Sinarlampung

Kategori: Politik

  • SBY Umumkan 17 Pasangan Calon Yang Diusung Demokrat

    SBY Umumkan 17 Pasangan Calon Yang Diusung Demokrat

    Jakarta (SL)- Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan pasangan calon yang diusung partainya di 17 Pilgub pada Pilkada Serentak 2018. Mayoritas pasangan yang diusung Demokrat itu merupakan kader mereka.

    “Ada yang katakan Demokrat sukanya outsourcing, ini komposisinya, dari 17 cagub-cawagub, 14 itu kader, itu sama dengan 82 persen,” kata SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

    Dari 17 Pilgub, Demokrat berkoalisi dua kali dengan PDIP. Partai berlambang mercy itu berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Kalbar dan Pilgub Jateng.

    “Dari 14 kader itu 6 itu adalah Ketua DPD, ketua Demokrat daerah, 2 ketua DPC, 1 anggota DPR, 1 pengurus daerah. Jadi cagub-cawagub Demokrat tetap mayoritas kader,” papar SBY.

    Ada pun 17 pasangan calon yang diusung Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

    Papua
    Cagub-cawagub: Lukas Enembe-Klemen Tinal
    Koalisi: Demokrat-Golkar-Hanura-PKB-NasDem-PKS-PAN-PKPI-PPP-PBB

    Maluku Utara
    Cagub-cawagub: Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin
    Koalisi: Demokrat-PBB-Hanura-PKPI-PKB-NasDem

    Maluku
    Cagub-cawagub: Said Assagaf-Anderias Rentanubu
    Koalisi: Demokrat-Golkar-PKS

    NTT
    Cagub-cawagub: Benny K. Harman-Benny A. Litelnoni
    Koalisi: Demokrat-PKS-PKPI

    NTB
    Cagub-cawagub: Zulkiflimansyah-Siti Rohmi Djalilah
    Koalisi: Demokrat-PKS

    Bali
    Cagub-cawagub: Ida Bagus Rai Dharmawijaya-I Ketut Sudikerta
    Koalisi: Demokrat-Gerindra-Golkar-NasDem-PKS-PBB

    Sulsel
    Cagub-cawagub: Ichsan Yasin Limpo-Andi Kahar Mudzakkar
    Koalisi: Dukung Calon Independen

    Sultra
    Cagub-cawagub: Rusda Mahmud-Laode M. Sjafei Kahar
    Koalisi: Demokrat-PPP-PKB

    Kaltim
    Cagub-cawagub: Syaharie Jaang-Awang Ferdian
    Koalisi: Demokrat-NasDem-PPP

    Kalbar
    Cagub-cawagub: Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot
    Koalisi: Demokrat-Gerindra-PDIP-PKPI

    Jatim
    Cagub-cawagub: Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak
    Koalisi: Demokrat-Golkar-PAN-PPP-NasDem-Hanura-PKPI

    Jateng
    Cagub-cawagub: Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Gus Yasin)
    Koalisi: Demokrat-PDIP-PPP-Golkar

    Jabar
    Cagub-cawagub: Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi
    Koalisi: Demokrat-Golkar

    Lampung
    Cagub-cawagub: M Rido Ficardo-Helmi Hasan
    Koalisi: Demokrat-PAN-Gerindra-PPP

    Sumsel
    Cagub-cawagub: Ishak Mekki-Yudha Pratomo
    Koalisi: Demokrat-PPP-PBB

    Riau
    Cagub-cawagub: Firdaus-Rusli Effendi
    Koalisi: Demokrat-PPP

    Sumut
    Cagub-cawagub: JR Saragih-Ance Selian
    Koalisi: Demokrat-PKB-PKPI
    sumber ; detik.com

  • Ridho Fichardo-Helmi Hasan Maju Pilgub Koalisi Demokrat, PAN, PPP, Gerindra

    M Ridho Fichardo-Helmi Hasan

    Bandarlampung (SL)- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi mengumumkan pasangan Muhammad Ridho Ficardo-Helmi Hasan berlaga di Pemilihan Gubernur Lampung (Pilgub) Lampung 27 Juni 2018. Pengumuman itu disampaikan SBY, di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat Minggu (7/1/2018) pukul 17.18 WIB.

