Kategori: Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat (SL)-Puluhan guru honorer dan penyuluh pertanian di Tulangbawang Barat kembali mencari Bupati Umar Ahmad, dengan mendatangi rumah dinas Bupati di Panaranjaya, Jumat (22/2) sekitar pukul 17.30. Sehari sebelumnya mereka juga mendatangi kantor bupati namun kedatangan mereka tidak ditanggapi satu pejabatpun.

Kedatangan para tenaga honor tersebut ingin bertemu langsung dengan bupati untuk memprotes tidak adanya perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti yang dilakukan 13 kabupaten/kota di Lampung. “Pokoknya kami mau ketemu bupati. Sudah dua hari ini kami mencari dia. Kami sudah puluhan tahun mengabdi sebagai guru honorer kok gak diperhatiin,”ujar Nita selaku juru bicara guru honorer.

Sebelumnya https://sinarlampung.com/nasib-mak-jelas-ratusan-guru-honorer-k2-tulang-bawang-barat-mempertanyakan-komitmen-umar-ahmad/

Selaku guru honorer dia meyayangkan Bupati tidak membuka pendaftaran PPPK, padahal pembiayaannya ditanggung dari APBN. “Kabupaten lain sudah ada MoU dengan pusat. Tapi, Tubaba gak ada upaya jadi kami gak bisa daftar,” ujarnya yang diamini puluhan guru lainnya.

Hal serupa juga dikatakan Masro’i, selaku PPL pertanian dia juga menyayangkan tidak adanya pembukaan PPPK di kabupaten setempat. Padahal, perekrutan tersebut merupakan momen yang ditunggu pegawai honorer yang tidak tidak memenuhi syarat tes dari jalur K2 dan umum. “Kami dapat informasi perekrutan PPPK inikan dibiayai dari pusat dengan dana APBN. Tapi, kok pak bupati gak respon,”ujarnya.

Para guru dan PPL berharap Pemkab dapat mencarikan solusi terhadap nasib mereka dengan memberikan priotitas menjadi ASN. “Kalau lewat PPPK gak mungkin lagi karena sudah tutup, dan usia kami semakin bertambah,”ujar Masro’i yang diamini Samsul hadi

Karena tidak ketemu satupun pejabat, para guru mengaku akan kembali mendatangi kantor bupati dan rumah dinas. “Pokoknya kami harus ketemu bupati. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan membuat tenda didepan rumdis ini,” teriak mereka.

Perlu diketahui bupati dan wakil bupati beserta sejumlah pejabat sedang melakukan kunjungan kerja ke Bali. Sedangkan, Sekdakab juga sedang DL di Bandarlampung. (Angga)

Tulang Bawang Barat (SL)-Tim Mabes Polri yang akan memastikan proses pembangunan Mapolres Tulang Bawang Barat menunda kunjungan ke Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Padahal sebelumnya Tim Pembab sudah rapat dan memastikan kesiapan pembangunan Mapolres Tubaba, Minggu (24/2/2019),

Kabar dibatalkannya kunjungan ini diterima Pemkab Tubaba sesaat setelah usai menggelar rapat persiapan dalam rangka menyambut kedatangan tim Mabes Polri, melalui Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi Syakib Arsalan Pemkab Tubaba ,Kamis (21/2/2019). “Ya kami sudah rapat (persiapan) kemarin dan sudah siap tempat penyambutan juga sudah ditentukan di Sesat Agung Komplek Islamik Center. Tapi beberapa jam selesai rapat, rencana kedatangan mereka batal sampai waktu ditentukan kemudian,” Kata Syakib kepada saat dihubungi melalui via telepon, Jumat (22/2/2019).

Syakib menerangkan pembatalan kunjungan tersebut, disampaikan langsung oleh pihak Polres Tulang Bawang. ”Informasi yang kami terima, tim yang direncanakan datang ke Tubaba mendapatkan tugas lain mendampingi Kapolri, sehingga jadwal kunjungan ke Tubaba untuk sementara dibatalkan. Mudah-mudahan tidak lama dapat dijadwalkan ulang,” terangnya

Nantinya, lanjut SYakib, kedatangan tim dari Mabes Polri dalam rangka verifikasi kesiapan pembangunan mapolres guna memastikan lokasi dan seberapa besar motivasi untuk memiliki mapolres itu sendiri. maka dari itu, rapat persiapan kemarin tidak hanya antara pemkab dengan pihak kepolisian, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. ”Yang jelas kita siap menerima kedatangan dari Mabes Polri,kapan dan waktu yang mereka persiapkan,” tuturnya. (angga)

Tulang Bawang Barat (SL)-Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) akan memprioritaskan perawatan dan menjaga kebersihan sejumlah icon di Tubaba. Perawatan akan menjadi rutinitas. Hal itu dikatakan Kepala bidang pengelolaan pertamanan dan penerangan pemukiman, Restu. ST.,MT.

