Kategori: Tanggamus

Tanggamus, Sinarlampung.co – Viralnya pemberitaan terkait vendor PLN yang menangani Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang meresahkan pelanggan/ konsumen di Tanggamus. Banyak warga memberi informasi keluhannya kepada Sinarlampung.co

 

AF warga pekon Kotaangung menceritakan keluhannya karena merasa di rugikan dan tidak ada ketransparanan terkait informasi yang di sampaikan oleh ULP PLN Kota Agung dan vendornya.

“Kejadian pada hari Selasa bulan Juni 2024 datang rombongan yang mengatasnamakan tim dari PLN, saat itu yang ada di rumah anak saya yang kelas satu dan adik ipar saya yang bujang serta mertua saya, mereka mengatakan bahwa ada temuan di kWh rumah saya dan diberikan lah surat berwarna merah, mereka langsung mencabut kWh meteran saya,” terangnya. Selasa 30 Juli 2024

 

Dikatakan keesokan harinya AF mendatangi kantor ULP PLN Kota Agung untuk mendapatkan keterangan langsung karena saat pencabutan kWh dirinya tidak ada ditempat,

“Mereka (petugas ULP) mengatakan bahwa ada indikasi yang ditemukan Pengukuran yang mempengaruhi energi listrik dengan cara sambung langsung di terminal satu arus terukur, saat di tanya penyebabnya mereka tidak dapat memberi alasan yang pasti semua hanya kemungkinan. Jawaban mereka yang keluar hanya ya.. mungkin, ya.. mungkin” imbuhnya

 

Dengan keterangan dari pihak ULP PLN Kota Agung AF mempertanyakan yang dimaksud dengan sambung langsung itu seperti apa.

“Karena selama ini kami bayar tiap bulan normal-normal saja tidak ada permasalahan, dan itu tidak pernah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, karena memang kWh di rumah kami 1R, atas kejadian ini kami sangat keberatan karena harus membayar denda sebesar satu juta empat ratus sekian, sementara kami merasa tidak pernah melakukan kesalahan disini saya merasa ULP PLN Kota Agung tidak fair” terangnya.

 

Sampai hari ini kWh meter milik AF masih di tahan di kantor ULP PLN Kota Agung

“Posisi kWh masih sana, tidak di pasang kembali dengan alasan kami belum menyelesaikan masalah dan mereka tetap minta kepada kami bayar denda, sementara kami tidak akan membayar karena kami tidak merasa melakukan penyambungan langsung seperti kata mereka,” tutupnya.

 

Di kasus yang lain 2 orang oknum mengaku petugas PLN mendatangi rumah biro Sinarlampunh.co yang kebetulan sedang tidak berada di rumah dan hanya di temui anaknya.

 

Alifia mengatakan kepada ibunya ada 2 orang dari PLN mau mengganti meteran lama dengan prabayar. Mereka tanpa mengenakan seragam yang jelas tanpa memperlihatkan surat perintah tugas dan tanda pengenal hanya sekedar permisi ingin mengganti meteran.

“Mereka Dateng berdua pakai sepeda motor dan berjaket tidak nampak sebagai petugas PLN, saya langsung ngomong, Nanti dulu bang saya permisi sama ibu saya boleh apa gak dan ibu saya melalui telepon tidak mengijinkan petugas yang mengaku dari PLN untuk mengganti,” terangnya Selasa 30 Juli 2024

 

Di katakan Alifia, Setelah tidak di perbolehkan mereka pergi sembari menggerutu dan nada mengancam.

“Gak boleh sekarang pasti besok ada yang datang lagi,” tirunya.

 

Sementara biro Sinarlampung.co menanyakan legalitas oknum dan kegiatan yang dilaksanakan kepada salah satu petugas PLN.

“Kalau legalitas mereka benar dan memang itu tugas mereka, tapi gak ada paksaan jika yang punya g mau ya sudah selama kWh itu masih bisa kebaca, terkait orang-orangnya saya gak ada yang kenal karena mereka bukan orang Wonosobo atau Tanggamus, kebanyakan mereka itu orang Balam” terangnya.

