Kategori: Tanggamus

Tanggamus (SL) – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Agung berhasil menggagalkan dan mengungkap penyelundupan narkoba ke dalam Rutan, (Senin, 30 Januari 2023).

Sesaat setelah mendapatkan informasi dari tim Intelejen Rutan, Kepala Rutan Benny M Saefulloh dan jajaran pengamanan Rutan Kota Agung bergerak cepat merazia blok hunian yang diindikasi terjadi penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, tim berhasil menemukan paket diduga sabu dan Inex.

Menindak lanjuti hasil temuan, tim segera melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan pemeriksaan kepada warga binaan yang diduga terlibat dalam penyelundupan barang haram tersebut. Dari pemeriksaan awal, diperoleh pengakuan bahwa barang tersebut diselundupkan oleh WBP berinisial MAD.

“Saya mengapresiasi kinerja jajaran atas terungkapnya penyelundupan barang haram ini. Bagi saya pribadi, dan seluruh jajaran Rutan ini adalah bukti nyata bahwa jajaran Rutan Kotaagung berkomitmen untuk perang melawan peredaran narkoba. Kami tidak akan mentolelir sedikitpun Warga Binaan yang terlibat narkoba. Sama halnya dengan petugas, kami tegaskan jangan main main dengan narkoba, jika berani kami pastikan anda tamat, tidak ada ampunan,” ancam Karutan dengan lantang.

Guna mempercepat proses penyidikan Benny juga langsung memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Sat. Narkoba Polres Tanggamus supaya segera dilakukan pengembangan.

“Alhamdulillah berkat sinergitas yang baik antara Rutan dan Kepolisian, tim dari Sat. Narkoba Polres Tanggamus turun ke Rutan Kotaagung sore ini untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tahap awal terhadap terduga kepemilikan narkoba,” tandas Benny. (Wisnu*)

Tanggamus (SL) – Tiga Lembaga penggiat anti korupsi yang ada di Tanggamus meragukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di terbitkan oleh Inspektorat Tanggamus, perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang di lakukan oleh Kepala Pekon Kuripan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. (Kamis, 26 Januari 2023).

Ketiga ketua lembaga tersebut Supriansyah,SH. Ketua Lembaga Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan (SP3), Junaidi Ketua Lembaga Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia (TAJI) dan Herwinsyah ketua Pekat IB Tanggamus, kembali mendatangi Kantor Kejari Tanggamus guna menanyakan tindak lanjut kejari terhadap laporan Pekon Kuripan Kecamatan Limau.

Tim ditemui langsung oleh Kajari Tanggamus Yunardi, SH., MH didamping Kasi Intel Kejari Apriyono beserta jajaran di Kantor kejari setempat.

Pada kesempatan itu Junaidi menanyakan langkah yang sudah dilakukan oleh Kejari Tanggamus terkait permasalahan yang terjadi di pekon Kuripan.

Kejari Tanggamus menyikapi hal itu dan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan penggunaan dana pekon Kuripan, Kecamatan Limau, adapun laporan tersebut tentang beberapa objek yang diduga ada penyimpangan oleh kepala pekon dalam mengelola Anggaran dana desa (ADD), tepatnya dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

“Kami kejaksaan negeri Tanggamus beserta dengan Tim telah berkordinasi dengan pihak inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa itu dan didapati hasil kerugian negara sebesar 116 (seratus enam belas juta rupiah) berdasarkan LHP yang diterbitkan oleh inspektorat”Jelas yunardi

Selanjutnya kejari Tanggamus melakukan pendekatan dengan kepala pekon yang bersangkutan untuk segera mengembalikan temuan kerugian negara ke kas negara.

Sementara pihak pelapor Masyarakat pekon Kuripan yang di dampingi oleh tiga lembaga meragukan hasil dari LHP yang di Terbitkan oleh inspektorat, sebab dari beberapa Item yang dilaporkan diduga seperti diminimalisir agar temuan nya terkesan sedikit.

Seperti contoh pada pengadaan kWh listrik di tahun anggaran 2018 dimana dalam LHP pengadaan tersebut tidak di temukan pelanggaran sementara masyarakat menilai tidak bisa disimpulkan seperti itu dan juga terkait hilangnya beberapa berkas yang dibutuhkan pada saat proses pemeriksaan dilakukan, sehingga menimbulkan hasil yang tidak konsisten dan terkesan di buat-buat.

