Kategori: Tulang Bawang

Tulang Bawang (SL)-Tiga oknum wartawan media online Media Mapikor Keadilan (Diralat sebelumnya tertulis mapikor.com), diamankan petugas Kepolian Sektor (Polsek) Banjaragung, Tulang Bawang, karena diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Kampung (Desa,red) Moris Jaya, Unit 3, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang, Kamis (15/11/2018), malam.

Dari ketiga oknum wartawan AG,  Warga Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulangbawang, HL Warga Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dan SM, warga Tejo Sari, Setadion, Kota Metro, diamankan barang bukti uang Rp2,5 juta, yang baru diserahkan Kepala Kampung Moris Jaya, sebagai DP dari Rp30jt yang diminta oleh oknum wartawan tersebut.

Kapolsek Banjar Agung Kompol Rahmin membenarkan adanya penangkapan oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Kampung Moris Jaya Unit 3 dan Kepala Kampung Banjar Agung. “Ya memang benarkan ada penangkapan tiga oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap Kakam Moris Jaya unit 3, dan Kakam Banjar Agung,” kata Rahmin.

Menurut Rahmin, ketiga oknum wartawan itu berperan dan mengaku sebagai oknum wartawa dari media yang sama yaitu Media Mapikor Keadilan, dengan inisial, AG alamat, Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulangbawang. HL alamat Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. SM alamat Tejo Sari, Setadion, Kota Metro.

“Dan kini perkaranya kita limpahkan ke Polres Tulangbawang guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah unsur pidana nya juga mau di gelar di polres karena itu kita serahkan oknum wartawan itu beserta kepala kampung nya guna untuk di mintai keterangan,” katanya. (Mardi)

Media sinarlampung.com memohon maaf dan meralat, atas penulisan nama media, yang sebelumnya tertulis www.mapikor.com, yang seharusnya Media Mapikor Keadilan

Demikian ralat kami atas perhatian kami ucapkan terimaksih.

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulangbawang, dalam rangka pengesahan Propemperda Kabupaten Tulangbawang Tahun 2019 dan pengesahan rencana kerja DPRD Tulangbawang Tahun 2019, serta pembicaraan tingkat II atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Jum’at (16/11/2018).

Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, menyampaikan bahwa persetujuan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan wujud komitmen bersama dalam memprioritaskan kebijakan yang mengarah kepada kepentingan rakyat. “Memperhatikan mekanisme penyusunan Raperda APBD 2018 yang telah dibahas, secara insentif dan saling memberikan pembahasan yang mendalam, kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, ini bukti komitmen kita dalam membangun Tulangbawang dengan 25 program prorakyat,” kata Bunda Winarti.

Maka, lanjut Winarti, persetujuan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan wujud komitmen yang besar dari Anggota Dewan yang terhormat. “Untuk itu kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang kita perbuat akan menjadi amal dan bukti pengabdian kita pada Sai Bumi Nengah Nyappur,” tutur Bupati BMW (Bergerak Melayani Warga) ini.

Selanjutnya Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah dibahas dan disepakati bersama akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dilakukan evaluasi.

Waspada DBD

Winarti juga menghimbau kepada semua pihak, OPD dan masyarakat, untuk waspada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). “Kita berharap jangan ada lagi masyarakat yang terkena DBD, kita harus perhatikan, siap siaga, agar dapat mencegah virus yang ditularkan kepada manusia melalui perantara nyamuk Aedes Aegypty dan Aedes Albopictus,” kata Winarti yang bergelar adat Pangeran Suri. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulang Bawang mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos) untuk melakukan evaluasi dan memberhentikan dua pendampingi program keluarga harapan (PKH) atas nama I Putu Ari dan Andi Kurniawan. Hal itu terkait adanya temuan bahwa anggota PKH itu lebih dulu menjadi Panitia Pengawas (Panwascam) Kecamatan Dente Teladas. Karena keduanya dianggap melanggar aturan dengan dua jabatan (double job).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tuba, Sukur mengatakan berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang kriteria rangka pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana program keluarga harapan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan rangkap atau double job.

