Kategori: Tanggamus

Tanggamus (SL)-Pengunjung membludak di areal wisata di kabupaten Tanggamus di hari libur tahun baru, selain di tempat-tempat wisata alam seperti pantai di Tanggamus di tempat wisata lainpun di padati pengunjung baik lokal maupun dari luar kota.

Taman wisata air kolam renang Buterfly fan bukit idaman  yang berada di  Gisting Tanggamus sangat padat pengunjung wisatawan, bahkan pihak karyawan wisata bukit zidaman Gisting dampai menutup pintu masuk dari pukul 13.00 Wib karena penuh.

Begitu juga kolam  renang  Buterfly yabg di hari libur biasa hanya kisaran 400 pengunjung, kini diliburan tahun baru membludak hingga 10  persen atau 4000 lebih pengunjung wisatawan.

“Di hari liburan biasa paling sekitar 400 orang pengunjung pak, tapi dilibur tahun baru ini di luar dugaan pengunjung membludak sekitar 4000 lebih pengujung di hari ini”.Supri salah satu karyawan buterfly kepada media Sinarlampung.com(1/1/20).

Sementara salah satu pengunjung/ wisatawan metada puas dengan liburan di wahana kolam renang, selain aman untuk anak dan keluarga juga bisa melepaskan lelah dengan bermain air di kolam.” Saya kesini bersama keluarga,liburan tahun baru ini emang sengaja kesini karena disini lebih nyaman dan bisa bermain air bersama keluarga, dan yang pasti sangat ramai sini “. Ungkap Rosi Febriasari (1/120) di lokasi kolam renang biterfly.

Tanggamus adalah salah satu kabupaten yang di anugrahi alam yang indah oleh Tuhan, namun sayangnya banyak potensi alam yang indah belum tersentuh tangan pemkab untuk wisata ,padahal alam yang indah merupakan aset PAD Kabupaten yang mengiyirkan jika dikelola dengan tepat dan benar. (hardi).

Tanggamus (SL)-Proyek pembangunan bahu jalan di Dusun Tempel Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus sudah mulai menampakan kerusakan. Proyek milik Dinas PUPR Provinsi Lampung ini baru satu bulan dikerjakan rekanan. Pantauan media, Selasa (31/12/19), kondisi pada bahu jalan tersebut, sudah mulai retak dan terkelupas di beberapa sisinya.

Anto salah satu pengguna jalan dan juga masyarakat di Kecamatan Ulu Belu, mengaku senang dengan dibangunnya jalan tersebut. Sayangnya, kata Anto, belum lama dibangun tapi proyek itu sudah mulai terdapat tanda-tanda kerusakan.

“Sudah pastinya sangat terbantu sekali, apalagi jalan ini adalah jalan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat di-Kecamatan Ulu Belu. Jalannya sudah bagus, tapi tepat pada coran pada sisi jalan (bahu jalan) yang diduga belum lama di bangun sudah mulai rusak, ” ungkap Anto.

Anto mengakui keberadaan jalan tersebut sangat vital karena digunakan untuk keperluan sehari-hari juga untuk pergi ke-ladang (kebun) serta dilalui kendaraan yang lainnya.

Terlebih bagi para petani untuk membawa hasil bumi, seperti, kopi, lada, kakao, dan hasil pertanian lainnya.
Anto pun menduga meski pembangunannya belum ada satu bulan, tapi sudah mulai nampak rusak dan mengelupas, entah apa karena kualitas corannya rendah dan di buat dengan asal jadi.

“Atau oleh faktor lainnya. Karena, jalan ini tidak hanya di lalui oleh kendaraan roda dua saja, tapi termasuk kendaraan roda empat atau lebih, mini bush, truck tronton, juga truck biasa,” imbuhnya.

Dirinya berharap akan kondisi bahu jalan ini bisa menjadi perhatian pihak berwewenang. Pihak terkaiit baik rekanan atau Dinas PUPR Provinsi bisa meninjau dan juga memperbaikinya. “Kalau kondisi ini dibiarkan saja, kan bisa tambah parah rusaknya dan juga berbahaya, khususnya bagi pengguna jalan ini” harap Anto.