“Pemeliharaan ini merupakan prioritas dan rutinitas kami untuk perawatannyapun rutin dilakukan, tentunya menjaga kebersihan dan keindahan icon dan taman yang nantinya dijadikan kunjungan yang memuaskan bagi masyarakat dalam baik luar daerah, menjadikan kabupaten Tubaba bersih dan indah,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya

Ditempat terpisah, sela-sela rutinitas pemeliharaan kebersihan icon dan taman yang dilakukan dinas perkimta mendapat tanggapan positif dari kunjungan siswa/siswi sekolah dasar (SD) Negeri Abung timur Kabupaten Lampung Utara, sangat senang berkunjung di sejumlah icon ditubaba yang sangat terjaga kebersihannya.

“Dalam kunjungan kami ke beberapa icon dan taman , disini kami sangat senang, karena suasana nya begitu natural dan sangat terjaga kebersihan, kami berharap terus terjaga seperti ini kelak nanti kami kembali berkunjung,” ungkap seorang guru. (angga)

Tulang Bawang Barat (Sl)-Perwakilan guru honorer Kategori dua (K2) mendatangi kantor Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, untuk mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang tidak pernah memperhatikan nasib guru honorer selama bertahun-tahun di Tulang Bawang Barat.

Hal itu dikatakan perwakilan guru honorer, Nita bahwa total guru honorer se-Kabupaten Tubaba kurang lebih 148 orang, dengan kondisi yang memprihatinkan. “Kami mewakili 148 guru honorer K2 di Tubaba. Kami kesini untuk menemui Bupati Tubaba, mempertanyakan komitmen beliau untuk memikirkan nasib kami, yang sudah bertahan-tahun tidak diperhatikan oleh pemerintah Tulang Bawang Barat,” Kata Nita, Kamis (21/2/2019)

Ditambahkan Dian, bahwa saat ini ada program perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari pemerintah pusat, “Kenapa Kabupaten Tubaba tidak ikut program itu, setidaknya kami diperhatikan dan diberi kejelasan” terang Dian.

Selain itu Tariyamah Guru SDN 01 Terang Bumi Agung juga mengungkapkan bahwa gaji yang terima para guru honorer K2 jauh dari layak. “Gaji kami hanya Rp.200 ribu sampai Rp.300 ribu sebulan itu pun keluar per triwulan,Untuk itu kami mempertanyakan peran pemerintah daerah terhadap orang-orang yang telah mengabdi seperti kami yang hampir 20 tahun lamanya tanpa ada perhatian, Kami hanya ingin pemerintah ikut mewujudkan program pemerintah pusat melalui P3K, tetapi alasan tadi, tidak ada anggarannya” ujar Tariyamah

Tariyamah juga mengatakan sudah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, dan Pemda Tubaba tidak adil, sebab Pemda Tubaba mengatakan tidak ada anggaran untuk menggaji tenaga P3K, disisi lain Pemda juga telah membuat program Tubaba Cerdas dan Guru Penggerak yang menghabiskan anggaran miliar rupiah setiap tahun.

“Sebelum kami ke kantor Bupati ini, kami sudah ke BKD, dan kami mendapat penjelasan bahwa untuk pelaksanaan program perekrutan tenaga P3K Tubaba tidak ada anggaran untuk menggaji nya. Kami merasa ini tidak adil, dan Pemda Tubaba tidak ada komitmen memperjuangkan honorer K2, kami juga mayoritas Sarjana. Mereka bilang tidak ada anggaran, tetapi Tubaba Cerdas dan Guru Penggerak bisa mereka rekrut dan gaji, kami harus bertemu Bupati,” pungkasnya

Selain itu, ditambahkan Putriyani, bahwa aksi ngluruk kantor Bupati Tubaba tersebut sebagai bentuk kekecewaan yang dinilai tidak memihak pada guru honorer K2 yang telah berjasa selama puluhan tahun. “Memang kalau untuk mengikuti jalur umum, usia kami sudah lewat dari batas usia standar, tatapi dengan program seperti PPPK ini kami menanamkan harapan besar untuk kesejahteraan keluarga kami, untuk itu kami ingin sampaikan aspirasi kami langsung ke Bupati Tubaba sebagai bentuk kekecewaan kami,” ujar Putriyani

Pantauan sinarlampung.com, sejumlah guru honorer yang mendatangi kantor Bupati Tubaba tidak berhasil bertemu dengan Bupati ataupun perwakilan pemerintah daerah, dan rombongan akan kembali mendatangi kantor Bupati pada Senin mendatang. (angga)

Tulangbawang Barat (SL)-SMPN 01 Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus berupaya menciptakan suasana pendidikan dan proses belajar mengajar (PBM) yang nyaman sehingga siswa dapat berkembang secara optimal dibidang akademik dan non akademik yang bermuara kepada pendidikan yang berkarakter.

