Kategori: Tulang Bawang Barat

  • Pemkab TUBABA Prioritaskan DAK Tahun 2022 Untuk Infrastruktur

    Pemkab TUBABA Prioritaskan DAK Tahun 2022 Untuk Infrastruktur

    Tulang Bawang Barat (SL)- Dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR) kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA) memastikan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022, diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan.

    Saat ditemui diruang kerjanya, Sekretaris PUPR Sadarsyah mewakili Kepala Dinas PUPR Iwan mursalin menerangkan bahwa saat ini sejumlah kegiatan tersebut masih tengah dalam tahap pematangan proses persiapan awal pelaksanaan, jika tidak ada halangan anggaran DAK sepenuhnya akan tetap kita gunakan untuk membiayai skala prioritas pada pembangunan insfrastruktur ditemui diruang kerja, kamis 03 februari 2022.

    Skala prioritasnya terbagi di kegiatan pembangunan ruas jalan sebanyak 5 (lima) ruas jalan di wilayah utara tubaba dan satu jalan protokol, sekaligus pemeliharaan beberapa gedung diantaranya pembangunan kantor camat TBU, pembangunan Masjid di Polres tubaba, Gedung perpustakaan daerah serta pemelihaan rutin ruas jalan yang tersebar di 9 kecamatan.

    “Mudah-mudah anggaran DAK yang diterima dan dikelola dinas PUPR tubaba tidak mengalami perubahan, tanpa perlu melakukan revisi (perbaikan) agar dapat melaksanakan pembangunan yang telah menjadi prioritas kita ditahun 2022” ujar Sadarsyah (angga)

  • PWI Lampung Kunjungi Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

    PWI Lampung Kunjungi Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

    Tulang Bawang Barat (SL)-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung dan PWI Tulang Bawang Barat (Tubaba) diskusi bareng Bupati Tubaba Ir.H.Umar Ahmad, Rabu 2 febuari 2022. Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah beserta rombongan didampingi Sekretaris PWI Tubaba Dedi Priyono mewakili Ketua Edi Zulkarnaen, bersama pengurus PWI Tubaba disambut Bupati, Sekda dan Kepala Dinas Kominfo Tubaba Eri Budi Santoso di Berugo Cottage Kelurahan Panaragan Jaya sekitar pukul 14.00 Wib

    Wira, panggilan akrab Ketua PWI Lampung, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tubaba, atas waktu dan sambutannya pada kegiatan kunjungan perdana PWI Lampung usai dilantik sebagai pengurus periode 2021-2026. “Terimakasih pak Bupati, Pak Sekda dan Kadis Kominfo Tubaba atas waktu yang diberikan pada pertemuan ini. Kegiatan ini semata-mata dalam rangka membangun Sinergisitas PWI Lampung dengan Pemerintah Daerah Tubaba” kata Wira dalam sambutannya

    Ketua PWI Lampung yang berdarah keturunan Pagar Dewa Tubaba itu menyampaikan harapannya agar PWI Lampung dan PWI Tubaba berkolaborasi mewujudkan pembangunan Tubaba sesuai Visi dan Misi pemerintah daerah dalam perspektif Pers.

    “PWI akan mendukung terwujudnya informasi yang akurat dan berimbang serta mengajak seluruh pers di PWI Tubaba terus memberitakan tentang Tubaba ke arah yang lebih positif. Sesuai dengan gagasan PWI Lampung yang dibahas dalam Rapat Kerja PWI Lampung beberapa waktu lalu, kita mendukung terwujud Museum Pers di Lampung khususnya di Tubaba, PWI Lampung akan berkoordinasi dengan PWI Pusat dan Monumen Pers Nasional” kata Wira

    Untuk Kebersamaan, lanjut Wira, pada kegiatan Hari Pers Nasional Tahun 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, PWI Lampung akan menghadiri dan ikut serta bersama pengurus PWI Kabupaten Kota se Lampung.