Sampi dengan berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Lampung, Mulyadi Irsan belum dapat dihubungi. Telepon selular miliknya dalam keadaan tidak aktif. (jur/red)

Tanggamus (SL)-Proyek pembanguan jalan koridor 11, coor perkerasan kaku (rigid pavement) ruas SP. Teluk Kiluan – SP Umbar sepanjang 1.500 meter milik Dinas PUPR Provinsi Lampung, Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 di Kabupaten Tanggamus diduga tidak sesuai spesifikasi teknis pengerjaan.

Hal itu terlihat dari bangunan jalan yang sudah mulai retak-retak, dinding rainase atau talut penahan tanah (TPT) ada yang sudah roboh. Diduga dalam pengerjaan proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang menjadi acuan pengerjaan.

Berdasarkan papan informasi yang dipasang, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Haga Unggul Lestari dengan masa kerja selama 165 hari. Namun di papan informasi tersebut tidak mencantumkan nilai anggaran, sehingga tidak diketahui jumlah besarannya.

Ketua Forum Rakyat Peduli Kabupaten Tanggamus (Frekat), Herwan Rozali, saat sedang melintasi area pembanguan jalan itu mengaatakan jika besaran anggaran dana pembangunan harus dicantumkan di papan informasi. “Hasil penemuan dilapangan, papan nama proyek tidak ditulis nilai proyek. Ini ada unsur kesengajaan supaya masyarakat tidak tahu nilai proyek yang diperkirakan milyaran,” katannya, Selasa, 31 Desember 2019.

Herwan menambahkan, bahan baku material yang dipakai untuk prmbuatan jalan menggunakan pasir pantai yang bercampur tanah sehingga permukaan jalan yang baru selesai dikerjakan sudah mulai rontok sampai dasar. Bahkan drainase yang dibangun juga hanya menggunakan batu satu lapis.

“Talud dan drainase menggunakan matrial batu satu lapis, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pengerjaan sehingga banyak yang sudah pecah bahkan jebol di beberapa titik,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan, Dinas PUPR Provinsi Lampung dan pihak PT Haga Unggul Lestari selaku pemborong belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi vi phone, keduanya dalam kondisi tidak aktif. (sbi/red/*)

Tanggamus(SL)-Di penghujung tahun 2019, Kabupaten Tanggamus dibanjiri buah durian. Musim durian yang diawali pertengahan bulan Desember 2019 ini  di perkirakan  hingga awal Februari 2020.

Durian Tanggamus sangat terkenal dengan rasa manis, legit, dan luget. Tidak sedikit pencinta buah durian jauh-jauh hanya ingin merasakan nikmatnya buah durian Tanggamus yang terkenal dengan durian sumur tujuh, Wonosobo.

Dengan merogoh kocek 20.000 hingga 50.000, pecinta buah durian bisa menikmati buah durian jatuh super ala sumur tujuh di sepanjang pinggiran jalan lintas barat Trans Sumatra. Pembelipun bisa langsung membeli durian jatuh di bawah pohonnya. Masuk melalui pintu masuk gapura pekon Sridadi melalui jalan kabupaten sepanjang 5 km, pengunjunga akan sampai di kebun durian sumur tujuh talang ajan dan seterusnya.

Buah durian musim ini berbeda dengan musim sebelumnya, rasanya manis di bandingkan musim kemarin. Pasalnya,  karena musin durian kali ini  tidak di barengi dengan pupus daun muda sehigga rasa asli durenya pas dan tidak mengecewakan. Karenanya, tidak mengherankan kalau tengkulak /pengepul buah durian kebanjiran order dari Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Bandung.

“Sekarang baru mulai, puncaknya nanti di pertengahan bulan Januari. Musim sekarang buahnya bagus, rasanya manis dan luget. Setiap harinya paling sedikit 3 mobil kami kirim ke Jakarta dan Bandung. Itupun belum semuanya terpenuhi, karena  permintaan terus meningkat,” ujar Sahdum Bahar, salah satu pengepul buah di Tanggamus pada wartawan sinarlampung.com , Minggu (29/12/2019).

