Lampung Timur (SL) – Ribuan warga di Lampung Timur berkesempatan bertemu dan berdialog dengan pasangan calon Gubernur Lampung nomor urut tiga, Arinal Djunaidi – Chusnunia di Lapangan Desa Labuhan Maringgai.
Pada kesempatan itu, perwakilan warga menyampaikan masalah yang sedang dihadapi yaitu perbaikan akses jalan yang rusak segera direspon dan masalah jaminan kesehatan.
Turut menghadiri kampanye terbuka terbatas di Labuhan Maringgai, pengurus partai Golkar Lampung Timur, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.
Ribuan warga yang hadir juga diajak bersholawat bersama serta mendoakan agar Lampung dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas, tanggung jawab serta memberikan kekuasaan yang dipercayakan untuk kesejahteraan rakyat.
Irfan Nuranda Jafar, Ketua DPW PAN Lampung menyatakan ada harapan besar warga Lampung Timur kepada pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia. Termasuk mewujudkan pembangunan dermaga untuk mendukung transportasi antar pulau.
“Saat menjabat Bupati Lampung Timur, masih ada beberapa program pembangunan yang belum terlaksana. Harapan kita, Arinal – Chusnunia bisa mewujudkan, baik untuk peningkatan ekonomi petani hingga nelayan,” kata Irfam Nuranda Jafar.
Arinal Djunaidi, calon Gubernur Lampung nomor urut tiga dengan tegas berkomitmen dengan 33 janji kerja yang segera dijalankan begitu terpilih sebagai Gubernur Lampung.
Secara khusus, ia memilih menghadirkan Ustadz Solmed agar bisa turut berkampanye dengan harapan bisa memberikan pencerahan kepada warga Lampung agar memiliki sikap beretika, punya kesadaran religius serta nasionalis.
“Saya ajak Ustadz Solmed agar bisa isi ceramah dengan keteduhan yang dimiliki. Program pengajian ke depan kita isi juga dengan curhat akbar, mendengarkan masalah-masalah rakyat,” kata Arinal Djunaidi.
Ustadz Solmed mengingatkan kepada semua yang hadir, agar bisa berpartisipasi akitf dalam Pilgub Lampung 2018 pada Rabu, 27 Juni 2018. Jika Lampung ingin berubah lebih baik, pemimpin yang dipilih harus mau bersama rakyat untuk menyelesaikan masalah.
“Saya kira, sudahlah jangan pilih pemimpin yang tak tepati janjinya. Begitu Arinal Djunaidi – Chusnunia terpilih dan dilantik jadi Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, saya akan ajak beliau ini menemui rakyat, berkeliling di seluruh wilayah, menemui rakyatnya,” kata Ust Solmed. (rel).
Bandarlampung (SL) – Kenapa hanya urusan Cagub Arinal Djunaidi – Nunik dan Herman HN – Sutono saja yang diusik Bawaslu ?
Masa kampanye Pemilihan Gubernur Lampung 2018 telah dimulai, perhelatan pilkada langsung pemilihan gubernur ini sejatinya haruslah dilakukan oleh penyelenggara yang berkompeten dan netral dari bisa politik kepentingan pihak atau calon tertentu. Kamis (08/3/18).
Netralitas Bawaslu Lampung sangatlah penting bahkan sebuah keharusan untuk mendorong semakin maju demokrasi dan dapat memilih pemimpin lampung yang benar-benar memenuhi harapan rakyat Lampung. Tanpa netralitas penyelenggara sudah dapat dipastikan pilkada langsung tidak akan berjalan sesuai semangat demokrasi.
Namun yang terjadi di lapangan berkata lain, ada perlakuan diskriminasi terhadap pasangan calon nomor 3 Arinal -Nunik pasangan calon nomor 2 Herman HN – Sutono. Perlakuan diskriminasi ini bukan saja telah menciderai Pilgub Lampung 2018 tapi juga telah membuat resah sebagian masyarakat lampung. Bila perlakukan diskriminasi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak dalam masyarakat dan membuat situasi pilgub Lampung 2018 dan keamanan tidak kondusif.
