Kategori: Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat (SL)-Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Ajudan Sekda Pemda Tulangbawang Barat (Tubaba) melarang jurnalis saat akan meliput kegiatan lomba Billiard Fun Game Billiard Eight Ball yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-13 Kabupaten Tubaba, yang diadakan di rumah dinas Sekda di Tiyuh Panaragan, Selasa 22 Maret 2022.

Ketua PWI Tubaba, Edi Zulkarnain, menilai tindakan ketua KONI Tubaba itu merupakan pelanggaran terhadap jaminan kemerdekaan pers sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Ketua KONI Tubaba diduga kuat melarang sejumlah wartawan meliput kegiatan lomba billiard di Rumdis Sekkab Tubaba, apa alasannya? Sementara, kegiatan tersebut dalam rangkaian HUT kabupaten. Apa yang salah dengan kehadiran rekan-rekan wartawan di sana,” kata Edi Zulkarnain.

Edi menyesalkan perilaku ketua KONI Tubaba. Padahal UU Pers menjamin hak wartawan untuk melakukan liputan dengan bebas tanpa ada intimidasi dan pembatasan dari pihak mana saja, selama wartawan tersebut melakukan peliputan dalam koridor yang benar dan menjunjung tinggi etika serta kode etik jurnalistik.

“Ketentuan dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tertulis aturan tentang pers termasuk ketentuan umum, azas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Bahkan diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana,” katanya.

Edi menjelaskan UU Pers Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),” jelasnya.

Atas insiden itu, Ketua KONI Kabupaten Tubaba Kodari, Selasa sore 22 Maret 2022 langsung mengunjungi sekretariat PWI Tubaba untuk meminta maaf, dan memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran hibah KONI Tubaba tahun anggaran (TA) 2022 yang berjumlah Rp350 juta.

Menurutnya, sebagian dana tersebut digunakan untuk kegiatan beberapa cabang olahraga (Cabor) pada peringatan HUT ke-13 Tubaba. “Saya datang ke kantor PWI Tubaba ini untuk meminta maaf atas kesalah pahaman yang terjadi,” ujarnya. (Red)

Tulang Bawang Barat (SL)-Polda Lampung mengambil alih penanganan kasus Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa dengan PT Huma Indah Mekar (HIM). Polda akan berkordinasi dengan pihak pihak terkait termasuk Kementerian ATR soal kasus tersebut.

“Polda Lampung akan ambil alih kasus ini, Kita akan dikomunikasikan dengan BPN pusat untuk pengukuran ulang,” kata Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, usai berdialog dengan Pemkab Tulangbawang Barat, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Serta Perwakilan PT HIM di gedung Sessat Agung Bumi Gayo Ragem Sai Mangi Wawai, Rabu, 9 Maret 2022.

Kapolda berjanji akan berlaku seadil-adilnya, sebab selama bertugas dirinya tidak pernah kenal dengan Pengusaha dan Perusahaan karena ingin memposisikan dirinya ditengah-tengah. “Saya akan berdiri adil seadil-adilnya, saya tidak kenal dengan PT HIM, saya juga tidak kenal dengan Masyarakat 5 keturunan. Alhamdulillah saya selama bertugas di Lampung tidak kenal dengan Pengusaha maupun Perusahaan karena saya ingin berdiri di tengah-tengah,” kata Kapolda.

Kapolda juga memastikan bahwa penyelesaian kasus ini akan berjalan pada jalur yang tepat. “Hukum pidananya berjalan, Perdata dengan pengumpulan data-datanya berjalan, Reforma Agraria juga berjalan. Kita percaya pemerintah akan berjalan di jalurnya,” tandasnya.

Kapolda meminta, kedepannya jangan ada lagi kekerasan yang baru. “Dari PT HIM ada kekerasan saya proses dan dari lima keturunan ada kekerasan saya proses, jadi jangan ada kekerasan baru,” pintanya.

