Kategori: Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Pekerjaan kontruksi jalan lingkungan Tirta Makmur Suku 04, Kecamatan Tulang Bawang Tengah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Andre, salah seorang warga Tirta Makmur mengungkapkan bahwa dirinya sangat berterima kasih dan mendukung pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas PUPR. “Saya sebagai masyarakat, sangat mendukung dan berterima kasih atas pembangunan jalan tersebut,” ungkap Andre, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Andre berharap pembangunan jalan lingkungan tersebut bisa bertahan lama dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Harapan saya pembangunan jalan ini bisa tahan lama sehingga banyak masyarakat yang bisa merasakan langsung azas manfaatnya,” harap Andre. (Efendi)

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat menargetkan rehabilitasi atap Gedung Sesat agung rampung pada akhir 2024. Rehabilitasi ini dimulai sejak Agustus hingga Desember 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp661 juta.

“Saat ini pekerjaan sudah mencapai 90% dan tinggal beberapa poin saja. Kami menargetkan proyek yang dikerjakan akan rampung akhir tahun ini,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Tulang Bawang Barat, Nurul Azmi, Kamis, 12 Desember 2024.

Terpisah, Robi salah seorang pengunjung mendukung perbaikan tersebut dan berharap kedepannya akan lebih baik lagi. “Saya mendukung perbaikan bangunan ini, dan berharap kedepannya akan lebih baik lagi sehingga pengunjung bisa merasa aman dan nyaman ketika berkunjung,” harapnya. (*)

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Polemik Dugaan jadi bahan bancakan Belanja Publikasi yang bersumber dari Dana Desa (DD) 93 Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat menuai sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tubaba.
Ketua LPM Tubaba menegaskan. Belum Ada Aturan Tentang Peran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan Kewenangan Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.

Ketua LPM Tubaba, Junaidi Farhan mengatakan belum ada peraturan tentang peran APDESI dalam pengelolaan dana desa.

Sabtu (30/11/2024) Melalui Sambungan WhatsApp. Ketika dimintai tanggapan terkait Peranan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam pengelolaan belanja Publikasi 93 Tiyuh di Tubaba yang bersumber Dana Desa menegaskan.

“Belanja publikasi yang bersumber dari DD tidak dibenarkan dibelanjakan secara kolektif. Sebab hal itu merupakan kewenangan Kepala Tiyuh selaku pengguna anggaran. Berbicara Publikasi idealnya yang diatur Permenkes itu kan yang pertama harus melalui musyawarah desa, kemudian yang mau di publikasikan itu apa, artinya itu menjadi kewenangan Desa tidak bisa Kolektif, masing-masing Desa untuk menentukan, masing masing desa pertanggung jawabannya sendiri sendiri, semua desa itu ada tidak bisa dikolektifkan diwakili satu desa itu salah itu,” terangnya.

Menurutnya, metode swakelola dalam pengelolaan DD menjelaskan bahwa Belanja Publikasi tersebut merupakan Kewenangan Kepala Tiyuh selaku Pengguna Anggaran.
“Kepala Tiyuh Pelaksanaannya kan Swakelola, bicara Swakelola artinya Desa itu sendiri yang kelola, Bukan di Proyekkan dan di atur -atur di Kondisikan, sudah jelas menyalahi,” bebernya.

Ketika dimintai tanggapan terkait Pembayaran yang di lakukan oleh pihak Tiyuh kepada bendahara APDESI. Junaidi Farhan menerangkan bahwa hal itu tidak dibenarkan. “Kenapa harus kesitu, itu harus di selidiki tidak boleh, Artinya pembiayaan itu di keluarkan dari desa dan SPJ nya juga harus jelas berbentuk Kwitansi ataupun bentuk pembayaran kepada media, Desa urusan Desa sama Media” Kata dia.

Junaidi Farhan menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah ia hanya menyampaikan pemahaman terkait aturan dalam pengelolaan Dana Desa selebihnya merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum.

“Soal benar atau salah itu pengadilan, saya hanya menyampaikan aturannya dan ingat, tahun 2023 itu apakah semua media yang sudah bekerjasama sudah memuat publikasi Desa itu setiap Tiyuh, kan itu yang menjadi pertanyaan, kalau tidak di muat artinya Fiktif,” tutupnya. (*)

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari pihak Kepolisian Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba untuk mengusut Belanja Publikasi di 93 Tiyuh yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Sebab, anggaran Belanja Publikasi 93 Tiyuh di Tubaba yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Sementara APDESI dinilai tidak memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran belanja Publikasi yang bersumber dari Dana Desa tersebut.

Yantoni, Ketua DPC Gerindra Tubaba yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menilai APDESI tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran Belanja Publikasi 93 Tiyuh di Tubaba.

“Kalau secara norma itu tidak dibenarkan karena yang mempunyai kebutuhan/ kepentingan itu kepala Desa. Apalagi berhubungan dengan publikasi itu berhubungan dengan Kinerja dia,” tegasnya, Senin, 24 November 2024.

Yantoni, meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres dan Kejari Tubaba untuk mengusut dugaan tersebut.

“Yang perlu dipertanyakan, sebatas mana dan seluas mana APDESI itu, masuk ke ranah pengelolaan anggaran ini yang perlu kita perhatikan bersama karena setiap anggaran itu, satu rupiah anggaran yang di keluarkan itu harus di Pertanggung Jawabkan. Ini kan aneh, kita semua meminta yang punya kewenangan untuk menelusuri, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) bergerak dalam hal ini.

Selanjutnya, Yantoni mengajak semua piahk mulai dari Masyarakat, hingga Aparat Penegak Hukum APH untuk meluruskan hal tersebut.

“Sesuai kewenangan kita masing masing ayo kita luruskan ini sangat aneh, sehebat itukah APDESI bisa menggunakan anggaran itu, bisa mengatur itu semua, kalau memang itu bisa sekalian saja anggaran Tiyuh itu di suruh atur sama APDESI,” ucapnya. (Fendi)