Kategori: Tanggamus

Tanggamus (SL)-Diduga membuat SPJ fiktif penggunaaan dana desa tahun 2017-2018 untuk honor BPH dan BUMdes dan palsukan tanda tangan anggaran senilai Rp80 juta. Badan Himpunan Pekon (BHP) melaporkan Solekan, Kepala Pekon Kacapura, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ke Penegak Hukum. SPJ yang dianggap selesai ternyata tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Ketua BHP Pekon Kacapura, Sujana didampingi sekretaris Halimi, mengatakan selaku masyarakat mereka kecewa dengan ulah Kepala Pekon. “Kami kecewa dengan kepala Pekon Kacapura yang kami kira selama ini semua pekerjaan terkait SPJ sudah beres. Namun Anggaran gaji Anggota BHP dan Badan usaha milik Desa (Bumdes) Tahun Anggaran 2017 senilai Rp30  juta, dan anggaran tahun 2018 senilai Rp50 juta tidak di realisasikan,” kata Sujana.

Anehnya, kata Sunjana, ada laporan SPJ yang ternyata fiktif. “Tapi kenapa bisa ada surat pertanggung jawaban. Setelah kami periksa kebenaran masalah ini ternyata selama ini semuanya bohong. Sebelum kami desak gaji kami saja selama 1 tahun setengah yang belum dibayar. Setelah kami adukan dengan inspektorat baru di keluarkan kalau seperti ini kan lucu bagaimana pertanggung jawaban Hukumnya kepada pemerintah,” katanya.

Selanjutnya Jana mengatakan tanda tangannya dipalsukan, karena tidak merasa menandatangani APBP. “Saya tidak merasa menandatangani APBP tahun 2018 tapi nyatanya ada tanda tangan saya, dan itu yang di palsukan, maka kami melaporkan ini Ke Jaksaan, Polres dan Ispektorat,” Pungkasnya.

Jana berharap kasus itu diproses secara hukum. “Harapan kami dari Masyarakat, agar Penegak Hukum, segera menindak Tegas kecurangan Kepala Pekon Kacapura yang sudah melampaui batas kewajaran,” ujarnya saat menyambangi Kantor PWI tanggamus, Senin, (4-3-2019). Sementara Solekan, Kepala Pekon Kacapura saat di hubungi via seluler tidak aktif. (Wisnu/Jun)

Tanggamus ( SL ) – Akibat hujan deras disertai angin kencang, sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Kamis (7/3/19) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun mengakibatkan kerusakan pada bagian atap lima rumah warga dan teras depan Masjid Agung yang tersebar di dusun Babakan 1 dan Dusun Jati Sari.

Kapala Pekon Babakan Harmadi mengatakan, berdasarkan hasil Penelusuran rumah warga yang tertimpa pohon di Pekon Babakan yakni rumah milik Mikun, rumah Supri rumah Rizal dan rumah Miran, keempat rumah tersebut rusak ringan sementara yang mengalami rusak parah rumah Aprizal di tambah Masjid Agung bagian depan ikut tertimpa.

“Seluruh rumah yang tertimpa pohon mengalami kerusakan dibagian atap,” ungkap, Harmadi Jumat (8/3/19) pagi.

Lanjutnya, upaya yang telah dilakukan pihaknya yakni berkoordinasi dengan pihak Uspika kecamatan Pugung dan Masyarakat Babakan guna penanganan bencana tersebut. “Tadi malam juga warga masyarakat Babakan telah berada di lokasi membantu korban yang mengalami musibah,” tandasnya.