    “Selain Ketua Sekretaris dan Bendahara (KSB) tentunya kami sangat berharap pengurus PWI Tubaba lainnya dapat ikut serta, dan tentunya perlu dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu pak Bupati PWI Lampung berharap HPN 2024 dapat dilaksanakan di Provinsi Lampung, dan telah berdiskusi dengan Gubernur Lampung. Tentu PWI Lampung juga berharap dukung dari Kabupaten Kota” kata Wirahadikusumah

    Menjawab pesan dan harapan Ketua PWI Lampung, Bupati Tubaba Umar Ahmad menyampaikan apresiasi kunjungan dan silaturahmi PWI kepada pemerintah daerah Tubaba. “Insyaallah saya memahami maksud dan tujuannya, yang pada intinya adalah Pemerintah Daerah mendukung segala bentuk program kegiatan PWI Lampung dan PWI Tubaba. Pada Kegiatan HPN 2022, pemerintah mendukung keikut sertaan PWI Tubaba dan Lampung, dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan, mengingat Sulawesi Tenggara daerah yang cukup jauh” ujar Umar Ahmad

    Lanjut Umar, pada gagasan mewujudkan Museum Pers di Tubaba, Pemerintah Daerah sangat mendukung dan bersama PWI Lampung Pemerintah Daerah berharap dapat dibahas lebih lanjut bersama PWI Pusat. “Terkait HPN 2024 di Lampung tentu Pemerintah Daerah akan mendukung dan mengingat waktunya masih cukup lama akan kembali dibahas pada waktu tertentu dan menyesuaikan dengan rencana. Saya juga berharap seluruh anggota PWI dapat terus membangun karakter dan memperkenalkan karakter Tubaba yang dikenal sebagai orang Tubaba yang Nenemo. Dalam arti Berkarakter Baik, Ramah, Cinta Kebersihan, Cinta Lingkungan, Pekerja Keras, Sabar, ikhlas dan hal-hal yang baik” pungkasnya (Red)

  • DPRD Tulang Bawang Barat Minta Satgas Reporma Agraria Segera Tertibkan PT HIM

    DPRD Tulang Bawang Barat Minta Satgas Reporma Agraria Segera Tertibkan PT HIM

    Tulang Bawang Barat (SL)-DPRD Tulangbawang Barat melalui Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat, Yantoni meminta Tim Gugus Tugas Reforma Agraria secepatnya menyelesaikan permasalahan Pertanahan Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa, dan melakukan penataan hingga penertiban terhadap PT Huma Indah Mekar (PT HIM).

    Demikian rekomendari DPRD Tulang Bawang Barat, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu 19 Januari 2022. Apalagi ada temuan wilayah yang dikuasai oleh PT HIM ternyata jauh melebihi HGU yang sah.

    “Jadi, Komisi I berharap supaya Tim Gugus Tugas cepat melakukan penataan sampai penertiban terhadap PT HIM.  Karena waktu kita RDP sudah ada temuan bahwa wilayah yang ditanam ataupun dikuasai PT HIM sudah melebihi dari HGU,” kata Yantoni, Minggu 30 Januari 2022.

    “Ini di HGU 27, perlu kita ketahui bahwa wilayahnya Panaragan Jaya, Penumangan dan Ujung Gunung Udik. Ketika kita melihat peta khusus perkebunan PT HIM di HGU 27. Disitu ada Penumangan, Panaragan Kampung, Menggala Mas, Bandardewa, Ujung Gunung Udik. Nah, tentunya sudah ada kejanggalan disitu,” ujarnya.

    DPRD, tambah Yantoni, menemukan perbedaan letak lokasi antara HGU dan di peta. “Mengapa Panaragan Kampung, Menggala Mas, Bandardewa tidak ada di HGU itu, sedangkan di peta lokasinya itu ada setelah kita cermati,” imbuh Yantoni. (Junaidi Ismail/Red)

  • Aristusyah Nahkodai DPD LPK-GPI Kabupaten Tubaba

    Aristusyah Nahkodai DPD LPK-GPI Kabupaten Tubaba

    Tulang Bawang Barat (SL) – Setelah melalui berbagai tahapan, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen ( LPK ) Gerakan Perubahan Indonesia ( GPI ) kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung secara sah terbentuk.

