Kategori: Politik

JAKARTA (SL)-Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat, Sasongko Tedjo mengaku bangga anggotanya maju dalam pemilihan kepala daerah. Karena itu merupakan bukti kepercayaan masyarakat.

“Wartawan dinilai mumpuni dan kredibel sehingga dicalonkan menjadi kepala daerah,” kata Sasongko seusai menemui Ketua Umum PWI Pusat nonaktif, Margiono di Tulungagung, Selasa (13/2/2018) pagi.

Margiono maju dalam pilkada di daerah kelahirannya, Tulungagung. Menurut Sasongko, sudah banyak wartawan anggota PWI yang berhasil menjadi bupati/walikota seperti Rizal Efendi Walikota Balikpapan, Abdul Cholik Bupati Wonosobo dan Arief Afandi Wakil Walikota Surabaya. Dan dalam tataran politik dan pemerintahan di tingkat nasional seperti menjadi menteri atau ketua lembaga tinggi negara.

Meskipun demikian PWI sebagai organisasi profesi tak boleh terlibat dalam kontestasi politik apapun. Mereka yang ikut pilkada diminta nonaktif atau mengundurkan diri untuk menjaga netralitas dan marwah organisasi. Sejak Kongres PWI di Semarang tahun 1998, PWI harus menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Kode Etik Jurnalistik.

Khusus untuk pilkada ditegaskan lagi dalam Konkernas PWI di Bengkulu tahun lalu. Hal ini juga berlaku bagi pengurus atau anggota yang menjadi tim sukses pasangan calon dalam pilkada. “Jadi soal netralitas PWI sudah keharusan dan tak perlu diragukan lagi”, tandasnya.

Meskipun demikian, masyarakat haruslah menyadari wartawan dan pers pada umumnya tak bisa netral seratus persen. Pasti ada kecenderungan atau bias to. Dan hal itu juga terjadi di negara mana pun. Asalkan tetap berpihak pada kepentingan publik dan tidak melanggar kode etik dalam penulisan hal itu masih bisa diterima. “Yang penting tidak terkooptasi atau terbeli,” kata Sasongko. (rls)

Jakarta (SL)-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan sedang menggodok peraturan menteri mengenai bagi aparatur sipil negara yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Dalam waktu dekat (peraturan menterinya) terbit,” kata Asman di komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Peraturan menteri itu akan memuat sejumlah sanksi bagi ASN yang terlibat urusan politik. Sanksi akan ditindaklanjuti berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Bisa penurunan pangkat, bisa penurunan jabatan, dan terakhir bisa pemecatan,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan Bawaslu berwenang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Asman, aparatur sipil negara tak boleh terpengaruh dengan urusan politik.

ASN, kata dia, harus bekerja secara profesional. Ia menuturkan jabatan apapun yang diamanatkan negara atau pejabat pembina pegawai harus dilaksanakan dengan profesional.

Menteri Asman, sebelumnya juga telah menerbitkan surat untuk pejabat negara dan daerah terkait sanksi untuk ASN dan pegawai negeri sipil yang tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, pada 27 Desember 2017.

Dalam surat itu, PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan terlibat dalam kampanye mendapat ancaman hukuman displin sedang. Di antaranya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Adapun hukum disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Menpan juga menyatakan tanggal 2 Januari 2018 bukan merupakan hari libur atau cuti bersama dari pemerintah. Dia berujar akan ada sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan hari masuk kerja tersebut. “Sanksi itu, bisa berupa peringatan tertulis, pengurangan tunjangan kinerja, bahkan penurunan pangkat,” ujar Asman di kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2017.

Asman mengatakan libur resmi untuk perayaan Tahun Baru dari pemerintah hanya pada 1 Januari 2018. Pada esok harinya, kata dia, ASN sudah harus bekerja seperti biasa. “Jadi kami berharap ke seluruh ASN ikutilah aturan yang telah disepakati,” ucapnya.

Asman berujar aturan mengenai tanggal masuk pegawai pada 2 Januari 2018 telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian. Yakni, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kemenpan RB. “Ini berlaku seperti tahun-tahun yang lalu, jadi bukan libur bersama yang tanggal 2 Januari itu,” katanya.

Selanjutnya Asman Abnur menuturkan pejabat pembina pegawai harus mengawasi dengan ketat para ASN pada hari masuk kerja pertama nanti. Hal ini, kata dia, demi penerapan sistem kedisiplinan yang profesional untuk ASN. “Mulai dari gubernur, walikota, termasuk kementerian harus diawasi,” tuturnya. (nt/*/tmp)

Bandarlampung (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyatakan berkas Berita Acara (BA) Penelitian Administrasi hasil perbaikan pencalonan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung atau Lampiran BA HP Perbaikan KWK, dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan ditandatangani semua komisioner dan sudah selesai. “Saya saat verifikasi berkas dari pasangan calon ditugaskan ke Rektor Unila, ijazah Arinal benar bergelar Ir. dan Mustofa bergelar ST, namun Tim Mustofa menyatakan akan menggunakan gelar DR. H. Mustafa,” ujar Handi Mulyaningsih kepada wartawan.