Dikatakan Harmadi kondisi terkini di wilayahnya sedang dilaksanakan gotong royong masyarakat bersama camat, Kapolsek bersama jajaran uspika lainnya guna membersihkan pohon yang menimpa jalan babakan menuju sumber agung dan puing puing rumah warga. “Saat ini juga kerugian warga yang mengalami musibah sudah di data oleh pihak kecamatan di perkirakan kerugian di atas puluhan juta rupiah,” terangnya melalui sambungan telfon. (wagiman)

Tanggamus (SL)-Anggota Komisi III DPRD Tanggamus, asal Partai Golkar Nursyahbana melaporkan Ketua Apdesi Tanggamus, dan empat kepala pekon (desa, red) ke Polres Tanggamus.  Laporan tersebut terkait ancaman oknum kepala Pekon, yang akan membunuh korban jika ikut campur urusan dugaan penyimpngan anggaran dana desa di wilayah Tanggamus, Selasa (5/3/2019)

Kepada wartawan Nursyahbana mengatakan bahwa pengancaman yang dilakukan lima kepala pekon yang datang keruangnnya tersebut akan menghambat kinerja wakil rakyat, untuk mengawasi penyelenggara Negara yang sipatnya menggunakan Anggaran pemerintah, mulai APBD dan APBN. “Ini akan menghambat kinerja legislatif. Karena adanya pengancaman itu,” kata Nursyahbana.

Dia menceritakan kejadian bermula saat dirinya berada di ruang Komisi 1 kantor DPRD Kabupaten Tanggamus db didatangi oleh Faisol bersama empat rekan, sesama Kepala Pekon.

Saat itu terjadi perbincangan, sebagai juru bicaranya adalah Kepala Pekon Kandang Besi Kecamatan Kotaagung Barat, Munziri, yang juga Ketua DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tanggamus.

Dalam pembicaraannya, Kakon Kandang Besi mengatakan, dewan itu tidak ada hak untuk mengawasi Dana Desa (DD), “Karena Dana Desa turunnya dari pusat, bukan turun dari DPR kata si Munziri,” terang Nursyahbana.

Dan dijawab Nussyhbana bahwa sebagai anggota DPRD Tanggamus, Nursyahbana akan turun kelapangan dalam rangka mencari kebenaran terkait laporan masyarakat Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Karena dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang tidak transparan, dan indikasi anggaran lembaga tidak disalurkan dan Kepala Pekon jarang berada di Pekon.

Mendengar ucapan itu, Faisol menjawab dengan nada tinggi,  yang mengatakan pada Nursyahbana, “Silakan, kalian 45 dewan turun ke lapangan, tapi awas. Kamu salah satunya Bang Nur yang saya bunuh,” Ucap Nursyahbana menirukan ucapan Faisol.

Saat itu,  Nursyahbana coba menanggapi perkataan Faisol. “Kenapa kamu ngomong seperti itu? Ralat omongan kamu, atau kamu akan saya adukan,” Kata Nursyahbana.

Dan dijawab kembali oleh Faisol. “Silahkan kamu ngadu, jangan sampai tidak mengadu,” ucap Faisol pada Nursyahbana.

Atas kejadian itu, Nursyahbana mengaku tidak terima, dan merasa dilecehkn lembaganya, Kemudian melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Tanggamus, dan minta untuk segera ditindak lanjuti.

Dalam KUHP pengancaman diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 di ancam pidana penjara, 5 (lima) tahun atau lebih 17. (*/red)

Tanggamus (SL)-Ketua Apdesi Tanggamus dan tiga Kepala Pekon yang dilaporkan ke Polisi oleh Anggota Komisi III DPRD Tanggamus Nursyahbana, mengaku sudah mendengar kabar tentang laporan tersebut. Mereka juga menunggu kedatangan anggota DPDR Tanggamus yang akan melakukan kroscek terkait Dana Desa di Pekon mereka.

Mereka adalah Ketua Apdesi Munzairi yang juga kepala Pekon Kandang Besi, Faisol, Kepala Pekon Benteng Jaya, Asnami Kepala Pekon Kusa, Wan Talo Kepala Pekon Umbul Buah, seorang lagi warga sipil Matjaili. “Ya kami memang sudah tau bahwa saudara Nursyahbana telah melaporkan kami Ke Mapolres Tanggamus,” kata Faidol via phone semalam.