    Berdasarkan Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat dan Hasil musyawarah Daerah beberapa waktu lalu, Muhammad Ali, S. H. selaku Ketua DPP GPK Lampung menyerahkan Surat Keputusan atas pengangkatan sebagai Ketua H. Aristusyah, S. Ag, dan Muhammah Shobari, S Pd. I, sebagai sekretaris DPD GPK – GPI Kabupaten Tulang Bawang Barat ( Tubaba ) periode 2022 – 2025, diBandar Lampung Sabtu, 29 / 01.

    Dalam pengarahannya Muhammad Ali menyampaikan, ” setelah terbentuknya DPD LPK – GPI di Tubaba Pengurus Diharapkan bisa berperan nyata dalam peningkatan kwalitas pemahaman para Konsumen dan Pelaku Usaha tentang hak dan kewajiban masing – masing sehingga bisa mewujudkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dalam bertransaksi”.

    Selaku putra daerah Tubaba Aristusyah dalam sambutannya menyebutkan, ” sebagai bentuk keperdulian terhadap upaya Pemerintah Daerah Tubaba dalam mewujudkan pembangunan khususnya bidang sumberdaya manusia maka DPD LPK – GPI Tubaba akan turut ambil bagian dengan tetap menjalin sinergitas kepada Instansi terkait, untuk mencerdaskan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan dengan membumingkan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat terkait undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Konsumen”, ujarnya.

    “Sanjutnya saya mengharapkan dukungan serta kerja Tim yang solid dari para pengurus DPD LPK – GPI Tubaba sesuai bidang dan peranan kita masing – masing sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk AD / ART yang pada ahirnya Kahadiran Lembaga kita manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat diBumi Ragem Sai Mangi Wawai” (angga/Red)

  • Tersinggung Pernyataan Juarno, Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa Tebang Pohon Karet Diluar HGU PT HIM

    Tersinggung Pernyataan Juarno, Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa Tebang Pohon Karet Diluar HGU PT HIM

    Tulang Bawang Barat (SL) – Masyarakat Adat 5 (lima) keturunan Bandardewa, tiyuh Bandardewa Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat, provinsi Lampung melakukan penebangan pohon yang berada di luar HGU No 16 PT HIM areal Pal 137, 770 – 139. Rabu, 26 JANUARI 2022. Menurut koordinator lapangan Masyarakat 5 keturunan Bandardewa, Rulaini aksi penebangan tersebut lantaran Masyarakat 5 keturunan Bandardewa tersinggung atas pernyataan Pimpinan PT HIM, Juarno, yang menyebut narasi yang disampaikan selama 40 tahun ini dan keberadaan masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa adalah Ilusi semata.

    “Saya selaku koordinator lapangan yang selalu menjaga kondusifitas Kamtibmas, tidak bisa lagi menahan keinginan masyarakat untuk merebut kembali lahan yang selama ini digunakan PT HIM untuk menanam karet,” ujar Rulaini.

    Ditempat yang sama, salah satu perwakilan masyarakat 5 keturunan Bandardewa pilar Goeroe Alam, Benson Wertha SH MH, sangat menyayangkan dan mengecam keras pernyataan Juarno yang kesannya mengintimidasi masyarakat 5 keturunan Bandardewa saat RDP, juga yang secara tidak langsung menohok Tim Reforma Agraria yang hadir saat itu.

    “Karena pernyataan saudara Juarno bertolak belakang dengan bukti dan fakta yang ada, bahwa lahan yang dieksekusi masyarakat 5 keturunan Bandardewa adalah lahan yang di luar HGU yang dimiliki oleh PT HIM,” tegas mantan Anggota DPRD Bandarlampung tersebut.

