Kategori: Tulang Bawang

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Anthoni dan sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Tulangbawang, menghadiri pelaksaan peringatan Isra Mi’raj di Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulangbawang.

Isra Mi’raj dalam upaya terus memperkuat rasa kebangsaan itu didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Peringatan Isra Mi’raj di Ringin Sari tahun ini terasa spesial karena bisa dihadiri Ibu Bupati, dan ini kali pertama ibu datang ke Kampung kami, setelah Ibu menjabat Bupati,” ungkap Kepala Kampung Ringin Sari, Supadi.

Isra Mi’raj di Masjid Nurul Iman Kampung Ringin Sari ini, dihadiri sekitar 3000 an masyarakat, dengan penceramah Ustadz Hi Yantori. Banyaknya masyarakat yang hadir, merupakan sebagai ungkapan bahagia masyarakat dan juga sebagai ajang pulang Kampung oleh Bunda Winarti.  “Sebagai Bupati saya berterimakasih, bertahap program kita laksanakan, Kampung Ringin Sari juga ada, perbaikan jalan jadi prioritas, tolong saling mengingatkan,” ujar Bupati Winarti berpesan.

Sebelumnya, Bupati Winarti didampingi jajarannya, juga sempat melakukan launching program bedah rumah Tahun 2019 di Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala. Dalam kesempatan itu, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, berpesan kepada semua pihak, agar turut mengawasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang digulirkan Pemerintah ini.

Mengingat bantuan bedah rumah harus benar-benar menyasar warga yang rumahnya tidak layak huni, apalagi program bedah rumah merupakan program pro rakyat yang digulirkan Pemerintah untuk rakyat tidak mampu. “Program bedah rumah merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bentuk perhatian, bahwa Pemerintah akan selalu ada untuk rakyatnya,” tutur Bunda Winarti.

Adapun dijelaskan, pada tahun 2019 ini, sebanyak 400 warga yang masuk kategori tidak mampu di Tulangbawang mendapat bantuan bedah, dari jumlah itu, 100 unit rumah akan dibantu lewat APBD Tahun 2019, sementara 300 unit lainnya bersumber dari APBN. Para penerima program itu tersebar di Kecamatan Menggala, Menggala Timur, Banjar Baru, Banjar Agung, Merasa Aji, Dente Teladas, Gedung Meneng, Penawar aji, dan Meraksa Aji. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, menghadiri Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Tulangbawang Tahun 2019, digelar di Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji (11-04-2019)

Bupati didampingi bersama Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat, Kaban BKPP Penli Yusli, Kadis PMK Yen Dahren Kadispora Karmini Utari, Kadis DLH Ristu Irham, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Syarif Ali, serta dari Lanud Pangeran M. Bunyamin Lettu Syofei, Kapolsek Gedung Aji Iptu Suwardi dan dari Kodim 0426/TB Mayor Arm. I Ketut Subangga.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, dilaksanakan diluar Ibukota Kabupaten. “Saya berharap laksanakan kegiatan dengan baik, ikhlas dan selalu bersyukur, karena ini ajang berkarya untuk kita semua, guru siswa dan masyarakat,” pesan Bunda Winarti.

“Jangan pernah menyerah bekerja, jangan pernah menyerah untuk Bergerak Melayani Warga (BMW) dan kepada Kepala Dinas Pendidikan, laksanakan kegiatan dengan baik, jujur dan layani guru siswa dengan baik,” ujar Pangeran Suri Winarti, panggilan adat Bupati Tulangbawang.

