Pesisir Barat, sinarlampung.co – Gempa berkekuatan Magnitudo 5.3 terjadi di 133 Km Barat Daya Pesisir Barat Provinsi Lampung berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami.
“Lokasi gempa berada 6.33 LS,103.57 BT pada kedalaman 10 KM, Senin 5 Agustus 2024 pukul 19:44 WIB,” tulis Info BMKG.
Guncangan gempa dirasakan Liwa, Bengkunat, Pesisir Barat dan Kota Agung. Sampai saat ini belum ada informasi soal dampak dari gempa yang terjadi. (*)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Laskar Lampung Indonesia DPC Kota Metro mendatangi Polda Lampung dan Kajati Lampung untuk menyampaikan surat tembusan atas laporan ke Bapak Presiden RI, H. Ir. Joko Widodo, Kapolri dan Jaksa Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas PUPR Kota Metro.
Baca: Iwan Munir Dukung Polda Lampung Usut Dugaan Korupsi PUTR Kota Metro
Baca: Miliaran Anggaran Insentif Ribuan RT RW di Kota Metro Diduga Jadi Ajang Korupsi?
Baca: Kejati Lampung Mulai Garap Dugaan Korupsi di PUTR Kota Metro
Dalam konferensi Pers, Ketua LLI-KM Kota Metro Ir Achmad Ridwan S.E mengatakan bahwa tujuannya mereka mendatangi Polda Lampung dan Kajati pada Senen 29 Juli 2024, adalah menyikapi dugaan perbuatan melawan hukum oleh oknum pejabat di Dinas PUTR- Kota Metro.
“Kami Laskar Lampung DPC Kota Metro, mewakili masyarakat Kota Metro mengambil tindakan yaitu melaporkan Kepada bapak Presiden terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. Karena benar-benar telah meniadakan ketentuan hukum terkait tata kelola atau ketentuan kegiatan yang menggunakan uang negara,” kata Ridwan.
Menurut Ridwan, mereka harus melapor ke Presiden karena sepertinya mereka kebal hukum untuk di daerah. “Kami menduga para pejabat tersebut kebal hukum. Karena mengingat pelanggaran yang di lakukan tidak membuat penegah hukum di Lampung ini bergeming,” katanya.
Hal ini, Lanjut Ridwan akan menjadi Preseden buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari. Apa bila ada rekanan yang melanggar Kepres ternyata tidak menjadi TSK oleh APH. “Bahwa kami telah melaporkan perkara ini kepada Bapak Kapolri, bapak Irwasum dan Kadiv Propam Mabes Polri,” katanya.
“Kemudian kami pun melaporkan juga kepada bapak Kapolda Lampung Terkait Proses Penanganan oknum Pejabat Dinas PUTR Kota metro Yang Sedang Berlangsung di Polda Lampung Kurang lebih hampir tujuh bulan. Namun Oknum pejabat tersebut belum juga di tentukan sebagai TSK,” katanya.
Pelaporan juga disampaikan kepada Jaksa Agung, Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kajati Lampung terkait dugaan tindak pidana Korupsi yang di lakukan oleh oknum pejabat di Dinas PUTR- kota Metro.
“Apalagi banyak pintu masuk bagi Kajati untuk memproses tindakan korupsi yang di lakukan oleh oknum Pejabat tersebut,” ujarnya.
Terakhir Ridwan menyatakan Laskar Lampung DPC Kota metro meminta kepada Kajati dan Kapolda Lampung dapat bersinergi dalam menindak perbuatan melawan hukum oknum pejabat tersebut. “Bahkan perkara oknum Pejabat Dinas PUTR kota Metro ini sudah bukan rahasia umum lagi, dengan banyaknya berita Media di bandar lampung juga beberapa Media Nasional, terkait pelanggaran Hukum Oknum Pejabat Tersebut,” katanya.