Diketahui bahwa masyarakat pekon Kuripan sebelumnya juga melaporkan
Tentang pemangkasan BLT DD secara sepihak oleh kepala pekon kuripan Ansorudin pada tahun Anggaran 2021.

Pada saat itu Inspektorat Tanggamus juga telah mengeluarkan LHP dengan temuan senilai 54 (lima puluh empat juta) dimana sejumlah pihak menilai bahwa kepala pekon kuripan cenderung melakukan praktik korupsi secara berulang dengan ditemukannya hasil pemeriksaan inspektorat berikutnya di setiap tahun masa jabatan kepala pekon kuripan.

Atas hal itu Kejari Tanggamus merespon Permasalahan yang terjadi, pihak nya dalam waktu dekat akan terjun langsung ke pekon Kuripan Kecamatan Limau,dengan merangkul PMD dan Inspektorat guna memeriksa kembali kejanggalan-kejanggalan yang diduga masih ada indikasi penyimpangan.

“Terkait dengan pekon Kuripan ini,kalau teman teman-teman baik masyarakat, Media dan LSM merasa keberatan tehadap hasil pemeriksaan inspektorat silahkan ajukan keberatan ke pihak inspektorat,dalam hal ini kami siap melakukan langkah-langkah selanjutnya seperti akan melakukan audit ulang kami siap mendampingi sepanjang kami diminta oleh inspektorat, agar kasus ini lebih objektif dan transparansi. Dan Jika di kemudian hari ada lagi laporan dugaan korupsi, bahkan ada yang Fiktif dalam kegiatan DD di pekon Kuripan,maka Kejaksaan akan bertindak tegas memproses hukum Kakon Kuripan. Tak ada Ampun lagi” Terang Yunardi.

Pada kesempatan yang sama Herwinsyah Ketua Pekat IB Tanggamus akan berkoordinasi dengan inspektorat agar segera melakukan audit ulang terhadap pekon Kuripan Kecamatan Limau dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tanggamus dan instansi-instansi terkait, baik PMD ataupun dinas-dinas lain yang pernah mempunyai program pembangunan di pekon tersebut seperti pertanian dll. sebab ada indikasi bahwa di pekon tersebut ada program pembangunan dari Dinas pemerintah daerah kabupaten Tanggamus, kemudian pembangunan yang dilakukan dianggarkan juga melalui Dana Desa alias satu kegiatan dua sumber dana. Selain meminta Audit ulang, Pekat-IB DPD Tanggamus juga akan meminta inspektorat agar melibatkan masyarakat dan kawan-kawan dari media serta Sosial kontrol lain demi terwujudnya Transparansi. Ujar Herwin

Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan SP3 juga angkat bicara terkait dengan koordinasi yang akan dilakukan dengan inspektorat.

“Terkait adanya permintaan kita dari tiga lembaga ini kepada pihak Inspektorat yaitu melakukan Audit Ulang terhadap kegiatan-kagiatan pekon Kuripan, kecamatan Limau sebagaimana yang sudah dilaporkan sebelumnya semua itu kita lakukan atas permintaan masyarakat.” Ucap Supriyan

Selain itu Supriyan menjelaskan akan meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus agar mengikut sertakan Lembaga Sosial Masyarakat dan media

“Secara tertulis memang tidak ada aturan mengenai lembaga sosial atau media diperbolehkan ikut dalam meng_audit akan tetapi demi transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat Kabupaten Tanggamus, saya rasa tidak berat bagi Inspektorat untuk melibatkan Lembaga Sosial Masyarakat dan media sepanjang keterlibatan lembaga sosial dan media tidak mengganggu proses Audit. Apalagi ini demi kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Tanggamus.” Tutup Supriyan

Tanggamus (SL) – Berkaitan dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 420/462/20/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang sesuai dengan Permendiknas nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar di kabupaten/kota dalam pasal 2 ayat (2) point b, butir 5 dinyatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan minimal di tingkat satuan pendidikan setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pentingnya peran dan fungsi guru dalam proses belajar mengajar di sekolah dan mengingat jabatan fungsional guru adalah jabatan yang tidak bisa tergantikan, untuk itu disampaikan kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, koordinator SPLP, dan Kepala Sekolah untuk tidak memberikan izin kepada guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menjadi tenaga Kesekretariatan, Panitia dan Pengawas dalam pelaksanaan Pemilu.

