Tulang Bawang (SL)-Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) TNI Manunggal Membangun Kampung (TMMD) ke-105 Kodim 0426 Tulang Bawang, Mayor Inf Haris Nusantara, memimpin langsung gotong- royong bersama masyarakat membersihkan seputar balai Kampung Bedarou Indah, Jumat (19/07/2019).
Gotong- royong anggota Satgas TMMD 105 dengan masyarakat dilakukan dengan penuh keakraban, mereka saling bercanda dan bergurau sambil bekerja, kegiatan yang mencerminkan kemanunggalan. Supadi salah satu warga Kampung Bedarou Indah saat ditanya wartawan mengatakan, selama ada TMMD Kodim 0426, Kampung kami menjadi ramai, apalagi saat bergotong- royong seperti sekarang ini.
Lanjut Supadi, saya tidak menyangka kalau bapak Komandan SSK orangnya suka humor, jadi kami bekerja gotong- royong menjadi semangat dan tidak merasa lelah. “Masyarakat punya harapan setelah TMMD selesai, bapak- bapat TNI dan Polisi jangan pernah lupa kepada kami,” pinta Supadi mengakhiri pembicaraanya. (Mardi)
Tulang Bawang (SL)-Sejumlah Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Rabu 2 Januari 2019 lalu. Laporan terkiat ke KPK terkait dugaan melakukan pemerasan dan pelanggaran kode etik perilaku Hakim. Laporkan ke KPK terdata dengan Nomor Informasi: 100B20 itu. Sementara laporan ke Komisi Yudisial RI, pada 15 November 2018 tahun lalu, dengan Nomor Register: 1373/X/2018.
Laporan itu disampaikan, Kuasa Hukum Penggugat, Irfan Rinaldi, SH, yang menangani perkara gugatan lahan Kampus STAI Tulang Bawang. Irfan membenenarkan adanya pelaporan sejumlah Hakim PN Menggala ke Lembaga Anti Rasuah dan Komisi Yudisial RI, terkait dugaan melakukan pemerasan dan perkara gugatan sengketa lahan melawan pihak Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang.
“Para Hakim tersebut telah dilaporkan, karena berulang kali memanggil keruangan Majelis dan meminta uang sebesar Rp1,5 miliar dibayar tunai, apabila perkara Nomor 27 Pdt PN Menggala itu ingin dimenangkan, sebelum perkara itu diputuskan,” terang Irfan kepada sinarlampung.com Rabu (17/7/2019).
Namun, dikarenakan pihak ahli waris Almarhum Samudji selaku penggugat tidak dapat memenuhi permintaan dari Majelis Hakim tersebut, akhirnya perkara diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard, red) atau gugatan tidak diterima. “Bukti rekaman pembicaraan dengan para Majelis Hakim PN Menggala sudah kita serahkan ke KPK dan Komisi Yudisial RI, juga para saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” jelasnya.
Sementara, para ahli waris Samudji (alm) merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan prilaku Hakim PN Menggala dalam menangani perkaranya. “Sebagai rakyat kecil kami merasa sangat dirugikan oleh para Hakim di PN Menggala,” katanya.
“Kami hanya memperjuangkan hak yang dirampas dan dibangun untuk Universitas STAI Tulang Bawang. Maka kami berharap keadilan yang benar dan seadil-adilnya, karena tanah tersebut memang bersertifikat hak milik dan tercatat di ATR/BPN,” tandas ahli waris.
Sementara belum ada keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Menggala, terkait laporan tersebut. Para hakim yag dihubungi di Gedung Pengadilan Menggala, sedang tidak ditempat. “Para hakim sedang tidak ditempat. Bapak boleh buat janji dengan kepala Pengadilan, atau dengan Humas Pengadilan,” kata staf Informasi Kantor PN menggala. (Mardi)
Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti diwakili Sekdakab Tulangbawang Ir. Anthony, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan SK PNS Formasi PTT Kementrian Kesehatan dilingkup Pemkab Tulangbawang, usai upacara bulanan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Pemda setempat, Rabu (17/07/2019).
Adapun penyerahan ini dilakukan, berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemkab Tulangbawang Periode 1 April 2019.