    Saat ini Muhammad Ridho Ficardo menjabat Gubernur Lampung dan Helmi Hasan Wali Kota Bengkulu. Dalam mengusung kandidat ini, Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra. “Lampung sangat dinamis dan menjadi pelajaran demokrasi kita,” kata SBY.

    Pada pengumuman ini, Partai Demokrat tidak mengundang pasangan calon gubernur dan wakil hadir. “Setelah KPU menetapkan sebagai calon definitif, kami akan undang secara resmi ke Jakarta, agar bisa memberikan erdorsmen yang resmi,” kata SBY.

    Dari 17 calon yang diusung, 14 di antaranya berasal dari Partai Demokrat dan dari 14 itu enam di antaranya Ketua Partai Demorkat. “Kebanyakan kader yang ada incumbent,” kata SBY.

    Dalam kata pengantarnya, SBY mengatakan keputusan itu diambil setelah melewati proses dan dinamika panjang. Proses itu berlangsung selama empat bulan. “Pengambilan keputusan bukan hanya saya, tapi Majelis Tinggi Partai dan pengurus harian,” kata SBY.

    Dalam menetapkan calon, kata SBY, ada empat kriteria yang diusung yakni integritas, kapasitas, disukai rakyat, dan elektabilitas. Selain itu, memenuhi parlemen treshold (PT) 20%. Rapat pleno lengkap dan resmi tiga kali yakni Oktober, November, dan Desember 2017. Kemudian, rapat-rapat rutin yang intensif. “Pembahasannya transparan dan akuntabel. Semua dibahas. Memang saya yang memutuskan tapi semua berdasarkan masukan dari berbagai pihak,” kata SBY. (nt/*)

  • Senin Mustafa Dan Herman HN Siap Daftar ke KPU

    Senin Mustafa Dan Herman HN Siap Daftar ke KPU

    Anggota KPU Provinsi Lampung, Tio Aliansyah

    Bandarlampung (SL)-Pendaftaran pasangan calon (paslon) di Pilgub Lampung akan dimulai Senin (8/1/2018) besok. Dua paslon dipastikan akan mendaftar lebih dulu, dan telah melakukan konfirmasi kehadirannya kepada KPU Lampung.

    Komisioner KPU Lampung Tio Aliansyah mengatakan baru ada dua pasangan calon yang akan datang mendaftar. Pertama ada pasangan Mustafa – Ahmad Jajuli dan kedua pasangan Herman HN – Sutono. “Besok hari pertama, ada dua yang akan daftar. Yakni Mustafa dan pasangannya serta Herman HN dan pasangannya,” katanya melalui whatsapp, Minggu (7/1/2017).

    Menurut Tio kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung itu akan daftar pukul 8.00 WIB pagi. “Keduanya daftarnya pagi pukul 8.00 WIB,” ucapnya

    Tio melanjutkan pendaftaran calon, akan dibuka pukul 08.00-16.00 WIB pada 8-9 Januari. Di hari ketiga atau terakhir yakni 10 Januari, dibuka pukul 08.00 WIB.

    “Jika ada dua calon yang daftar pada pukul 08.00 bersamaan, sesuai PKPU, maka calon yang hadir lebih awal mengisi absensi yang akan diterima terlebih dahulu. Kami juga sudah koordinasi dengan Bawaslu, kepolisian, Korem untuk pengamanan,” katanya. (nt/il/*)

  • Herman HN Komitmen Berpolitik Santun

    Herman HN Komitmen Berpolitik Santun

    Walikota Bandarlampung H Herman HN

    Bandarlampung (SL)-Bakal Calon Gubernur Provinsi Lampung Herman HN mengatakan berkomitmen akan berpolitik santun dalam pemilihan kepala daerah setempat pada 2018. “Saya tidak akan merebut partai yang sudah mengajukan dukungan, itu salah satu bentuk komitmen dalam berpolitik santun,” kata dia di Bandarlampung, Jumat.

    Dia mengatakan, berpolitik santun itu bukan saling menjatuhkan, sebab tujuannya sama yakni ingin mensejahterakan rakyat. Terkait rencana koalisi dengan partai lain, pihaknya masih melakukan penguatan di pengurusan daerah dan tidak akan mengganggu partai yang sudah mendukung salah satu calon. “Ada beberapa partai yang ingin bergabung dalam koalisi, tapi saya ingin berpolitik santun dan tidak akan merebut? partai yang telah menentukan pilihannya,” kata dia.