Pada sebuah pertemuan yang diadakan Bawaslu Lampung dalam hal ini dihadiri oleh Adek Asy’ari dengan jajaran panwas kota Bandar Lampung. Anggota Bawaslu Lampung Adek Asy’ari ini mengarahkan untuk memfokuskan dan mengamati pergerakan calon Gubernur No urut 2 Herman HN – Sutono. Sikap tebang pilih atau diskriminatif ini sangat bertentangan dengan kewajiban menjaga perilaku sesuai dengan kode etik yang diamanatkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Masalah-masalah di atas telah membuat prihatin kami, sebagai kaum muda untuk mengingatkan kepada penyelenggara pemilihan Gubernur Lampung 2018, dalam hal ini Bawalu untuk netral dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada Gubernur Lampung kali ini. Bawaslu jangan menjadi “ Tim Sukses Bayangan” dari salah satu pasangan calon Gubernur. Bawaslu juga jangan melanggar rambu-rambu yang telah dibuat oleh DKPP-RI. Jika terdapat bisa politik terhadap calon tertentu maka dapat dipastikan tidak akan demokratis, jujur dan berkeadilan.
Oleh karenanya, untuk terselenggaranya pilgub yang damai dan berintegritas, kami dari Komite Aksi Untuk Pilgub Bersih menuntut kepada Bawaslu RI dan DKPP agar memberhentikan Adek Asy’ari dari Bawaslu Lampung.
Rachmad Husein, Staf Tenaga Ahli Walikota Bandarlampung.
Bandarlampung (SL) -Rachmat Husein tidak diakui sebagai liason officer (LO) pasangan Herman HN-Sutono di rapat kerja yang digelar Bawaslu Lampung di gedung Bawaslu, Rabu (7/3).
Dalam rapat itu kemunculan Rahmat Husein jadi pertanyaan para peserta. Di antaranya Sekretaris PDIP Lampung, Mingrum Gumay. Bahkan dia juga heran, kenapa Husein bisa nongol di rapat tersebut.
“Dia tidak tercatat sebagai LO yang didaftarkan oleh Paslon Herman HN dan Sutono ke KPU. Tidak juga menjadi Jubir (juru bicara). Sebagai partai satu-satunya yang mengusung Herman HN-Sutono, PDIP tidak memakai Jubir,” katannya.
Mingrum juga mengakui dia bingung dengan kehadiran Rahmat Husen dan Resimen Khadafi. “Saya juga nggak tahu, kenapa tiba-tiba sosok itu menjadi seperti mewakili pasangan nomor urut 2. Yang jelas, LO Cuma ada 4 orang, dan tidak ada nama mereka,” katanya.
Pertanyaan serupa juga muncul dari LO pasangan nomor urut 1, Levi Tuzaidi. “Kalau mereka kemudian menjadi wakil dari pendaftaran kampanye atau lainnya, sebaiknya Bawaslu atau KPU tegas menolak,” katanya.
Dia berharap Bawaslu dan KPU tegas menyangkut keberadaan Rachmat Husein dan kawan-kawannya yang tidak terdata sebagai Tim LO.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan KPU, kepolisian, kejaksaan, Pol.PP, liason ifficer (LO) pemenangan calon dan perwakilan media.
Menangapi hal itu, Rachmad Husein membenarkan bahwa dirinya adalah bukan LO, “Kan saya emang bukan LO, Saya ikut pak Herman HN. Jadi saya gak mau membantah Bang Mingrum. Karena yang nunjuk saya jadi jubir juga Pak Herman,” kata Rachmat Husien, kepada sinarlampung.com. (jun)
Ilustrasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) (Foto/Dok/Net)
Bandarlampung (SL) – Dua pekan pelaksanaan tahapan kampanye sejak 15 hingga 3 Maret 2018, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Hasanusi-Sutono paling banyak melakukan dugaan pelanggaran.
Berdasarkan rilis dua pekan Bawaslu Lampung, Minggu (4/3), pasangan Cagub nomor urut 2, Herman Hasanusi-Sutono selama tahapan kampanye telah melakukan sebanyak enam dugaan pelanggaran.