“Kami dari Laskar Lampung DPC Kota Metro akan terus mengawal perkara ini, hingga di tetapkan nya oknum Pejabat tersebut sebagai tersangka. Sehingga menepis suara-suara sumbang yang beredar, bahwa telah terkoordinasi dan telah diselesaikan oleh penegak hukum di Provinsi Lampung.
Iwan Munir sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkan ke APH berdasar dan disertai bukti-bukti. “Laskar Lampung kalo sudah bertindak untuk kebenaran maka akan maju terus ke depan tampa kompromi,” katanya. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) dan Seminar Lampung Family Medicine Forum bertema “Filling The Primary Care Gap: The Role Of Family Doctor In Catastrophic Diseases”, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat, 26 Juli 2024.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan rapat kerja dan seminar ini sangat penting untuk kesinambungan pengelolaan organisasi dan masa depan profesi dokter keluarga layanan primer.
Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia berfokus pada transformasi pelayanan kesehatan di layanan primer dan telah dibukanya beberapa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis KKLP.
“Seminar ini memiliki makna yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit kritis seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis,” jelas Samsudin.
Dia melanjutkan, dokter keluarga merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan masyarakat. Tidak hanya memberikan perawatan medis tetapi juga mendampingi pasien dalam jangka panjang.
“Mereka memiliki kemampuan untuk mendeteksi dini, memberikan perawatan yang tepat dan memastikan bahwa pasien mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan,” kata Samsudin.
Oleh karena itu, Samsudin sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif PDKI untuk menyelenggarakan seminar ini.
“Semoga organisasi dan semua Perhimpunan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan program dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dirinya berharap PDKI dapat terus fokus pada program yang dikerjakan, dan fokus pada action yang akan dilakukan, serta tetap solid.
Kepada para pembicara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman, Pj Gubernur Samsudin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya.
“Begitu pula kepada para peserta, saya menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dedikasi Anda dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” ujarnya.
Ia berharap Rakernas dan seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan. (Red/*)
Jakarta, sinarlampung.co – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam melayani masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Korpri Menyapa (Komen) Series 11 bertajuk “Seminar Edukatif Pencegahan Judi Online dan Literasi Digital Cyber Security”.
Dalam sambutannya, Tomsi mengapresiasi kehadiran seluruh peserta baik secara luring maupun daring. Peserta merupakan ASN di lingkup Kemendagri maupun pemerintah daerah (Pemda). Ia mengingatkan bahwa inti dari pekerjaan ASN adalah melayani masyarakat.
“Setiap kita berpikir bekerja, itu (melayani masyakat) yang harus dipikirkan, walaupun ada bagian-bagian yang tidak secara langsung bekerja yang langsung menyentuh layanan masyarakat, namun demikian Kemendagri ini menjadi contoh untuk daerah,” ujar Tomsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Tomsi juga menekankan pentingnya ASN untuk terus mengembangkan diri, memahami tugas dan tanggung jawab, serta bekerja dengan penuh integritas. Ia menyatakan bahwa profesionalisme dan keikhlasan dalam bekerja tak hanya memberikan dampak positif bagi organisasi, tapi juga untuk pribadi masing-masing.
Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya reformasi birokrasi untuk menjadikan pemerintahan Indonesia sebagai birokrasi kelas dunia. Ia mengajak ASN untuk tidak merasa nyaman dengan status quo atau kondisi apa adanya dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. ASN diminta memahami kembali tugas pokok dan fungsi pekerjaan masing-masing, jangan hanya mengikuti kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala apa yang perlu diperbaiki setiap hari dan bagaimana mengukur kinerja dengan tepat.
Tomsi juga mengingatkan peserta seminar untuk menjauhi praktik judi online, yang merupakan tindakan ilegal dan merugikan diri sendiri. Terlebih menjaga nama baik pribadi dan organisasi merupakan tanggung jawab bersama.
