Kategori: Tulang Bawang

Tulang Bawang (SL)-Dalam upaya terus mewujudkan pembangunan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang terus berinovasi. Kali ini guna menciptakan transparansi dalam bidang pelayanan dan mempercepat proses pembayaran serta menjaga keamanan bagi Aparatur Kampung, diluncurkan program pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) non-tunai,

Adapun sistem pencairan dana dengan non-tunai ini, di Kabupaten Tulangbawang memang sudah diterapkan terlebih dahulu terhadap pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Tulangbawang.

“Sudah ada kasus mobil Kakam dirampok, pelajaran sangat mahal, ini pelajaran bagi kita, kedepan kita akan coba terus pelayanan yang lebih cepat dan aman, semoga dengan pembagian kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Aparatur Kampung dapat seluruhnya terjangkau,” ujar Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, Minggu (17/03/3019).

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan (PMK) Drs. Yen Dahren M.AP mengatakan bahwa dengan dana sangat besar yang diterima oleh Kampung-kampung, tentu sangat memerlukan kehati-hatian, mengingat rata-rata Perkampungannya mendapat kucuran dana sebesar Rp.527.000.000.an

Pengucuran dana ini merupakan bentuk realisasi 25 program unggulan pro-rakyat, masing-masing Kampung menerima dana berbeda beda, dihitung sesuai dari jumlah penduduk dan luas wilayahnya. “Dengan adanya inovasi pembayaran non-tunai, tentu sangat berguna dalam meminimalisir hal yang tidak inginkan, karena jumlah dana untuk masing-masing Kampung tentu tidak sama, berdasarkan potensi wilayah ada kampung yang bahkan mendapat 1 miliar lebih dan ada Kampung yang mendapat kurang dari itu, tergantung besar kecilnya wilayah dan potensi,” demikian kadis PMK menjelaskan beberapa waktu lalu.

Sementara itu masih dalam suasana bersyukur atas apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dalam membangun Tulangbawang, besok Senin (18/03/2019), Pemkab Tulangbawang akan mengadakan pengajian Akbar dengan penceramah ustadz Kasir Heer, dari Jakarta. Ustadz muda dengan gaya milenial.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Masjid Islamic Center Menggala sekira pukul 13.00 WIB. Dalam hal ini, masyarakat Tulangbawang diharapkan untuk dapat hadir, sholat Dzuhur berjamaah, lalu mengikuti kajian agama dalam pengajian Akbar. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulang bawang (Tuba) Hj, Winarti mulai mendapat kritikan dan kecaman dari sejumlah pihak di Tulang Bawang. Masyarakat dan aparat Kampung mulai mempertanyakan realisasinya sejumlah janji politik saat kampanye Pilkada 2017 lalu. Janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuba, Winarti-Hendriasyah itu dituangkan dalam 25 program unggulannya yang hingga kini dianggap sebagai janji bohong.

Dana Kampung Rp500 Juta

Kebohongan hingga tahun ke dua ini, yakni tidak terealisasinya anggaran dana setengah milyar yang akan diperuntukkan bagi 155 kampung yang ada di daerah itu. “Bukan hanya janji setengah milyar per kampung itu saja yang tidak terealisasi, faktanya masih banyak janji-janji bupati yang sama sekali tidak ditepati atau digulirkan alias bohong,” kata seorang Kepala Kampung yang meminta namanya tidak disebutkan, karena menyangkut kepetingan tugasnya.

Menurutnya, janji Winarti yang akan memberikan anggaran setengah milyar tersebut, rencananya akan digunakan untuk membantu percepatan pembangunan di tiap kampung (desa,red) yang ada di Tuba diluar dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah pusat. “Kalau ADD itu kan dana dari pusat, yang kami tanyakan janji bupati saat kampanye dulu yang akan memberikan dana setengah milyar per kampung mana?” sambung dia lagi.

Malah, lanjut dia, dari 25 poin atas janji politik Winarti yang disampaikan melalui program unggulan saat kampanye pada Pilkada Tuba 2017 lalu bersama pasangannya Hendriansyah itu, terdapat 5 poin janji yang hingga kini tak tepati (bohong,red).