Supriadi, salah satu penggemar buah durian asal Kota Metro ini sengaja datang jauh-jauh ke Tanggamus hanya untuk menikmati buah durian langsung dari kebunnya. “Saya merasa senang dan puas membeli durian ala Sumur Tujuh. Dengan harga 50.000 dapat satu buah durian montong super yang rasanya manis dan luget. Saya dan keluarga merasa puas meskipun harus menempuh perjalanan cukup jauh. Pokoknya mantap,” ujar Supriadi sumringah (29/12/2019).

Durian lokal lebih kecil ukurannya di bandingkan dengan durian montong, namun rasa durian lokal lebih manis, luget dan panas di bandiing durian montong. Bedanya, durian montong kebih tebal dagingnya di banding durian lokal. (hardi)

Tanggamus (SL)-Kondisi Jalan Provinsi menuju Kecamatan Cukuh Bakal, Tanggamus dalam kondisi rusak parah, terutama perbatasan wilaha Kecamatan Bulok hingga sepanjang Kecamatan Limau. Terparah wilayah Pekon Pariaman, dengan kondis berlubang dan berkubang saat hujan.

Penyusuran sinarlampung.com, untuk melintasi satu satu jalur menuju Kecamatan Cukuh Balak, melalui Kecamatan Pardasuka, sepanjang 60 km, yang idealnya dapat ditempuh satu jam, namun harus ditempuh dengan dua-tiga jam perjalanan. Sementara untuk jalur alternatif lewat Kota Agung harus memutar hingga sejauh 160 km.

“Sudah bertahun tahun jalan perbatasan Kecamatan Bulok-Kecamatan Limau ke Cukuh Balag itu rusak parah. Tapi hingga kini belum ada perbaikan. Setahu kami ini jalan Provinsi, jadi kami berharap perhatian pemerintah Provinsi Lampung. Hasil nelayan, dan hasil petani sering terlambat menuju kota, bahkan tidak sedikit motor mobil yang rusak akibat kondisi jalan yang rusak berat itu,” kata Syahrir, warga Putih Doh, Cukuh Balak, Jumat 26 Desember 2019.

Untuk melintasi Jalan Utama Kecamataan Limau, sepanjang dua kilo lebih, harus satu jam sendiri. Belum lagi kondisi jalan memang banyak lereng dan tebing tanjakan dan turunan. “Lebih dari 10 titik itu rusak berat. Ada beberapa pekon yang masih mulus, kami tidak tahu kenapa dbiarkan begitu,” katanya.

Bahkan ada satu jembatan penghubung antar Pekon, yang saat ini kondisinya sebagai kanan jebol dan diberi tanda batang pohon, agar tidak mencelakai pengguna jalan. Jika jembatan itu ambrol, maka akses antar pekon dan kecamatan biasa terputus. “Kami berharap ada perhatian dari Pak Gubernur. Karena kalo kami tanya pekon, dan kecamaatan, hingga Kabupaten, itu jalan Provinsi. Jika memutar jalur lewat Padang Cermin, selai lebih jauh juga tidak semua jalannya bagus. Ada rusak lebih parah di wilayah Padang Cermin,” kata Wati, warga lainnya. (Red/)

Tanggamus (SL)-Pemasangan stiker di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan sosial Program Keluarga Harapan  (PKH)  di kabupaten Tanggamus tidak perlu dengan  dengan peraturan daerah (perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) atau aturan yang lain yang ada di daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Kadis Sosial Kabupaten Tanggamus Zulfadli kepada awak media ,23 Desember 2019 di ruang kerjanya.

Menurutnya, pemasangan stiker atau labelisasi di rumah KPM PKH secara tekhnis, tidak memerlukan aturan daerah baik perda maupun perbub atau peraturan lain yang menjadi kewenangan atau otonomi daerah. “Saya fikir itu tidak perlulah, perbub hanya untuk pemasangan stiker aja saya pikir tidak perlu karena tidak berkaitan dengan kepentingan halayak masyarakat banyak, gak perlulah,” Ungkap KadisSos Tanggamus, Selasa, 23/12/19).

