Kategori: Tanggamus

Tanggamus sinarlampung.co – Komisi IV DPRD Tanggamus melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Tanggamus. Hadir dalam RDP angota dewan komisi I, Sekertaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, perwakilan orang tua dan para awak media. (Selasa, 11 Juli 2023)

Pada awak media Zulkifli Qurniawan anggota komisi IV mengatakan
“Kami sudah memanggil Dinas Pendidikan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), setelah  banyak laporan masyarakat terkait sistem zonasi. Sistem zonasi ini banyak yang menyalahi aturan, maka kami selaku mitra Dinas Pendidikan, memanggil yang bersangkutan. Dimana keluhan masyarakat jarak dari rumah 200-300 tidak diterima, sedangkan diluar kecamatan jutsru diterima, memang betul ada empat sistem yaitu Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi. Dalam RDP ini kami berharap medapatkan solusi agar dapat merealisasikan aspirasi masyarakat khususnya siswa siswi yang tidak diterima sekolah terkait.” Jelasnya

Adapun solusi tersebut antara lain adanya penambahan sekolah dan penambahan ruang belajar di setiap sekolahan yang sudah ada.
“Melihat  animo siswa siswi yang ingin sekolah di wilayah mereka kita harus membangun sekolahan baru ataupun menambah ruang belajar bahkan dalam bila perlu kuota setiap rumbel kita tambah misal dalam ketentuan setiap rumbelnya ada 32 siswa kita tambah menjadi maksimal 38. Selain itu dalam penerimaan harus riil sesuai dengan ketentuan yang berlaku jangan sampai ada kegaduhan, tebang pili, ada titipan-titipan, pada intinya pada PPDB harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan agar dapat merealisasikan harapan masyarakat bawah,” imbuhnya.

Terkait pemberitaan SMPN 1 Kota Agung yang ramai mendapat protes dari orang tua wali murid Zulki mengatakan itu hal yang wajar.
“Bagi saya itu sebuah fenomena yang wajar karena SMPN 1 Kota Agung merupakan salah satu sekolahan favorit di Tanggamus dari 700 calon siswa yang mendaftar hanya 200 siswa yang di terima. Intinya kedepan kami berharap sekolahan ini agar lebih selektif dan sudah selayaknya Kota Agung di tambah satu atau dua sekolahan  negeri kedepannya.” Pungkasnya

Ditempat terpisah Herwinsyah sebagai penggiat sosial  dari ormas PEKAT IB Tanggamus mengapresiasi kinerja DPRD Tanggamus khususnya komisi IV sebagai mitra Dinas Pendidikan.
“Sebagai penggiat sosial kami sabgat mengapresiasi kinerja komisi IV DPRD Tanggamus yang sigap menanggapi keluhan masyarakat dan mencarikan solusi bagaimana mencari jalan keluar terkait PPDB secara online. Sementara perlu kita ketahui Tanggamus kental akan budaya adat istiadat, musyawarah, mufakat, piil pesegikhi. Dan saya berharap Bupati Tanggamus segera menyikapi persoalan ini, karena terkait marwah pendidikan di Tanggamus jangan membebankan ke salah satu OPD saja.” Ungkapnya.

Imbuhnya dimasa sulit ini dan menjelang tahun politik kita dan semua pihak harus tetap menjaga kekompakan dan kondusifitas di Bumi Begawi Jejama yang kita cintai ini.” Tutupnya.

Tanggamus sinarlampung.co – Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan, Persetujuan DPRD dan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban kinerja Bupati kabupaten Tanggamus tahun 2022 dan penyampaian hasil pansus LKPJ kinerja bupati kabupaten tanggamus tahun 2022. Bertempat di Ruang Sidang DPRD Tanggamus, Jl. Urip Sumoharjo No. 1, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Mendapat respon negatif dari PMII Cabang Tanggamus.

