Kategori: Tulang Bawang

  • Sopir Asal Pringsewu Tewas Gantung Diri Dikediaman Sahabatnya

    Sopir Asal Pringsewu Tewas Gantung Diri Dikediaman Sahabatnya

    Tulang Bawang (SL)-Sopir ngampas, Sukirno (50), warga Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, ditemukan tewas tergantung di ventilasi bawah tower air, rumah rekannya, di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Sabtu (26/1/19).

    Sukirno, ditemukan kali pertama oleh Dewi Sunarti (37), istri Rusito (43) teman dekat Sukirno. Yang kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Banjar Agung.

    Kapolsek Banjar Agung Kompol Rahmin, mendampingi Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, mengatakan, ada laporan tentang penemuan mayat yang diduga bunuh diri. Petugas kemudian melakukan identifikasi penemuan mayat laki-laki yang tergantung di ventilasi bawah tower air, di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sabtu (26/1/19). “Korban pertama kali ditemukan oleh saksi Dewi Sunarti (37), Ibu Rumah Tangga (IRT) dan saksi Rusito (43), wiraswasta,” kata Rahmin.

    Menurut Rahmin, identitas korban adalah Sukirno (50), profesi sopir, warga Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Korban sejak satu tahun lalu tinggal di rumah anaknya, Riki di Unit II, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, dan bekerja bersama anaknya menyopir mobil pick up untuk mengampas barang.

    “Korban awalnya datang ke rumah saksi Rusito yang merupakan temannya, hari Jum’at (25/1/19), sekira pukul 23:00 WIB. Setelah itu korban dan saksi berbincang sambil minum kopi, lalu korban meminta izin kepada saksi untuk bermalam di rumahnya, saksi pun mengizinkan niat korban,” kata Kapolsek.

    Karena sudah larut malam, saksi pamit kepada korban untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan korban tidur di ruang keluarga rumah saksi sambil menonton televisi. “Saksi Dewi Sunarti, istri saksi Rusito, kaget ketika ingin mengambil air di belakang rumah, melihat korban sudah dalam keadaan tergantung di ventilasi dibawah tower air dengan menggunakan tali tambang warna merah,” terang Kapolsek.

    Saksi spontan berteriak, memanggil suaminya, setelah melihat kejadian tersebut, saksi Rusito langsung menghubungi personel Polsek Banjar Agung. “Kita melakukan olah TKP, bersama petugas medis dari Puskesmas Tulang Bawang I. Dari hasil olah TKP yang dilakukan petugas kami dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas medis, bahwa korban murni telah melakukan aksi bunuh diri dan di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” terang Kapolsek.

    Dari TKP, petugas melakukan penyitaan Barang Bukti (BB) berupa tali tambang warna merah dengan panjang sekira 1,5 meter dan pakaian yang dikenakan oleh korban. Jenazah korban disemayamkan rumah duka anaknya. (rls/Robert).

  • RKA-KL Polres Tulang Bawang Tahun 2019 Turun Rp16 Miliar

    RKA-KL Polres Tulang Bawang Tahun 2019 Turun Rp16 Miliar

    Tulang Bawang (SL)-Polres mendapatkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp60, 876 milira. Dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp38,8 milira dan Belanja Barang sebesar Rp22 miliar. Turun Rp16 miliar, di banding tahun 2018, dengan Dipa Rp77,348 miliar.

    Hal itu terungkap dalam sosialisasi Tim Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Biro Rena) Polda Lampung mensosialisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) TA 2019, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Wira Satya, Mapolres Tulang Bawang. Jum’at (25/1/19), yang dipimpin AKBP Joko Siswondo H, bersama AKBP Endah Purwati, Pembina Suhirwati, Penata TK I Yulian Aswadi, dan Bripka Novandra Supandi,

    Wakapolres Kompol Djoni Aripin, mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, yang mendampingi Tim mengatakan, tim ini datang dari Polda ke Polres untuk mensosialisasikan RKA-KL TA. 2019 yang didapat oleh Polres Tulang Bawang. “Sehingga para Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran dapat mengetahui berapa nominal anggaran yang diperoleh dari negara untuk Polres dan Polsek jajaran,” kata Djoni.