Selanjutnya Bupati Tulangbawang menerbitkan Surat Keputusan tentang Kenaikkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 April 2019, yang mana sebanyak 505 orang, terdiri dari Golongan III sebanyak 371 orang, Golongan II sebanyak 127 orang dan Golongan I sebanyak 7 orang dan SK PNS dari Formasi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, dengan rincian Dokter Umum berjumlah 1 orang dan Bidan berjumlah 6 orang.
Dalam amanatnya, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, yang dibacakan Sekdakab Ir. Anthoni MM, menyampaikan bahwa kenaikkan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
“Kenaikan pangkat dan penerimaan SK PNS adalah momen yang ditunggu setiap Pegawai, karena ini akan menjadi dasar saudara dalam meniti karir kejenjang selanjutnya berdasarkan kinerja, untuk itu bagi saudara semua yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat dan SK PNS, saya harapkan bisa menambah semangat kerja, motivasi dalam bekerja mengabdi pada masyarakat” tutur Bunda Winarti.
Selain itu, kepada semua pegawai Pemkab Tulangbawang, Bunda juga berpesan, agar dapat semakin giat, tekun, taat pada aturan dan regulasi. “Buat inovasi, sampaikan ide pada pimpinan, karena sejatinya tugas kita adalah mengabdi untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bunda Winarti berpesan.
Sebagai Bupati, sejak awal Bupati Hj. Winarti, SE MH selalu memikirkan kesejahteraan PNS, hal ini tercermin dalam 25 program unggulan, diantaranya mempermudah penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat dan kesejahteraan pegawai, dengan harapan semua Pegawai bisa bekerja maksimal.
“Selain itu, PNS Tulangbawang juga selalu dipermudah dalam urusan administrasi pegawai juga kesejahteraan, saya berharap, jangan bekerja tidak sesuai regulasi, karena sebagai PNS kita sudah cukup, hindari perilaku buruk agar terhindar dari masalah hukum,” tandasnya. (Mardi)
Tulang Bawang (SL)-Kepala bidang (kabid) kesehatan masyarakat (kesmas) Dinas Kesehatan, Kabupaten Tulang Bawang di duga mempotong dana Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar 5 persen. Pemotongan dilakukan kepada setiap petugas yang melakukan klaim dana tersebut.
Tindakan pemotongan dana jampersal tersebut di duga di lakukan oleh salah satu oknum ASN aparatur sipil negara yang di ketahui belum lama menjabat Kabid Kesmas yang membidangi program jampersal kepada para seluruh tenaga pelayanan kesehatan yang menjalankan program jampersal di wilayah kabupaten Tulang Bawang yang melakukan klaiman dana jampersal tahap ke dua di akhir tahun 2018 kemarin.
Menurut sumber jelas sinarlampung.com yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan tindakan nakal yang dilakukan oleh salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN) di dinas kesehatan kabupaten tulang bawang, oknum tersebut memang jabatannya yang membidangi program jampersal tersebut. Tetapi tindakannya itu sangat memberatkan kami karena di wajibkan sebesar 5 persen,” jelasnya ke sinarlampung.com senin (15/07/2019).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemotongan dana jaminan persalinan ini baru-baru ini saja semenjak berganti pimpimnan ini pemotongan dana klaiman jampersal di patok 5 persen,
“Tetapi tujuan atau di stor ke siapa juga nggak di jelasin ini yang kita kesalkan dan pemotongan ini seluruh bukan hanya saya saja. Sebenarnya keberatan sih tapi mau protes takut. Semua kawan-kawan kaget dan ngedumel atas tindakan pemotongan dana tersebut yang di lakukan oleh oknum ASN yang kami ketahui belum lama ngejabat di dinas kesehatan,” katanya.
“Memang sistem pencairan (mengklaim) di lakukan dua tahap, tahap pertama untuk melakun klaiman itu sekitar bulan juni (pertengahan tahun/red) dan tahap kedua itu di akhir tahun bulan desember) dan besaran per satu kali persalinan (melahirkan) itu totalnya Rp. 1.000.000 dan itu termasuk biaya KB dan biaya lainnya,” Imbuhnya.