Sementara dalam laporannya Kepala Dinas Pendidikan Tulangbawang Nazaruddin SH MH mengatakan, bahwa kegiatan ini adalah pertama kali dilaksanakan diluar Kecamatan Menggala, sesuai arahan Bupati Winarti, agar kegiatan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dia menjelaskan, bahwa peserta OSN SD berjumlah 90 orang dan SMP berjumlah 270 orang. Lalu FLS2N SD berjumlah 76 orang, SMP berjumlah 270 orang. Untuk O2SN SD berjumlah 60 orang dan SMP berjumlah 270 orang, dengan total jumlah peserta sebanyak 1.035 orang yang berlomba, dari 1.274 peserta terdaftar.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Winarti juga memberikan hadiah Umroh untuk 3 orang guru yang telah bekerja menjadi Pahlawan Pendidikan sebagai Pegawai Honor diatas 15 Tahun tanpa henti di Kecamatan Meraksa Aji tahun 2019. Kegiatan seremonial, diakhiri dengan penampilan tari dan tari semafur dari SD Paduan rajawali dengan bimbingan kepala sekolah Pelita Wati, S.Pd. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Dalam rangka memperingati hari besar Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, warga kampung Wiratama kecamatan penawar Tama kabupaten tulang bawang gelar acara pengajian dan tabligh Akbar di masjid Al-Ikhlas Rabu (03/04).

Sopi’i Azhari, dalam sambutannya berpesan bahwa tujuan acara ini diadakan agar masyarakat lebih sadar diri dan ikhlas hati menjalankan kewajibannya. “Dan pentingnya kita kembali kepada Allah dan rosulnya lewat ibadah yang tekun yang khusu dan juga jaga hubungan talisilaturahmi antar sesama,” tuturnya

Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan Sopi’i mengatakan kegiatan ini dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW. “Sekaligus juga kita berdoa sama Allah SWT untuk kesuksesan pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD, DPR pusat kemudian DPRD Provinsi dan Kabupaten agar tidak ada sengketa, tidak ada permusuhan dan tidak ada perselisihan walaupun beda pilihan ” ucapnya.

Saat di singgung tentang pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, Sekjen DPD PDIP itu mengungkapkan bahwa ia sangat optimis pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin akan terpilih dan kembali menduduki kursi RI 1.

Karena khususnya di setiap wilayah di Indonesia 45% PDIP unggul, insya Allah pasangan Jokowi -Ma’ruf Amin menang berdasarkan survey yang ada, dengan harapan kami yang berdasarkan penglihatan mata, jokowi jauh lebih unggul dari pada prabowo,” pungkasnya. (*/Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH menyambut tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan, bulan bakti gotong royong masyarakat dan lomba badan usaha milik desa (Bumdes) Tahun 2019, tingkat Provinsi Lampung.

Ucapan selamat datang disampaikan Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, saat menerima Tim Penilai di Halaman Kantor Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo, Kamis (04/03/2019).

Adapun dalam kegiatan ini, dengan didampingi sejumlah Kepala Dinas, Bunda Winarti nampak bersemangat menyambut Tim Penilai, antusias ini sebagai jawaban atas antusias warga dalam menyiapkan Kampung untuk mengikuti perlombaan.

“Pak Yuda, pesan Ibu-ibu PKK kalau tidak dibantu mereka, tidak sukses acara pagi ini,” ujar Bunda sambil mengajak bercanda Ketua Tim Penilai, yang mana pula merupakan Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung Drs. Yuda Setiawan, MM.

“Selain itu, kami ucapkan selamat datang, mohon diajari kami supaya Kampung kami bisa berkembang baik sesuai harapan kita semua untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Bunda Winarti.

Masih menurut orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur ini, bahwa dengan 25 program unggulan pro rakyat Pemkab Tulangbawang, geliat ekonomi dan usaha di Kampung dapat semakin terlihat mandiri, hal ini karena disuport melalui Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang sangat bermanfaat.

“Dalam penilai lomba Desa dan Kelurahan, bulan bakti gotong royong masyarakat dan lomba badan usaha milik desa (Bumdes) Tahun 2019, tingkat Provinsi Lampung ini, saya berharap kalau sesuai dengan hasil evaluasi, semoga bisa menjadi prestasi maksimal untuk masyarakat kami,” tutup Bunda Winarti dalam sambutannya.