Di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat dugaan pelanggaran administrasi dikarenakan pelaksanaan kampanye terbatas berbentuk pengajian/tabligh akbar yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Di isi oleh ustadzah Mamah Dedeh, difasilitasi oleh Eva Dwiana (istri calon Gubernur Herman HN) dengan konten pembuka meminta dukungan masyarakat serta membagikan bahan kampanye.
Terkait dugaan pelanggaran itu, Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan tindak lanjut. Namun, surat pemberitahuan terlambat masuk, dan temuan sudah terlanjur diregistrasi.
Di Kota Bandarlampung, terdapat temuan atau dugaan pelanggaran seperti terdapat Kegiatan kampanye di tempat ibadah yaitu di masjid Al Furqon Kota Bandarlampung yang dilakukan oleh Majelis Taklim Rachmat Hidayat yang diisi oleh ustadz Diding Nasrudin, SAg yang diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dalam hal ini, Panwaslu Kota Bandarlampung terkait permasalahan di atas masih dalam proses penggkajian.
Di Kota Metro terdapat unsur dugaan pelanggaran, yaitu, terdapat dua orang Apartur Sipil Negara (ASN) hadir dalam kampanye terbatas calon Gubernur Provinsi Lampung Herman HN.
Panwaslu Kota Metro sudah melakukan pemanggilan dan dimintai keterangan. Dua orang ASN tersebut yaitu satu orang PNS guru SD dan satu Camat Metro Timur. Dalam keterangannya mereka mengaku hanya menghadiri.
Selain itu, terdapat dua staf dewan yang diperintah oleh Ketua DPRD Kota Metro memberikan bantuan sosial yang berupa sembako kepada korban banjir di Kelurahan Tejo Agung, yang berupa air mineral dan mie instan.
Namun, dikardusnya terdapat selembaran yang bertuliskan atas nama keluarga Anna Mourionda ada tulisan nomor urut 2 dan nama calon Gubernur Provinsi Lampung Herman HN.
Dalam hal ini, Panwas Kota Metro sudah melakukan klarifikasi atau memintai keterangan dan pemanggilan terhadap dua orang staf Dewan tersebut.
Di Tanggamus, terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di Lapangan Pekon (Desa) Wayjaha, Kecamatan Pugung.
Berdasarkan STTP Kepolisian Negara Indonesia Daerah Lampung Nomor STTP/28/III/2018 Kegiatan kampanye akan dihadiri Eva Dwiana (Anggota DPRD tingkat I) sebagai Juru Kampanye.
Dalam hal ini Panwas Tanggamus sedang melakukan penelusuran apakah juru kampanye yang berstatus anggota DPRD tersebut telah memiliki surat izin cuti pada saat pelaksanaan kampanye.
Di Kabupaten Lampung Timur, terdapat dugaan pelanggaran, yaitu Ketua DPC PDIP Kabupaten Lampung Timur atas nama Ali Johan Arif SE menyampaikan sosialisasi di Balai Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Telah dilakukan klarifikasi dan tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran.
Selain itu, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat dua dugaan pelanggaran, yaitu terdapat temuan terkait netralitas Kepala Kampung Payung Bayu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, atas nama Hernanto (foto dimedia sosial ‘WhastApps’ menggunakan seragam Partai Nasdem).
Pada 25 Februari 2018 Panwaslu Lampung Tengah sudah melakukan rekomendasi ke Bupati untuk dilakukan pembinaan. Juga, terdapat dugaan pelanggaran pembagian susu dan stiker paslon Arinal-Nunik dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah oleh tim atas nama Husnib.
Dalam hal ini Panwas Lampung Tengah masih dalam proses tindak lanjut.
Di Kabupaten Lampung Barat, terdapat dugaan yaitu titik pemasangan yang diajukan oleh KPU yang akan di pasang alat praga kampanye yaitu ditemukan beberapa titik yang di pasang di lingkungan pendidikan. Telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Lampung Barat, akhirnya merekomendasikan kepada KPU untuk memindah titik pemasangan APK tersebut.
Di Kabupaten Waykanan, terdapat temuanya diduga PLD membagikan sembako kepada warga, sembako tersebut dari paslon nomor urut 3 yang terjadi di Kecamatan Kasui Waykanan.