Berbagai pesan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN. Dengan demikian, mereka dapat membawa perubahan positif dalam melayani publik, dan terus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
“ASN ini adalah pekerjaan yang mulia, oleh sebab itu lakukanlah dengan profesional dengan semangat dan dengan setulus hati. Kalau itu dilakukan maka pekerjaan kita menjadi lebih mudah, ada kendala juga tenang, kita perbaiki, kita hadapi,” tandas Tomsi.
Sebagai Informasi, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah narasumber. Mereka di antaranya Direktur Analisis dan Pemeriksaan II Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono, serta Pakar Keamanan Siber Universitas Indonesia (UI) Wahyu Catur Wibowo. (Red/*)
Jakarta, sinarlampung.co – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meresmikan UMKM Center keempat yang berada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Sungai Saddang Lama No.40, Maradekaya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian UMKM Center Makassar merupakan upaya BSI untuk bisa mengoptimalkan peran pelaku ekonomi kerakyatan di wilayah Indonesia Timur.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kehadiran UMKM Center Makassar merupakan upaya BSI untuk dapat menjaring dan menemukan potensi-potensi UMKM baru di Indonesia Timur. Apalagi BSI Region Makassar memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh Pulau Sulawesi, Maluku, hingga Pulau Papua.
Hingga Juni 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp47,72 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan. Dimana saat ini BSI memiliki lebih dari 3.281 UMKM binaan yang terus dibina dan ada yang berhasil go internasional.
Hery mengatakan UMKM Center BSI menjadi wadah bagi pelaku usaha segmen tersebut dalam mendapatkan pelatihan, pembinaan, pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga membantu proses pemasaran produk. Menurut Hery, pelaku UMKM yang memanfaatkan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usahanya. Di antaranya melalui optimalisasi potensi bisnis hingga dukungan proses digitalisasi usaha.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi pembiayaan pada UMKM dengan berbagai strategi, salah satunya melalui UMKM Center. Kami berharap BSI UMKM Center Makassar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kelas bagi UMKM di Indonesia timur melalui berbagai program pembinaan,” kata Hery.
Sebelum di Makassar, perseroan sudah memiliki 3 UMKM Center yakni di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. UMKM Center juga menjadi tempat untuk berkonsultasi dan mendapatkan sertifikasi halal yang difasilitasi BSI.
Hery pun menegaskan bahwa UMKM menjadi segmen yang akan terus didorong komposisi pembiayaannya oleh BSI. Kehadiran UMKM Center merupakan bagian dari upaya BSI meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha di segmen tersebut. Sehingga terbentuk suatu ekosistem UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas.
“Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan. Agar pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya secara modern, terdigitalisasi bahkan mampu memasuki pasar global,” tutur Hery.
Selain itu, BSI memiliki platform untuk mendukung UMKM yaitu Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital. Portal UMKM BSI merupakan platform yang mendukung pelaku UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat berkompetisi di Pasar Global. Sedangkan Portal Salam Digital merupakan platform yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital, untuk memenuhi segala kebutuhan usaha dan investasi.
Sementara Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan “Sulawesi Selatan adalah salah satu gate utama perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu dengan hadirnya BSI UMKM Center, kami berharap akan menjadi sebuah kolaborasi aktif yang menghubungkan UMKM dengan buyer sehingga mereka akan naik kelas dan mampu memberikan kontribusi ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (Red/*)
Pesawaran, sinarlampung.co – Kelas Lapangan Gobang Yonif 7 Marinir Ketapang, Pesawaran diresmikan. Peresmian dipimpin Danbrigif 4 Mar/BS, Kolonel Mar Supriadi Tarigan di Markas Komando (Mako) Yonif 7 Marinir, Ketapang, Pesawaran, Kamis, 25 Juli 2024.
Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas prajurit yang pandai dalam peperangan maupun praktek pembelajaran.