    Ditahun 2019 ini, Polres mendapatkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp60.876.714.000,- (Enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp38.809.711.000,- (Tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan Belanjar Barang sebesar Rp. 22.067.003.000,- (Dua puluh dua miliar enam puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).

    Pada tahun 2018, Polres mendapatkan DIPA sebesar Rp77.348.806.000,- (Tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah). Dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 46.905.757.000,- (Empat puluh enam miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), Belanjar Barang sebesar Rp. 25.624.949.000,- (Dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.818.100.000,- (Empat miliar delapan ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah).

    Bila dibandingakan dengan tahun 2018, pada tahun 2019 DIPA yang diperoleh Polres mengalami penurunan sebesar Rp16.472.092.000,- (Enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau 11,92 %. “Ditahun 2019 Polres tidak mendapatkan Belanja Modal, sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan dan diprediksi akan cukup berpengaruh pada rencana kinerja Polres.” Tutup Wakapolres. (rls/Robert)

  • Staf Khusus Presiden Tindaklanjuti Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat  Kampung Bakung Ilir dengan PT. SGC

    Staf Khusus Presiden Tindaklanjuti Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Kampung Bakung Ilir dengan PT. SGC

    Tulangbawang (SL) – Menindaklanjuti proses penyelesaian dan memfasilitasi laporan terkait masalah yang dihadapi masyarakat Kampung Bakung Ilir, Kabupaten Tulangbawang, Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya memimpin rapat tertutup dengan sejumlah pihak di Ruang Sungkai, Gedung Balai Keraton, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (25/1/2019).

    Berdasarkan data yang dihimpun, masalah yang disoal masyarakat Kampung Bakung Ilir mengenai tuntutan pengembalian lahan gambut (gecow isem payou bonoh) seluas 6000 hektar, yang selama ini telah diklaim sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa.

    Kemudian, masyarakat menginginkan agar pihak perusahaan merealisasikan Corporate Sosial Responsibility (CSR), serta meminta kejelasan perihal kemitraan atas tanah adat. Selain mengenai masalah lahan, dalam kunjungan kerja staf khusus presiden RI itu juga menginstruksikan agar PT Sugar Group Company (SGC), memberikan izin akses listrik menuju Kampung Bakung Ilir. “Hari ini, kami menanyakan kembali hasil kesimpulan rapat di istana presiden dengan pengaduan masyarakat terkait perusahaan tebu yang hampir 19 tahun. Disitu ada laporan masyarakat tidak pernah masuk listrik hampir 20 tahun. Ini aneh, kalau kata orang di Papua tidak masuk listrik saya paham. Nah ini di kota tidak masuk listrik, kan aneh,” ujar Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup.

    Ia menambahkan, kemunculan kasuistis ini karena adanya kesalahan komunikasi antara perusahaan, PLN, dan warganya. “Ini baru dipersatukan, akhirnya dalam bulan ini listrik akan masuk,” ungkapnya. Berkaitan dengan CSR untuk kompensasi masyarakat, Lenis menegaskan telah ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dengan pembuatan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus), baik plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan maupun fasilitas pendidikan. “Jadi masyarakat akan terlayani lebih baik lagi dari kemarin,” jelasnya.

    Disinggung bagaimana apabila kesepakatan tersebut tidak direalisasikan, Lenis Kogoya optimis itu tidak mungkin. “Tidak mungkin. Mereka sudah sepakat, dan saya akan datang lagi. Negara datang untuk melayani bukan dilayani. Targetnya, PLN Februari sudah membangun,” tegasnya.