Dan kami, Lanjut Faisol, juga nunggu Anggota DPRD itu turun ke Pekon untuk keroscek tuduhan tersebut. “Akan tetapi ingat jika memang tidak terbukti atas apa yang disangkakan, kami juga tidak akan tinggal diam karena ini tidak bisa main main,” kata Faisol, yang membenarkan mereka mendatangi Nursyahbana di DPRD Tanggamus, untuk menanyatakan terkait statmennya di media, terkait keluhan masyarakat di Pekon mereka.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Tanggamus Nursyahbana resmi melaporkan lima kepala pekon ke Polres Tanggamus dengan Surat Tanda Bukti Lapor, TBL /261/III/2019/Polda LPG/RES TGMS, Selasa (05/03/19). Kejadian berawal ketika Pelapor Nursyahbana  berada di ruang komisi I, Selasa (5/3/19) sekira pukul 11.00 WIB, didatangi lima orang empat kepala Peko, termasuk Muzairi Ketua Apdesi Tanggamus.

Mereka Faisol Kepala Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung, lalu Ketua Apdesi Munzairi yang juga kepala Pekon Kandang Besi, Faisol, Kepala Pekon Benteng Jaya, Asnami Kepala Pekon Kusa, Wan Talo Kepala Pekon Umbul Buah, seorang lagi warga sipil Matjaili.

Mereka datang mempertanyakan statemen Nursyahbana yang menanggapi keluhan masyarakat tentang ketidak transparannya Kepala Pekon Benteng Jaya (Faisol) dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, seperti Anggaran Lembaga tidak disalurkan hingga Kakon jarang berada ditempat. Karena itu Nursyahbana anggota Komisi III, berencana ingin turun langsung lokasi ke Pekon Benteng Jaya untuk keroscek keluhan masyarakat tersebut.

Namun Para kepala Pekon yang dimaksud sudah lebih dulu mendatangi Nursyabana, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus. Mereka bertemu diruang Komisi I. Disana terjadi perbincangan yang diawali oleh Munzairi yang kebetulan mendamping Faisol. “Dewan itu tidak ada Hak untuk mengawasi Anggaran Dana Desa karena Anggaran Dana Desa tersebut dikucurkan Pemerintah Pusat dan bukan dikucurkan DPR,” kata Munzairi kepada Sabana.

Kepala Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung, Faisol, yang dituduhakan tidak teransparan dalam pengelolan Dana Desa (DD) serta sering tidak berada ditempat seperti yang dikeluhkan masyarakat juga ikut berbincang. “Turunkan semua Anggota Dewan Tanggamus yang sebanyak 45  termasuk kamu Bang Nur,” ucap Faisol sambil menujuk kan tangannya. “Tapi salah satu nya kamu yang saya bunuh,” kata Faisol dengan nada tinggi, ditirukan Sabana.

Terkait kasus itu, Nursyahbana menegaskan jika dirinya akan segera turun langsung kelokasi untuk mengkroscek apa yang menjadi keluhan masyarakat. ”Iya Jum’at besok kami dari Komisi III akan langsung kelapangan dan jika ini terbukti kami akan langsung menurunkan BPK untuk segera di Audit,” kata Nursyahbana

Terkait tentang laporan ke Polres Tanggamus yang sudah masuk, katanya, tetap akan berjalan dan minta Polres segera menindak lanjuti. “Akan terus saya lanjutkan dan saya kawal terus dan proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.(Wisnu/Yan/red).

Tanggamus (SL)-Bupati Tanggamus Dewi Handajani meninjau langsung jalan lingkungan yang longsor di Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talangpadang, Kamis(7/3) Turut mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut, Camat Talangpadang Herli Rahman, Kabid Humas Derius Putrawan, Kapolsek Talangpadang Iptu Khairul, Perwakilan Dinas PU Firdaus dan Sekcam Talangpadang Imron.

Pj. Kakon Negeri Agung Yuzar menerangkan longsor terjadi akibat gerusan arus sungai yang deras saat hujan. Mengingat jalan tersebut merupakan akses utama bagi warga Pekon Negeri Agung Atas, sehingga dikhawatirkan akan memakan korban. “Apalagi jalan yang longsor ini pas di tikungan dan turunan, jadi kalau jalannya licin khawatir ada yang kepeleset dan jatuh,” terangnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati meminta Kakon agar memasang rambu-rambu. Ia juga memerintahkan Dinas PU segera memperbaiki jalan tersebut dan melaporkannya. “Pak Kakon, ini sementara dikasih rambu-rambu ya. Dinas PU, tolong ini dianalisa, bagaimana penanganannya. Bunda mau besok sudah ada laporan bagaimana penanganannya. Berapa hari lagi Bunda kesini, sudah harus ada perbaikan ya,” tegasnya.