Dalam hal ini Panwaslu Waykanan sedang dilakukan proses dimintai keterangan.
Di Kabupaten Pringsewu, terdapat 2 dugaan pelanggaran, yaitu, lada tanggal 15 Februari 2018 dilaksanakan penggeledahan gudang yang diduga milik balon Gubernur Lampung di Desa Bulumanis rt/rw 007/004 Pekon Bulurejo, Kecamatan Gading Rejo.
Di Kecamatan Sukoharjo tepatnya tanggal 16 Februari 2018, di Pekon Siliwangi terdapat adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan indikasi terlibatnya Kepala Pekon Siliwangi atas nama Maryono, Tukiran, dan Darmin, terkait pembagian kupon/voucher/stiker bernomor seri dari paslon nomor 3 Arinal-Nunik.
Pembagian bantuan korban banjir dari PKB, GOLKAR, PAN, yang mengusung Paslon Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. Dalam hal ini, Panwas Lampung Timur telah melakukan tindaklanjut dan tidak ditemuakan unsur dugaan pelanggaran serta bahan sosialisasi pada saat pembagian bantuan tersebut.
Untuk Lampung Utara, tidak sampai tanggal 3 Maret belum ada dugaan pelanggaran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, terdapat dugaan pelanggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, yaitu Pada tanggal 26 februari 2018 dalam kampanye cabup nomor urut 3 Agung Ilmu Mangkunegara, di hulu sungkai ditemukan pelanggaran yang dilakukan ASN bersama basirun.
Bersangkutan berfoto dengan calon bupati tersebut. Pelaku telah diklarifikasi hari ini 3 maret 2018. Saat ini dalam proses kajian.
Pada 2 maret 2018 ditemukan pelanggaran yaitu pemasangan poster 40×60 cm oleh timses Zainal Yusrizal (timses bangkit), di pepohonan di blok A dan B di Desa Negara Ratu dan di Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara.
Temuan saat ini dalam proses untuk pemanggilan timses bangkit untuk dilakukan klarifikasi.
Di Kabupaten Mesuji, terdapat 2 dugaan pelanggaran, pada tanggal 28 Februari 2018, ditemukan dugaan pelanggaran yaitu adanya kupon undian berhadiah umroh oleh paslon (Arinal-Nunik).
Kupon tersebar di Kecamatan Simpang Pematang di beberapa desa salah satunya yaitu Desa Bangun Mulya. Sebagai tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Mesuji serta jajaran panwascam Simpang Pematang sedang melakukan penelusuran.
Pada tanggal 24 Februari 2018 di Kecamatan Rawajitu Utara yaitu terdapat PPL Desa Sungai Buaya menemukan dugaan pelanggaran yaitu penyebaran buku Yasin oleh paslon (Arinal-Nunik).
Setelah ditelusuri pada tanggal 2 Maret 2018 jajaran panitia pengawas Kecamatan Rawajitu Utara menemukan satu kotak buku Yasin yang siap disebarkan ke masyarakat kecamata Rawajitu Utara.
Menindaklanjuti hal itu, panwaslu kabupaten dan kecamatan melakukan penelusuran lebih dalam untuk ditindaklanjuti.
Sementara empat kabupaten tidak terdapat dugaan pelanggaran kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu Kabupaten Pesawaran, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.(rls/red)
Ketua Umum Partai Bulan Bingtang PBB, Yusril Isha Mahendra,
Jakarta (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019. Putusan itu ditetapkan lewat sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu di Jakarta, Minggu (4/3).
“Menyatakan PBB memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019,” kata Ketua Bawaslu Abhan pada sidang tersebut.
Dalam putusan itu Bawaslu juga memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. Keputusan itu paling lambat dilaksanakan KPU maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan.
Putusan Bawaslu sekaligus mengakhiri sengketa antara PBB dengan KPU. Sengketa ini dimulai sejak KPU menyatakan PBB tak lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Pada 30 Januari, KPU menyatakan PBB lolos verifikasi tingkat nasional. PBB kemudian melanjutkan verifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Partai Bulan Bintang Saat Dinyatakan Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2019
Pada 11 Februari, PBB dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU Papua Barat. Namun tak berselang lama sebelum pengumuman hasil verifikasi oleh KPU pusat pada 17 Februari, partai berlambang bulan dan bintang itu mendadak tak lolos.