Dia menjelaskan sesuai dengan dasar legalitas pemasangan stiker berdasarkan surat edaran dari Kementrian Sosial RI, Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Merujuk dari Surat Direktur Dirjen Penangan Fakir Miskin, No 1902/4/S/HK.05.02/05/2019, instruksi tersebut berupa arahan sebagai pedoman lebelisasi pemasangan daftar nama KPM Batuan Sosial di tempat umum.

“Landasan hukum pertama, adanya anggaran di Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang dibahas akhir tahun 2018, tentang adanya pengalokasian anggaran pencetakan stiker bagi penerima bantuan kementrian sosial. Itu Perda (Peraturan Daerah) tentang APBD Kabupaten Tanggamus,” ujarnya.

Dia menambahkan, terkait rumah yang dipasangi stiker adalah harta dan aset pribadi penerima bansos, sebelum pemasangan stiker harus memiliki surat pernyataan kesedian terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Namun, Zulfadli tidak merinci, terkait sanksi jika penerima bansos menolak jika rumah mereka dipasang stiker tersebut.

Saat ditanya terkait progres pemasangan stiker di Kabupaten Tanggamus, Zulfadli berujar jika belum seluruh rumah keluarga penerima manfaat PKH ditempeli stiker. Hal itu disebabkan tidak ada anggaran pemasangan dan keterbatasan personil. Namun, Keluarga penerima manfaat yang mengundurkan diri mengalami kenaikan secara signifikan. “Alhamdulilah, hari ini sudah mencapai 647 KPM yang bersedia secara mandiri bergraduasi atau mengundurkan diri kepesertaan dengan berbagai alasan,” tandasnya

Terkait dengan legalitas pemasangan stiker di rumah  KPM PKH di Kabupaten Tanggsmus, awak media Sinarlampung.com hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kabag Hukum Kabupaten Tanggamus, karena saat mau dikonfirmasi beliau tidak ada di kantornya. (hardi/red)

Tanggamus (SL)-Merasa malu dan demi harga diri rumahnya dipasang stiker labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Manidi, warga Pekon Sudimoro Induk, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, mengundurkan diri.

Pemasangan stiker bertuliskan “Rumah Ini Adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” ditambah “Bantuan Kesejahteraan Sosial” di bawahnya dengan huruf cukup besar membuatnya merasa malu dan menganggap telah menjatuhkan harga diri keluarganya.

Meskipun Manidi hanya seorang seorang buruh tani dengan menggarap sawah milik orang lain, dan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun bapak dua anak ini merasa masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan membiayai anaknya sekolah.

“Kalau saya kerjanya buruh tani, numpang sawah orang, itu pun maro (bagi hasil), kalau penghasilan, Alhamdulillah bisa cukuplah untuk mencukupi keluarga. Kalo panen bagus bisa dapat 5 ton (padi) dibagi dua, bagian saya 2,5 ton. Cukuplah kalau untuk makan sebagian dan sebagian untuk ditabung,” ujar Manidi dirumahnya, Selasa, 24 Desember 2019.

Kondisi rumah yang belum layak huni, tidak menjadi alasan baginya untuk tetap menjadi peserta KPM Bantuan Sosial PKH tersebut. Rumah semi permanen, beratap seng, berdinding sebagian geribik, sebagian bata merah dan berlantai tanah, dia tetap tidak terima rumahnya dipasang stiker warga tidak mampu. “Saya memang orang miskin, tapi kalo dipasang stiker saya malu. Saya malu dipasang stiker (rumahnya), karena saya tidak pernah meminta-minta, tapi kalo memang dikasih ya saya terima,” katanya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rasa malu rumah miliknya dipasang stiker labelisasi KPM PKH, Manidi menyebut jika dia masih punya harga diri dan masih dapat berusaha dengan kemampuan dan tenaganya sendiri. “Karena saya masih punya harga diri, masih bisa usaha. Tapi kalau dikasih ya terimakasih, kerena sudah dibantu,” tandasnya.(hardi/rsd)