    Benson kembali melanjutkan, “Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan terganggunya Kamtibmas yang ada di kabupaten Tulangbawang Barat saudara Juarno harus bertanggung jawab atas pernyataannya”. Tim Reforma Agraria yang diketuai oleh Bupati Tulangbawang Barat, tambahnya, harus segera mengambil langkah yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam RDP DPRD Tulangbawang Barat. “Tim Reforma Agraria segera mengambil langkah untuk dilakukannya ukur ulang lahan PT HIM,” tuntasnya.

    Sementara itu ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat Yantoni saat dihubungi melalui telepon seluler menyampaikan bahwa pihaknya selalu mengimbau kepada PT HIM dan masyarakat agar senantiasa menjaga kondusifitas Kamtibmas. “DPRD selalu menghimbau kepada PT HIM dan masyarakat untuk tidak memancing hal-hal yang akan mengganggu kamtibmas,” kata Yantoni kepada Mediafaktanews.com Rabu, (26/1/22).

    Menurut Yantoni, DPRD Tulangbawang Barat sudah merekomendasikan masalah ini kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sehingga bisa menata dan menertibkan PT HIM secara menyeluruh. “Yang kita inginkan supaya pemerintah bisa melindungi perusahaan tanpa mengabaikan hak masyarakat,” tutupnya.

    Seperti diketahui bersama, bahwa dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi I DPRD Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung, Rabu (19/1/22), Pimpinan PT HIM Juarno, saat membaca pernyataannya terkesan mendikte dan mengancam seluruh pihak yang hadir dalam rapat, dirinya menyebut bahwa keberadaan masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa hanyalah ilusi semata dan berakibat hukum keperdataan dan hukum pidana dikemudian hari bagi para pihak berwenang yang memberikan bantuan.

    “Kepada seluruh pihak kami mohon untuk dapat teliti dan cermat jangan terhasut oleh narasi yang ternyata hanya ilusi namun mempunyai akibat hukum keperdataan dan hukum pidana dikemudian hari,” ucap Juarno kala itu.

    Ucapan Juarno inilah yang menjadikan suasana rapat ‘hidup’, pernyataan pria ini dikuliti habis oleh anggota dewan, kuasa ahli waris 5 keturunan Bandardewa Ir Achmad Sobrie MSi., kuasa hukum ahli waris 5 keturunan Bandardewa dan peserta rapat lainnya hingga selama tujuh jam. Namun menariknya, kendati menandatangani daftar hadir dan aktif mengikuti proses rapat sampai menghasilkan kesimpulan, Juarno, tidak mau menandatangani berita acara rapat. Media ini telah berusaha untuk menghubungi pimpinan PT HIM, Juarno melalui pesan WhatsApp, namun meski dibaca hingga berita ini ditayangkan belum merespon. (/Red)

  • Patut acungi jempol,Bripka Harianto bantu warga dapatkan kaki palsu

    Patut acungi jempol,Bripka Harianto bantu warga dapatkan kaki palsu

    Tulangbawang Barat (SL) – Perjuangan Bripka Harianto, Bhabin Kamtibmas Polsek Lambu Kibang, Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) dalam membantu Ibu Rahmini warga Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga untuk mendapatkan kaki palsu. Dengan penuh keikhlasan dan perjuangan, Harianto menjemput Ibu Rahmini untuk mendapatkan kaki palsunya dari Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan menggendongnya dari rumahnya untuk dinaikkan ke kendaraannya yang akan dipergunakan menuju Dinas Sosial di Bandarlampung, begitupun saat pulangnya.

    Ibu Rahmini dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah rumah bermaterial papan dan berlantai tanah ini, merupakan warga Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tubaba dan telah menderita penyakit diabet yang akut sehingga kaki kanannya harus menjalani amputasi.

    Kepada wartawan, Bripka Harianto mengatakan perjuangannya untuk memfasilitasi Ibu Rahmini mendapatkan kaki palsu tersebut diawali dengan pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui Griya Baca Komunitas Harapan Jaya yang telah dikelalonya bertahun-tahun, bahkan diketahui dari giat literasinya ditengah menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian telah mendapatkan penghargaan dari Kapolri sebagai polisi teladan pada 2020 silam.