Dari tahapan seleksi berkas selanjutnya, kata Handi, KPU Propinsi Lampung akan menetapkan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada 12 Februari mendatang.

Menurut Handi Mulyaningsih, ke 4 pasangan calon yaitu, Dr. H.Mustafa Ahmad Jajuli SIP, Msi, Drs. H. Herman Hasanusi, MM, Ir. Sutono MM, H. Muhammad Ridho Ficardo SPi, Msi, Bachtiar Basri SH MM , Ir. Arinal Djunaidi, Hj Chusnunia Msi, Mkn, PhD, adapun LO Chusnunia minta cukup dengan Hj Chusnunia Ph. D. (rls/*)

Bandarlampung (SL) -Sebanyak 15 DPC Partai Hanura se-Lampung menolak adanya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) versi Pelaksana Tugas (Plt) Andi Surya.

Penolakan disampaikan seluruh ketua DPC di kediaman Sekretaris DPD Partai Hanura Lampung Yozi Rizal, Senin (22/1/2018) sore. “Kami menganggap tidak ada Musdalub,” kata Sekretaris DPD Partai Hanura Lampung Yozi Rizal di kediamannya, Senin (22/1/2018) sore.

Yozi menyampaikan bahwa keluarga besar Hanura Lampung tegak lurus pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanggal 17-19 Januari 2018 yang menghasilkan Ketua Umum Daryatmo. Selain itu, Munaslub itu juga menghasilkan Sekretaris Jendral Syafarudin Subing. “Kalau ada Musdalub, kami tidak mengetahui,” kata dia.

Menurut Yozi, pada Munaslub, seluruh DPC se-Lampung hadir tanpa ada intimidasi. Seluruh DPC se-Lampung sepakat tegak lurus dengan aturan yang ada. Ia pun menyampaikan jika ada kegiatan diluar Munaslub, maka Yozi tak ingin tahu.

Sementara Ketua DPD Partai Hanura Lampung Sri Widodo yang di copot DPP vetsi OSO, mengaku tak mengambil pusing soal kader yang dianggap membelot. Ia pun masih menerima jika kader membelot akan kembali lagi. Ia pun tetap akan mengajak komunikasi untuk kemaslahatan bersama.

Pria yang kerap disapa Odo ini pun mengaku tak akan membuang kader yang membelot. Semua akan ia sikapi dengan dewasa. Sebagai ketua, ia akan tetap mencoba menyatukan kembali Hanura Lampung.

Konflik yang terjadi di DPP Partai Hanura turut membawa DPD Hanura Lampung kedalam pusarannya. Hal ini terjadi lantaran diterbitkannya Surat Keputusan DPP Hanura No: Skep/37/DPP-Hanura/I/2018 tentang Pemberhentian Sri Widodo sebagai ketua DPD Hanura Lampung dan pengangkatan Andi Surya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Lampung.

Surat ini diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Januari 2018 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lotung Siregar. Sebelumnya OSO digulingkan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), dimana beberapa DPD dan DPC melakukan Mosi terhadap OSO. Munaslub ini kemudian mengangkat Daryatmo sebagai Ketua Umum dan Sarifuddin Suding sebagai Sekjen.

OSO kemudian memecat Suding karena dianggap sebagai dalang dari kekisruhan partai dan mengganti Sekjen ke Herry Lotung Siregar. Pergantian Sekjen ini pun direstui oleh Kemenkumham dengan diterbitkannya surat kemenkumham. OSO pun melakukan pembersihan dengan memecat beberapa kader pembelot.

Plt. Ketua DPD Hanura Lampung Andi Surya membenarkan penunjukan dirinya sebagai Plt. Menurutnya, penunjukan sebagai Plt. Ketua DPD Hanura Lampung lantaran adanya munaslub yang digelar di Bambu Apus yang memosi tidak percaya OSO. Ia menilai munaslub itu inkonstitusional dan melanggar aturan partai. Ia pun membeberkan tugasnya sebagai Plt. Ketua DPD Hanura adalah untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

“Saya akan menghantarkan DPD Hanura Lampung Musdalub untuk memilih ketua DPD baru. Musdalub ini dijadwalkan digelar di Hotel Manhattan, Jakarta pada Selasa (23/1/2018),” ungkap Senator asal Lampung ini.

Sementara Sekretaris DPD Hanura Lampung Yozi Riza mengatakan, munaslub di Bambu Apus merupakan aspirasi yang disampaikan seluruh pengurus DPC dan DPD se Indonesia. Aspirasi ini juga memunculkan mosi tidak percaya ke OSO, yang kemudian dilakulan pergantian ke Daryatmo. Ia mempersilahkan persoalan Plt. Ketua DPD Hanura. Namun, ia menegaskan bahwa Munaslub di Bambu Apus itu sudah sesuai mekanisme partai dan dihadiri lebih dari 2/3 pengurus DPC dan DPD.

“Ya silahkan saja. Kami ini sudah sesuai mekanisme, yang hadir juga 2/3 pengurus. Kami juga sudah mengajukan kepenguraan baru ke Kemenkumham dan telah diterima serta masih diverifikasi. Jadi ini masih berproses jadi tunggu saja. Kita lihat akhirnya seperti apa,” ujar Anggota DPRD Lampung ini. (nt/*)