PBB dinilai tak memenuhi syarat saat proses verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan.
PBB dinyatakan tak lolos lewat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bawaslu akhirnya menggelar sidang mediasi pada Jumat (23/2) dan Sabtu (24/2) untuk menengahi KPU dan PBB. Namun keduanya tak menemui titik temu.
Proses sengketa pun dilanjutkan ke ajudikasi. Keduanya berkesempatan untuk mengajukan saksi dan bukti dalam tahap ini.
Ajudikasi harus diselesaikan paling lambat 12 hari setelah sengketa diajukan. KPU dan PBB pun menempuh enam kali sidang ajudikasi termasuk sidang putusan hari ini.
Setelah putusan ini, baik PBB maupun KPU diperbolehkan untuk mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN). Hal tersebut merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Bandarlampung (SL)-Calon Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2, Sutono yang berpasangan dengan Herman HN, melakukan konsolidasi dengan tim Sahabat Herman, Kamis, 1 Maret 2018. Mantan Sekda Provinsi Lampung itu memanfaatkan konsolidasi itu untuk mematangkan strategi pemenangan dalam Pilgub Lampung 2018.
“Saya dan Pak Herman HN yakin menang. Saya juga yakin Sahabat Herman telah bekerja hingga ke pelosok desa,” kata Sutono.
Sutono juga menegaskan kembali komitmennya untuk antipolitik uang. Ia juga meminta Sahabat Herman untuk mencegah dan menangkap pelaku bagi-bagi sembako yang mulai marak. “Kalau ada yg bagi-bagi sembako dan uang ke rakyat, tangkap dan laporkan ke pada yang berwajib,” pesan Sutono.
Rakhmat Husein DC, juru bicara (jubir) Herman HN-Sutono, menjelaskan, konsolidasi hari ini memperkuat semangat tim Sahabat Herman. Ia juga menambahkan, Sahabat Herman akan bergotongroyong bersama Sutono di seluruh Lampung.
Husein mengaku pihaknya yakin menang dengan cara bermartabat. “Konsolidasi dengan Pak Sutono hari ini makin memperkuat keyakinan Sahabat Herman untuk menegaskan kepada rakyat bawa pasangan Herman HN dan Sutono adalah pilihan terbaik untuk membawa rakyat Lampung menuju kesejahteraan nya. Ayo gotong royong menangkan Pilgub ini, memenangkan cita cita Pancasila dan Proklamasi 17 agustus 1945,” kata Husein.
Sementara Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Lampung siap memenangkan Herman HN-Sutono pada Pilgub Lampung 2018. Ikrarkan Pengurus DPP PKPI Lampung disampaikan pada acara konsolidasi Dewan Peimpinan Kota/Kabupaten (DPK) PKPI se Lampung, 26 Februari 2018 lalu di Kantor DPP PKPI Lampung.
Komitmen ini merupakan tindaklanjut dukungan PKPI Lampung kepada Herman HN- Sutono pada Pilgub Lampung 2018. PKPI Lampung sengaja mengkonsolidasikan seluruh DPK-nya untuk menyusun strategi pemenangan calon Gubernur (cagub) dan calon Wakil Gubernur (cawagub) nomor urut 2 ini.
Cagub Lampung, Herman HN, menyambut baik konsolidasi PKPI Lampung ini. Ia hadir langsung untuk menyerap aspirasi kader PKPI Lampung dan memberikan arahan tentang langkah pemenangan cagub dan cawagub nomor urut 2. “PKPI Lampung komitmen untuk menangkan Saya dan Pak Sutono. Kader PKPI solid dan siap bekerja hingga ke pelosok desa.” jelas Herman HN.