Kunjungan Jenderal bintang dua ini ke Tubaba dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh setempat. Terkait dengan peristiwa bentrokan berdarah antara Masyarakat Adat Lima Keturunan dengan PT Huma Indah Mekar (HIM) di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tubaba, Lampung, 2 Maret 2022 yang lalu.

Kuasa Ahli Waris 5 (lima) Keturunan Bandardewa, Ketua Federasi Adat Mego Pak Tubaba, Bupati Tubaba Ir. Hi. Umar Ahmad, para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Kepalo Tiyuh, Camat dan Pejabat teras Pemkab Tubaba.

Terpisah, kuasa ahli waris 5 keturunan Bandardewa Ir Achmad Sobrie MSi mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria Tulangbawang Barat agar merekomendasikan pencabutan HGU PT HIM. Kamis (10/3). Sebab dalam pertimbangan mantan Widyaswara ini, PT HIM tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai (win-win solusi).

Selain itu, Perlu adanya penataan dan penertiban aktifitas perusahan PT HIM yang diduga melanggar berbagai peraturan per UUan. PT HIM juga diduga telah melakukan penyerobotan lahan tanah Masyarakat Adat 5 Keturunan di Pal 133 sampai Pal 139. “Lahan tersebut tidak sesuai lagi dipertahankan peruntukannya untuk usaha perkebunan karet, karena saat ini sudah menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat,” katanya. (Rls)

Tulang Bawang Barat (SL)-Bahas kasus Lima Keturunan dan PT Huma Indah Mekar (HIM) Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno berdialog dengan tokoh masyarakat Tulang Bawang Barat, di Gedung Sessat Agung Bumi Gayo Ragem Sai Mangi Wawai,Rabu 9 Maret 2022.

Kapolda didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung, para Pju Polres Tulang Bawang Barat, Ketua Federasi Adat Mego Pak Tubaba Hi. Herman Arta, Bupati Ir. Hi. Umar Ahmad, para tokoh adat, tokoh masyarakat, kepalo tiyuh, camat dan pejabat teras pemkab Tubaba.

“Kita sayangkan peristiwa yang kemarin terjadi. Mari kita jaga keamanan serta kondusifitas di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini supaya segala Permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik agar permasalahan ini kita serahkan kepada hakim selaku wakil Tuhan di dunia,” kata Kapolda membuka sambutannya.

Menurut Kapolda, permasalahan ini harus ada akhir dan semua pihak harus menerima dan memaklumi hasil akhir dari permasalahan ini. “Saya pastikan akan berdiri di tengah-tengah saya tidak kenal PT HIM dan juga tidak kenal 5 Keturunan,” kata Kapolda. (red)

Tulang Bawang Barat (SL)-Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) sejumlah nama terkait kasus penebangan kebun karet PT Huma Indah Mekar (HIM) yang terletak di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penebangan oleh masyarakat Lima Keturunan tersebut dilakukan sekitar bulan Februari yang lalu. Itu lantaran masyarakat menganggap tidak adanya keseriusan dari PT HIM untuk menyelesaikan tuntutan warga terkait dengan kelebihan lahan yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut. Nama nama yang masuk DPO Polisi itu merupakan sejumlah koordinator lapangan dan warga yang masuk dalam masyarakat Lima Keturunan Bandar Dewa, Tubaba.

Kasat Reskrim Polres Tubaba AKP Freddy Apriza Farina membenarkan adanya sejumlah nama yang masuk dalam DPO tersebut. Namun dia enggan merinci daftar DPO tersebut. Kasat berdalih akan meminta petunjuk dari Kapolres AKBP Sunhot P. Silalahi terlebih dahulu sebelum mengungkapkan datanya tersebut kepada para wartawan. “Iya ada, mereka masuk dalam DPO. Tetapi saya belum berani mengungkapkan, karena saya akan meminta petunjuk Bapak Kapolres terlebih dahulu,” katanya, Senin 7 Maret 2022.