    Sementara Ketua Tim Merah Putih yang juga menjabat Ketua Relawan Doakan Jokowi Menang sekali lagi (DJM Sekali lagi) Provinsi Lampung, Hertop, mengatakan pihaknya memperjuangkan hak masyarakat yang selama ini telah terzolimi oleh oknum pencari keuntungan pribadi. “Oleh sebab itu saya harap agar jangan lagi ada oknum yang mengambil kesempatan dalam perjuangan ini. Apapun yang kami lakukan, semata-mata ingin minta keadilan kepada pemerintah pusat,” tuturnya. (kiprah)

  • Puluhan Tahun PLN Tak Peroleh Perizinan dari PT SGC untuk Menyuplai Listrik di Kampung Bakung Ilir

    Puluhan Tahun PLN Tak Peroleh Perizinan dari PT SGC untuk Menyuplai Listrik di Kampung Bakung Ilir

    Tulangbawang (SL) – Ternyata, masih ada perkampungan yang belum masuk listrik di Provinsi Lampung. Ironisnya, hal itu terjadi dalam kawasan “lumbung gula” terbesar di daerah ini.  Hampir 20 tahun PLN tak memeroleh izin PT SGC untuk menyuplai kebutuhan listrik warga Kampung Bakung Ilir. PLN tak kunjung mendapatkan ijin karena harus memasang tiang listrik yang melalui perkebunan PT SGC.

    Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya meminta agar PT. SGC (Sugar Grup Compeneis) memberikan ijin akses tiang listrik yang akan menuju Kampung Bakung, Kabupaten Tulangbawang.  “Ini kan aneh, kalo Papua tidak masuk listrik, saya paham. Nah ini di kota, tidak masuk listrik, kan aneh,”. ujar Lenis Kogoya usai melakukan pertemuan tertutup di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (25/1).

    Dia mempertanyakan kembali hasil kesimpulan rapat di Istana Presiden RI soal pengaduan masyarakat terkait perusahaan tebu yang hampir 20 tahun tak mengijinkan listrik masuk kampung mereka. Lenis Kogoya melihat terjadinya hal itu karena adanya miskomunikasi antara PT SGC dengan pihak PLN. “Hari ini baru dipersatukan dan akhirnya dalam bulan ini listrik akan masuk,” ujarnya.

    Masalah corporate social responsibility (CSR), katanya, sudah ditangani Pemkab Tulangbawang lewat perda khusus (perdasus) menyangkut kompensasi terkait plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan dan pendidikan.

  • Wabup Tuba Tinjau Alat RSUD Menggala

    Wabup Tuba Tinjau Alat RSUD Menggala

    Tulang Bawang (SL)-Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Hendriwansyah beserta rombongan melakukan kegiatan kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tiyuh Tohou, Menggala. Kunjungan kerja di RSUD Menggala, sekalihus untuk meninjau alat Khemoterafi, Rabu (23/1/2019).

    Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, Wakil Bupati beserta rombongan berkesempatan melihat seluruh jalannya aktivitas kegiatan RSUDM tulang Bawang dalam melayani masyarakat yang sedang berobat, didampingi direktur RSUDM dr. Lukman Pura, dan Sekertaris RSUD Saleh.

    Tak hanya itu, Wakil Bupati Tulang Bawang juga berbincang-bincang dengan para pegawai RSUD menggala kabupaten tulang Bawang provinsi lampung, ia berharap agar Pelayanan tetap profesional sesuai SOP, sebagai harapan masyarakat, ”jelasnya.

    Lebih lanjut pintanya agar karyawan RSUD tulang Bawang tetap memilki integritas yang tinggi karena yang dibutuhkan adalah kualitas bukan kuantitas. “Kalau masyarakat banyak yang berobat berarti masyarakat kita tidak sehat. Maka rumah sakit punya kewajiban turut menjaga masyarakat kita agar tetap sehat, “tuturnya. (Mardi)

  • Kapolres Tulang Bawang Sambangi PWI Tuba

    Kapolres Tulang Bawang Sambangi PWI Tuba

    Tulang Bawang (SL)-Kapolres Tulang Bawang bersama pejabat utama Polres, bersilahturahmi dengan PWI Tulang Bawang. AKBP Syaiful Wahyudi, didampingi Kabag Ops Kompol Edy Syafnur, Kapolsek Tulang Bawang Tengah Kompol Zulfikar M, SH, Kasubbag Humas Iptu Endri Junaidi, Kasat Tahti Ipda M Amrizal dan Kasi Propam Ipda Eman Supriyatna, mengunjungi kantor sekretariat PWI di kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rabu (23/1/19).