Satu Motor Satu Dusun

Selain janji akan memberikan bantuan dana setengah milyar per kampung yang diketahui bohong tersebut, beberapa janji – janji lainnya yang berakhir dengan kebohongan yang sama antara lain, akan memberikan bantuan kendaraan sepeda motor untuk masing-masing kepala dusun se Tuba. Selanjutnya, janji bohong lainnya adalah tunjangan khusus bagi tenaga medis dan Bidan Desa serta Kader Posyandu.

“Padahal ini sudah tahun kedua bagi dia (Winarti – Hendriansyah,red) menjabat sebagai bupati dan wakil bupati tapi ya itu janjinya omong kosong,” tandasnya lagi.

Bangun GSG

Bukan hanya itu saja, sambung dia, dua janji lainnya yang berahir dengan kebohongan adalah janji akan membangun GSG yang berfungsi sebagai balai pertunjukan kesenian tradisional, musyawarah kampung maupun kegiatan keagamaan dan lainnya serta janji terahir yang belum dilaksanakan adalah memberikan bantuan senilai Rp20 juta/tahun melalui Karang Taruna di setiap kampung.

“Sebenarnya kami punya wadah selaku forum kepala kampung (APDESI) yang ada di Tuba. Akan tetapi, Ketua APDESI Tuba, Bambang Sumantri sampai saat ini belum pernah melakukan pertemuan atau koordinasi dengan anggotanya, gimana mau memperjuangkan keluhan kami khususnya beberapa janji-janji bupati yang  belum direalisasikan itu,” ujarnya lagi.

Realisasi Tak Sesuai Janji

Kepala Kampung lainnya di Kecamatan Menggala yang juga minta namanya tidak disebutkan menyatakan janji politik Bupati Tuba Winarti itu memang sudah menjadi konsumsi masyarakat, dan bahan perbincangan antar Kepala Kampung di Tulang Bawang.

Pasalnya, selain rencana program unggulan Winarti yaitu setengah milyar per kampung tidak terealisasi, belakangan muncul kabar yang menyebutkan kalau pun program tersebut direalisasikan jumlahnya tidak mencapai 500 juta per kampung seperti janji kampanye sebelumnya melainkan hanya diberikan Rp160 juta per kampung.

“Program bantuan dana ke kampung sebelumnya sudah digulirkan pada masa bupati sebelumnya (Hanan Rozak,red) yakni 250 juta per kampung. Lha ini saat janji kampanye Winarti akan ditingkatkan menjadi 500 juta per kampung nyatanya tidak terealisasi, kalau pun diberikan jumlahnya lebih kecil saat bupati sebelumnya itu pun baru sebatas janji belum terealisasi,” tandasnya.

Yang lebih membingungkan, lanjut dia, adanya janji bantuan sepeda motor 1 unit per Kadus se- Tuba itu pun akan di realisasikan namun hanya diberikan 1 unit per kampung. “Kita ketahui umumnya dalam setuiap kampung ada 4 Kadus. Nah, kalau hanya di realisasikan 1 unit motor untuk 1 kampung malah akan menimbulkan masalah. Dari pada kesannya rebutan lebih baik gak usah dikasih motor,” keluh dia.

Janji realisasi tersebut, lanjut dia, baru sebatas wacana yang belum tentu terwujud. “Menurut kabar akan direalisasikan Maret – April mendatang 2019, tapi lagi-lagi baru wacana alias sekedar janji,” ujarnya.

Mance Ingatkan Peran Apdesi

Ketua Dewan Penasehat APDESI Tulang Bawang, Abdurachman Sarbini,  mantan bupati dua periode di daerah itu mengaku pihaknya selaku dewan penasehat sering kali mendapat keluhan dari banyak anggota APDESI di daerah itu atas belum direalisasikannya janji politik pasangan Winarti – Hendriansyah kepada masyarakat di Tuba saat kampanye dulu.