Selain melihat kondisi jalan yang longsor, Bupati juga mengomentari banyaknya sampah di bantaran sungai Negeri Agung tersebut. “Ini kok banyak sampah ya. Kakon tolong warganya dihimbau ya, supaya jangan buang sampah di sungai. Ini kan selain tidak enak dilihat, juga bisa mengakibatkan banjir. Berdayakan Sokli. Ada kan Sokli nya. Pak Camat tolong ini ditindak lanjuti ya, supaya dibersihkan,” tambah Bupati.

Usai peninjauan, Bupati menyapa satu persatu warga disana dan singgah di salah satu rumah warga untuk bersilaturahmi. Sebagaimana biasanya Bupati yang akrab disapa Bunda ini melayani banyak permintaan foto dari ibu-ibu setempat. (rls/hardi)

Tanggamus (SL)- Asisten III bidang administrasi Firman Ranie yang mewakili Bupati Tanggamus menghadiri proses seleksi Paskibraka Kabupaten Tanggamus 2019 di Aula kantor PKK Kabupaten Tanggamus rabu (08/03/19). Acara dihadiri  Plt Kepala Dinas Pariwisata kebudayaan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tanggamus dan para instruktur pelatih dan adik-adik para peserta calon anggota Paskibraka Kabupaten Tanggamus.

“Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk kesekian kalinya akan melaksanakan seleksi Paskibraka untuk tingkat kabupaten Tanggamus dan selanjutnya hasil dari seleksi ini akan menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Tanggamus yang akan diikutsertakan Kabupaten Tanggamus selanjutnya hasil seleksi ini juga nantinya akan kita kirim ke provinsi tingkat nasional bagi peserta yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan,” kata Firman Ranie.

Tujuan adanya seleksi ini adalah untuk menyaring dan menghasilkan Paskibraka yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 dan melaksanakan tugas dalam acara seremoni lainnya di luar Upacara pengibaran bendera seperti Hut Tanggamus dan merupakan upaya untuk menanam nilai-nilai nasionalisme dan jiwa Pemuda melalui pelatihan kepemimpinan dengan kegiatan pelatihan Paskibraka.

” Kalian harus bangga jika kelak terpilih sebagai anggota Paskibraka Karena untuk menjadi Paskibraka ini tidaklah mudah namun harus melalui seleksi yang ketat dan yang terbaik lah yang terpilih ke semua itu harus diperjuangkan sejak dini karena selain memerlukan pengorbanan juga memerlukan niat tekad semangat dan kerja keras yang tinggi serta keuletan dan ketekunan dari para peserta seleksi itu sendiri,” tambahnya.

Meskipun nantinya kalian tidak terpilih tetapi seleksi yang telah kalian ikuti akan berguna bagi diri kalian di masa yang akan datang. “Dan bagi kalian yang lulus seleksi kalian telah bertempatan menjadi kepercayaan dan tanggung jawab yang cukup besar untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan Hut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.

Nantinya rangkaian seleksi dilaksanakan berpedoman kepada ketentuan yang ada dan dijiwai semangat juang yang tinggi untuk dapat menghasilkan Paskibraka yang handal dan dapat membawa nama harum Kabupaten Tanggamus. “Untuk itu kepada peserta seleksi untuk dapat mengeluarkan segala kemampuannya agar berhasil lulus dan mewakili ke Kabupaten Tanggamus pada seleksi kali ini,” pungkasnya. (kominfo/Wisnu)

Tanggamus (SL)-Waka Polda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa didampingin Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Drs Yosi Ariyoso dan Kabidkum Polda Lampung Kombes Pol Hery Setiawan, melaksanakan Talk Show Dialog Interaktif, menuju Pemilu Aman, Damai dan sejuk bersma KPU Provinsi Lampung, Ketua FKUB dan pengamat Pemilu Provinsi Lampung, dengan Tema Negative Campaign or Black Campaign, di Tanggamus, Senin(4/3/2019) Pukul 16.00 Wib.

