Selasa (29/5).

    Menurut Fatikhatul Khoiriyah, masalah pemberian sejumlah uang kepada para saksi tersebut masih dalam proses pihaknya dan masih belum dapat dikatakan melanggar atau tidak. Dia melihat beredarnya foto terkait masalah tersebut lewat media sosial masih wajar dalam rangka pengawasan publik. Fatikhatul Khoiriyah akan mengkonfirmasinya ke Pesibar, Rabu (30/5). (rml/hms/nt)

  • Paku Banten Bandarlampung Dukung Ridho-Bachtiar

    Bandarlampung (SL)-Ketua  Perguruan Paku Banten Kota Bandarlampung, Itong Hidayat, menyatakan Paku Banten tetap mendukung Ridho-Bachtiar sebagai Gubernur Lampung.

    “Paku Banten telah berjuang bersama dengan Pak Ridho dan Pak Bachtiar sejak tahun 2014, sebelum Pak Ridho jadi Gubernur. Dan sekarang Beliau adalah Pembina Paku Banten Indonesia, tidak mungkin tidak kami dukung dan perjuangkan,” tegasnya saat menerima Muhammad Ridho Ficardo dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan masyarakat Kelurahan Durianpayung dan anggota Paku Banten kota Bandalampung, Selasa (29/5/2018) petang.

    Merespon hal tersebut, calon Gubernur nomor urut satu ini mengucapkan terimakasih atas dukungan yang selama ini diberikan. “Saya bersama Pak Bachtiar Basri, mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dan keluarga besar Paku Banten Lampung sebagai salah satu komponen utama dalam perjuangan kita selama ini,” katanya

    “Paku Banten adalah teman, sahabat, sekaligus keluarga yang siap berjuang dalam susah dan senang, Hanya paku banten dan pasukannya yang berani bergerak mengatasi krisis di Bandarlampung waktu itu,” kata Ridho.

    Mengakhiri sambutannya, Ridho Berharap semoga organisasi perguruan paku banten menjadi semakin besar dan banyak memberi manfaat kepada masyarakat bandar lampung khususnya dan lampung pada umumnya.

    Ridho juga menyampaikan salam hormat kepada sahabat, saudara, tetangga, keluarga yang belum berkesempatan hadir hari ini. “Saya mohon bantuan dan dukungan agar tanggal 27 juni besok bisa memilih pasangan Ridho-Bachtiar,” ujarnya. (mrf)

  • Tonny: Tak Ada Larangan Simpan Bahan Kampanye di Gudang

    Tonny: Tak Ada Larangan Simpan Bahan Kampanye di Gudang

    Bandarlampung (SL) – Ketua Bidang Legal dan Advokasi Tim Kerja Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D (Arinal-Nunik), H. Anshori Bangsaradin, SH mengaku heran dengan langkah Panwaslu Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu yang terkesan mengada-ada.

    Menurutnya, langkah yang diambil oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki dasar hukum yang kuat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, bahkan menimbulkan kegaduhan politik di Provinsi Lampung.

    “Kami berharap sahabat dan teman-teman kami yang saat ini menjadi penyelenggara dibidang pengawasan, khususnya Panwaslu Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu, sehingga tindakan yang diambil tidak menimbulkan kegaduhan politik, hingga menciptakan opini yang tidak berimbang bahkan merugikan Peserta Pilkada (Pasangan Calon)” ujarnya, Minggu (27/5) malam.

    Kemudian Anshori yang juga mantan Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang ini geram, dengan adanya surat pemanggilan Panwaslu Lampung Utara Nomor: 078/K.LA-05/PM.05.02/V/2018, kepada pengurus Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Lampung Utara, Ruslan Efendi untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpanan logistik bahan kampanye pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik.

    “Gudang untuk menyimpan bahan kampanye itu Legal dan tidak dilarang oleh undang undang, memang tidak boleh menyimpan logistik kampanye?” tanyanya.

    Padahal lanjut Anshori, Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui penyebaran bahan kampanye kepada umum.

    Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa partai politik/gabungan  partai politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye.

    Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Golkar Lampung ini menekankan agar penyelenggara dan pengawas pemilu tidak dapat diarahkan oleh pihak manapun, karena penyelenggara juga diawasi langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Ini bisa jadi preseden buruk bila sala langkah, konsekuensinya kepada penyelenggara Pemilu yang bekerja diluar ketentuan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu, segera kita laporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat penegak hukum, karena melakukan tindakan tidak menyenangkan (Pidana Murni) dan bekerja terkesan mengada-ada tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” tegasnya.

    Sementara itu Ketua Tim Kerja Pemenangan Pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik, H. Tony Eka Candra menjelaskan, telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur Lampung secara demokratis, sejuk, tertib, aman, dan damai.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menerangkan, didalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggara juga diawasi oleh DKPP sebagai kontrol.

    “Kita harus sama-sama menjaga pemilihan Gubernur Lampung ini dengan sejuk, tertib, aman, damai dan demokratis, agar produk yang dihasilkan dalam Pilgub Lampung ini terpilih pemimpin yang amanah, berkualitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat Lampung, dan ini juga sesuai dengan arahan pasangan calon nomor tiga Arinal – Nunik yang selalu mementingkan dan peduli kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Wakil ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu ini yakin dan percaya, Masyarakat Provinsi Lampung sudah cerdas dalam memilih siapa yang layak menjadi pemimpin, karna pemilu bagi masyarakat Lampung sudah tidak asing lagi.

    Kamipun yakin dan percaya masyarakat Lampung akan memilih pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik dalam Pilgub 27 Juni 2018 untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 mendatang, karena masyarakat Lampung ingin perubahan yang lebih baik,” pungkasnya. (rel)

  • Cawagub Sutono Blusukan dan Berdialog Dengan Petani di Pesawaran

    Cawagub Sutono Blusukan dan Berdialog Dengan Petani di Pesawaran

    Pesawaran (SL) – Calon Wakil Gubernur (cawagub) Lampung nomor urut 2, Sutono, blusukan di Pesawaran. Hari ini (28/5), cawagub Herman HN ini menyempatkan diri berdialog dengan Kelompok Tani Sepakat di Kota Dalam, Way Lima, Pesawaran.

    Dalam dialog, Sutono mengatakan, tak hanya petani sawah yang akan diperhatikan Herman HN – Sutono, seluruh petani di Lampung akan disentuh beragam program pertanian.

    “Petani kakao di Pesawaran harus dibantu untuk meningkatkan pendapatannya. Untuk itu, Herman HN – Sutono berkomitmen untuk menyediakan pupuk dan obat pertanian tepat waktu, memaksimalkan peran PPL untuk membantu petani, serta membantu penggunaan teknologi pertanian”, jelas Sutono.

    Cawagub Herman HN ini menambahkan, jika menang Pilgub Lampung, Herman HN – Sutono akan bekerja sama dengan banyak pihak untuk menyerap hasil panen petani.

    “Kita juga akan bekerjasama dengan banyak pihak, swasta dan BUMN, untuk menyerap hasil panen petani. Juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan agar harga panen stabil”, tegas Sutono.

    Mendengar penjelasan tersebut, Syafrizal (45), petani asal Way Lima, mengatakan, ia tak ragu dengan program pertanian yang dikampanyekan Herman HN – Sutono.

    “Yang saya tahu, Pak Sutono itu ahli pertanian dan kehutanan. Saya percaya beliau akan berpihak kepada petani Lampung agar lebih sejahtera”, ujar Syafrizal. (rls)