“Nah kedua orang tersebut jelas-jelas telah melanggar aturan, mulai dari verifikasi pemberkasan perekrutan pendamping. Ini jelas sudah ada pemalsuan berkas-berkas, karena mereka sudah terlebih dahulu menjadi Panwascam ketimbang PKH, ini pembohongan publik dan artinya pemalsuan berkas,” ucap Sukur, kepada sinarlampung.com, beberapa hari lalu.

Maka itu, lanjut Sukur, pihaknya segera melayangkan surat ke Kemensos, mengingat pendamping PKH itu harus jujur, karena demi kepentingan masyarakat. “Peran pendamping PKH sangat vital, karena menentukan keberhasilan program PKH di Kabupaten Tulangbawang, maka jika dalam pemberkasan lamaran perekrutan PKH saja mereka tidak jujur, bagaimana saat menjalankan tugas, apalagi ini double job,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Lampung, Gunawan mendesak, agar Pemerintah Kabupaten Tulangbawang cepat tanggap dan mendorong Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengganti pendamping PKH yang lebih berkompeten.

“Masih banyak orang jujur dan lebih berkompeten yang membutuhkan pekerjaan, jangan sampai orang rakus dan serakah merajalela, sebab ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014, tapi kenapa masih saja berani melamar sebagai PKH meski sudah menjadi sebagai Panwascam,” ujar Gunawan.

Gunawan berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial, agar kedua orang tersebut dapat diberhentikan dari pendamping PKH dan tentunya harus mengembalikan kerugian negara atau gaji mereka sebagai PKH, “Sebab dalam perekrutan mereka sudah cacat hukum,” tegas Gunawan.

Diberitakan sebelumnya, rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tulangbawang, diduga cacat hukum. Pasalnya, pihak pendamping yang direkrut ada yang telah bekerja sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Dente Teladas.

Dalam hal ini, diduga pemerintah daerah melalui OPD – nya sengaja tidak teliti dalam hal cek dan ricek berkas-berkas calon peserta, sehingga diluluskan meski peserta telah terikat dengan pekerjaan lain, yang notabene gajinya bersumber dari anggaran negara.
Padalah sudah jelas, dalam Peraturan Kemensor Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014, tentang kriteria rangka pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan double job.

Di Kecamatan Dente Teladas, ada dua orang yang menjadi Panwascam, namun mengikuti rekrutmen pendamping PKH dan diterima, sehingga mereka memiliki double job selama 10 bulan lebih. Kedua orang tersebut bernama I Putu Ari dan Andi Kurniawan, mereka telah bekerja di Panwascam sejak Desember 2017, sementara di PKH baru sejak Januari 2018. Artinya, yang bermasalah adalah perekrutan PKH, bukan rekrutmen Panwascam.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulangbawang, Sukur mengatakan akan menindaklanjuti temuan mengenai pendamping PKH yang double job dengan Panwascam di Kecamatan Dente Teladas. “Pendamping PKH tidak boleh kerja rangkap. Seperti halnya bergabung dalam Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) atau Panitia Pengawas (Panwas), sebab berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan,” papar Sukur.

“Maka, bila ada pendamping PKH yang double job atau sudah menjadi Panwascam sebelum menjadi pendamping PKH, maka harus mengundurkan diri dari PKH, sebab dalam aturan perekrutan PKH, tidak boleh bila sudah menjadi Panwascam,” jelas Kadis Dinsos Tulangbawang ini.

Sementara, Ketua Lembaga Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Lampung, Gunawan sangat menyayangkan buruknya pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Tulangbawang dan Dinas Sosial Kabupaten Tulangbawang selaku kontrol atau pembina, karena merekrut pendamping PKH yang telah menjadi Panwascam. “Bila keduanya mengundurkan diri dari Panwascam, bukan berarti mereka dapat melanggang terus bekerja sebagai PKH, sebab dalam perekrutannya sudah cacat hukum, dan keduanya harus diberhentikan dari PKH,” jelas Gunawan.