Sementara, Ketua Tim Penilai sekaligus Kepala dinas PMD Provinsi Lampung Drs. Yuda Setiawan, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa, peran Kepala Kampung dalam mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan yang dilaksanakan di Desa/Kampung.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa evaluasi perkembangan Desa/Kampung telah diatur dalam permendagri nomor 81 tahun 2015, evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa/Kampung, melalui instrumen ini dapat dinilai serta menentukan status tertentu dari capaian tingkat perkembangan Desa/Kampung.

Salah satu tahapan dalam penilaian adalah lomba kampung dengan 3 bidang penilaian meliputi bidang pemerintahan, kewilayahan dan bidang kemasyarakatan dengan 69 indikator penilaian.

Pada Tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan lomba desa juga melaksanakan lomba bulan bakti gotong royong masyarakat dan lomba badan usaha milik desa.

“Dari lomba ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran aktif kemitraan masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan daya saing dan kreatifitas bagi pengelola badan usaha milik desa pada masing-masing desa,” pesan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Kadis PMD Yuda Setiawan. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti, SE, MH selaku Bunda Pendidkan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten Tulangbawang, menghadiri sosialisasi dan harmonisasi Bunda Paud 2019 yang dilaksanakan di The Sultan Hotel dan Resort, Jakarta (02-04-2019)

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 1 sampai dengan 2 April 2019 ini, Bunda Hj. Winarti menuturkan, bahwa kerjasama yang baik antara pendidik Paud dan orang tua merupakan kunci bagi perkembangan peserta Didik Paud.

“Sosialisasi ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman Bunda Paud terkait kerangka kebijakan global dan Nasional dibidang Paud serta meningkatkan pemahaman peran serta Bunda Paud sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan Paud, semoga kita bisa menerapkan itu di kabupaten Tulangbawang,” harap Bunda Winarti.

Apalagi, keberadaan Bunda Paud memiliki peranan yang penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di kabupaten Tulangbawang, dalam mewujudkan layanan Paud yang berkualitas. “Saya percaya bahwa proses ini akan menjadi awal dari upaya strategis untuk bersama sama membangun generasi emas yang berkualitas mulai dari Anak Usia Dini,” harap Bunda Winarti tegas bersemangat. (Mardi/rls)

Tulang Bawang (SL)-Polres Tulang Bawang merespon cepat dugaan pungutan liar (Pungli) Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kampung Tri Darma Wirajaya, kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang. Pasalnya diduga tidak hanya di satu tempat, tetapi nyaris serupa di seluruh Tulang Bawang. Tim segera melakukan penyelidikan atas dugaan pungli itu.

“Ya kita sudah dengar, dan akan segera melakukan penyelidikan terkait Dugaan Praktik pungutan liar (pungli), Yang terjadi Kampung Tri Darma Wirajaya kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang,” kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP Syaiful Wahyudi, Rabu, (03/04).

BACA : Prona Program Jokowi dan Winarti di Tulang Bawang Sarat “Pungli” Rp800 Ribu

Sebelumnya diberitakan Pelaksanaan program pembuatan sertifikat tanah Prona di Kabupaten Tulangbawang diduga sarat dengan pungutan liar (Pungli). Pungli mencapai Rp800 ribu itu digunakan untuk berbagai dalih, mulai dari untuk adminitrasi hingga mengalir ketangan para pejabat terkait. Padahal program itu menjadi unggulan Presiden Joko Widodo dan satu dari 25 program prorakyat Bupati dan Wakil Bupati, Winarti-Hendriwansyah.

Penyusuran wartawan di Kampung Tridarma Wirajaya, Kecamatan Banjaragung Kabupaten Tulangbawang dibandrol Rp800 ribu. Salah seorang warga mengaku harus mengeluarkan dana sebesar Rp700 ribu untuk pembuatan sertifikat dan Rp100 ribu guna pembelian sampul. “Saya keluar dana Rp800 ribu untuk pembuatan sertifikat tanah dengan program prona tersebut,” kata Ucu, Ucu, warga Kampung Tridarma Wirajaya, Kecamatan Banjaragung.