Dauri Ruansyah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanggamus menilai penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 kabupaten Tanggamus kepada DPRD Tanggamus dan penyampaian LKPJ APBD tahun 2022 yang sudah di Terima olah DPRD Tanggamus di duga Cacat Hukum.

“Sidang paripurna pembahasan LKPJ Bupati tahun 2022 yang di Terima kemarin oleh DPRD Tanggamus merupakan sebuah produk cacat hukum, pasalnya penyampaian LKPJ kepala daerah seharusnya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir” Ujarnya

Dikatakan dasar penyampaian LKPJ anggaran kepala daerah sudah di atur dalam PP TAHUN 2007.

” Sesuai PP No 3 tahun 2007 tentang LKPJ Kepala daerah. Lebih tepatnya pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyampaian laporan LKPJ anggaran harus di sampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Tetapi LKPJ Bupati Tanggamus tahun anggaran 2022 baru di sampaikan bulan Juni kemarin ” terangnya

Lebih lanjut Dauri sangat menyayangkan kenyataanya LKPJ Bupati Baru di bahas pada tanggal 19 Juni 2023 dan di Terima oleh DPRD Tanggamus 3 Juli 2023.

” Tidak ada gunanya lagi rekomendasi dari DPRD kalau sekarang udah di akhir masa jabatan Bupati. Pasti sama saja seperti tahun tahun sebelumnya” Tutupnya. (Wisnu)

Tanggamus sinarlampung.co – Ormas PEKAT IB Tanggamus kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Tanggamus guna mempertanyakan proses laporan dugaan tindakan gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan dana DAK tahun anggaran 2022 di RSUD Batin Mangunang.(Senin, 3 Juli 2023)

Herwinsyah ketua Ormas Pekat IB Tanggamus di dampingi wakil ketua II dan redaksi Perwira One disambut oleh Apriyono SH, M.H kasi Intel kejaksaan Negeri Tanggamus di ruangannya.
“Pertama kami silaturahmi dengan pihak kejaksaan sebagai mitra dan bentuk sinergitas kita, selanjutnya kedatangan kami bermaksud menanyakan sudah sejauh mana Lapdu RSUD-BM mengingat laporan resmi kami sudah lebih dari 15 hari, kami juga mempertanyakan keseriusan kejaksaan dalam menanggapi Lapdu kami,” tanya Herwin kepada kasi Intel

Dalam suasana serius tapi santai Apriyono menerangkan bahwa laporan sudah di tindak lanjuti, dalam Minggu ini pihak kejaksaan akan kroscek lapangan dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait jika memang terbukti adanya dugaan tindakan gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan dana DAK tahun anggaran 2022 di RSUD Batin Mangunang.
“Kami sudah memeriksa dan mengkaji point-point berkas Lapdu dari PEKAT IB. Sementara baru Minggu ini kami akan kroscek ke lapangan mohon maaf sebelumnya Minggu kemarin  bertepatan dengan Idul Adha jika memang ada temuan kami akan segera memanggil pihak RSUDBM dan yang terlibat di dalamnya,” terangnya.

Apriyono menambahkan kejaksaan akan tegak lurus menangani Lapdu RSUD-BM karena menyangkut kepentingan masyarakat Tanggamus.
“Kami akan tegak lurus menangani Lapdu ini, selain menyangkut kepentingan umum dan khususnya warga Tanggamus dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan Lapdu ini menjadi perhatian khusus pimpinan kami, jika memang terjadi praktik seperti yang di sampaikan PEKAT IB dalam Lapdu, kejaksaan akan bertindak sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tutupnya. (Wisnu)

Tanggamus sinarlampung.co – Beredar video berdurasi 22 detik adanya 3 rumah warga di kecamatan Semaka, Tanggamus hanyut terbawa banjir dan longsor Kamis 29 Juni 2023.

Dalam video dikatakan oleh kreatornya rumah tersebut milik Ponidi, Paiman dan Giono, Warga Mojoroto , Sukaraja Kecamatan Semaka selain itu seekor kambing turut hanyut.