“Selain itu, keduanya juga harus mengembalikan kerugian negara, dimana gaji dari PKH yang mencapai puluhan juta, hal ini sudah jelas-jelas merugikan negara, menugaskan pendamping dan Panwas yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut hematnya, masih banyak lulusan universitas (sarjana) yang benar-benar profesional dan masih lontang lantung sebagai pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan dan sangat membutuhkan pekerjaan. “Saya berharap Pemerintah Daerah melalui OPD harus tegas, karena masih banyak orang pintar yang membutuhkan pekerjaan, ini malah ada yang double job, sangat disayangkan,” ucap Gunawan.

“Untuk itu, saya berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial, agar kedua orang tersebut dapat diberhentikan dari pendamping PKH dan mengembalikan kerugian negara atau gaji mereka sebagai PKH, sebab dalam perekrutan mereka sudah cacat hukum, karena telah bekerja sebagai Panwascam terlebih dahulu dari pada PKH,” tegas Gunawan. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Akibat merasa dibohongi oleh Management Sugar Group Companies (SGC), massa dari tiga kecamatan akan menggelar demo besar besaran, yang diperkirakan melibatkan 7000 massa. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ormas Fortuba (forum Rakyat Tulang Bawan) Andika, di Kampung Kibang, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Kamis ( 15/11/2018 ).

Dalam pertemuan dengan puluhan masyarakat yang mewakili dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Menggala, Gedung Aji, Gedung Meneng, menindak lanjuti hasil pertemuan pada tanggal 17 Oktober antara perwakilan perusahaan SGC dengan perwakilan masyarakat, yang hingga kini tidak ada kejelasan mengenai atas apa yang selama ini menjadi tuntutan mereka.

Sehingga menurut penjelasan terhadap masyarakat, bahwa dari pihak perusahaan yang diwakili oleh Heru dan Edi Purnomo, pada waktu itu, mempersilakan kepada masyarakat untuk memperkarakan semua tuntutan nya ke ranah hukum.

Koordinator lapangan (korlap) Fortuba, Supri Bakau menyatakan mewakili dari tiga kecamatan, apabila tuntutan mereka belum juga dipenuhi oleh perusahaan SGC, maka dapat memastikan akan menggelar demo besar besaran pada pertengahan bulan Desember tahun 2018 ini.

”Karena kami merasa sudah dibohongi oleh perusahaan Sugar Group, maka kami siap mengambil kembali atas tanah, yang mana selana ini sudah dikuasai oleh perusahaan tersebut, walaupun apa yang terjadi,” tegasnya.

Tuntutan masyarakat terhadap perusahaan Sugar Group, kembalikankan hak ulayat warga, serta Cabut HGU, Nomor 87 Tahun 2017, yang telah dibuat oleh Menteri Agraria. (Mardi)

Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, untuk mewakili dalam penyerahan piagam penghargaan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, yang dilaksanakan di Badiklat SDA, usai menjadi pemateri pembekalan kepemimpinan, Selasa (13/11/2018).

Penyerahan oleh Bunda Winarti sapaan akrab Bupati Tulangbawang, saat mewakili Mendagri, untuk memberikan Piagam Penghargaan kepada KPK, disaksikan peserta dari berbagai Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia.

Sebelumnya, Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, bersama para Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lainnya dari berbagai Provinsi, Angkatan I Tahun 2018, mengikuti penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, 11 sampai 14 November 2018.

Seperti diketahui, Bupati Gotong Royong Winarti bersama Kepala Daerah lain, mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam Negeri, pada hari kedua ini Ibu Bupati sangat serius dalam mengikuti materi-materi dari berbagai narasumber.