“Misi sekolah kita, salah satunya membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan terjun kembali kemasyarakat, untuknya kita secara swadaya terus berupaya mendorong partisipasi aktip orang tua wali murid agar turut andil mendukung kenyamanan belajar siswa-siswi kita,” terang Anggri Yanti, S.Pd kepala sekolah SMPN 01 TBT kepada sinarlampung.com. Rabu (20/2/2019).

Guna menciptakan keamanan dan kenyaman siswa-siswi dalam belajar lanjut Anggri Yanti, S.Pd pihaknya secara swadaya setelah terlebih dahulu menggelar rapat bersama orang tua wali murid telah membangun pagar dan gerbang sekolah sepanjang 100 meter yang dibangun dalam tiga tahun secara bertahap.

“Alhamdulillah berkat sumbangan suka rela dari wali murid pembangunan pagar dan gerbang tersebut sudah rampung pembangunanya terwujut, berdasarkan hasil rapat antara komite sekolah dan orang tua wali murid, guna menciptakan keamanan dan kenyamanan disekolah, kami secara swadaya telah membangun gerbang dan pagar sekolah sepanjang 100 meter selama tiga tahun tahap pembangunannya sejak tahun 2016-2017-2018,” Jelas Anggri Yati.

Lebih lanjut dikatakan Anggri Yanti, S.Pd bahwa dalam hal pembangunan secara swadaya disekolah pihaknya menghadapi dilema, pasalnya kadang dirinya tertuduh sebagai kepala sekolah yang melakukan pungutan liar (Pungli) kepada orang tua wali murid disekolah. Padahal hal tersebut merupakan kesepakatan bersama orang tua siswa yang tertuang dalam berita acara rapat yang jelas dan tidak dipaksakan ataupun ditentukan jumlah partisipasi dari orang tua wali murid.

“Partisipasi aktif masyarakat atau orang tua wali murid dalam memajukan dunia pendidikan adalah hak, dan saya tidak dapat menghalangi warga untuk ikut andil dalam pembangunan di sekolah, tetapi kadang menjadi dilema untuk saya sebagai kepala sekolah, kadang saya dituduh pungli padahal itu kesepakatan komite dengan orang tua wali murid dan pelaksanaan pembangunannya juga komite sekolah yang melaksanakannya, ya tak apalah yang terpenting buat saya sekolah ini bisa maju dan dapat melahirkan siswa berprestasi,” pungkasnya.

Wanita ini berharap kedepannya pembangunan secara swadaya di sekolah yang ia pimpin akan menjadi pelajaran penting. “Kami pihak sekolah dan kami akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan swadaya disekolah SMPN 01 Tulang Bawang Tengah (TBT) dan kedepannya menjadi lebih baik lagi,” harapnya. (*/Robert)

Tulang Bawang Barat (SL)-Oknum kepala sokolah SMPN 01 Tulang Bawang Tengah diduga kolaburasi dengan Komite Sekolah untuk melakukan Pungli uang bangunan pagar sekolah, buku LKS dan Uang Iuran, yang  dikeluhkan para wali murid.

Terkait itu,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), akan segera bersikap,  dan mengagendakan hearing.

“Ninggu depan akan melayangkan surat pemanggilan terhadap sekolah SMPN 01 Tulang Bawang Tengah (TBT) yang melibatkan Dinas pendidikan dan Inspektorat kabupaten Tubaba,” kata anggota DPRD Tubaba,  Salmani.

Hal itu,  kata Salmni,  terkait menindak lanjuti dugaan pungutan uang bangunan pagar, penebusan buku LKS dan Iuran yang dibebankan kepada siswa dan siswi dikeluhkan sejumlah wali murid.

“Ramai diberitakan, ada keluhan sejumlah wali murid, atas peraturan yang di wajibkan oleh pihak kepala sekolah Anggri Yanti.S.pd dan komite SMPN 02 TBT Yunia Mahmud yang telah membebankan dan mewajibkan bagi siswa dan siswi untuk membayar uang pembangunan pagar pada tahun 2018,” katanya.