Kelas lapangan tersebut diberi nama GOBANG yang berarti (Gempur Obrak Abrik Basmi dan Menang), menandakan Prajurit Yonif 7 Marinir yang ditempa di kelas lapangan tersebut akan menjadi prajurit yang tangguh, pandai untuk menunjang penugasan dan mengharumkan nama satuan, Korps Marinir dan TNI AL. Kegiatan tersebut ditutup dengan ramah tamah bersama Prajurit di Ajabra Coffe Corner.
Danbrigif 7 Marinir Letkol Marinir Alex Zulkarnain berharap kelas lapangan dapat membantu Prajurit dalam meningkatkan ilmu dalam pelajaran perang dan juga kelas lapangan tersebut nantinya bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi Yonif 7 Marinir,” tegasnya. (Rls)
Bandar Lampung, Sinarlampung.co- Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) segera menindaklanjuti pemasangan spanduk salah satu calon Gubernur Lampung 2024, Umar Ahmad di pagar perkantoran pemerintah setempat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomonfotik) Provinsi Lampung, Ahmad Saefullah, Selasa, 9 Juli 2024.
Baca Juga : Pematank Kecam Spanduk Bacagub Umar Ahmad Terpasang di Pagar Pemprov Lampung
“Utk spanduk itu saya belum lihat, tapi sudah saya tindak lanjut dengan diinfokan kepada Kasatpol PP Provins, utk di sekitar Pemprov yg merupakan bangunan Pemprov maka sejogya nya tidak boleh ada pemasangan spanduk yg mengarah kepada unsur politik,” ujar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp.
Demi menjaga netralitas, Saiful secara tegas melarang pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada sarana dan prasarana pemerintah, terlebih untuk kepentingan pribadi atau politik.
“Walaupun saat ini belum masuk ke dalam tahapan pilkada, namun tahun ini adalah masuk pada tahun politik, maka Pemprov juga harus menjaga sikap netralitas , dengan netral tsb maka utk menjaga nya yaitu sarana dan prasarana tidak boleh digunakan utk politik secara perorangan,” tegasnya.
Sebelumnya, terlihat salah satu spanduk Bakal Calon Gubernur (Bacagub) bergambar Umar Ahmad terpasang di pagar Pemprov Lampung yang menuai kecaman dari Ketua LSM Pemantank Lampung. (*/Red)
Lampung Tengah, sinarlampung.co-Bupati Kabupaten Lampung Tengah Hi. Musa Ahmad, menggelar kegiatan halalbihalal dan doa syukuran pulang haji, di kediaman Bupati, Jalan Otista Yukum Jaya, Lampung Tengah, Kamis 28 Juni 2024.
Baca: Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Dilaporkan KPK, Dipanggil Polres Metro Mangkir
Baca: Pulang Haji Bupati Musa Ahmad Diperiksa Polisi di Jakarta
Musa Ahmad mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat, OPD serta keluarga yang telah mendoakannya sehingga diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji. “Yang terpenting bagi kita adalah nikmat kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam beribadah,” ujar Musa Ahmad.
Menurutnya, kondisi cuaca yang berbeda dan cukup panas serta menguras energi, tidak jarang jemaah haji yang mengalami flu selama di tanah suci. “Namun berkat doa bersama, semua berjalan lancar dan dapat bertemu kembali serta diharapkan semua dapat berhaji dan mengetahuai arti kehidupan setelah beribadah haji,” Katanya.
Terkait pemeriksaan dirinya di Polsek Gambir, Musa Ahmad mengaku hanya dimintai keterangan, setelah itu dirinya langsung pulang ke Lampung Tengah. “Hanya dimintai keterangan. Kalau isu belum mau pulang itu hoax. Ini buktinya saya sudah dirumah. Biasa itu. Namanya isu. Yang jelas alhamdulillah sudah sampe rumah dengan selamat dan bisa melaksanakan acara halalbihalal.,” kata Musa Ahmad.