Sebelumnya masyarakat Lima Keturunan yang merupakan Warga Bandar Dewa, Panaragan, Menggala Mas, dan Penumangan mengklaim bahwa lahan HGU yang dipakai oleh PT Huma Indah Mekar (HIM) saat ini melebihi dari ukuran yang ada. Lahan-lahan tersebut merupakan milik warga Lima Keturunan termasuk perengan dan lebung (tanah dengan posisi miring) yang kini juga ditanami oleh perusahaan milik warga.

Karena itu, warga mendesak agar perusahaan melakukan ukur ulang hingga diketahui berapa sesungguhnya total lahan yang yang ada di perkebunan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis perusahaan belum memberikan persetujuan untuk pengukuran ulang lahan milik mereka sebagaimana regulasi yang ada. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Ketua DPP  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerak Masyarakat Analisi Kebijakan (PEMATANK) Lampung Suadi Romli mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dua proyek peningkatan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulangbawang Barat, senilai Rp10 miliar yang baru seumur jagung selesai dikerjakan sudah rusak.

Baca: Dua Proyek Jalan Rp10 Miliar di Tulang Bawang Barat Sarat Dikorupsi?

Pasalnya, nilai dua proyek bernilai pantastis, Rp3,5 miliar dan Rp6,5 miliar tahun anggaran 2021 itu sarat dikorupsi, mulai dari volume hingga kesesuaian bestek dalam RAB. Dua mega proyek itu yakni Jalan Toto Katon-Toto Makmur tepatnya di Tiyuh Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih yang dikerjakan CV Delapan Belas Guna Mandiri dengan pagu anggaran mencapai Rp3,5 miliar.

Kemudian, proyek peningkatan Jalan Marga Jaya-Suka Jaya yang dikerjakan CV Graha Kencana dengan nilai anggaran Rp6,5 miliar di Kecamatan Gunung Agung. “Saya kira penegak hukum dapat segera mengusut proyek tersebut,” kata Suadi Romli.

Menurut Suadi Romli, selain dikeluhkan masyarakat, juga menjadi sorotan media. “Kita sudah menurunkan Tim Investagasi atas dua proyek Rp10 miliar itu. Kita akan kaji, dan akan kita laporkan kepada penegak hukum. Baik ke Polda ataupun Kejati Lampung,” kata penggiat anti korupsi ini.

Suadi Romli menjelaskan korupsi menjadi penyakit akut di Lampung. Meski sudah banyak kepala daerah hingga jajarannya di OTT KPK terkait korupsi, tetapi sepertinya tidak menjadikan efek jera. Buktinya masih saja banyak temuan korupsi, mulai dari fee proyek, hingga korupsi pengerjaan. “Meski begitu kita sudah sepakat bahwa korupsi mensengsarakan rakyat, dan harus di berantas,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Lampung (GPL) Fariza Novita (Ica). kepada sinarlampung.co, Srikandi penggiat anti korupsi ini mendesak penegak hukum segera mengusut indikasi penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut. “Kita sudah tebak, nantinya akan diperbaiki, dan masa perawatan. Tapi realisasi anggaran sudah selesai. Ini Pola pola kongkalikong yang terjadi,” kata Ica.

Menurut Ica, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. “D an hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, diatur di PP 71/2000,” kata Ica.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. “Jadi kita punya kewajiban turut serta memberantas korupsi,” urainya.

Menurut Ica, selama ini, pengadaan barang dan jasa menjadi ladang korupsi. Namun, angka tertinggi terjadi di sektor infrastruktur yang jadi sasaran empuknya korupsi. “Belum lagi korupsi peradilan. Data pemerintah menyebutkan lebih dari 30 persen korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Korupsi menumpuk di infrastruktur pembangunan, lebih dari 30 persen,” katanya.

Ica menambahkan seharusnya ada pengawasan dalam infrastruktur dalam pembangunan barang dan jasa. Serta dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik. “Semangat brantas korupsi itu harus ada upaya mendorong perbaikan tata kelola, tranparansi misalnya,” katanya.