Saat diberitahu jika program prona itu adalah gratis, Ucu menyebutkan dia hanya ikut saja degan warga yang lainnya. “Ya ikut sajalah, apalagi kita juga membutuhkan dan pengurusan prona kan ada Pak Lurah dan Pak BPK,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kampung Tridarma Wirajaya, Tatang mengatakan untuk pembuatan sertifikat prona sudah ada panitia yang mengelola. “Pak Iwan dan Pak Harianto yang bertanggung jawab sebagai panitia program tersebut,” kata Tatang.

Tatang tak menampik jika ada penarikan uang di program Prona itu, bahkan uang itu juga ada untuk setoran Adat dan Kerja Panitia. Selasa (03-April-2019). “Penarikan uang pembuatan sertifikat prona Rp700ribu. Akan tetapi uang yang masuk ditangan saya hanya sebatas pembuatan saporadik tanah saja mas. Kegunaan uang saya ambil banyak mas. Pertama untuk setoran Adat terkait lahan tanah kedua untuk akomodasi biaya orang kerja,” katanya.

Saat ditanyakan  berapa jumlah uang untuk setoran Adaa, serta uang adat untuk siapa adat apa, Tatang tak menjawab, dia menyurus bertanya kepada Ansori. “Tanyakan dengan Ansori saja semuanya” katanya.

Pantia Prona, Harianto dan Iwan membenarkan ada penarikan uang Rp700 untuk pembuatan prona. “Betul kami menarik uang sejumlah 700ribu akan tetapi perlu diketahui dari 172 buku yang kita ajukan hanya 157 buku kami terima,” kata Harianto.

Dan uang itu kemudian digunakan untuk panitia yang hanya Rp250 ribu. “Kami hanya menarik uang Rp250ribu per satu buku, sisanya Rp450ribu itu untuk pembuatan saporadik langsung kepada kepala kampung pak Tatang,” katanya.

Dia menjelaskan, bahwa panitia pembutan sertifikat Prona adalah berdasrkan musyawarah, dengan persetujuan Kepal Kampung, tertuang dalam SK. “Perlu diketahui kami jadi panitia pelaksana pembuatan sertifikat prona berdasarkan musyawarah dan persetujuan kepala kampung dan kami ada SK. Untuk penarikan uang sejumlah Rp.700 ribu berdasarkan musyawarah kesepakatan. Terkait masalah jual beli amplop sertifikat prona itu BPN senilai Rp100 ribu melalui salah satu oknum,” katanya. (red)

Tulang Bawang Barat (SL)-Sejumlah anggota sat Pol-PP Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mengeluhkan gaji mereka yang tak kunjung diterima, terhitung sejak Januari-Maret 2019. Namun hingga kini belum ada kepastian, dan penjelasan dari Kasat Pol PP. Uang honor mereka yang sebelumnya diambil bendahara di Bank, raib di curi saat dalam perjalanan ke kantor.

“Ya hingga kini, gaji kami tak keluar. Alasannya anggaran pembayaran gaji  yang diduga dicuri, pada saat bendahara  Sat Pol-PP Tubaba Abdul manaf, dalam perjalanan setelah mencairkan dana tersebut dari Bank Lampung, Jum’at  15 Pebruari 2019 lalu,” kata anggota Pol PP kepada wartawan.

“Gaji kami hanya 700 ribu, terus ditunda lagi sementara kebutuhan keluarga banyak, Kami sangat berharap kepada Pemkab Tulang bawang Barat, agar bisa mengeluarkan gaji kami, karna kami sangat membutuhkannya. Alangkah enaknya bendahara yang menghilangkan seluruh gaji kami anggota sat Pol-PP, lalu kami yang menjadi korban sementara, dia tenang – tenang aja, tidak di proses secara hukum dan dia bebas begitu aja,” kata anggota sat Pol-PP, yang tidak disebut namanya.