    Foto bersama Kapolres dan jajaran, beserta pengurus PWI Tulang Bawang

    Kapolres dalam sambutannya mengatakan, jurnalis memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Untuk itu dalam mencari informasi dan pemberitaan harus berbobot dan bermutu. Lakukan kroscek dan balance sehingga berita yang dihasilkan akan memiliki kwalitas,” ujar AKBP Syaiful.

    Profesi jurnalis merupakan pekerjaan yang sangat mulia, untuk itu diharapkan dapat mencari berkah baik di dunia maupun di akherat. “Sinergi dan bergandengan tangan antara lembaga dengan para jurnalis, akan dapat mengangkat nama Tulang Bawang Barat ke kancah nasional. Sehingga diharapkan semua pembangunan dan potensi yang ada disini dapat terekspos,” terang AKBP Syaiful.

    Mudah-mudahan silaturahmi ini, semakin mempererat hubungan antara Polri khususnya Polres Tulang Bawang dengan insan pers yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik.

    Ditempat yang sama, Ketua PWI Tulang Bawang Barat Edi Zulkarnain dalam sambutannya mengatakan, di Kabupaten Tulang Bawang Barat ada sebanyak 48 wartawan yang tergabung dalam PWI. “Mereka terdiri dari berbagai media, baik cetak, online maupun televisi dan rata-rata sudah mengikuti uji kompotensi wartawan (UKW) serta telah mendapatkan sertifikat,” ujar Edi.

    Tentunya rekan-rekan jurnalis disini, akan siap bekerjasama dengan Polri khususnya Polres Tulang Bawang untuk mensukseskan Pemilu 2019 dan untuk memajukan kabupaten yang kita cintai ini. (rls/Robert)

  • Oknum Kabid Tuba Yang Sempat Ditangkap Sudah Bebas?

    Oknum Kabid Tuba Yang Sempat Ditangkap Sudah Bebas?

  • Anggaran BMUKam Balai Murni Jaya Rp200 Juta “Mak Jelas” Warga Protes

    Anggaran BMUKam Balai Murni Jaya Rp200 Juta “Mak Jelas” Warga Protes

    Tulang Bawang (SL)-Tokoh masyarakat pertanyakan Anggaran Rp200 juta di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Balai Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Pasalnya selama tiga tahun terakhir pemerintah kampung menganggarkan penyertaan modal untuk BUMkam yang tak jelas keberadaannya.

    Kepada sinarlampung.com, tooh masyarakat, Parmo (46) menyatakan bahwa penyertaan modal BUMKam Rp200 juta itu tidak jelas kegunaannya. “Padah itukan untuk usaha desa. Sehingga Desa punya inkam dengan penyertaan modal itu,” kata Parno

    Menurut Parno, pemerintah pusat mengucurkan program dana desa untuk menstabilkan perekonomian masyarakat pedesaan, salah satu nya dengan membangun infrastruktur jalan, dengan di bangun nya sarana infrastruktur jalan diharapkan akan mendukung akses perekonomian masyrakat setempat.

    Salain untuk pembangunan infrastruktur jalan, katanya, ada program dana desa yang pengalokasiannya di peruntukan untuk simpan pinjam ke masyarakat. “Dalam hal ini terbentuk yang di sebut BUMkam (badan usaha milik kampung). tujuan BUMkam sendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. mengoptimal kan potensi sumberdaya alam untuk kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan,” ujarnya.

    Parno menjelaskan, hal itu berbeda dengan apa yang terjadi pada BUMkam di Kampung Balai Murni Jaya, karena untuk anggaran BUMkam Tahun 2016 Rp100.000.000. Tahun Anggaran 2017 tidak kurang dari Rp50.000.000 dan tahun 2018 Rp50.000.000. “Jadi selama tiga tahun terakhir penyertaan modal Untuk BUMkam total Rp 200.000.000. Yang mana hingga kini masyarakat belum jelas dikemanakan atau di buat usaha apa oleh Kepala Kampung Balai Murni Jaya. Pasalnya sampai sekarang ini pengurus BUMkam masih belum jelas kepengurusannya,” katanya.