“Sebenarnya saya keberatan dipotong, tapi karena kawan lainnya juga mengalami hal yang sama sebelum saya mengklaim Jampersal itu, saya terima saja”, ujar sumber senada kesal itu. (Mardi)
Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti mangkir dipada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD）Kabupaten Tulang Bawang, Pembicaraan tingkat II atas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, dan Pengesahan RKUA dan PPAA perubahan APBD TA 2019, Selasa-Rabu, 9-10 Juli 2019. Winarti memberikan surat mandat kepada Sekda Tuba Antoni, untuk menghadiri acara tersebut.
Absen di Paripurna DPRD, Winarti juga menyerahkan surat keterangan Dokter RSU Tulang Bawang di tanda Tangani Dokter Lukman, dengan alasan sedang sakit, dan rekomendasi istrirahat dari tanggal 9-11 JUli 2019. Ironisnya, Winarti justru aktif di semua kegiatn di luar sejak tanggal 8 Juli 2019.
Catatan wartawan, kegiatan bupati selama 3 hari terakhir seperti yang di publikasikan, bahwa pada hari Senin (08/07/2019). Bupati Tulangbawang Hj. Winarti menerima Penganugrahan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dalam apel pagi di Lapangan Parade Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor.
Lalu, Selasa (09/072019), adalah mengahdiri rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang bawang, dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018, dan terhadap KUA PPAS Perubahan APBD TA 2019, sekaligus penyampaian nota pengantar Raperda tentang Perubahan APBD TA 2019. Namun Winarti tidak hadir berdasarkan surat izin resmi berhalangan hadir, sehingga diwakili Sekdakab Tulangbawang Ir. Anthoni MM.
Dan Rabu (10/07/2019), Bupati Tulangbawang Hj. Winarti malah menjadi Inspektur upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 TA. 2019 di wilayah Kodim 0426/TB, yang dilaksanakan di Kampung Bedarou Indah, Kecamatan Menggala Timur.
Direktur Rumah Sakit Daerah （RSUD）Menggala dr. Loekman Pura, yang akan dimintai keterangan terkait surat ijin sakit itu, sedang tidak ada ditempat. ”Bapak direktur sedang tugas luar di novotel Bandar Lampung, kalau mau ketemu tunggu saja bapak pulang dan ada dikantor, kami no coment itu kelasnya pak direktur ” tegas salah satu pejabat esselon III, terkesan saling lempar.
Terkait hal itu, Bupati Winarti diduga telah melakukan pembohongan publik, Winarti juga dianggap telah melakukan pembodohan terhadap DPRD dan masyarakat Tulang Bawang. Karena sejak tanggal 8 Juli Bupati Tulang Bawang berada di Jawa Barat, ketika Rapat Paripurna Bupati tidak dapat hadir dengan melampirkan surat keterangan sakit, yang dikeluarkan oleh RSUD Menggala, agar Bupati Winarti istrahat selama 3 hari, dimulai dari tanggal 9 sampai 11 juli 2019,
Kebohongan itu terungkap kenyataannya, Bupati Winarti saat ini sedang mengikuti kegiatan pembukaan TMMD ke-105 di Kampung Bedarou Indah Kecamatan Menggala Timur, bersama Kodim 0426 Tulang Bawang. Atas perbuatannya tersebut, Winarti dapat terindikasi melanggar pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Catatan Kembohongan publik oleh Winarti, saat tidak hadir di Paripurna DPRD lampung, adalah bukan hanya saat menjadi Bupati. Karena pada kampanye juga membohongi rakyat Tulang Bawang dengan menjanjikan 25 program bila terpilih menjadi Bupati yang hingga saat ini juga belum terialisasi. (nt/red)
Tulang Bawang (SL)-Sekda Kabupaten Tulang Bawang Ir. Anthoni MM, mewakili bupati Hj winarti SE MH melepas peserta Pekan Daerah-Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA-KTNA) XVI Tahun 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan. Pelepasan 25 orang, dengan pendamping 5 orang dan panitia 4 orang, di Rupatama Kantor Bupati Tulangbawang, Kamis (11/07/2019),
Peserta akan mengikuti lomba Stand Pameran, lomba Asah Terampil, lomba Temu Karya, lomba Peragaan dan Unjuk Tangkas, lomba Karya Seni dan lomba Olahraga Tradisional. Dalam sambutannya Ir. Anthoni menyampaikan bahwa Bupati Tulang Bawang Hj Winarti mendukung penuh para peserta yang mengikuti perlombaan, mengingat Kabupaten Tulangbawang dengan wilayah geografis yang cukup luas, memiliki potensi perairan dan pertanian yang melimpah, sehingga sumber daya ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Dalam pembangunan yang semakin kompleks, petani dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam keterkaitan usaha tani dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya. “Saat ini diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang berkualitas dalam membangun sektor pertanian, KTNA kita jadikan ajang motor penggerak pembangunan pertanian, diharapkan mampu membantu petani membangun skala usaha yang memiliki potensi strategis seperti pelaku usaha lainnya,” kata Sekda menyampaikan pesan Bupati Winarti.