“Harusnya janji – janji politik itu harus di realisasikan donk sehingga masyarakat merasa tidak dibohongi. Semua bisa diusulkan saat pembahasan anggaran tapi kalau tidak ditepati artinya yang bohong itu,” kata tokoh yang akbran disapa Papi Mance.

Menurut Mance, terkait keluhan sejumlah Kakamp yang ada di Tuba seharusnya bisa diakomodir oleh Ketua APDESI di daerah. “Fungsi ketua adalah dapat menyerah semua aspirasi dari anggotanya, jangan malah terkesan diam dan tidak menanggapinya,” ucapnya.

Mance mengaku, selain dirinya sering mendapat pengaduan dan keluhan dari para Kakamp yang ada di Tuba, belakangan ini mulai muncul adanya kabar akan bakal digelar Musdalub bagi Ketua APDESI di Tuba yang dianggap tidak mampu mengakomodir anggotanya dan terkesan menaruh sikap pro sepihak dengan bupati setempat.

“Gimana juga saya ini menjabat dewan penasehat APDESI di Tuba. Sudah sewajarnya jika mendengar banyak keluhan dari para anggota. Malah belakangan banyak pihak mengusulkan untuk menggelar Musdalub bagi ketuanya yang dianggap pro dengan bupati sepihak tanpa memikirkan keluhan anggotanya, secepatnya ini juga harus disikapi,” tandas Mance panjang lebar.  (edr/red)

Tulang Bawang (SL) Serap aspriasi masyarakat Winarti blusukan ke Kampung Sido Mukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tuba. Jum’at (15/3). Kunker tersebut untuk mengoptimalkan program pemerintah daerah dan menyerap aspirasi masyarakat serta untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dalam kunjungan kerja Bupati juga memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat Kecamatan Gedung Aji Baru.

Bupati  Tulang Bawang, Hj. Winarti, menyampaikan kepada masyarakat terkait program-program pemerintah kabupaten Tulang Bawang yang telah di laksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Informasi itu sangat penting disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan,

”Pemkab Tulang Bawang sangat fokus melaksanakan 25 program ada yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu dan ada yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Saya berharap agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang pembangunan dan program Pemkab Tulang Bawang jangan mendekat informasi dari orang-orang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Winarti, juga mengingatkan kembali terkait pengelolaan Dana Desa kepada seluruh Kepala Kampung bahwa pengelolaan dana dari program-program tersebut harus dikelola dengan baik dan transparan dan semua program Pemkab Tulang Bawang dapat maksimal,

”Saya berharap semua program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan dikemudian hari. Semuanya harus ikuti aturan dan regulasi yang ada dan pastikan semua berjalan, jalin komunikasi kepada semua pihak terutama BPK dan aparatur yang lainnya kerjakan secara bergotong royong semua akan selesai,” tambahnya (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Polda Lampung bekerjasama dengan LPP TVRI Lampung menggelar talk show, bertempat di Gedung Sesat Agung, Islamic Centre, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Kamis (15/3/19).

Narasumber dalam acara talks show tersebut adalah Komisioner KPU Lampung Erwan Gustami, Dir Polairud Polda Lampung Kombes Pol Usman Heri Purwono dan Pengamat Politik dari Universitas negeri lampung (Unila) Darmawan Purba.

Komisioner KPU Lampung Erwan Gustami mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Provinsi telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi yang optimal secara berjenjang.

“Jumlah partisipasi yang ada di Provinsi Lampung sudah cukup tinggi, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencapai 93 % saat berlangsungnya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati lalu,” ujar Erwan.

Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 nanti, sehingga kita semua bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas.

Ditempat yang sama, Dir Polairud mengatakan, kehadiran masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk menyalurkan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019 mendatang merupakan tanggung jawab kita bersama. “Karena kehadiran pada hari tersebut dapat menentukan pemimpin dan wakil rakyat selama 5 tahun kedepannya dan merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada negara,” ujar Kombes Pol Usman.