    “Alhamdulillah, proposal kami di ACC oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan kemarin Ibu Rahmini telah menerima kaki palsu dan langsung di pasangkan di kaki kanannya,” kata dia, Sabtu 22 januari 2022

    Bripka Harianto menceritakan, pihaknya bersama Relawan Griya Baca Komunitas Harapan Jaya bisa membatu Ibu Rahmini diawali saat relawan melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan mendatangi Keluarga Ibu Rahmini yang menurut wargs setempat tengah menderita penyakit diabet dan kaki kanannya telah diamputasi.

    “Kami melihat kondisi Ibu Rahmini yang sakit, dan membutuhkan kaki palsu, di situlah mulai bergerak hati kami dan berupaya agar Ibu Rahmini mendapatkan kaki palsu,” ulasnya.

    Menurutnya, untuk mendapatkan kaki palsu tersebut, pada Desember 2021 lalu, pihaknya membuat proposal yang diujukan ke Gubernur Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung dan mendapatkan tanggapan yang positif.

    “Alhamdulillah proposal yang kami ajukan ditanggapi, dan akhirnya Ibu Rahmini mendapatkan kaki palsu pada Jumat, 21 Januari 2022. Saya bersama rekan relawan, Uut Tri Utomo, Suaminya Bapak Bagio berangkat ke Badar Lampung, dan Alhamdulillah kembali ke rumah pun dengan selamat dan kegiatannya berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Menurutnya, berkat mendapatkan kaki palsu tersebut, kini Ibu Rahmini sangat senang dan terus berupaya belajar agar kedepannya bisa berjalan dan beraktifitas tanpa bantuan tongkat. Melalui Suami Ibu Rahmini, Bagio menyampaikan ungkapan terima kasih atas bantuan dan fasilitasinya sehingga istrinya bisa mendapatkan kaki palsu.

    “Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi Harianto semoga ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Semoga ibu bisa berjalan seperti semula tanpa bantuan tongkat lagi,” ujarnya. (angga/Red)

  • Warga Lima Keturunan Unjukrasa di DPRD Tulang Bawang Barat Tuntut Ukur Ulang Lahan

    Warga Lima Keturunan Unjukrasa di DPRD Tulang Bawang Barat Tuntut Ukur Ulang Lahan

    Tulang Bawang Barat (SL)-Warga yang tergabung dalam aliansi lima keturunan yang berasal dari beberapa tiyuh (desa) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba), Rabu 19 Januari 2022.

    Masyarakat berasal dari Tiyuh Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan, dan Pagardewa, meminta agar pemerintah melakukan pengukuran ulang lahan yang kini digunakan oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) yang ada di Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kecamatan Pagardewa.

    Massa yang diwakili Candra, Salmani dan Iwan meminta agar Pemkab Tubaba melakukan langkah cepat karena lahan tersebut telah mereka perjuangkan sejak 40 tahun lalu. Sehingga lahan yang selama beberapa tahun ini di kuasai perusahaan dapat kembali dipakai masyarakat.

    Koordinator aksi Iwan, Salmani, dan Candra yang menjadi juru bicara berharap Pemkab dan DPRD Tubaba dapat membantu masyarakat. Perwakilan warga kemudian melakukan pertemuan dengan DPRD, Pemkab, BPN, dan PT. HIM, di ruang rapat Komisi 2. (Red)

  • Pemkab Tubaba hibahkan lahan 5000m2 untuk pembangunan kantor Bawaslu

    Pemkab Tubaba hibahkan lahan 5000m2 untuk pembangunan kantor Bawaslu

    Tulang bawang barat (SL) – Sekertaris Jendral (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Dr. Gunawan Siswantoro, lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung di Hotel Brugo Komplek islamic center, senin 17 januari 2022.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tubaba Ir. Umar Ahmad, SP, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, SH.I,MH, Sekretaris Bawaslu Provinsi Lampung Widodo Wuryanto, S.IP.,MSi, Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dra. Bayana, M.Si, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi, A. S.sos., MM.