Diperiksa Tiga Jam
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad diperiksa penyidik Polres Metro di Polsek Gambir, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024 malam sejak pukul 20.00 sampai 22.00 WIB. Selama tiga jam itu, Musa Ahmad dicecar penyidik Polres Metro soal dugaan jual beli proyek APBD Lampung Tengah.
“Pak Musa diperiksa di Jakarta setelah pulang menjalankan ibadah haji dan masih cuti tetapi karena Pak Musa taat hukum, maka bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan,” kata Kuasa hukum Musa Ahmad, Sopian Sitepu, Jumat 28 Juni 2024.
Dalam kasus dugaan jual beli proyek APBD Lamteng senilai Rp80 miliar ini, Polres Metro sudah menetapkan 2 tersangka yakni Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo. Erwin Saputra sudah ditangkap tapi Ferdian Ricardo yang mengaku sebagai keponakan Misa Ahmad, masih buron. Sementara korbannya adalah Habriansyah atau Alex.
Kepada penyidik, lanjut Sopian, Musa menjelaskan tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Ferdiyan Ricardo tentang proyek apapun dan tidak mengetahui hubungan atau urusan antara Ferdiyan Ricardo, dengan Alex dan Erwin. “Bahwa pernyataan Erwin dan Alex dengan menyebut-nyebut nama Musa Ahmad tidak sesuai fakta sebenarnya sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah sangat merugikan nama baik Musa Ahmad,” katanya.
Penjelasan Kabid Humas
Sementara Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan Kasus tersebut berawal dari laporan korban Habriansyah yang melaporkan Erwin Saputra atas penipuan atau penggelapan pembangunan proyek jalan, talut hingga sumur bor sebesar Rp 2 milyar. “Pelapor atas nama Habriansyah melaporkan Erwin Saputra atas dugaan penipuan proyek pada tahun 2022 lalu. Korban ini mengaku mengalami kerugian sebesar Rp2.071.550 milyar,” kata Umi, Jumat 28 Juni 2024.
Umi menerangkan, dari laporan yang dibuat korban pada 15 Agustus 2023 lalu Kepolisian Polres Kota Metro melakukan serangkaian penyelidikan dan pada 30 April 2024 pelaku Erwin Saputra berhasil ditangkap. “Pada 30 April 2024, Erwin Saputra berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Metro,” jelasnya.
Singkat cerita, dalam proses penyelidikan kasus tersebut, polisi menemukan fakta baru yang dimana Erwin mengaku telah menyetor uang tersebut kepada Ferdian Ricardo. Ferdian dikatakannya sebagai keponakan dari Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad.
Erwin juga mengaku bahwa uang yang disetorkannya ke Ferdian sebesar Rp4 milyar dan uang tersebut akan diserahkan ke Musa Ahmad. Ferdian sendiri hingga kini belum tertangkap, polisi masih terus melakukan pencarian terhadap Ferdian.
“Dari pengakuan Erwin, dia (Ferdian) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro. Dia juga telah ditetapkan menjadi DPO dan penetapan DPO nya sudah diterbitkan oleh Polres,” urai Umi.
Dia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad merupakan proses penyelidikan atas keterangan Erwin Saputra. “Bupati Lampung Tengah memang tadi malam telah dimintai keterangan di Polsek Gambir Polres Jakarta Pusat. Dia dimintai keterangan dengan didampingi kuasa hukumnya,” jelas Umi.
Meski begitu, Umi belum bisa memaparkan hasil pemeriksaan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah tersebut. “Materi pemeriksaan itu saya belum dapat, itu masih di Polres Metro,” tuturnya.
Dia menambahkan, Polres Metro hari ini telah melakukan pelimpahan berkas dan tersangka Erwin Saputra setelah sebelumnya dinyatakan P21 oleh jaksa. “Hari ini berkas perkara untuk tersangka atas nama erwin saputra ini telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Metro dan hari ini penyidik Satreskrim Polres Metro telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Kota Metro,” katanya. (Red)
Tanggamus, Sinarlampung.co – Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus melaksanakan Sosialisasi Implementasi Layanan Elektronik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus secara hybrid luring dan daring, bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan, Kamis, 20 Juni 2024.