Memang tidak ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilihnya pada pesta demokrasi tanggal 17 April 2019 mendatang. Namun sebagai warga negara yang baik dan telah terdaftar sebagai pemilih hendaknya gunakan kesempatan tersebut untuk menentukan pilihan sebaik mungkin.

Bhabinkamtibmas bersama Babinsa yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat di desa-desa, telah aktif membantu KPU dalam mensosialisasikan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahas, memberikan tanggapan tentang Golongan putih (Golput), orang yang melakukan golput pada Pemilu memang tidak bisa dipidana, tetapi orang yang mempengaruhi untuk tidak memberikan suaranya dengan cara memberikan imbalan dapat dikenakan sanksi pidana.

“Untuk itu saya harapkan kepada warga masyarakat, apabila mendapatkan informasi adanya oknum yang mengajak untuk golput dengan cara memberikan imbalan untuk segera melaporkannya ke pihak Bawaslu,” Tutup Brigjen Pol Teddy. (rls/Mardi/Robert)

Tulang bawang (SL)-Ada hal baru saat Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH melakukan kunjungan kerja ke Kampung-kampung dan Kecamatan, jika biasanya bergeliat menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan masyarakat, menyampaikan program dan melaporkan hasil kinerja, kali ini sedikit berbeda. Winarti membagikan ATM kepada aparat Kampung, Jum’at (15/03/2019).

Kegiatan berlangsung di Kecamatan Gedung Aji Baru yang dipusatkan di Kampung Sidomukti ini, Bupati Tulangbawang Hj. Winarti didampingi Kepala Bank Mandiri Cabang Tulangbawang Tri Asmoro dan Ketua DPRD Tulangbawang Sofi’i beserta beberapa anggota DPRD Tulangbawang lainnya, melounching program pembayaran penghasilan tetap (Siltap) (non-tunai) bagi Aparatur Kampung, dengan simbolis penyerahan buku tabungan dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk Aparatur Kampung se-Tulangbawang.

Selain itu, turut hadir mendampingi sejumlah Kepala OPD, seperti Inspektur Dr. Pahada Hidayat , Kadis PMK Drs. Yen Dahren, Asisten I Dr. Akhmad Suharyo, Kadispora Dra. Karmini Utari , Kadis Sosial Ir. Ahmad Sukur, Kadis PUPR M. Puncak Stiawan, Kadis DLH Ristu Irham, Kadis Pol-PP Drs. Thuhir Alam, Kadisdukcapil Yusrizal, Kadis PPA Dr. Herry Novrizal, Kadisdik Nazarudin, Kadis PRKP Ir. Meilan Aziz Amat MM, beberapa Kabag dan Sekretaris Dinas, serta para Pejabat lainnya dilingkup Pemkab Tulangbawang.

Saat penyerahan buku tabungan dan kartu ATM untuk Aparatur Kampung, Bupati Tulangbawang Hj. Winarti mengatakan bahwa hal ini berkat kerjasama dengan Bank Mandiri, dengan harapan dapat meminimalisir dan mempercepat proses pencairan dana bagi Aparatur Kampung secara non-tunai, terutama dalam pencairan Siltap.

“Terimakasih atas kerjasamanya Bank Mandiri, mengingat program ini merupakan trobosan dan inovasi dalam mewujudkan transaksi non-tunai, sesuai program Nasional Presiden Jokowi, mewujudkan pelayanan yang cepat dan aman,” tutur Bupati Winarti.

Tidak lupa, Bunda Winarti, juga mengingatkan kepada Aparatur Kampung untuk dapat benar-benar mengelola Dana Desa dengan baik. “Ayo masyrakat juga ikut memantau, jalin komunikasi, budayakan sifat gotong royong dalam pembangunan Kabupaten tercinta ini,” tukasnya.