Diakhir kegiatan, sebagai penghormatan Kemendagri kepada KPK, maka diserahkan berupa piagam penghargaan untuk lembaga antirasuah tersebut, spesial terasa dari Sai Bumi Nengah Nyappur mendapat kehormatan mewakili Kemendagri untuk menyerahkan piagam penghargaan tersebut kepada Ketua KPK Agus Raharjo. (Mardi)

Tulangbawang Barat (SL)-Kepolisian Resor (Polres) Tulang Bawang menggelar bhakti kesehatan, bertempat di Pasar Putri Agung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Rabu (14/11/18). Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Polri khususnya Polres Tulang Bawang kepada warga masyarakat dalam hal kesehatan, sehingga masyarakat menjadi semakin dekat dan cinta dengan Polri

Kapolsek Menggala Iptu Zulkifli mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH yang turun langsung ke lokasi mengatakan, kegiatan ini diberi nama Polisi peduli kesehatan “Gham Bebagei”. “Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Polri khususnya Polres Tulang Bawang kepada warga masyarakat dalam hal kesehatan, sehingga masyarakat menjadi semakin dekat dan cinta dengan Polri,”Tutur Iptu Zulkifli.

Lanjutnya, adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pembagian masker serta vitamin yang semua dilakukan secara gratis kepada warga masyarakat yang sedang berbelanja di Pasar Putri Agung Menggala. “Sebanyak 65 warga yang mengikuti kegiatan ini dan mereka merasa sangat senang serta berharap kegiatan serupa dapat berlangsung secara terus menerus, bukan hanya di satu tempat keramaian saja,”Terang Iptu Zulkifli.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Kapolsek Menggala, Kepala Dinas Pasar Menggala Firmansyah, S.Sos, dokter umum dari Urusan Kesehatan Polres sebanyak 2 personel, Polisi Wanita (Polwan) sebanyak 12 personel dan Bhabinkamtibmas Menggala Tengah Polsek Menggala. (Robert)

Tulang Bawang (SL)-Pemerintah Kabupaten Tulangbawang satu persatu terus merealisasikan 25 program unggulan Winarti-Hendriwansyah program yang dilaksanakan kali ini, yaitu perjalanan suci untuk umat beragama, bagi umat beragama Islam yakni perjalanan suci Ziarah ke Makam Wali Songo, dan untuk umat beragama Hindu ke Tirta Yatra Provinsi Bali, Senin (12/11/2018).

Realisasi 25 program unggulan Win-Hen ini, ziarah ke Makam Wali Songo sebanyak 60 orang dan ke Tirta Yatra Pulau Bali sebanyak 40 orang, para peserta ini berasal dari 15 Kecamatan se-Tulangbawang, dan mereka akan berangkat selama kurang lebih 1 Minggu dari hari pemberangkatan.

Untuk yang umat beragama Islam, rombongan Ziarah di Pimpin KH Abdul Wahid Pimpinan Ponpes Bahari Menggala rute ziarah menuju Makam Sunan Gunung Jati Cirebon sampai Makam Sunan Ampel di Surabaya, sementara yang menuju Provinsi Bali rombongan dipimpin Sri Lambang Asih dari Dinas Ketahanan Pangan.

Sekretaris Daerah Tulangbawang Bapak Ir. Anthoni M.M selaku wakil dari Bupati, menyampaikan bahwa kegiatan yang mana merupakan salah satu dari 25 Program unggulan Win-Hen ini bertujuan membangun mental masyarakat melalui wisata religi.

“Diharapkan umat Islam dapat mempelajari dan mendalami ilmu keagamaan dengan cara mengunjungi dan mempelajari jejak Islam para Wali Songo, begitu pula bagi umat beragama Hindu, diharapkan dapat mempelajari jejak dan sejarah agama Hindu di Pulau Bali,” kata Sekda.

Acara pelepasan dihadiri oleh beberapa pejabat yang ada di Pemkab Tuba serta anggota DPRD Tuba, bertempat di Aula Masjid Agung Baiturrahman. (Mardi).