Sosialisasi dibuka dan dipimpin langsung oleh Deden Sudrajat, S.SiT., M.H Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, turut hadiri para Pejabat Pengawas dan Koordinator Substansi serta Staf.
Hadir sebagai peserta sosialisasi, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Tanggamus, seluruh mitra perbankan, serta Kepala Pekon sebagai peserta program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2024.
Sebelumnya sudah di lakukan pula sosialisasi sertifikat elektronik saat pemberian secara simbolik sebanyak 83 sertifikat elektronik kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil sertifikasi asset BMN (Barang Milik Negara).
Dengan dilaksanakannya sosialisasi pelayanan pertanahan elektronik ini di harapkan masyarakat dan para stakeholder lainnya bisa memahami bahwa pelayanan tanah analog akan segera berganti dengan layanan elektronik.
Deden mengatakan semua konsekuensi dari tranformasi digital tersebut akan di jalani bersama demi terciptanya pelayanan pertanahan yang lebih sederhana dan memudahkan semua pengguna layanan pertanahan di Kabupaten Tanggamus pada khususnya.
“Mari bersama-sama sepakat dengan penuh komitmen untuk mewujudkan pemanfaatan sertifikat elektronik dapat berjalan dengan baik kedepannya,” ujarnya
Lebih lanjut, Deden menjelaskan konsep dasar buku tanah elektronik, penyimpanan dan penerbitan buku tanah elektronik, contoh sertifikat, edisi, pengamanan, autentikasi sertifikat elektronik dan harapan perbaikan dengan terbitnya sertifikat elektronik Kepada peserta Zoom Meeting.
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung diagendakan melakukan launching layanan elektronik pada tanggal 27 Juni 2024. Dimana secara serentak akan meng shut down layanan pertanahan analog dan turn on layanan elektronik di seluruh kantor pertanahan di provinsi Lampung.
Diharapkan implementasi layanan elektronik dan sertifikat tanah elektronik ini dapat mempercepat proses administrasi pertanahan, mengurangi birokrasi. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan yang lebih transparan dan efisien di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus. (Wisnu)
Lampung Selatan, sinarlampung.co – Pemilu 2024 telah dilaksanakan pada 14 Februari kemarin. Saat ini tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 – 20 Maret 2024 untuk menentukan siapa-siapa wakil rakyat yang terpilih mewakili masing-masing daerah pemilihan.
Berikut ini pembagian jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Diketahui, jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan tersedia 50 kursi.Adapun pembagian dapil DPRD Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 7 dapil.
Jumlah kursi dan pembagian Dapil DPRD Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023.
PKPU 6/2023 mengatur tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Kursi terbanyak terdapat pada Dapil 4 Kabupaten Lampung Selatan yang tersedia 9 kursi. Sedangkan, kursi terkecil terdapat pada Dapil 1 dan Dapil 5 Kabupaten Lampung Selatan yang tersedia 6 (enam) kursi.
Berikut daftar pembagian Dapil DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan jumlah kursinya mengacu PKPU Nomor 6 Tahun 2023:
A. Dapil 1 dengan kuota 6 kursi. Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Kalianda dan Raja Basa.
B. Dapil 2 dengan kuota 7 kursi. Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Sidomulyo, Palas dan Way Panji.
C. Dapil 3 dengan kuota 7 kursi. Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Penengahan,Ketapang, Sragi dan Bakauheni.
D. Dapil 4 dengan kuota 9 kursi. Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Natar.
E. Dapil 5 dengan kuota 6 kursi Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Jati Agung.
F. Dapil 6 dengan kuota 8 kursi. Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.
G. Dapil 7 dengan kuota 7 kursi. Daerah Pemilihan meliputi Kecamatan Katibung, Candipuro dan Way Sulan. (*)