    Dirinya, bersama seluruh Masyarakat di Kampung  Balai Murni Jaya ini berhak mengetahui BUMkam yang ada di kampung mereka, dan di kemanakan anggaran sebanyak itu. “Kuat dugaan kami uang tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pribadi,” katanya.

    Parno berharap, pemerintah melalui Dinas terkait, melaukan audit atas anggaraan tersebut. “Selaku masyarakat kecil saya berharap kepada pemerintah Dinas atau intansi terkait agar segera mengaudit program dana desa di kampung kami ini, agar jangan sampai terjadi nya penyalahgunaan anggaran pemerintah. Dan di duga menjadi ajang korupsi oknum Kepala Desa,” katanya. ((Mardi)

  • Puslitbang Polri Kunjungi Polres Tulang Bawang

    Puslitbang Polri Kunjungi Polres Tulang Bawang

    Tulang Bawang (SL)-Tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan pengecekan tentang kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, bertempat di Rupatama Wira Satya Mapolres Tulang Bawang. Selasa (22/1/19). Tim ini diketuai oleh Kombes Pol Drs. Guntur Setyanto, M.Si bersama Kombes Pol Drs. Hari Prasodjo, MH, Iptu Whisnu Argo Bintoro, ST dan Penata Sosianti.

    Wakapolres Kompol Djoni Aripin, S.Sos, MM mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH yang mendampingi tim mengatakan, peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Kepala Kampung (Kakam)/Kepala Desa (Kades)/Lurah, Tokoh masyarakat (Tomas) dan Pemilih.

    “Peserta yang hadir tersebut, nantinya akan diberikan kuesioner oleh Tim Puslitbang yang di dalamnya terdapat 21 pertanyaan yang wajib dijawab secara obyektif dan jujur oleh para peserta,” tutur Kompol Djoni.

    Yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis peralatan dan personel pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah dilaksanakan pada Pemilu yang lalu, serta untuk mendapatkan masukan yang akan dijadikan standar ideal dan standar minimal pada pelaksanaan pengamanan TPS dimasa yang akan datang.

    “Sehingga Polri bisa menentukan berapa banyak personel yang akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan di TPS berkategori aman, rawan dan sangat rawan,” terang Kompol Djoni.

    Selain itu, perlengkapan apa saja yang wajib dibawa dan digunakan oleh personel Polri yang akan melakukan pengamanan di TPS, guna mensukseskan Pemilu yang aman. (rls/Robert)

  • Dugaa Korupsi, LSM Fortuba Akan Laporkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tuba

    Dugaa Korupsi, LSM Fortuba Akan Laporkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tuba

    Tulang Bawang (SL)-Forum Rakyat Tulang Bawang (Fortuba) menuding Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, terlibat korupsi berjamaah terkait anggaran Belanja Barang dan Jasa di Dinas Tersebut. Fortuba akan melaporkan temuan tersebut ke Polres dan Jaksa.

    Andika, Ketua DPP Fortuba, Selasa (22/01/19), kepada wartawan mengatakan bahwa Pada Tahun anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menerima Dana APBD Sebesar 1.829.448.400,00. (Satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah). “Dana tersebut di indikasikan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa. Adanya tindak pidana korupsi berjamaah, yang dilakukan oleh beberapa oknum DLH yang diduga merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Andika.

    Andika Berharap Kepada Bupati Tulang Bawang Agar bersikap tegas Dan beri epek jera terhadap oknum-oknum Pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, “Agar Tidak ada lagi oknum pejabat yang melakukan hal yang sama. Pekan depan Andika Ketua DPP Fortuba, akan mlaporkan secara resmi Ke Tipokor Polres Tuba, dan Kekejaksaan Tulang Bawang,” katanya. (net/mardi)