Sebagai Naraumber dari Polda Lampung Karo Ops Polda Lampung,narasumber dari Komisioner KPU Profinsi Ibu Handi Mulyaningsih, Pengamat hukum/Politik DR Budiono. Acara dilaksanakan di islamik Center Kota Agung,dan dihadirin oleh Wakil Bupati tanggamus Hi A M Syafi SAg, Ketua perwakilan DPRD Tanggamus, Kasdim 0424Tanggamus, Kajari Tanggamus Dapit Palapa duarsa, Ketua PN Tanggamus Ardi Wijayanto SH,Mhum,

Ketua Pengadilan agama Tanggamus Drs. H Asrori SH.MH, Perwakilan Pemda Pringsewu Ardi ,Kajari Pringsewu Asef Sontani, Ketua KPU Pringsewu dan Tanggamus, Ketua Bawaslu Tanggamus dan Pringsewu, Tokoh masy, Partai Politik, Mahasiswa dan siswa SMA Kota Agung. “Hindari kampanye yang sering disebut Black campain, pertama saya datang saya liat masyarakat, tokoh masyarakat Kota Agung datang bergandengan tangan. Ini menunjukan bahwa kita walau berbeda pendapat, berbeda Partai kita tunjukan bahwa kita bersatu,” kata Kombes Yosi Ariyoso.

DR Budiono, menyatakan bahwa sering di jumpai selama ini yang mana menghadapi pesta demokrasi ini, “Banyak masyarakat ataupun oknum yang masih mengunakan negative Campain atau black campain. Itu bisa saja salah kita mengartikanya dan menyikapinya akan menyebabkan pidana. Untuk itu mari kita berkampanye yang santun yang mendidik masyarakat,” kata Budiono.

Anggota Komioner KPU Provinsi Lampung, bahkan KPU masih sering menemukan hal itu. “Sering kita jumpai dan kami dari KPU sendiri masih menemukan yang namanya Negative Campain dan Black campain. Tentunya kepada masyarakat atau calon yang akan berlaga baik secara pribadi ataupun mempunyai Kandidat, Kami menghimbau hindari dan hilangkan itu. Mari kita bersaing sehat, yang bisa menyejukan pesta demokrasi ini, dan jadilah sebagai pemilih yang cerdas,” kata Handi Mulyanisngsih. (red)

Tanggamus (SL)-Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, Polri terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoax (bohong). Sebab tidak dipungkiri semakin dekat pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, berita-berita dengan konten hoax kian masif beredar.

Yang utama dilakukan kepolisian untuk menangkal penyebaran berita hoax, menurut Teddy Minahasa, adalah dengan mengimbau dan mengedukasi masyarakat. Yaitu agar masyarakat tidak menghasilkan berita hoax dan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax itu. Berikutnya adalah upaya mengedukasi masyarakat agar cerdas, cermat, serta bijak dalam menerima dan mengelola sebuah informasi.

“Karena jelas pelaku penyebar hoax bisa dijerat dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jadi terkadang masyarakat juga perlu diedukasi, diberi pengetahuan dan wawasan bahwa hal-hal yang begitu (produksi dan penyebaran hoax) itu, ada konsekuensi hukumnya. Tidak dipungkiri, terkadang pelaku melakukan itu karena mereka nggak tahu ada sanksi hukumnya. Itulah pentingnya upaya edukasi,” ujar wakapolda.

Berikutnya, kata Teddy Minahasa, adalah upaya preventif dan persuasif. Yaitu dengan mengintensifkan patroli siber. Intensitas patrolinya 24 jam, hampir setiap hari. Tugas utamanya adalah menangkal aksi-aksi hoax di dunia maya yang dapat memicu kerusuhan massal dan aksi anarkis. “Dan pada upaya represif, kepolisian akan tegakkan hukum pada para pelaku yang memang bisa ditangkap,” tegas wakapolda.