    Pada kesempatan itu Bupati Tubaba, Umar Ahmad, menyampaikan dukungan pemerintah daerah yaitu tebang lahan yang telah dihibahkan tanah seluas 5000m2. “mungkin jika pembangunannya ingin menyesuaikan dengan arsitektur lokal kita juga bisa mendesainkan itu dan sumber anggaran pembangunanynya mungkin nanti dari APBN, serta infrastruktur lainnya pasti disiapkan oleh pemerintah daerah seperti jalan menuju kantor itu dan lainnya sebagaimana kantor-kantor vertikal yang mulai muncul di Kabupaten Tubaba,” terangnya

    Sementara itu dalam kunjungannya, Gunawan Siswantoro mengapresiasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tubaba yang telah memberikan hibah tanah guna pembangunan kantor Bawaslu tingkat daerah/kabupaten.

    Menurutnya, Proses pembukaan lahan kantor Bawaslu Kabupaten Tubaba akan dilakukan Tahun depan. “Sekarang di kantor pusat sedang melakukan monitorium dan insyaallah tahun depan akan mulai dibuka lahannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau nanti sudah diizinkan baru nanti kita mengajukan anggaran” ucapnya

    Dia menambahkan, bahwa Banwaslu sekarang sedang mempersiapkan Pemilu di Tahun 2024 yang menjadi Pemilu Nasional serentak pertama di Indonesia dan terbesar di Dunia. “Pilkada di Tahun 2024 akan terdiri dari 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia dalam waktu satu hari. Sehingga kita sedang menpersiapkan betul langkah dan setrategi agar Pemilu di Tahun 2024 bisa berjalan dengan baik,” Tutupnya. (Angga/Red)

  • Soal Raibnya Insentif Ketua RT Inspektorat Tulang Bawang Barat Minta Pertangung Jawaban M Saifullah

    Soal Raibnya Insentif Ketua RT Inspektorat Tulang Bawang Barat Minta Pertangung Jawaban M Saifullah

    Tulang Bawang Barat (SL)-Inspektorat kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan segera menindaklanjuti kasus dugaan penggelapan Insentif Ketua RT dan Ketua LK yang melibatkan mantan kepalo Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT). Inspektorat akan meminta pertanggung jawaban, dan memanggil aparat Tiyuh. Jika tidak ada solusi maka Inspektorat akan melanjutkan ke aparat penegah Hukum.

    Baca: Mantan Kades Candra Kencana Gelapkan Tiga Bulan Insentif RT/RK Modusnya Pakai Dulu Tapi Minta di Iklaskan 

    Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Perana Putera, mengatakan pihaknya segera akan mendalami persoalan kasus tiga bulan insentif aparatur tiyuh Candra Kencana yang belum dibayarkan ”Kita akan panggil yang bersangkutan, Saifulloh dan Seketaris, Bendahara berikut perwakilan sejumlah aparatur tiyuh RK dan RT yang merasa dirugikan,” Perana Putera, Senin 10 Januari 2022.

    Saat ini, kata Perana Putera pihaknya akan mempasilitasi menyelesaikan persoalan itu agar tidak berbutut panjang. ”Jika mantan Kepalo Tiyuh Saifulloh tidak mau bertanggung jawab dan menyelesaikan tiga bulan hak 34 ketua RT dan 6 ketua RK, maka yang bersangkutan kita rekomendasikan ke penegak hukum,” katanya.

    Bahkan, kata Perana Putera Saifulloh, juga diminta segera menyelesaikan pembangunan jembatan jalan usaha tani yang dibangun yang direalisaikan pada tahun 2021 mengunakan Dana -Desa (DD) sebesar Rp 100 juta rupiah lebih.