Ironisnya lagi, selain Bendahara Sat-Pol-PP Abdul Manaf, Kepala Satuan (Kasat) Pol-PP Tubaba Sujamiko terkesan tidak perduli dengan keluhan anggotanya dan terlihan santai dan tidak memikirkan hal tersebut. “Sementara sampai sekarang juga, Kasat Pol Pp kami pak Sujadmiko terkesan tenang tenang aja mengenai hilangnya gaji kami itu. Harusnya pak Sujadmiko ini memperjuangkan hak kami. Karena pada saat Abdul manaf bendahara POL-PP mengambil uang itu, tanpa ada perintah dari pak Sujatmiko,” tambah anggota Pol-PP itu.

Selain gaji anggota sat Pol-PP anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) Tubaba, juga merasakan hal yang sama yaitu penundaan gaji tanpa alasan. “Kami juga belum menerima gaji sama dengan anggota sat Pol-PP,  gaji memang gak seberapa, di tunda juga,” kata salah seorang anggota Damkar. (kf/red)

Tulang Bawang (SL)-Pelaksanaan program pembuatan sertifikat tanah Prona di Kabupaten Tulangbawang diduga sarat dengan pungutan liar (Pungli). Pungli mencapai Rp800 ribu itu digunakan untuk berbagai dalih, mulai dari untuk adminitrasi hingga mengalir ketangan para pejabat terkait. Padahal program itu menjadi unggulan Presiden Joko Widodo dan satu dari 25 program prorakyat Bupati dan Wakil Bupati, Winarti-Hendriwansyah.

Penyusuran wartawan di Kampung Tridarma Wirajaya, Kecamatan Banjaragung Kabupaten Tulangbawang dibandrol Rp800 ribu. Salah seorang warga mengaku harus mengeluarkan dana sebesar Rp700 ribu untuk pembuatan sertifikat dan Rp100 ribu guna pembelian sampul. “Saya keluar dana Rp800 ribu untuk pembuatan sertifikat tanah dengan program prona tersebut,” kata Ucu, Ucu, warga Kampung Tridarma Wirajaya, Kecamatan Banjaragung.

Saat diberitahu jika program prona itu adalah gratis, Ucu menyebutkan dia hanya ikut saja degan warga yang lainnya. “Ya ikut sajalah, apalagi kita juga membutuhkan dan pengurusan prona kan ada Pak Lurah dan Pak BPK,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kampung Tridarma Wirajaya, Tatang mengatakan untuk pembuatan sertifikat prona sudah ada panitia yang mengelola. “Pak Iwan dan Pak Harianto yang bertanggung jawab sebagai panitia program tersebut,” kata Tatang.

Tatang tak menampik jika ada penarikan uang di program Prona itu, bahkan uang itu juga ada untuk setoran Adat dan Kerja Panitia. Selasa (03-April-2019). “Penarikan uang pembuatan sertifikat prona Rp700ribu. Akan tetapi uang yang masuk ditangan saya hanya sebatas pembuatan saporadik tanah saja mas. Kegunaan uang saya ambil banyak mas. Pertama untuk setoran Adat terkait lahan tanah kedua untuk akomodasi biaya orang kerja,” katanya.

Saat ditanyakan  berapa jumlah uang untuk setoran Adaa, serta uang adat untuk siapa adat apa, Tatang tak menjawab, dia menyurus bertanya kepada Ansori. “Tanyakan dengan Ansori saja semuanya” katanya.

Pantia Prona, Harianto dan Iwan membenarkan ada penarikan uang Rp700 untuk pembuatan prona. “Betul kami menarik uang sejumlah 700ribu akan tetapi perlu diketahui dari 172 buku yang kita ajukan hanya 157 buku kami terima,” kata Harianto.

Dan uang itu kemudian digunakan untuk panitia yang hanya Rp250 ribu. “Kami hanya menarik uang Rp250ribu per satu buku, sisanya Rp450ribu itu untuk pembuatan saporadik langsung kepada kepala kampung pak Tatang,” katanya.