Sementara, Sekertaris Dinas PUPR Tulang Bawang Barat Sadarsyah mengatakan bahwa terkait dua proyek tersebut, saat ini masih dalam masa perawatan. Dan saat ini dalam proses perawatan, dan dilakukan perbaikan. “Proyek masih dalam masa perawatan. Kita sudah perintahkan pelaksana untuk memperbaikinya,” katanya. (Red)

Tulang Bawang Barat (SL)-Perjalanan Dinas 30 anggota DPRD Tulang Bawang Barat tahun 2020 diduga bermasalah, dan terindikasi dugaan perjalanan dinas fiktif. Karena itu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merekomendasikan pengembalian uang senilai Rp289,4 juta. BPK menemukan lima item kegiatan perjalanan dinas 30 wakil rakyat itu tidak jelas pelaporannya.

Berdasarkan dokumen Audit BPK menyebutkan Belanja Perjalanan dinas sekitar Rp289.454.545, yang di pusatkan pada 5 item jenis kegiatan perjalanan dinas itu Rp104 juta, tanpa dokumen pertanggungjawaban. Dalam hasil pemeriksaan dokumen, terdapat 14 perjalanan dinas yang tidak di lengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban penginapan dan transportasi baik darat, laut, dan udara dengan total sebesar Rp104.276.660.

Ada perjalanan Dinas tidak sesuai Tanggal surat perintah tugas Rp27 juta lebih. Kemudian ada temuan tiket Penyebrangan tidak Valid Rp3,2 juta. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa tiket/karcis penyebrangan pelabuhan dengan database penyebrangan ASDP. Kemudian pada perjalanan Dinas Melebihi Pagu Rp30,5 juta untuk pembayaran uang harian, uang transportasi, uang penginapan, dan uang representasi melebihi Pagu.

Kemudian temuan perjalanan dinas tidak terkonfirmasi oleh hotel dan tempat Tujuan sebesar Rp124 juta lebih. Dengan pemeriksaan dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi kepada beberapa hotel yang tercantum pada dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kepada lembaga/badan/institusi tujuan perjalanan dinas.

Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut di peroleh informasi bahwa terdapat tujuh Surat Perintah Tugas(SPT) perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel terkait dan tidak melakukan tugas di tempat lembaga/badan/institusi terkait.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri no 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Pengembalian Gunakan APBD?

Sementara terkait pengembalian uang kelebihan perjalanan dinas 30 anggota DPRD Tulang Bawang Barat itu diduga dilakukan dengan menggunakan uang negara yang ada pada Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) selanjutnya.

Informasi dilangsir salah satu media online menyebutkan proses pemulangan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang hanya dilengkapi bukti pemulangan dari Sekretariat DPRD Tubaba dan bank Lampung, tanpa dilengkapi dengan bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba kepada sekretariat dewan.

Plt. Sekretaris Dewan, Erawan, Selasa 1 Maret 2022 mengaku, bahwa kelebihan pembayaran belanja Perjalanan Dinas untuk 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020 sudah dilakukan Pemulangan. Akan tetapi bukti pemulangan Dana tersebut hanya dari Sekretariat DPRD ke Kas Daerah. ”Sudah dipulangkan, ada bukti Pemulangannya dari bank, itulah yang di minta oleh BPK,” Kata Erawan.

Menurut Erawan hal tersebut merupakan kewenangan Bendahara Sekretariat. ”Kalau masing-masing saya rasa tidak, karena kita yang merekap sebenarnya. Kan tugas sekretariat atas nama si-A, si- B kita dikasih Bukti dari Bank, mereka kan setornya ke Bendahara saya, bendahara ini yang menyetor ke Bank, Bendahara saya waktu itu pak Budi, Kalau sekarang Eka,” dalih Erawan.