    ”informasi yang kita terima dari pemberitaan bahwa pembangunan tersebut terbangkalai tidak diselesaikan. Jika terdapat temuan dalam audit inspektorat dan potensi kerugian uang negara maka yang bersangkutan harus memulangkan,” katanya. (Red)

  • Mantan Kades Candra Kencana Gelapkan Tiga Bulan Insentif RT/RK Modusnya Pakai Dulu Tapi Minta di Iklaskan

    Mantan Kades Candra Kencana Gelapkan Tiga Bulan Insentif RT/RK Modusnya Pakai Dulu Tapi Minta di Iklaskan

    Tulang Bawang Barat (SL)-Mantan Kepala Tiyuh (Desa,red) Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Saifullah, pertahana yang kalah di Pilkati 2021 diduga menggelapkan tiga bulan insentif Ketua RT triwulan ke 3 Juli-Agustus-September 2021 para Ketua RT. Total dari 34 RT dengan nilai Rp300x3= Rp900x34 = Rp30,6 juta dan 6 RK yang juga belum dibayar.

    Hal itu terungkap, saat Kepala Tiyuh Terpilih Zainal Abidin, membagikan insentif ketua RT triwulan ke 4 Oktober-November-Desember 2021. Dan para ketua RT kaget kok triwulan keemapt di bayar, sementara triwulan ketiga tidak ada. Total ada 34 RT di Desa Candra Kencana.

    “Ya memang benar bahwa insentif RT pada triwulan ke-3 Juli-September 2021 belum diberikan. Saya tidak tahu, karena itu bukan jaman saya. Untuk triwulan ke-4, Oktober-November-Desember 2021, sudah saya bayarkan. Karena memang sudah merupakan tanggung jawab saya,” kata Zainal, Sabtu 8 Januari 2021, kemarin.

    Kepada wartawan, para RT itu membenarkan bawha mereka belum menerima insentif triwulan ke tiga itu. Padahal mereka sangat berharap dengan insentif tersebut. “Kami nungu nunggu selama ini. Insentif saya dan seluruh rekan RT nya di Tiyuh Candra Kencana untuk Triwulan ke-3 belum diberikan,” kata Ngadenu, ketua RT 13 RW 03, diamini RT lainnya.

    Menurut Ngadenu, selam ini dia dan istrinya menunggu insentif itu. “Saya dan istri juga kaget mengapa insentif itu tidak di berikan seluruhnya. Dan itupun tanpa ada koordinasi atau pemberitahuan kepada kami terkhususnya saya. Baru setelah pak Saiful tidak menjabat menjadi kepala Tiyuh lagi, baru ada kabar beliau menitipkan pesan melalui ketua BPT yaitu bapak Munadi bahwas uang itu diminta pak Saiful, dan kami diminta untuk mengikhlaskan insentif tersebut,” keluhnya, Minggu 9 Januari 2022.

    Hal sama diakui Ketua RT 12, Cahyono yang membenarkan bahwasanya insentif seluruh RT di Desanya belum diberikan oleh kepala tiyuh. “Itu dari bulan 7, 8, dan 9. Ada 34 RT dan semuanya belum dibayar, kalau untuk bulan 10 sampai dengan bulan 12 itu sudah dibayar, tapi harapan kami semuanya bisa dibayarkan,” harap Cahyono didampingi Ketua RT 15 Ateng.

    Sementara Plt Bendahara Desa Candra Kirana, Sukamto Dimas menjelaskan bahwa benar insentif 34 RT triuwlan ketiga itu telah diambil oleh kepala tiyuhnya, saat itu di jabat Saifulloh. Namun Kamto mengaku tidak tahu untuk apa uang tersebut.

    “Terkait insentif RT itu memang sudah saya ambil dari Kasa Desa, dan diketahui Kepala Tiyuh Saifulloh, yang saat itu menjabat dan yang menandatangani cek (SPJ). Saat itu belum ada perintah dari beliau untuk diberikan. Selang beberapa waktu pak Saifulloh meminjam uang itu,” kata Kamto.