 

Atas kejadian tersebut nampak jelas kurangnya koordinasi ULP PLN Kota Agung dengan para vendornya. (Wisnu)

Tanggamus, Sinarlampung.co – Setelah viral di pemberitaan media online Rino Herlambang manager ULP PLN Kota Agung akhirnya berkenan menemui wartawan memberi klarifikasi.

 

Rino sebelumnya meminta sinarlampung.co melalui sambungan telepon untuk bertemu dengan membawa serta saksi-saksi/ narasumber yang ada dalam pemberitaan bahkan meminta video yang menjadi keluhan warga agar dapat segera di tidak lanjuti pelanggaran tim P2TL.

“Jika narasumber itu dibawa memudahkan kita dalam memprosesnya tidak hanya kami pecat bahkan akan kita pidanakan mereka jika memang benar adanya dan selain itu biar berita tidak ngambang,” harapnya. Sabtu 27 Juli 2024.

 

Saat di konfirmasi Riki Renaldo keberatan dan mengatakan PLN seolah mengabaikan keluhannya.

” Kenapa saya harus ke kantor kan sudah jelas keterangan saya kemarin, harusnya pihak PLN yang datang ke kampus untuk mengklarifikasi, kok gak mau capek mereka, walaupun itu yang ke kampus kemaren itu vendor tapi kan bagian dari PLN juga, sekarang pertanyaan saya sudah sampai mana ULP menindak lanjuti keluhan saya kemaren dan sudahkah petugas ULP itu kroscek kebawah, ya bagusnya para petinggi ULP itu jangan duduk manis di kantor saja biar tahu keadaan di bawah seperti apa,” ujarnya.

 

Hal senada dikatakan narasumber dari limau mereka berharap ada tindakan tegas dari ULP PLN

“Harusnya dari ULP kroscek kebawah biar tahu kebenarannya jangan di kantor saja giliran kita ngeluh malah kita yang di minta kekantor, giliran kita di tindak mereka mau turun mengatas namakan PLN,” terangnya.

 

Pada hari Senin, 29 Juli 2024 Sinarlampung.co mendatangi kembali kantor ULP PLN Kota Agung dan ditemui langsung oleh Rino Herlambang diruang pelayanan dan di dampingi 2 satpam.

“Maksud kami bila mereka ikut jika apa kata mereka bisa di pertanggungjawabkan kami bisa langsung ambil tindakan tegas seperti pemecatan bahkan oknum yang nakal bisa di pidanakan,” kata Rino.

 

Dikatakan Rino pihaknya sudah berkoordinasi dengan UP3 dan pihak vendor terkait keluhan konsumen tersebut.

“Kami sudah menindaklanjuti keluhan konsumen dan kami sudah berkoordinasi dengan UP3 serta vendor, jika memang benar ada pungli kami tidak segan-segan memutus kontrak dengan vendor itu.” Imbuhnya.

 

Terkait adanya denda Rp 7.500.000 pihaknya membenarkan hal tersebut, sementara jika ada denda Rp 10.000.000 dirinya tidak mengakui.

“Sesuai aturan dan hitungan di sistem kami memang ada denda besarnya 7,5 juta dan itu tidak baku masih ada kebijakan dari PLN, itupun penyelesaiannya di kantor ini tidak di tempat, sementara kalau 10 juta itu gak ada, makanya saya minta jika ada bukti dan videonya kami tidak main-main menindaknya,” jelasnya

 

Rino berharap jika konsumen menemukan petugas PLN yang nakal di persilahkan mengambil video dan melapor.

“Kami kan juga punya penasehat hukum, dan terkait pemberitaan kemarin sudah saya koordinasikan, saya juga berharap jika ada tindakan dari oknum yang mengatasnamakan PLN silahkan ambil videonya dan laporkan ke kami untuk segera di tindak lanjuti,” pungkasnya.