Dia menjelaskan, bahwa panitia pembutan sertifikat Prona adalah berdasrkan musyawarah, dengan persetujuan Kepal Kampung, tertuang dalam SK. “Perlu diketahui kami jadi panitia pelaksana pembuatan sertifikat prona berdasarkan musyawarah dan persetujuan kepala kampung dan kami ada SK. Untuk penarikan uang sejumlah Rp.700 ribu berdasarkan musyawarah kesepakatan. Terkait masalah jual beli amplop sertifikat prona itu BPN senilai Rp100 ribu melalui salah satu oknum,” katanya. (red)

Tulang Bawang (SL) Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, membuka Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Versi 2.0 dalam tata kelola keuangan desa dengan Aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Tulangbawang bersama Anggota Komisi XI DRP RI, di Menggala, Senin (01/04/2019).

Pada workshop tersebut, hadir anggota Komisi XI DPR RI, Ir. Ahmad Junaidi Auli, Ditreskrimsus Polda Lampung Kombespol. Drs. Subakti dan Perwakilan BPKP Lampung Kisyadi dan yang bertindak sebagai narasumber.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, mengatakan bahwa Workshop ini merupakan sebagai sarana untuk belajar lebih baik lagi tentang sistem tatakelola keuangan Dana Desa. “Kita berharap pengelolaan Dana Desa semakin baik pengelolaannya. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah kerja administrasi para Kepala Kampung,” tutur Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang.

“Kepala Kampung selama ini sudah cukup banyak bekerja dalam melengkapi administrasi pengelolaan Dana Desa, dengan adanya sistem ini, tentu kerja para Kepala Kampung (Kakam) akan terbantu,” ujar Bunda Winarti menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Winarti juga berpesan, kepada para peserta Workshop, untuk dapat mengikuti kegiatan dengan menyimak dan mendengarkan paparan materi, agar semakin mengerti tentang tata kelola keuangan yang sesuai regulasi. “Tulangbawang sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Tulangbawang, kita akan sangat mendukung setiap ada investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Tulangbawang,” kata Bupati Winarti.

“Apalagi semua perizinan bisa dibuat di Mal Pelayanan Publik (MPP), hanya dengan melengkapi persyaratan izin- izin, pasti dilayani dengan cepat. Jangan persyaratan belum lengkap lalu yang disalahkan pelayanan yang ada di MPP, lengkapi semuanya baru cepat selesai,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Bunda Winarti hadir didampingi Inspektur Inspektorat Dr. Pahada Hidayat SH MH, Asisten III Dr. Untung  Widodo dan Kabab Hukum dan Perundang-undangan Anuari SH MH. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga kontrak (honorer) telah ditandatangani Bupati Tulangbawang Hj. Winarti , dan besok Selasa (02/03/2019) pengusulan gaji sudah langsung dapat dilakukan. Bupati memastikan pekan ini semua beres dan segera segera dibagikan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Penli Yusli SE MH mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) telah ditandatangani dan pada minggu ini siap untuk dibagikan pada masing honorer. “Kepada tenaga kontrak melalui SKPD masing-masing diharapkan secepatnya mengusulkan proses pembayaran gaji, mulai besok sudah dapat dilakukan pengusulannya,” terang Kepala BKPP Penli Yusli SE MH, mewakili Bupati Tulangbawang Hj. Winarti

Adapun pembagian SK honorer pengangkatan tenaga kontrak ini berdasarkan surat keputusan Bupati Tulangbawang nomor B/148/VI.4/HK/TB/2019 per tanggal 5 Maret 2019. “Untuk jumlahnya sebanyak 1.662 SK, yang tersebar pada masing-masing SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang,” ujarnya.

Dijelaskan juga, bahwa terdapat pengurangan tenaga kontrak, dengan jumlah sebanyak 32 orang dari Tahun 2018, hal ini dikarenakan diterima sebagai CPNS, tidak disiplin, mengundurkan diri dan lain lain. (Mardi)