Selain itu, KTNA juga harus menjadi penyalur aspirasi petani dalam keikutsertaan menentukan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian, sehingga mendorong peran aktif petani dan pelaku agribisnis Lainnya. “Oleh karena itu KTNA perlu difasilitasi dan diberdayakan agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri, sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Tulangbawang,” tuturnya.
Salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, adalah memberikan dukungan kepada KTNA Kabupaten Tulangbawang untuk berpartisipasi pada kegiatan PEDA-KTNA Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan di Kalianda Lampung Selatan pada tanggal 15-18 Juli 2019.
“Untuk itu, kepada seluruh peserta PEDA-KTNA, diharapkan dapat menjadikan ajang ini, sebagai ajang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing, sehingga kualitas sumber daya petani terus meningkat dan mampu menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat baik di kawasan regional Kabupaten Tulangbawang, Nasional bahkan Internasional,” katanya. (rls/mardi)
Tulang Bawang (SL)-Polres Tulang Bawang memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat, pada puncak perayaan Hari Bhayangkara ke-73 tahun 2019, Pemberian reward tersebut, dilaksanakan hari Rabu (10/07/2019), sekitar pukul 08.30 WIB, di Lapangan Kampung Bedarou Indah, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang setelah pelaksanaan upacara.
Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, mengatakan, sebanyak dua tomas yang berikan reward hari ini karena mereka telah berjasa dalam pembangunan dan kemajuan institusi Polri. “Dua tomas tersebut yaitu Ismanto (56), warga Blok 5, Kampung Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang dan Bandarsyah Yusuf (58), warga Jalan Ratu Pengadilan, Tiyuh/Kampung Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat,” ujar Syaiful.
Lanjutnya, saudara Ismanto ini telah membantu dan membangun Mako Satuan Polisi Air Udara (Sat Polairud) Polres Tulang Bawang sedangkan saudara Bandarsyah Yusuf sebagai koordinator menghibahkan tanah pembangunan Mako Polsek Tulang Bawang Udik.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti, SE, MH dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan, SE, MM. Selanjutnya potongan nasi tumpeng diberikan kepada personel Polres dengan umur tertua dan umur termuda.
Bupati Tulang Bawang berkesempatan memberikan potongan nasi tumpeng kepada Bripda Raihan Deka Akbar, Nrp 00110069, Jabatan Banit Dalmas Sat Sabhara Polres Tulang Bawang sebagai personel dengan umur termuda. Sedangkan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat berkesempatan memberikan potongan nasi tumpeng kepada AKP Suharto, Nrp 62040874, Jabatan Kasat Polairud Polres Tulang Bawang sebagai personel dengan umur tertua. (rls/robert)
Tulang Bawang (SL)-Pemerintah Kabupaten Tulangbawang bersama Civitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan ramah tamah yang dilaksanakan di Kampus IPDN, dengan dihadiri Rektor IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S. Sos., M.Si beserta para Wakil Rektor IPDN, Jatinangor Minggu (07/07/2019).
Winarti bersama Rektor IPDN
Hadiri Ramah Tamah Dengan Civitas IPDN, Bunda Winarti mendapat sambutan hangat dari Rektor IPDN. Pada acara ramah tamah ini, Bupati Tulangbawang, Hj. Winarti SE MH, hadir didampingi Sekdakab Tulangbawang Ir. Anthoni MM bersama Inspektur Inspektorat Dr. Pahada Hidayat SH MH, Asisten III Dr. Untung Widodo M.Si, Kaban DPKAD Dr. Rustam Efendi SE M.Si Akt CA, Kadis PPPA Dra.Desia Kusumayuda M.Si.