Besar bayaran sebesar 160, ribu dan penebusan buku LKS berbagai jenis dengan nilai bervariasi mulai dari Rp15-22 ribu, dan pungutan uang 2.000 setiap minggu yang di wajibkan kepada sebanyak 733 siswa dan siswi.

“Dengan alasan apapun tindakan tersebut tidaklah di benarkan jelas kepala sekolah Anggri Yanti, dan komite SMPN 01 TBT, Yunia Mahmud sudah menyalahi aturan, ketentuan dari kementerian (Permenbud),” Tegas Salmani. kepada sinarlampung.com. Senin (18/2/2019).

Salmani menambahkan, Berdasarkan ketentuan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomer 75/2016, dan perpres nomer 87/2016 wajib belajar sembilan tahun bagi siswa dan siswi sekolah dari tingkat SD-SMP semua kebutuhan yang ada di setiap sekolag biayanya sudah di tanggung melalui dana (BOS) yang setiap tahun di salurkan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, menyikapi dari keluhan sebanyak 733 siswa dan siswi
yang sudah di pungut dana nya sudah ratusan juta lebih. “Nanti kita akan kroscek di sekolah dan kita akan lihat pembangunan nya,” tutur Salmani.

Hal itu juga mengacu pada penyelenggaraan tentang pendidikan geratis untuk jejang tingkat sekolah SD-SMP Secara jelas dan tegas di atur dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 1945 serta pasal 34 ayat (2) UU nomer 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional mengatur tentang jenis-jenis larangan pungutan dalam bentuk apapun yang sudah diterbitkan
oleh permendikbud bahwa diwajibkan setiap kepala sekolah untuk mematuhi ketentuan yang sudah di tetapkan,” pungkasnya. (Robert)

Tulang Bawang Barat (SL)-Terkait dugaan kasus penyimpangan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, mendapat tenggapan serius dari anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta , pada Selasa (19/2/2019)

Hal tersebut diungkapkan Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDI-P dari Dapil II Lampung, melalui telepon selulernya kepada media sekitar pukul 14.43 Wib. “Itu tidak ada biaya apapun dalam penyaluran dana bantuan PKH kepada masyarakatan, itu sudah diatur dalam Permensos RI” Kata Itet Tridjajati lewat sambungan telepon selulernya.

Lanjut mantan Kabag Medical Record RSCM Jakarta itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial atas Informasi dugaan kasus penyaluran dana PKH yang terdapat di Kabupaten Tubaba. “Nanti akan saya konfirmasi ketika saya kembali sidang, akan saya tanyakan langsung di kementerian sosial. Konfirmasi nya seperti itu, akan saya buka itu” tagas Itet

Ia mengatakan, program PKH merupakan program nasional yang harus dikawal proses penyalurannya, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerimanya.

“Ini masalah Nasional, seharusnya proses pelaksannya melibatkan kepala desa, sehingga benar-benar tepat sasaran dan terpantau dengan baik. Masalah ini akan segera kami tindak lanjuti, sebab program ini memang bidang kami di DPR RI, tolong bantu kami kirimkan fakta informasinya dari lapangan. ” Pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, beberapa warga Kecamatan Tulang Bawang Tengah selaku penerima manfaat Program pemerintah pusat tersebut, merasa ada kejanggalan dalam menerima bantuan PKH tahun 2019, pasalnya selain diminta biaya administrasi yang berpariasi, petugas juga meminta Kartu ATM dan PIN ATM pemilik rekening penerima bantuan tersebut untuk proses pencairan.

Dihimpun media, dari 13.660 KK penerima bantuan PKH di Kabupaten Tubaba, diduga masih merujuk data BPS tahun 2011, sehingga banyak penerima bantuan tersebut tidak tepat sasaran. (angga)

Tulang Bawang Barat (SL)-Terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada tahun 2018 lalu, pihak kepolisian resort Tulang Bawang (Tuba) mendatangi kantor Dinas Sosial Pemerintah Tubaba, di Jalan Radin Intan Komplek SMKN 1 TBT, Senin (18/02/19) pada pukul 13:00 WIB.

Hasil pantauan awak media sinarlampung.com, dari pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan hasil penyelidikan yang mereka lakukan terhadap terduga Koordinator PKH kabupaten Tubaba yaitu Khoirul yang didampingi Kadis Sosial Hi. M. Rasidi, SH.

Namun, Rasidi, sangat mendukung pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi , atas kejanggalan persoalan pungli PKH yang beredar di media sosial (Medsos). “Jika memang benar terbukti para pendamping PKH itu bersalah, kami minta untuk di hukum seberat-beratnya,” ungkap Kadis Sosial M.Rasidi dengan singkat kepada awak media di ruang kerjanya. (angga)