 

Dilain sisi salah satu sumber yang tidak mau di sebut namanya mengatakan apa gunanya di ULP itu ada manager jika harus koordinasi dengan UP3.

“Apa gunanya ada manager di ULP itu, inikan kesalahan person bukan kesalahan teknis, harusnya manager bisa ambil tindakan tanpa harus ke UP3. Untuk di ketahui UP3 Pringsewu itu membawahi ULP Kalirejo, Pringsewu, Kota Agung dan Krui, para manager itu yang berwenang mengatasi persoalan di ULP masing-masing jangan di serahkan di UP3,” jelasnya. (Wisnu)

Tanggamus, Sinarlampung.co – Sebagai kantor pelayanan publik ULP PLN Kota Agung terkesan kurang transparan dalam memberi informasi. Setelah terbit pemberitaan “P2TL Meresahkan Pelanggan PLN Di Tanggamus” pejabat ULP Kota Agung terkesan tertutup untuk di mintai keterangan dan enggan menemui wartawan.

 

Pasalnya saat Sinarlampung.co mendatangi kembali kantor ULP Kota Agung untuk mengkonfirmasi tindak lanjut keluhan warga terkait P2TL dan menanyakan perusahaan/vendor serta nomor kontak yang dapat di hubungi, mereka tidak memberikan informasi yang di minta.

“Maaf bang kata pak Angga, beliau sudah koordinasi dengan pak Rino, terkait yang di minta Abang silahkan tanya ke UP3 di Pringsewu, beliau lagi pada sibuk”, terang salah satu satpam. Jum’at, 26 Juli 2024.

 

Saat di perjelas apakah itu perintah Angga sang supervisor dan beliau tidak mau menemui Sinarlampung.co, di iyakan oleh sang satpam dan saat diminta kontak UP3 yang dapat di hubungi juga tidak di berikan.

“Iya bang itu perintah Angga dan pak Rino langsung aja ke Pringsewu bang” pungkasnya.

 

Sementara Rino Herlambang pimpinan ULP PLN Kota Agung tidak menjawab pesan WhatsApp di nomor kontak +62 821-8xxx-xxxx.

“Assalamualaikum maaf mengganggu waktunya, Ijin saya minta info terkait rekanan pln. PT/perusahaan yang menangani P2TL dan kontak yang dapat di hubungi. Terimakasih atas kerjasamanya” isi pesan

 

Kekinian ada rumor dugaan bahwa di dalam ULP Kota Agung ada oknum yang bermain terkait P2TL.

 

Sampai berita ini di terbitkan belum ada konfirmasi dari pihak UP3 dan vendor yang menangani P2TL. (Wisnu)

P2TL Meresahkan Pelanggan PLN Di Tanggamus

 

Tanggamus, Sinarlampung.co- Riki Renaldo ketua STEBI Tanggamus, memprotes kinerja Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), yang mulai meresahkan konsumen, khususnya masyarakat pengguna tenaga listrik di Kabupaten Tanggamus.

 

Riki mengatakan, Tim P2TL mendatangi komplek kampus’ STEBI tidak sesuai dengan SOP.

“Tim datang hanya permisi ingin melihat meteran listrik, tentunya saya persilahkan sudah biasa petugas PLN memeriksa, tapi saya kaget tiba-tiba ada yang menurunkan tangga, ada yang keliling mengitari kantor STEBI, saat saya tanya mereka siapa dan dari mana hanya menjawab dengan ketus dari PLN, saat ditanya ada masalah dengan kWh saya di jawabnya singkat nanti di lihat sambi mainkan hp” terangnya.

 

Imbuhnya ” kalaupun mereka petugas harusnya sopan dong, seharusnya mereka itu menemui pemilik kWh kemudian memperkenalkan diri bawa surat tugas dan menunjukkan KTA bahwa mereka Tim P2TL. Mereka itu terkesan angkuh, hal ini membuat saya curiga apalagi mereka menggunakan mobil tanpa ada stiker atau logo PLN tapi mengaku pegawai PLN. Setelah saya tanya mana surat tugasnya baru di keluarkan dari mobil dan hanya di tunjukan  tanpa diperkenankan membacanya, saat di tanya KTA  hanya mengatakan ada tanpa ditunjukan kepada kami. Setelah kami berdebat mereka langsung minta maaf dan saya juga ikut minta maaf karena emosi melihat tingkah mereka,” pungkasnya.