Selain itu, turut hadir, Kepala DPMPTSP Dra. Lusiana M.AP, Plt. Kadis Kominfo Dedy Palwadi AP MM, Kadis PMK Drs. Yen Dahren M.AP Kasad PolPp Drs. TUHIR ALAM, AMRI ALFIS Kadis Perdagangan serta seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Tulangbawang.
Kedatangan Bupati Tulangbawang disambut Rektor IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S. Sos., M.Si di lobby Graha Wyata Praja dengan Jajaran Kehormatan (JARKO) Praja IPDN. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ruangan silaturrahmi, rombongan Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, diapit oleh Putri Nusantara (PINUS), ini adalah regu penerima tamu kehormatan yang berasal dari Praja putri dari seluruh Provinsi se-Indonesia.
Acara dimulai dengan persembahan Tari Candi Ayu oleh Praja Putri IPDN, lalu selayang pandang sejarah berdiri IPDN dari masa kemasa. Dalam kesempatan ini, Bunda Winarti mengucapkan sangat berterimakasih atas terselenggaranya acara silaturrahmi Pemda Tulangbawang dengan Civitas IPDN, dan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur itu juga sekaligus memperkenalkan seluruh Pejabat yang terdapat dalam rombongan.
“Terimakasih Pak Rektor atas kesempatan untuk kami bisa bersilaturahmi, kami berharap IPDN bisa membantu kami dalam membangun Sumber Daya Manusia ASN kami di Tulangbawang,” tutur Bunda Winarti.
Silaturrahmi ini, lanjutnya, adalah momen berharga bagi Pemda Tulangbawang. “Karena dengan bertemu Civitas IPDN yang dipimpin Pak Rektor, kita berharap Pak Rektor bisa memberi perhatian lebih untuk kita,” kata Pangeran Suri, panggilan adat Bupati Winarti, berharap besar.
Rektor IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S. Sos., M.Si dalam penyampaiannya, mengatakan bahwa IPDN bukan lembaga yang tertutup, maka dari itu sangat senang atas kunjungan Bupati dan rombongan Jajaran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang. “Kami sangat senang dan terbuka atas kunjungan Ibu, ada 3.000 lebih Praja kami yang tinggal di Barak, sangat senang atas kunjungan ini,” ucap Rektor IPDN dalam memulai sambutannya.
“Praja dari seluruh Indonesia bermacam suku bahasa, kami belajar untuk membaurkan menjadi satu karena itulah Indonesia, kami siap membantu pemda Tulangbawang dalam membangum SDM,” sambut Rektor IPDN lebih lanjut.
Dalam kesempatan ini, disampaikan juga bahwa IPDN siap membantu dan memberikan pelatihan secara khusus untuk para Pegawai sesuai kebutuhan, karena di IPDN terdapat lebih 250 orang dosen ahli dari berbagai disiplin ilmu. Pada silaturrahmi tersebut turut diisi dengan acara persembahan Tari Sama Alas yang berasal dari Provinsi Aceh, yang dipersembahkan oleh para Praja Putri, dan acara diakhiri dengan jamuan makan malam. (Rls/mardi)
Tulang Bawang (SL)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan warning Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang soal Fee Proyek yang berakibat pada kerugian uang negara. Hal itu disampaikan Kasatgas Korwil III Korsupgah KPK saat Rapat koordinasikan dan supervisi rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, Kamis (4/7/2019).
“Sistem harus bagus, lalu praktek pelaksanaannya juga harus sama baiknya. Jangan sistem bagus, pelaksanaannya masih ada uang ketok palu ada uang fee proyek. Perencanaan dan realisasinya harus singkron,” kata Ketua tim Kasatgas Korwil III Korsupgah KPK, Dian Patria dihadapan rapat.
Dian menerangkan, Tim Korsupgah KPK bertugas membantu Pemerintah daerah mulai dari perencanaan program pelaksanaan dan hal-hal pendukungnya. Menurutnya, korupsi saat ini dalam UU nomor 31 Tahun 1999 ko UU nomor 20 Tahun 2001.
Terdapat 30 jenis korupsi yang terklarifikasi dalam 7 kelompok, yaitu suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang serta konflik kepentingan dalam pengadaan. “Selalu berkoordinasi dengan kami, apa kendala pelaksanaan program dan hambatan yang. Kami siap menjembatani apa kendala Pemda dengan pihak lain,” tegas Dian Patria.