    Herman HN yang diusung PDIP pada pilkada mendatang mengatakan, dirinya mencalonkan diri sebagai gubernur ini untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Lampung. Pihaknya akan memperkuat kader di bawah lebih solid untuk memenangkan dirinya pada pemilihan gubernur mendatang dan berjanji akan mensejahterahkan rakyat. “DPP PDIP telah memerintahkan agar kader solid dan itu sudah menjadi perintah ketua umum,” jelasnya.

    Herman HN yang masih menjabat Wali Kota Bandarlampung itu mengungkapkannya bahwa calon wakil gubernur Lampung Sutono yang mendampinginya dinilai cukup mumpuni. “Beliau cukup mumpuni sebab saya kenal sudah cukup lama dengannya, karena sama-sama berangkat dari birokrat,” kata dia.

    Terkait status Sutono yang masih menjabat Sekdaprov Lampung, ia menegaskan, secepatnya harus mengundurkan diri dari jabatannya. “Saya belum mengetahui akan apakah beliau sudah mengajukan surat pengunduran diri atau belum,” ujarnya pula.

    Ia mengharapkan wakilnya nanti bisa diajak bekerja sama dalam memajukan wilayahnya sehingga pembangunan bisa tercapai maksimal. Herman berjanji akan bekerja keras untuk membuat daerah lebih maju dan yakin pilkada ini hanya satu putaran. “Saya yakin Pilgub Lampung hanya satu putaran,” kata dia.

    Ia menambahkan program andalannya apabila terpilih menjadi gubernur, yakni kesehatan dan pendidikan gratis, infrastruktur dan pariwisata. (ant/nt/)

  • PDIP Usung Herman HN-Sutono Maju Pilgub Lampung

    PDIP Usung Herman HN-Sutono Maju Pilgub Lampung

    Megawati serahkan rekomenadsi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk Pilgub Lampung.

    Jakarta (SL)-DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasi Walikota Bandarlampung Herman HN sebagai calon Gubernur Lampung. Herman HN dipasangkan dengan Sekda Provinsi Lampung Sutono. Pengumuman disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, di kantor DPP, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1) siang.

    “Calon gubernur Lampung adalah Herman HN. Ke depan, Pak,” kata Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri saat membacakan rekomendasi, yang disiarkan Kompas Tv.

    Megawati mengatakan, untuk Pilgub Lampung 2018, PDIP menetapkan untuk mengusung Herman HN sebagai Calon Gubernur dan Sutono sebagai Calon Wakil Gubernur. Dia menilai, Pasangan Herman-Sutono sangat tepat dan ideal untuk kemajuan Provinsi Lampung. “Yang satunya, Herman, orangnya merakyat, yang satu sangat mengenal tata kelola pemerintahan,” Kata Megawati.

    Dalam acara deklarasi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berlangsung di Jakarta, Herman HN duduk berdampingan dengan Sutono dan Ketua DPD PDIP Lampung Sudin, yang juga menjadi petugas pembaca texs Pancasila.

    Ketua DPC PDI-P Bandar Lampung Wiyadi yang mengikuti acara pengumuman di kantor DPP membenarkan rekomendasi tersebut. “Iya Mas, pak Herman HN, Cagub Lampung. Yang duduk di kursi cagub-cawagub Adalah Herman-Sutono, ya itulah pasangan calonnya,” kata Wiyadi Yang juga ketua DPRD Kota Bandarlampung itu. (nt/*)

  • Bahu Nasdem Minta Bawaslu Segera Proses Sekda Sutono

    Bahu Nasdem Minta Bawaslu Segera Proses Sekda Sutono

    Ketua Bahu Nasdem Lampung Wahrul Fauzi Silalahi

    Bandarlampung (SL) -Bahu Nasdem Lampung meminta Bawaslu Lampung segeta melakukan proses, dan memanggil Sekda Provinsi Lampung, Ir. Sutono, ASN aktif yang terlibat politik.

    Ketua Bahu Nasdem Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menyayangkan kehadiran Sutono, di acara DPP PDIP, yang jelas jelas itu adalah acara politik. “Kami sangat menyangkan terkait hadirnya pak Sutono sebagai Sekda Provinsi aktif yang turut hadir dalam kegiatan politik, yang seharus nya sebelum hadir dalam panggung politik tersebut sebaiknya pak Sutono memberikan pemberitauan atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan PNS nya,” kata Wahrul dalam siaran persnya, Kamis (4/12), di Bandarlampung.