Dalam Konsolidasi DPK PKPI se Lampung ini, Herman HN juga mengingatkan untuk tidak menggunakan politik uang dan bagi-bagi sembako. “Kita harus bergotongroyong untuk memenangkan Pilgub Lampung 2018. Tak perlu janji-janji, berikan bukti kerja kepada rakyat. Saya yakin PKPI Lampung mapu untuk ini.” tegas Herman H.N. (trs/nt/*)
Jakarta (SL)-Walaupun tidak bisa menarik dukungan secara formal, Partai Gerindra dikabarkan menarik dukungan politik pada pasangan calon Gubernur dalam Pilkada Lampung 2018. Pasalnya, kader-kader Gerindra di Lampung melihat realita tidak ada kinerja Ridho selama 4 tahun untuk rakyat Lampung dan tanpa kemajuan berarti di Lampung. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono kepada pers di Jakarta, Jumat (2/3).
Arief Poyuono juga membebaskan pimpinan dan kader Gerindra bersama rakyat Lampung menentukan pilihan pimpinan Lampung kedepan. “Begini loh ya, kepada semua kader Partai Gerindra di Lampung pakailah pikiran yang jernih dan hati yang terang. Silahkan tidak mendukung Ridho. Tidak akan dihukum. Itu pilihan masing masing. Mau dukung Arinal Silahkan. Asal jangan Ridho. Tidak ada alasan untuk mendukung Ridho,” katanya.
Menurut Arief, tidak mungkin Partai Gerindra mendukung calon pemimpin yang bermasalah pada rakyatnya. Karena hal tersebut akan merusak nama dan pemimpin partai. “Gerindra ini partai besar dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Kader-kader Gerindra di Lampung silahkan melihat realita tidak ada kinerja Ridho selama kepemimpinannya 4 tahun untuk rakyat Lampung dan kemajuan Lampung,” ujarnya.
Wakil Ketua Gerindra ini juga menyoroti pasangan Ridho-Bachtiar yang gagal membangun kerjasama dalam Pilkada Lampung 2018 ini karena tidak pernah melibatkan partai lain untuk merumuskan taktik strategi pemenangan. “Apalagi sampai hari ini Ridho tidak pernah pakai mesin partai Gerindra. Mereka lebih memilih memakai Partai Demokrat. Ngapain didukung-dukung. Apakah Ridho sudah mendatangi DPC (Gerindra-red) Tanggamus? Kan enggak. Jadi wajar kalau gak usahdidukung,” ujarnya.
Arief Poyuono yakin bahwa kader dan pimpinan Gerindra Lampung sudah punya pengalaman dan cerdas untuk menilai siapa pimpinan yang bersih dan siapa yang banyak masalah. “Mereka sudah punya pilih sendiri. Mereka tahu siapa yang bersih dan punya potensi memajukan Lampung. Siapa yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Mereka bebas ajalah mendukung siapa aja, yang penting jangan dukung yang korup dan amoral,” katanya.
Dukungan Terbuka
Sebelumnya, Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua Partai Gerindra Tanggamus, Darussalam secara terbuka mendukung pasangan No. 3, Arinal-Nunik untuk jadi gubernur dan wakil gubernur Lampung. Padahal Partai Gerindra bersama Partai Demokrat adalah pendukung utama pasangan No. 1, Ridho-Bachtiar. Darussalam ikut menemani Arinal Djunaidi menghadiri undangan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Garuda Lampung di Bandar Lampung, Rabu (28/2).
Kebijakan Darussalam ternyata digaris bawahi oleh, Arief Poyuono yang menjelaskan bahwa, DPP Partai Gerindra mengevaluasi dukungannya pada petahana Gubernur Ridho dalam Pilkada Lampung. “Kami dukung sikap kader-kader Gerindra di Lampung untuk menarik dukungan pada pencalonan Ridho. Pilihan ke Arinal itu hak kader-kader Gerindra di Lampung. Walaupun secara formal tidak bisa menarik dukungan, tapi kader-kader Gerindra perlu segera mengambil sikap yang tegas terhadap Ridho,” ujarnya ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (1/3).
Arief Poyuono menjelaskan bahwa Gerindra menyesali dukungan pada petahana Gubernur yang selama 5 tahun gagal memajukan kesejahtaraan rakyat Lampung. “Kita harus cepat memperbaiki sikap dengan menarik dukungan. Supaya jangan ikut bertanggung jawab menipu rakyat Lampung,” tegasnya. (wbr/nt/rel/*)
Bandarlampung (SL) – Ribuan kader dan simpatisan Partai Garuda di Lampung siap memenangkan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024.