Sementara, Kepala Cabang Bank Mandiri Tulangbawang Bambang Tri Asmoro, dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Tulangbawang kepada Bank Mandiri. “Walau sedikit tetapi bisa berkontribusi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan aman bagi Aparatur Kampung di Tulangbawang,” tandasnya.(Mardi/rls)

Tulang Bawang (SL)-Sejumlah ruas jalan nasional yang berada di Lampung sedang dilakukan peningkatan kualitas. Diantaranya ruas Jalan Lintas Timur Tulang Bawang sampai batas masuk Provinsi Sumatera Selatan. Untuk ruas jalan Menggala-Pematang Panggang sepanjang 80 Km dilaksanakan dengan kontrak tahun 2019, dengan total kontrak mencapai Rp181 miliar.

“Jalan ini akan menjadi prioritas jalan strategis nasional yang kita kerjakan perbaikan pada 2019,” kata Yunarko (48) Pimpinan proyek, pelaksana pekerjaan dari  PT Jaya Kontruksi, Rabu (13/03).

Menurutnya dengan nilai Rp181 miliar ini mungkin nilai yang cukup pantastis. “Ini kita punya kewajiban perawatan sampai 31 Desember 2019 yang mana telah tertuang dalam kontrak antara PT Jaya Kontruksi dengan pemerintah pusat,” katanya.

Yunrako mengaku sebenarnya jumlah anggaran itu terbilang turun dari dana APBN, yang terbilang sangat minim. “Ini minim, yang mana semestinya kalau kita harus the best minimal anggaran nya harus di atas Rp300 miliar. Ya tetapi kita kerjakan sesuai kontrak yang telah kita sepakati,” katanya.

Meski begitu, tugas dan tanggung jawab pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan. “Kami hanya melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan untuk jembatan book calpert, guadril jembatan itu di luar kewenangan kami. Tetapi kami masih ajukan surat ke Kementerian PPUR Sifatnya diskresi untuk percepatan pembangunan di daerah. Terutama daerah-daerah yang termasuk tertinggal,” katanya lagi.

“Dari daftar isian pelaksanaan anggaran yang kita terima, ada pekerjaan yang sifatnya diskresi. Ini untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat,” sebutnya.

Sementara untuk serapan, secara keseluruhan serapan Padang pada 2018 sudah maksimal. Terhitung 13 Maret 2019 capaian fisik mencapai 38,67 persen. Angka tersebut diperoleh setelah ada efisien dari kontrak. “Dalam masalah dilapangan yang sangat saya tekankan kepada kawan kawan yang di lapangan hasilnya harus semaksimal mungkin, karena Lampung adalah tempat kelahirannya,” pungkasnya.

Sementara informasi lain menyebutkan banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Jaya Kontruksi meninggalkan masalah. Seperti beberapa proyek pekerjaan di Provinsi Banten, yang kabarnya meninggalkan masalah. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Sidang lanjutan kasus penyerobotan lahan yang dijadikan lokasi kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) di Kampung Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Menggala, Rabu (13/03).

Sidang dengan agenda kesimpulan penggugat dan tergugat itu tanpa dihadiri pihak tergugat yang kerap tidak hadir di persidangan. Sudang putusan di jadwalkan Rabu (27/03/2019).

Melalui kuasa hukumnya, penggugat memberikan Kesimpulan bahwa para tergugat dalam perkara No.27/Pdt.G/2018/PN.menggala telah melanggar hukum. Irfan menjelaskan surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Aruji bin Usman kepada STAI tidak memiliki hak dalam memberikan hibah.

Begitu pula mengenai pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang undang.di karenakan hibah yang dilakukan oleh Aruji bin Usman Kepada STAI cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1682 jo 1683 BW.

Yang mana sebelumnya Kuasa hukum pihak tergugat berargumen yang di bangun oleh Abu Thalib Kholik mendirikan STAI untuk kepentingan umum merupakan alasan pembenar saja. Karena yang terjadi sebenarnya pendirian STAI hanya untuk kepentingan keluarganya saja atau kepentingan pribadi saja.

Bahkan alasan Abu Thalib Kholik merampas tanah almarhum Samuji yang telah bersertifikat hak milik untuk membela kepentingan Islam, Akan tetapi cara yang ditempuh Abu Thalib Kholik merupakan cara yang sesat dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, “Karena hal tersebut dapat merusak dan memecah belah kesatuan anak bangsa dan dapat merusak sendi sendi benika tunggal ika dan pancasila,” kata Irfan.