    Wahrul menjelaskan bahwa jelas, dalam Undang undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 terkait pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. “Kan sudah jelas bahwa PNS dalam dilarang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil dan dilarang keras untuk hadir dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah dengan dan atau tanpa menggunakan atribut partai politik,” jelas Wahrul.

    Menurut Wahrul, mungkin pak Sutono tidak paham soal aturan itu. Apalagi, sebagai PNS tertinggi di Lampung, Sutono itu adalah simbol dan panglima sebagai lokomotip terdepan tauladan ASN di Lampung. “Bisa rusak mental ASN di bawah beliau kalau latah dan ikut-ikutan tontonan politik semacam ini. Dan ini harus di luruskan dan segera beri sangsi moral kita harus lebih objektip melihat nya maka Bawaslu jangan diam segera panggil dan harus jelas hasilnya, jangan diem-diem terus hilang,” katanya.

    Wahrul menegaskan berdasarkan Pasal 71 ayat (4), menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Waikota.

    Ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap dri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

    “Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah paca keberphakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan teriibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” katanya.

    Contoh kata Wahrul, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal on Kepala DaerahWakil Kepala Daerah. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan ainnya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calonbakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan caloniatribut partai politik. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti ke, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambarnoto Dakal calon’bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calonibaka pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan baka calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangangerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan PNS dilarang menjadi pembicara narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik,

    “Lalu, Berdasarkan Pasal 15 ayat 1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral. Dan berdasarkan Pasal 1 menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS,” katanya. (nt/*/jun)

  • Demokrat Pastikan Tambahan Koalisi Untuk M Ridho Fichardo

    Demokrat Pastikan Tambahan Koalisi Untuk M Ridho Fichardo

    Gubernur Lampung M Ridho Fichardo Msi

    Bandarlampung (SL)-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat memastikan majunya petahana Gubernur Lampung M Ridho Fichardo sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Lampung. Keyakikan itu, dipastikan dengan akan18 bertambahnya rekomendasi dari salah satu partai politik pada Kamis, 4 Januari 2018 mendatang. Bersamaan dengan akan adanya pengumuman Bakal Calon Daru dari DPP PDIP.

    “Insya Allah, dalam waktu dekat ini akan ada partai yang mengeluarkan dan mengumumkan rekomendasi untuk mas Ridho,” kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD PD Lampung, Levi Tuzaidi, Selasa (2/1), di langsir fajarsumatera.co.id

    Menurutnya, hingga kini, pihaknya masih menunggu waktu pengumuman rekomendasi tersebut, untuk mengusung M. Ridho Ficardo sebagai Calon Gubernur (Cagub), dan sangat mungkin sekaligus dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub). “Tidak elok dong kalau saya yang menyampaikan nama partai tersebut. Kita tunggu saja bersama-sama,” katanya.

    Dengan bergabungnya partai tersebut, katanya, maka secara otomatis ayah tiga anak tersebut telah memenuhi peryaratan 17 kursi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju sebagai calon kepala daerah (calonkada) saat digelarnya ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi pada 27 Juni 2018. “Kita (Demokrat), PPP dan partai lainnya yang tergabung dalam koalisi akan bersama-sama berjuang memenangkan mas Ridho,” ungkapnya.

    Dia berharap, petahana Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo bisa memenangi pilgub 2018 untuk kembali melanjutkan kemimpinan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Bumi Ruwa Jurai. “Ayo kita (masyarakat dan partai koalisi) berjuang bersama-sama memenangi mas Ridho untuk Lampung yang lebih baik lagi di periode 2019-2024 mendatang,” katanya. (fs/nt/* )

  • Sambut Tahun Baru Bawaslu Minta Panwaslu Tetap Awas Proses Verifikaai dan Pilkada

    Sambut Tahun Baru Bawaslu Minta Panwaslu Tetap Awas Proses Verifikaai dan Pilkada

    Anggota Bawaslu Lampung, Ade

    Bandarlampung (SL)-Bawaslu Lampung meminta team verifikator partai politik KPU Propinsi dan KPU kab/kota dan jajaran panwas kab/kota unt benar-benar teliti dan serius serta tidak bermain mata dalam melakukan verifikasi faktual partai politik yang kini sedang berlangsung.