“Kami sudah terbentuk hampir seratus persen. Semua siap lahirkan nomor urut 3, seluruh kader dan simpatisan siap memenangkan Arinal jadi gubernur,” kata Ketua DPD Partai Garuda Lampung, Muhamad Ali, usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Garuda se-Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Rabu (28/02) malam.
Ali mengaku, banyak faktor yang membuat Partai Garuda se-Lampung Lampung memilih Arinal Djunaidi di Pilgub Lampung.
Antaranya, Arinal Djunaidi yang juga mantan Sekdaprov Lampung itu mempunyai visi dan misi yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lampung, seperti pembangunan bidang infrastuktur, pertanian, perdagangan, serta dukungan swasembada pangan.
“Sehingga pas dengan visi misi kami, yang telah kami konsep hampir sepuluh tahun sebelum partai ini ada. Maka, kami seluruh kader dan simpatisan siap memenangkan Arinal jadi gubernur,” tegasnya.
Kehadiran Arinal Djunaidi di sela Rakerda Partai Garuda se-Provinsi Lampung ini juga sekaligus adanya pernyataan dukungan pada Pilgub Lampung. “Ini kesepakatan kami, nantinya aka ada rekomendasi dari DPP Partai Garuda untuk mendukung Arinal di Pilgub,” kata dia.
Ditanya kapan rekomendasi DPP turun ke Arinal Djunaidi, dan apa langkah awal Partai Garuda untuk memenangkan Arinal? “Nanti dikabari. Setelah, surat turun maka kami lakukan kegiatan yang sinkron,” ungkapnya.
Terkait kabar Partai Garuda mendukung Petahana di Pilgub Lampung, Ali menampik tudingan tersebut. “Kami hanya silaturahmi saja dengan petahana. Karena diundang dan partai (Garuda) juga masih baru,” ujarnya. (rls/red)
Pimpinan DPD Hanura Benny Uzer Saat Serahkan Dukungan Untuk Mustafa, Kamis (01/03/18)
Bandarlampung (SL) – Beredarnya surat pengalihan rekomendasi Partai Hanura dari Mustafa ke Ridho yang ditandatangani Ketua Umum Daryamo tertanggal 23 Februari, Ketua DPD Partai Hanura Lampung Osman Sapta Odang (OSO), Benny Uzer, membantah informasi pengalihan tersebut.
Benny menegaskan sampai saat ini Hanura masih solid dukung Mustafa-Aja. Adanya surat pengalihan dukungan ke Ridho, diakuinya tidak mempengaruhi atau mengubah apapun, khususnya dukungan ke Mustafa.
Menurut Benny secara legal standing Kemenkumham hanya mengakui Partai Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Diluar itu, kata dia, tidak diakui secara legal.
“Kami dari sisi struktural Partai Hanura di Provinsi Lampung tetap solid mulai dari DPD, DPC, PAC hingga Ranting di bawah kepemimpinan OSO. Kami tetap dukung Mustafa,” tegas Benny, Kamis (1/3/2018).
Dia menambahkan, secara administratif Partai tidak bisa merubah dukungan ke calon lain. “Apa lagi kabarnya DPP Hanura kubu sebelah sudah layangkan surat keputusan. Ya tidak bisa. Mereka bukan kita, kita bukan mereka. Kami tetap solid,” tegasnya lagi.
Sementara itu Mufti Salim, tim pemenangan dari koalisi KECE mengatakan, adanya surat pengalihan rekom ke Ridho hanya bisa dijelaskan oleh Partai Hanura. Namun sepengetahuannya, sampai saat ini Hanura masih solid dukung Mustafa.