Sementara Bupati Tulang Bawang, Winarti mengatakan sangat bersyukur atas terselenggaranya acara ini, bisa bekerja langsung dalam supervisi tim Korsupgah KPK, karena dalam berbuat baik belum semua menyukainya, kita butuh bantuan untuk terus berdiri tengak mengemban amanah dalam melayani warga.
“Sejak awal kami berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan untuk rakyat, salah satunya dengan berdiri dan telah soft openingnya MPP (Mall Pelayanan Publik), kami berusaha setransparan mungkin pelayanan untuk pelayanan masyarakat, juga pelaksanaannya,” ujar Winarti.
Dia meminta kepada sejumlah perangkat OPD untuk serius dalam merencanakan dan merealisasikan program pembangunan di Kabupaten yang dipimpinnya tersebut. “Pada seluruh Pegawai yang hadir, dengarkan, jangan diskusi sendiri, manfaatkan kesempatan untuk bertanya hal-hal detail tentang korupsi, manfaatkan kesempatan besar ini,” tegasnya. (red)
Tulang Bawang (SL)-Pj Kepala Kampung Karya Cipta Abadi (KCA), Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang di duga gelapkan Dana Desa hingga miliar rupiah, sejak tahun anggaran 2017 dan 2018. Selama dua tahun dengan anggaran Rp800 juta pertahun, tidak terlihat hasil pembangunannya.
“Dana desa harusnya menjadi program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata di seluruh pelosok negeri khususnya di kampung karya cipta abadi selama dua tahun terakhir ini tidak terlihat hasilnya pembangunannya,” kata sumber yang minta tidak ditulis namanya, kepada sinarlampung.com Minggu (31/06/2019).
Menurutnya, Dana desa untuk satu tahun anggaran bisa mencapai Rp700-Rp800 juta pertahun, total tahun anggaran 2017 dan 2018, Rp1,5 miliar lebih. “Akan tetapi hasil pembangunan dari dana tersebut tidak di ketahui keberadaannya dan bahkan di tahun anggaran yang berjalan (2019/red) ini pun tidak jelas bisa cair nggaknya,” ujar sumber yang di ketahui aparatur pemerintah di kampung karya cipta abadi.
Lebih lanjut, selain dana desa yang bersumber dari anggaran perencanaan belanja negara (APBN) bahkan dana desa yang bersumber dari anggaran perencanaan belanja daerah (APBD) itupun tidak ada, bahkan gaji para aparatur kampung selama dua tahun terakhir ini tidak pula di terima sepenuhnya untuk tahun 2017 hanya sembilan bulan saja siltap (penghasilan tetap) dan tahun 2018 hanya terima tiga bulan itu pun masih ada potongan pula.
Untuk tahun 2017 Pj kepala kampung karya cipta abadi di jabat oleh Sukerdi, yang juga Camat Rawa Jitu Selatan Dan untuk tahun 2018 Pj kepala kampung karya cipta abadi di jabat oleh Suhartono, aparatur sipil negara di Kecamatan yang sama. “Namun Suhartono yang hanya staf biasa di kantor Kecamatan Rawa Jitu Selatan, yang kini telah mutasi ke Kecamatan Penawar Tama di awal tahun 2019,” jelasnya.
Menurut data sinarlampung.com Kampung Karya Cipta Abadi, Kecamatan Rawa Jitu Selatan dalam tiga tahun Terakhir selalu mendapatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana desa yang bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2017 melalui peraturan bupati nomor 03 tahun 2017 Rp767.984.117 dan tahun 2018 Rp 714.411.097.
Dan dana desa yang bersumber dari APBD untuk kampung Karya Cipta Abadi diantaranya 2017 Rp382.500.000 dan 2018 Rp428.440.000 yang mena alokasi dana desa itu semua telah di tetapkan untuk oleh peraturan bupati. (Mardi)
Tindakan pemotongan dana jampersal tersebut di duga di lakukan oleh salah satu oknum ASN aparatur sipil negara yang di ketahui belum lama menjabat Kabid Kesmas yang membidangi program jampersal kepada para seluruh tenaga pelayanan kesehatan yang menjalankan program jampersal di wilayah kabupaten Tulang Bawang yang melakukan klaiman dana jampersal tahap ke dua di akhir tahun 2018 kemarin.