    Baik itu verifikasi terkait kantor, kepengurusan dan keanggotaan partai politik serta kuota 30% perempuan di setiap partai politik. “Team verifikator KPU Kab/ Kota hrs berani meng TMS kan kepengurusan dan keanggotaan partai politik apabila memang tidak bisa di temui hingga batas waktu yang ditentukan atau yang tidak memenuhi syarat,” kata anggota Bawaslu Ade Arsyari, kepada sinarlampung.com, Minggu (31/12) malam.

    Menurut Ade, Team verifikator juga hrs benar benar memastikan kesesuaian KTP dan KTA pengurus dan anggota Partai politik. Apakah itu kesesuaian NIK nya, tempat tanggal lahir serta alamat. Serta apakah msh memakai KTP SIAK atau E KTP. “Karena dalam kaitan ini, Bawaslu dan Panwas Kab/ Kota akan mencermati secara detail Berita Acara yg akan dibuat oleh KPU Propinsi dan KPU Kab/ Kota.” katanya.

    Selain itu, lanjut Ade, berkaitan dengan momen Pilgub, jajaran Panwas juga diminta standby di daerahnya masing-masing dan untuk tidak ikut-ikutan merayakan libur tahun baru di luar daerah. “Kami mibta Panwas dapat mengamati dan mencatat apabila ada orang orang, baik itu petinggi partai politik maupun orang orang yabg di perkirakan akan maju menjadi calon gubernur yang membagi/memberi sesuatu dengan alasan menyambut tahun baru,” katanya. (nt/*/jun)

  • MKG Tunda Sidang Gugatan Rekom Cagub

    MKG Tunda Sidang Gugatan Rekom Cagub

    Bandarlampung (SL)-Sidang lanjutan gugatan rekomendasi Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur Lampung, di Mahkamah Partai Golkar (MKG) kembali di tunda. Penundaan sidang gugatan itu tertuang dalam surat Mahkamah Partai Golkar Nomor 174a/PAN-MPG/XII/2017 tentang Penundaan Persidangan.

    Surat bertanggal 14 Desember 2017 ini ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Partai Golkar Muh. Sattu Pali, SH, MH. “Jadwal persidangan Mahkamah Partai Golkar yang semula diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Desember 2017, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan,” demikian disebutkan dalam surat yang ditujukan kepada: Indra Karyadi, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Ketua DPP Partai Golkar, dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.

    Sementara alasan penundaan sidang, dalam copy surat yang pada Selasa (18/12/17), itu disebutkan, penundaan dilakukan karena bersamaan dengan agenda DPP Partai Golkar. Yaitu, Rapimnas dan Munaslub Golkar di Jakarta pada 18-20 Desember 2017.

    Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar juga memunda sidang tersebut dan menyarankan kepada Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL) –yang mengajukan gugatan itu– menempuh jalan musyarah. (nt/srt)

  • Ananda Tohpati Dikabarkan Bergandengan Dengan Herman HN

    Ananda Tohpati Dikabarkan Bergandengan Dengan Herman HN

    Ananda Tohpati, saat menyerahkan berkas ke PDIP. (foto/dok/net)

    Bandarlampung (SL)-Ananda Tohpati, dikabarkan akan menjadi Calon Wakil Gubernur Lampung bergandengan dengan Herman HN untuk maju dalam konstelasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 Juni 2018 mendatang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ananda Tohpati, Rusli Rachman. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali bertemu langsung dengan Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang DH dan Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Idham Samawi berbicara mengenai arah Pilgub Lampung.

    “Rekomendasi secara legal formal memang belum keluar, tapi green line dan green light sudah dapat, Herman HN akan dipasangkan dengan Ananda Tohpati. Orang PDI Perjuangan juga sudah datang dan bertemu kita,” katanya saat ditemui di Posko Pemenangan Ananda Tohpati Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Selasa (12/12).

    Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya merencanakan akan melakukan deklarasi dalam waktu dekat ini dengan mengundang berbagai komunitas untuk tim pemenangan.  “Saat deklarasi, kita juga akan menggelar bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan dan sunatan masal,” kata ayah kandung Ananda Tohpati ini. (gun/jun)