Bendahara Sekretariat DPRD Tubaba Eka Erviayana di dampingi Kabag Umum sekretariat DPRD Tubaba Eliyana mengatakan pihaknya tidak begitu memahami soal bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba itu. Sehingga dirinya meminta waktu untuk kordinasi kembali dengan Sekwan dan Plt Sekwan. ”Kalau sumber anggarannyakan ranahnya ini masuk ke ranah Dewan. Nama-namanya juga ada. Cuma kalau bukti setor Dewan ke kami saya tidak pegang, buk Eka juga tidak pegang, nanti saya tanya dulu sama pak Agus atau pak Erawan lagi,” katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang Barat Ponco Nugroho membenarkan ada rekomendasi BPK tersebut. Ponco menyebut, pihaknya sudah mengembalikan sesuai perintah BPK tersebut. Masing masing pribadi anggota Dewan telah mengembalikan uang kelebihan Belanja Perjalanan Dinas DPRD Tubaba langsung ke Kas Daerah.

”Itukan anggaran tahun 2020, ketika ada temuan BPK kita itu wajib mengembalikan 60 hari, makanya 60 har itu harus dibayarkan, bayarnya kemana ya ke kas daerah, artinya kami bayarnya di bank Lampung, kenapa harus keseluruhan kalau temuanya Ponco ya Ponco,” kata Ponco, kepada wartawan Kamis 3 Maret 2022.

Menurut, Ponco pemulangan tersebut dibayarkan atas nama masing masing, meskipun pengembalian kelebihan pembayaran tersebut secara kolektif. ”Ya disitu harus namanya sendiri, misalkan Ponco empat ratus sekian walaupun nantinya kolektif,” katanya.

Temuan 2014-2019, 18 Mantan Dewan Belum Kembalikan

Sementara, pada temuan sebelumnya tahun 2014-2019, juga ada temuan Rp87 juta dari 18 anggota DPRD atau mantan anggota DPRD yang belum melakukan pengembalian. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), saat itu Aria Septajaya Sesunan, menargetkan pengembalian dana kelebihan pembayaran perjalanan dinas anggota dewan periode 2014-2019 selesai Oktober 2020.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan ke bupati pada 22 Juni 2022 lalu, ada kelebihan pembayaran perjalanan dinas anggota DPRD tersebut nilainya mencapai Rp87 juta.

Aria mengatakan dari senilai Rp87 juta hasil temuan BPK RI Perwakilan Lampung tersebut baru dikembalikan para anggota dewan sekitar Rp37 juta yang sudah masuk ke Kas Daerah kabupaten setempat. ”Yang belum mengembalikan ini 18 orang mantan anggota dewan, nilainya mencapai Rp50 juta, sementara yang sudah mengembalikan adalah 12 orang anggota dewan aktif saat ini,” kata dia, SEptember 2020 lalu.

Menurut Aria upaya pengembalian dana tersebut telah dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menyurati yang bersangkutan agar segera mengembalikan dana kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut. “Untuk itu, kita telah melakukan upaya dengan mengirim surat kepada masing-masing anggota yang masih belum mengembalikan, agar segera ditindaklanjuti temuan BPK ini, dan ditargetkan bulan Oktober sudah selesai semua. Dari total Rp87 juta, masih tersisa sekitar Rp50 juta lagi yang harus dikembalikan kepada negara, sehingga kita berupaya segera diselesaikan,” ulasnya.

Menurutnya, temuan BPK tersebut tidak ada sangkutan dengan sekretariat dewan, sehingga pihaknya tidak akan menutup kekurangan dana yang harus dikembalikan. ”Masa sekretariat yang harus mengembalikan duit, karena yang menerima manfaat adalah para anggota dewan. Jadi, mereka 18 orang ini yang harus menyelesaikan dan sampai lubang tikus akan kita cari, karena ini harus kembali ke kasda,” kata Aria.

Namun, untuk 12 orang anggota yang masih aktif periode 2019-2024 sudah melakukan pengembalian dana pada awal September 2020. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Tubaba, Prana Putera, membenarkan adanya sebagian anggota DPRD telah melakukan pengembalian dana ke negara.

“Ya memang benar, tanggal 1 september terakhir kemarin 12 anggota DPRD yang masih duduk menjadi anggota legislatif sudah mengembalikan kelebihan pembayarannya. Dan ini kita perpanjang lagi hingga sebelum November 2020 ini, jika masih belum dikembalikan maka BPK akan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” katanya. (Red)