Atas dasar ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus melalui Sekretaris Dinas, Gunawan memberikan himbauan kepada seluruh jajaran yang dimaksud untuk segera mengundurkan dari dari keterlibatan tenaga Kesekretariatan pelaksanaan Pemilu.

“Sudah jelas saya katakan disana ada peraturan pemerintahnya, PP 94 terutama untuk PNS jika tidak memenuhi 24 jam mengajar maka sertifikasinya tidak akan keluar”, tegas Sekdis.

Sekdis menambahkan saya pastikan bahwa mereka yang mengemban tugas baik di PPK, PPS dan Panwas tidak akan mengganggu jam kerja saya tidak yakin itu tidak mengganggu jam kerja, kalau dia sudah terlibat disana pasti akan mengganggu jam kerja dia.

“Saya juga paham tugas KPU, Bawaslu itu berat dan itu kita dukung harus sukses tapi kita juga tidak bisa meninggalkan dunia pendidikan sebab pastinya kita semua tau dalam dua tahun ini dampak dari Covid-19 seperti apa dalam dunia pendidikan kita,maka dari itu kita harus fokus dulu ke dunia pendidikan kita”, kata Sekdis.

Dilain pihak Junaidi Ketua Umum Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia (TAJI) menyampaikan dukungannya atas pernyataan tegas dari Dinas Pendidikan terkait sanksi kepada jajaran Dinas Pendidikan yang terlibat menjadi Kesekretariatan baik di KPU juga Bawaslu.

“Saya mendukung penuh dilarangnya jajaran satuan pendidik untuk menjadi petugas baik di KPU dan Bawaslu sebab selain mengganggu kinerja mereka Hal itu juga demi mengedepankan kenetralitasan sebagai guru”, Ungkap Junaidi.

Junaidi juga menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi. Apalagi jika menurut ke Pasal 2 UU ASN yang salah satu¬nya berisikan asas netralitas, bertujuan supaya setiap aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun. Sementara pada Pasal 9 (2) UU ASN menyatakan bahwa aparatur sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. (Wisnu)

Tanggamus (SL)-Kinerja KPU kabupaten Tanggamus menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari penjaringan seleksi dan penempatan anggota dari PPK, PPS dan KPPS yang terkesan tergesa-gesa dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain. Diketahui banyak dugaan kecurangan dalam praktiknya dan terkesan kocok bekam, hal ini banyak disampaikan para peserta seleksi yang merasa di dzolimi oleh pihak KPU.

Selain itu keluarnya surat edaran bupati Tanggamus yang menyatakan larangan bagi ASN khususnya guru untuk menjadi panitia pemilu setelah KPU melantik panitia pemilu.

Menanggapi hal tersebut DPD Pekat IB Tanggamus mengajukan audensi ke KPU untuk mendapat informasi yang valid dari KPU kabupaten Tanggamus. Ketua DPD Pekat IB Tanggamus Herwinsyah juga menyoal transparansi publik terhadap penempatan anggota dari PPK PPS dan KPPS

“Apabila memang benar adanya dugaan main mata dan adanya KKN dalam proses seleksi penerimaan para panitia itu atau semua itu hanya sebagai formalitas saja, bukan rahasia umum lagi dilapangan banyak ditemukan kejanggalan dalam penetapan PPK, PPS dan ASN (guru) yang di loloskan dalam seleksi tersebut,” kata Herwinsyah.

“Kami DPD Pekat IB berharap kepada aparat penegak hukum (APH) agar sama-sama memantau segala bentuk kekeliruan yg terjadi dalam penyeleksian PPK PPS dan KPPS di KPU Tanggamus,” tambahHerwinsyah.

Sampai berita ini di turunkan ketua KPU kabupaten Tanggamus belum dapat di konfirmasi. (Wisnu)