Menurutnya pihak pengadilan atau para majelis sudah bisa menilai dari sebelum sebelumnya keterangan dr pihak instansi terkait ijin semuanya itu tidak ada Dan oleh karenanya abu thalib telah menipu dan membohongi publik dengan memberikan keterangan.

Ketua majelis hakim yang memimpin sidang perkara no 27/ pdt.G/2018 menggala, Aris Putra Wijaya, mengatakan majelis hakim merasa dibohongi dan terkecoh dengan pernyataan Abu Thalib di media, “Ternyata dalam pembuktian sidang Abu Thalib tidak memiliki alas hak dalam menguasai lahan dan membangun gedung STAI di tanah milik almarhum Samuji yang telah bersertifikat hak milik,” katanya. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Acara budaya Mepud Lesung festival Megou Pak Tulang Bawang, memperingati HUT ke-22 Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019,  di komplek MPP Tiuh Tohou Menggala Tulang Bawang, disajikan makan ikan bakar berulat belatung, dan makanan basi, Kamis (14/3).”

Padahal Mepud Lesung diikuti 2.500 peserta terdiri dari ASN Pemkab Tulang Bawang, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota Kodim 0426, Anggota Polres Tulang Bawang, serta insan pers Kabupaten Tulang Bawang, dan Tokoh polisitik AZisi Syamsudin.

Mepud Lesung festival Megou Pak Tulang Bawang dalam rangka memperingati HUT ke-22 Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 yang diikuti 2.500 peserta dan dihadiri oleh anggota DPR RI bapak Azis Syamsuddin, yang makan dalam lesung. Kegiatan ini juga untuk melestarikan budaya Lampung khususnya Megou Pak Tulang Bawang dan masyarakat Tulang Bawang.

“Tujuan untuk melestarikan budaya Mepud Lesung kepada seluruh peserta yang hadir dan dapat menikmati masakan khas masyarakat Tulang Bawang yang terkenal dengan nyeruwit. Tetapi kami kekecewaan, para ASN ngedumel dumel di belakang, Karena mendapati ikan berualt belatung, dan hidangan basi,” kata salah seoarng peserta.

“Tapi yang pasti, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat melestarikan budaya Lampung khususnya Megou Pak Tulang Bawang,” katanya.

Kegiatan Mepud Lesung ini baru pertama kali di lakukan di Kabupaten Tulang Bawang, dan berharap dapat memecahkan rekor Muri, ”Kok panitianya gak bisa memperhatikan makanan makanan itu. Mudah mudahan kegiatan yang baik ini mendapatkan manfaat yang baik serta akan mendapatkan rekor Muri”Lebih lanjut, Kemungkinan besar pihak dinas yang mengadakan acara ini mereka kerjakan sendiri untuk mengolah atau menyediakan makanan yang akan di sajikan dan tidak melibatkan pengusaha catering atau rumah makan,” katanya. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa, memberikan arahan kepada Jajaran Polres Tulang Bawang, dalam kunjungan kerja (Kunker) di Mapolres Tulang Bawang. Kamis (14/3/2019).

Wakapolda dalam arahannya menyampaikan, usai kegiatan di Polres ini nanti beliau akan melakukan talk show yang acaranya berlangsung di Islamic Centre Tulang Bawang Barat.

“Talk show tersebut merupakan suatu acara yang sengaja di kemas untuk menciptakan Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, yang aman, damai dan sejuk,” ujar Brigjen Pol Teddy.

Di dalam talk show nantinya akan disampaikan komitmen kepada para penyelenggara dan peserta Pemilu serta warga masyarakat, tentang kondisi personel kita baik kuantitas maupun Sumber daya manusia (SDM) yang belum mencukupi dengan kondisi yang ada untuk pengamanan di Tempat pemungutan suara (TPS).