Saat ditanya terkait perkara-perkara ITE dari polres di kabupaten-kabupaten yang penanganannya dilakukan oleh polda, Teddy Minahasa menjelaskan, sebab perkara ITE memang perlu ditangani secara khusus. Soal kendala apa yang dihadapi polres dalam menangani ITE, wakapolda memastikan tidak ada kendala.

“Penanganan ITE, tipologi dan struktur di dalam Polri sendiri, adanya di tingkat polda. Yaitu ditangani Direktorat Kriminal Khusus. Subdit-nya juga khusus. Jadi alasan (ditangani oleh polda), lebih pada aspek struktural saja. Saya rasa kalau tipologi dan strukturnya membolehkan polres menangani (ITE), saya yakin polres bisa. Tapi sekali lagi, karena (ITE) ini sifatnya aga strategis, lebih afdol kalau polda yang menangani,” terang Teddy Minahasa.

Kemudian soal hasil pengamatan terhadap iklim politik jelang Pemilu 2019 di Tanggamus dan Pringsewu, Wakapolda Lampung menyebutkan, polisi akan terus melakukan pemantauan terhadap dinamika sosial yang terjadi. Terlebih pada hal-hal yang menjurus pada potensi kerawanan. Sehingga polisi tidak serta-merta percaya dengan paradigma “aman”.

“Polisi ndak boleh berpangku tangan dan mudah percaya dengan kata ‘aman’ dari masyarakat. Tetap kita harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi Polri. Saya tegaskan, polisi ndak boleh berpangku tangan,” tandas wakapolda. (Jun)

Tanggamus (SL)-Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra,mengunjungi Polres Tanggamus, Senin (4/3/19) siang. Kunjungan Wakapolda dalam rangka memberikan pengarahan kepada anggota Polres Tangggamus serta talkshow “Menuju Pemilu Damai dan Sejuk” yang akan digelar di Gedung Fasilitas Utama Islamic Center Kabupaten Tanggamus.

Kehadiran Wakapolda turut didampingi Karo Ops Kombes Pol Drs. Yossy Hariyoso, Dir Intelkam Kombes Pol Drs. Amran Ampu Lembang, M.Si dan Kabidkum Polda Lampung Kombes Pol Heri Setiawan, SIK.

Disambut langsung Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, SIK. MM bersama jajarannya, Forkopimda Tanggamus dan Pringsewu serta Polisi Cilik menyambut Jenderal Bintang Satu itu dengan pengalungan bunga.

Kapolres Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto, SIK. MM menyampaikan bahwa kunjungan orang nomor dua di jajaran Polda tersebut dalam rangka memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Tanggamus, tidak hanya itu Wakapolda juga dijadwalkan memberikan talk show di aula gedung Aryaguna, Polres Tanggamus.

“Wakapolda kesini itu untuk memberikan semangat kepada anggota, tidak hanya pemilu saja banyak hal, khususnya dalam menjalankan tugas sehari-hari,” terang AKBP Hesmu Baroto.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Safii, Ketu DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Kasdim 0424/TGM Mayor Inf. Suhada Erwin, Kajari Tanggamus David P. Duarsa, SH, MH. Kalapas Sohibur Rachman serta perwakilan Pemkab Pringsewu. (hardi)

Tanggamus (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan jaminan keamanan menjadi faktot penting dalam Pemilu 2019. Terutama kenyamanan bagi penyelenggara pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara.

Hal itu di katakan, Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih dialog interaktif / talkshow mengangkat tema “Negative Campaign Or Black Campaign” menuju Pemilu Aman, Damai dan Sejuk di Aula Islamic Center Kota Agung Kabupaten Tangamus, Senin (4/2/19).

“Jaminan kenyamanan menjadi salah satu faktor penting dalam suksesnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Itu di luar jaminan keamanan. Utamanya kenyamanan bagi penyelenggara pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara. Sebab, petugas yang ada sangat membutuhkan kenyamanan saat mereka mencatat dan menyalin perolehan hasil suara,” tuturnya.