    Kamto mengaku memberikan uang itu kepada Saifulloh, karena patuh pada pimpinannnya. “Karena saya sebagai bawahannya maka saya tunduk dengan perintah dia maka saya berikan uang tersebut. Dan waktu saya memberikannya ada saksi dan bukti kwitansinya. Karena memang setiap pak Saifulloh minta uang seberapa pun pasti saya buatkan seperti itu,” kata Sukamto.

    Sukamto menjelaskan, saat pembagian insentif Triwulan ke empat, pada Desember 2021, yang dilakukan dibalai kesenian. seluruh RT dan RK termasuk aparatur tiyuh, dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dikumpulkan. Termasuk mantan Kepala Tiyuh Saifulloh juga diundang.

    “Tapi pak Saifulloh tidak bisa hadir, dan hanya menitipkan pesan dengan ketua BPT. dan ketua BPT diminta menyampaikan peasn bahwa insentif RT itu diminta pak Saifulloh. Apabila ada RT yang tidak ikhlas atau keberatan bisa langsung menghubungi keluarganya pak Saifulloh,” katanya.

    Ketua BPT Saifullah membenarkan hal itu. Bahwa dirinya ditelpon mantan kepala Tiyuh untuk menyampaikan pesan agar menyampaikan kepada para RT bahwa uangnya minta diiklaskan. Jika tidak silahkan menghubungi keluarganya. “Iya waktu itu Saifulloh Telephone saya. Mas Munadi tolong sampaikan kepada bapak-bapak RT Insentif RT yang bulan Juli, Agustus, September, saya pakai. Kalau bisa di Ikhlaskan. Tapi jika ada yang berkeratan nanti bisa menghubungi keluarga Saya,” kata Munadi menirukan ucapan Saifulloh.

    Mantan Kepalo Tiyuh Saifulloh yang dikonfirmasi wartawan tidak ada dikediaman, dan teleponnya dalam kondisi tidak aktif. “Bapak sedang tidak dirumah, sedang keluar entah kemana,” kata wanita dirumah tersebut.

    Sementara berdasarkan data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT) disebutkan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan aparatur tiyuh, termasuk unsur kelembagaan tiyuh, baik bagi anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) maupun Ketua Rukun Tetangga (RT) terdapat 1.324 orang.

    Terdiri dari 100 orang kepalo tiyuh, Juru Tulis 100 orang, Kepala Urusan sebanyak 300 orang (3 orang per tiyuh) Kepala Seksi 300 orang (3 orang per tiyuh), dan Kepala Suku (RK) sebanyak 524 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk perangkat tiyuh yang ada di 7 tiyuh persiapan, mulai dari Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, Kaur, Kasi, hingga Kepala Suku.

    Untuk anggota BPT ada 691 orang dan Ketua RT 1.876 orang, tapi mereka bukan dalam bentuk siltap, melainkan hanya sekedar tunjangan atau insentif. Ketentuan besaran insentif BPT diatur dalam Perbup Nomor 11 tahun 2020 tentang Tunjangan Unsur Pimpinan dan Anggota BPT, sedangkan untuk insentif ketua RT telah diatur dalam Perbup tentang Insentif Ketua RT.

    Ketua BPT insentifnya sebesar Rp750 ribu/bulan, wakil ketua sebesar Rp600 ribu/bulan, sekretaris sebesar Rp475 ribu/bulan, dan anggota sebesar Rp350 ribu/bulan. Sedangkan insentif RT sebesar Rp300 ribu/bulan.

    Lalu untuk penghasilan aparatur tiyuh mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa besaran siltap aparatur tiyuh setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

    Di Tubaba sudah diatur dalam Perbup Nomor 9 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Tiyuh. Untuk penghasilan kepalo tiyuh sebesar Rp2.589.640/bulan, juru tulis Rp2.337.420/bulan, Kaur sebesar Rp2.110.200/bulan, Kepala Suku sebesar Rp2.090.200, dan Kepala Seksi (Kasi) sebesar Rp2.085.200/bulan. Besaran penghasilan aparatur tiyuh tersebut sudah mencakup siltap, tunjangan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. (Red)