Untuk mensiasati keterbatasan tersebut, ada lima strategi yang digunakan agar pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2019, dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Pertama, rangkul seluruh element masyarakat dan stake holder pemangku keamanan. Kedua, menurunkan tingkat kerawanan TPS dengan melakukan berbagai macam terobosan kreatif.

Lalu ketiga, personel yang akan melaksanakan pengamanan di TPS harus memahami situasi, medan dan karakteristik warga masyarakat yang ada disana. Keempat, petugas pengamanan di TPS harus kompak dan solid, baik dengan Polri, TNI, Linmas dan penyelenggara Pemilu. dan kelima, rebut empaty masyarakat dan petugas yang melakukan pengamanan di TPS harus tau diri serta jangan kontra produktif.

Usai memberikan arahan, Wakapolda membuka acara sesi tanya jawab dengan personel Polres, Brimob dan Polsek jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh Karo Ops Polda Lampung, Dir Polairud Polda Lampung, Wakapolres, PJU Polres, Kapolsek jajaran dan personel Polsek, Brimob dan Polsek jajaran.

Saat tiba di Polres Tulang Bawang, Kapolres AKBP Syaiful Wahyudi menyambut dengan pengalungan bunga yang dilakukan oleh sepasang Polisi cilik (Pocol) dan dilanjutkan dengan Jajar hormat (Jarmat) oleh satu regu Sat Sabhara Polres. Lalu pada acara inti arahan kepada personel Polres, Brimob dan Polsek jajaran, diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya, pembacaan doa, laporan perwira yang ditunjuk kepada Wakapolda, Laporan kesatuan (Lapsat) yang disampaikan oleh Kapolres, arahan Wakapolda, sesi tanya jawab, menyanyikan lagu padamu negeri dan laporan perwira yang ditunjuk. (rls/Mardi/Robert).

Tulang Bawang (SL)-Wakapolda Lampung, Brigjen Polisi Teddy Minahasa mengajak, masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 (Pilpres dan Pileg) dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun memilih untuk golput bisa terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar Rp36 juta.

“Sepanjang masyarakat tersebut mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya bahkan memberikan suatu imbalan tertentu kepadanya,” kata dia saat memberikan tanggapan terkait diskusi Rumah Kita dengan tema “Galpot Bukan Pilihan” yang diselenggarakan Polres Tuba di Gedung Sesat Agung komplek Islamik Center Tubaba, Kamis (14/3).

Hal ini, lanjut dia berdasarkan amanah Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 khususnya pada pasal 515,”Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah,” katanya.

“Pidana pemilu bisa disangkakan jika ketiga unsur tersebut benar-benar terpenuhi yakni dilakukan pada saat hari pemungutan suara. Kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu,”paparnya.

Wakapolda menambahkan, masyarakat yang memilih golput namun tidak mempengaruhi dan mengajak orang lain bahkan tidak memberikan imbalan tertentu tidak terkena pidana, bahkan dilindungi hak politiknya. “Orang memilih golput itu ada tiga, satu golput tidak memilih karena kesadaran pribadi, kedua golput yang digerakkan orang lain untuk tidak memilih, dan ketiga golput tidak datang ke TPS karena terintimidasi. Jika memang tetap mau golput silahkan tetapi tetap datang ke TPS memastikan kalau surat suaranya tidak digunakan orang lain untuk kecurangan,” terangnya.

Namun Wakapolda Lampung mengajak masyarakat khususnya dan Lampung Umumnya dapat memberikan hak politiknya pada Pemilu 2019 Rabu 17 April mendatang dengan datang ke TPS masing-masing dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki.”Ayo datang ke TPS salurkan hak pilih, guna menentukan pemimpin lima tahun kedepan baik Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota,” pintanya.

Sementara Bupati Tubaba, Umar Ahmad SP menargetkan partisipasi pemilih dikabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) diatas 80 persen. “Peserta Pemilu 2019 ini banyak, pasti mereka proaktif mengajak masyarakat/pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya dengan datang ke TPS, disamping sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu sudah intens mengajak dan mensosialisasikan Pemilu 2019 ini,” katanya. (red)