“Ini adalah urusan rumah tangga Partai Hanura, bukan ranah kami. Yang kami tau, sampai saat ini Hanura masih solid dukung Mustafa. Secara undang-undang partai yang sudah menyatakan dukungan juga tidak bisa berubah atau mengundurkan diri,” jelasnya.(*)
Bandar Lampung (SL) – Potensi Lampung sebagai salah satu provinsi penopang pangan nasional, membuat pemerintah memberikan tantangan baru. Target produksi beras selama dua tahun ke depan ditambah satu juta ton. Sehingga produksi beras Lampung dalam dua tahun mendatang diperkirakan mencapai empat juta ton.
Faktanya, banyak pertanian khususnya sawah mengalami penurunan akibat berubah fungsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan luasan lahan sawah. Pada 2012 luas lahan sawah di Lampung 456.725 hektar (ha).
Kemudian, 2013 lahan sawah di Lampung berkurang 60.223 ha menjadi 396.502 ha. Selanjutnya, pada tahun 2014 luasan lahan sawah di Lampung kembali mengalami penurunan 27.140 ha menjadi 369.362 ha.
Calon wakil gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi menyatakan Lampung yag telah dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional harus bisa mempertahankan lahan sawah.
“Jangan sampai alih fungsi lahan pertanian terjadi karena dijual atau beragam masalah lainnya,” kata dia saatkampanye dialogis di Pringsewu, Kamis, 1/3/2018.
Sebagai anak petani, dirinya berkomitmen untuk membantu para petani dalam mempertahankan lahan sawah, sebab apa seluruh masyarakat bergantung kepada petani dalam urusan pangan. Jika tidak ada petani, hari ini tidak bisa memakan beras yang enak dan fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah banyak terjadi, Lampung harus bisa mempertahankannya.
Lahan Pertanian (Foto/Dok/Jun)
“Jika sulit mendapatkan pupuk, saya bersama pasangan saya calon wakil gubernur Lampung Chusnunia Chalim telah mempersiapkan Kartu Pertani Berjaya untuk mempermudah petani mendapatkan kebutuhan ladangnya salah satunya pupuk,” uucapnya.
Apa bila terjual anak petani tidak akan lagi bisa menimkati mengolah lahan pertanian dan akhirnya bekerja disektor swasta.
“Jika dijual, anak-anak muda tidak ingin bekerja disawah dan dampak buruknya penambahan pengangguran,” kata dia.
Lampung sebagai daerah penyangga pangan harus dipertahankan, oleh sebab itu dirinya menggandeng Chusnunia Chalim atau biasa disebut mba nunik untuk menjadi wakil dalam pemilihan kepala daerah 2018.
Tugas sebagai wakil gubernur dipercayakan kepada Nunik karena sosoknya yang cerdas, jadi legislatif di usia muda, berpendidikan dan dekat di hati rakyat. Nunik jelas punya keberpihakan yaitu membawa rakyat sejahtera dengan program yang ada.
Harapan masa depan Lampung bisa terwujud saat ada relasi dan komunikasi yang baik antara pempimpin dan rakyat. Pemimpin itu saling meluruskan, rakyat juga harus mengingatkan apa yang lupa dikerjakan oleh pemimpin.
“Jadi pemimpin punya kewajiban meningkatkan harkat hidup dan menjadikan rakyat bisa merdeka di negeri sendiri,” kata Arinal Djunaidi yang maju dalam pilgub didukung oleh Partai Golkar, PAN dan PKB.
Arinal Djunaidi, calon Gubernur nomor tiga yang berpasangan dengan Chusnunia Chalim menyatakan dirinya teringat masa kecil juga memiliki mimpi besar bisa sekolah dan punya prestasi.
Sosok anak petani, kelahiran Way Kanan dan besar di Bandar Lampung ini tak lupa asal dirinya, dari desa yang berkesempatan sekolah atau menempuh pendidikan terbaik.
“Saya tidak pernah membayangkan jadi calon Gubernur. Manusia boleh bercita cita, ada bekal baik dari ayah saya, bakat memimpin sudah ada. Insya Allah terpilih, berkat doa dan dukungan semua, ” kata dia. (rls)
Lampung Timur (SL) – Ribuan warga di Lampung Timur berkesempatan bertemu dan berdialog dengan pasangan calon Gubernur Lampung nomor urut tiga, Arinal Djunaidi – Chusnunia di Lapangan Desa Labuhan Maringgai.