 

Dilain pihak di katakan W (inisial) pelanggan (konsumen) mengatakan dirinya dimintai denda Rp 7 juta untuk rumah pribadinya, karena kWh nya dicabut padahal saat pemeriksaan yang dilakukan P2TL meteran yang digunakan warga tersebut masih bersegel.

“Kejadian ini menimpa saya, saat Tim P2TL datang ke rumah dalam posisi kosong kami sedang tidak di rumah, Tim P2TL langsung mencopot kWh tanpa konfirmasi dan parahnya lagi setelah di datengin ke kantor PLN mereka minta tebusan Rp 7 juta,” terangnya.

 

Selain itu dikatakan saat ada banyak pelanggan ditemukan ujung 720 kelebihan NCB saat pemeriksaan, Tim P2TL minta uang Rp 100.000 kepada semua pelanggan saat ada temuan.

“Mereka itu sering 86 di tempat buat orang-orang kecil,” terangnya

 

Sementara dari sumber yang tidak mau disebutkan mengatakan di wilayah Limau adanya Tim P2TL membuat pelanggan PLN resah.

“Saya siap jadi saksi jika dibutuhkan kedatangan Tim P2TL di Limau sangat arogan bahkan bak malaikat pencabut listrik, gimana tidak secara arogan mereka menakut-nakuti pelanggan waktu memeriksa mereka itu kan orang kampung, orang awam yang tidak tahu apa-apa, bila dikatakan ada kesalahan dan harus bayar denda mereka para pelanggan nurut dari pada kWh nya dicopot. Bahkan sampai puluhan juta. Kehadiran Tim P2TL bagaikan momok bagi warga limau,” jelasnya.

 

Dirinya berharap agar PLN segera menindak tegas oknum petugas P2TL di Tanggamus.

“Saya berharap pihak PLN lebih selektif dalam memilih tim, yang di kedepankan tatakrama dan etika dalam melayani konsumen serta menindak tegas oknum yang bertindak di luar kewenangannya”pungkasnya.

 

Dilain pihak Rino Herlambang pimpinan PLN ULP Kota Agung saat di hubungi lewat pesan WhatsApp dan ditelpon untuk dimintai keterangan terkait P2TL tidak menjawab dan mengangkat telepon dari Sinarlampung.co.

 

Saat di datangi ke kantornya Rino tidak berada di tempat Sinarlampung.co hanya di temui Angga sebagai supervisornya.

 

Terkait keluhan warga Angga minta maaf maaf atas ketidak nyamanan dalam pelayanan dan segera mengkonfirmasi ke pihak P2TL.

“Pimpinan sedang rapat saya mewakili beliau sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas informasinya, kami juga akan mengkonfirmasi ke tim P2TL terkait hal ini. Secara SOP P2TL sebelum turun, mereka lapor dan kami akan mengutus petugas kami mengawal mereka, dan mereka biasanya juga langsung nyosor jika ada temuan, mereka akan lapor ke kami untuk di tindak lanjuti. Dan tidak menutup kemungkinan karena jaraknya jauh di pegunungan mereka langsung eksekusi mencopot meteran baru nanti konsumen akan datang ke kantor PLN mengurusnya,” terang Angga. Rabu, 24 Juli 2024.

 

Disinggung adanya pungli dan praktek 86 (damai ditempat) oleh tim P2TL Angga mengatakan akan mengkonfirmasi kebenarannya.

“Terkait itu kita akan tanyakan ke mereka dulu, ini kan informasi dari sebelah pihak sementara mereka belum kami tanya,” pungkasnya. (Wisnu)