Sampai saat ini, menurut dia, masih ada tiga pekerjaan yang harus bisa diselesaikan oleh KPU. Yakni masalah kampanye rapat umum, kampanye di media cetak dan online, serta pelipatan kertas suara. “Jadi sekarang, KPU tinggal menyelesaikan masalah logistik, khususnya untuk Kabupaten Lamsel dan Kota Metro, yang tinggal menunggu surat suara saja. Kalau untuk kabupaten lain seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Waykanan, alhamdulilah sudah terdistribusikan dengan baik,” terangnya.

Handi menegaskan, diperkirakan pada awal April, kotak suara sudah bisa meluncur ke kecamatan. Soal KPPS, Handi Mulyaningsih menyinggung, harus bisa menulis dan menyalin hasil perolehan suara dengan baik. Tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak manapun. “Ini adalah proses kontestasi, di mana semua orang cenderung ingin menang. Untuk itu, dibutuhkan pengawasan dan dukungan dari semua elemen yang ada,” ujarnya.

Sementara Karo Ops Polda Lampung, Kombes Pol Yosi Haryoso berpendapat, negatif campaign, faktanya lebih menunjukkan pada adanya kekurangan yang dimiliki oleh seseorang. “Kalau black campaign justru memiliki kecenderungan, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” kata Yosi.

Karena dalam pemilu, lanjut Karo Ops Polda Lampung ini, yang ingin dibangun melalui pemilu dan prosesnya, adalah peradaban. Maka harus seduluran selawase (bersaudara selama-lamanya). “Saya tetap berkeyakinan, kalau di Tanggamus dan Pringsewu seduluran selawase,” sebutnya disambut tepuk tangan para peserta talk show.

Dr. Budiyono, bicara soal negative campaign (kampanye negatif), sebenarnya sudah dimulai oleh KPU sendiri. “Dengan diumumkannya, rekam jejak bagi caleg yang pernah tersangkut hukum, ini merupakan bagian dari negative campaign,” ungkap Budiyono sebagai pengamat politik dan hukum.

Menurut Budi, negative campaign lebih kepada masalah menyampaikan apa yang menjadi kelemahan yang dimiliki oleh calon. “Tapi, kalau black campaign, merupakan sebuah tindakan menyampaikan informasi yang bohong. Dan jelas itu tidak boleh dilakukan,” katanya.

Pemilu 2019 ini, menurut dia, bukan pemecahan bangsa. Melainkan menjadi pemersatu bangsa. Untuk itu harus bisa dikelola dengan sebaik mungkin. “Kampanye yang menjual program, ini yang jauh lebih pas. Ketimbang kita mengungkit-ungkit kesalahan orang,” tandasnya.

Dialog interaktif / talkshow mengangkat tema “Negative Campaign Or Black Campaign” menuju Pemilu Aman, Damai dan Sejuk di Aula Islamic Center Kota Agung Kabupaten Tangamus, Senin (4/2/19). menghadirkan Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih, Akademisi Unila Dr. Budiyono dan Karo Ops Polda Lampung, Kombes Pol Yosi Haryoso ini, digagas Polda Lampung bekerjasama dengan Stasiun TVRI Lampung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Teddy Minahasa, SH. S.Ik. Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, S.Ik. MM. Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Safii,  Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Pringsewu Andi Wijaya, ST. Kasdim 0424/TGM Mayor Inf. Suhada Erwin, Kajar Tanggamus David. P. Duarsa, SH. MH., Ketua PN, Kalapas Kota Agung, Perwakilan Kajari Pringsewu.

Kemudian diikuti ratusan peserta perwakilan, ormas keagamaan, OKP, Lembaga Profesi Wartawan, LSM, dan juga siswa sekolah sebagai generasi milenial calon pemilih pemula.

Acara talk show juga diisi dengan tanya jawab dari peserta yang dibagi kedalam beberapa sesi, bahkan pemilih pemula yang yang berhasil menjawab pertanyaan diberikan dorprize, kemudian juga dilaksanakan deklarasi Pemilu Aman, Damai dan Sejuk ditutup foto bersama. (hardi/Nn)