“Ada rumah 3 yang hilang, punya Wak Sisup ajur, punya Paiman ajur punya Ponidi lembut, kambingnya hanyut satu lur,” ucap kreator dalam video tersebut.

Menurut keterangan warga dusun Mojoroto hujan lebat yang terjadi membawa Matrial lumpur dan kayu yang membuat aliran sungai tersumbat.

“Itu ada kayu-kayu yang malang menutup jalur sungai, sehingga air meluap dan mengikis tebing sungai di belakang rumah mereka bertiga kemudian rumah mereka ikut terbawa banjir,” kata terangnya.

Akibat musibah tersebut dua keluarga mengungsi di rumah kerabatnya dan satu keluarga menempati Mushola, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, hanya satu ekor kambing sempat terbawa banjir namun berhasil ditemukan sekitar 1 kilometer dalam keadaan hidup.

“Korban jiwa tidak ada, cuma kerugian material. Ada juga kambing kebawa banjir tapi berhasil ditemukan hidup dengan jarak sekitar 1 kilometer, sementa Paiman dan Giono mengungsi di rumah keluarganya dan Ponidi mengungsi di Mushola,” jelasnya.,” tutupnya.

Diketahui wilayah kecamatan Wonosobo, Bandar Negeri Semuong dan Semaka kabupaten Tanggamus menjelang malam Idul Adha 29 Juni 2023 hujan lebat yang mengakibatkan terjadi banjir dan tanah longsor. Selain merendam ratusan rumah warga, lahan pertanian dan menutup jalan lintas Barat Sumatra, banyak juga bahu jalan kabupaten yang longsor. (Wisnu)

Tanggamus sinarlampung.co – Berkas Kasus penganiayaan terhadap wartawan Wawai News yang dilakukan oleh Aprial Kepala Pekon Way Nipah sebagai tersangka sudah lengkap dan dinyatakan P- 21.

Satreskrim Polres Tanggamus menyatakan telah melengkapi dan menyatakan P-21 setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri Tanggamus pada 5 Juni 2023 sempat mengembalikan berkas perkara atas nama Apriyal untuk dilengkapi.

Hal itu diketahui melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Satreskrim Polres Tanggamus (SP2HP) yang telah diterima Sumantri pada 26 Juni 2023.

Melalui SP2HP/270/VI/RES.1.6./2023 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Tanggamus Iptu Hendra Sapuan memberitahukan Penyidik telah mengirimkan kembali berkas perkara dengan Nomor BP/29/III/RES.1.6./2023/ Reskrim tanggal 27 Maret 2023 ke JPU Kejari Tanggamus dengan petunjuk kekurangan formil dan materil yang telah dilengkapi.

Dalam SP2HP itu juga dijelaskan bahwa Satreskrim Polres Tanggamus untuk sementara belum ada hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan.

Rencana kegiatan selanjutnya adalah menunggu hasil penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh JPU pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Diketahui bahwa kasus laporan terkait penganiayaan oleh Kepala Pekon Way Nipah, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus telah bergulir di Polres Tanggamus sejak Maret 2023 lalu. Aprial (Pelaku penganiayaan) resmi ditetapkan tersangka setelah penyidik Kepolisian Polres Tanggamus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis 27 April 2023 lalu dan tidak ditahan.

Sementara Kasatreskrim Polres Tanggamus, Iptu Hendra Sapuan menegaskan, tersangka tidak ditahan sesuai permohonan tidak dilakukan penahanan oleh kuasa hukum yakni Yazmi Dona dan dengan penjamin dari paman kandungnya yang bernama Abdul Karim. Dan pertimbangan Aprial masih harus menjalankan tugas melayani masyarakat Pekon Way Nipah, Kecamatan Pematang Sawa, Tanggamus. (Wisnu/*)