Sinarlampung

Kategori: Uncategorized

  • Jenderal Tito Karnavian, Salah Satu Punggawa Sarat Prestasi

    Jenderal Tito Karnavian, Salah Satu Punggawa Sarat Prestasi

    Jakarta (SL) -Pasca kasus bom beruntun di Surabaya,  Nama Kapolri ramai disebut diantero media dunia.  Berikut rekam jejak Kapolri.  Beliau dilahirkan dengan nama lengkap Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 26 oktober 1964 di Palembang, Sumatera Selatan. Ayahnya bernama H Achmad Saleh dan ibunya bernama Hj Kardiah yang bekerja sebagai bidan.

    Masa Kecil

    Ia mulai mengenyam pendidikan di SD Xaverius 4 Palembang, dan kemudian setelah itu masuk di SMP Xaverius 2 Palembang. Tamat dari SMP, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Palembang.

    Sewaktu bersekolah, Tito Karnavian dikenal sebagai siswa yang cerdas. Terbukti saat ia ikut ujian perintis, ia berhasil lulus di banyak tes yang diadakan oleh lembaga negara dan universitas.

    Lulus di Berbagai Test dan Masuk AKABRI
    Ia berhasil lulus tes di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, lulus di kedokteran universitas Sriwijaya, ia juga lulus di jurusan HI (Hubungan Internasional) Universitas Gajah Mada dan lulus di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Ibunya mengharapkan Tito Karnavian dapat menjadi seorang dokter namun dari Tito kemudian lebih memilih masuk di AKABRI.

    Di AKABRI, Tito Karnavian lulus pada tahun 1987 sebagai lulusan terbaik dan menerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa. Di tahun yang sama, ia kemudian bertugas sebagai Perwira Samapta Polres Jakarta Pusat kemudian naik pangkat dan menjadi kanit reserse Polres Metro Jakarta Pusat hingga tahun 1991.

    Di tahun itu juga Tito Karnavian kemudian menikah dengan Tri Suswati yang merupakan pacarnya ketika bersekolah di SMA Negeri 2 Palembang yang kemudian memberinya tiga orang anak.

    Setelah itu ia kemudian naik jabatan menjadi wakapolsek seperti di Metro Senen Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Metro Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat.

    Kemudian di tahun 1993, Tito Karnavian berhasil menyelesaikan pendidikan masternya (Master of Arts) di bidang Police Studies. Kemudian di tahun 1996, ia juga menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta sebagai lulusan terbaik.

    Ia kemudian mendapatkan penghargaan Bintang wiyata Cendekia, di tahun itu juga, Tito kemudian menjabat sebagai Sespri Kapolda Metro Jaya, tidak lama kemudian, ia menjabat sebagai Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat hingga tahun 1997.

    Karena prestasinya yang cemerlang, tahun 1997 Tito Karnavian kemudian di promosikan sebagai Sespri (Sekretaris Pribadi Kapolri) hingga tahun 1999.

    Sebelumnya di tahun 1998, Tito sempat menimba ilmu di Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand dan juga memperoleh gelar Bachelor of Arts (B.A.) dalam bidang Strategic Studies di Massey University, New Zealand.

    Menangkap Buronan Tommy Soeharto

    Di masa reformasi, Tito Karnavian di rotasi di berbagai jabatan kepolisian di wilayah jakarta seperti Menjadi Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya dari tahun 1999 hingga tahun 2000 kemudian Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya hingga tahun 2002.

    Disini Tito Karnavian berhasil menuai prestasi dengan menangkap buronan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto yang ketika itu menjadi Buronan atas kasus pembunuhan berencana Hakim Agung Syafiudin.

    Ia kemudian mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa dan tak lama berselang, Tito Karnavian kemudian dipindahkan ke Makassar dan mengisi jabatan sebagai Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulawesi Selatan.

    Namun tak lama kemudian, ia kembali di pindahkan ke Polda Metro Jaya untuk mengisi jabatan sebagai Koorsespri Kapolda Metro Jaya hingga tahun 2003.

    Di tahun 2003, ia kemudian menjabat sebagai Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya. Kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 2004, Dibentuk Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror tahun oleh Kapolda Metro Jaya ketika itu Jenderal Firman Gani dan kemudian Tito Karnavian ditunjuk sebagai Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya yang saat itu berpangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP).

    Kepala Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88)
    Bersama Tim Densus 88, Tito Karnavian berhasil menangkap teroris terkenal yaitu Dr. Azhari yang tewas tertembak di Malang pada tahun 2005. Dari peristiwa tersebut, Tito Karnavian kemudian naik pangkat menjadi Komisaris Besar Polisi.

    Di tahun 2005, ia kemudian dipindahkan ke Serang, Banten dan menjabat sebagai Kapolres Serang Polda Banten. Namun tak lama kemudian, Tito Karnavian pindah tugas ke Mabes Polri dengan menjabat sebagai Kasubden Bantuan Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan Kasubden Penindak Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri di tahun 2006,

    Setelah itu ia kemudian menjabat sebagai Kasubden Intelijen Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan berhasil menangkap tersangka kerusuhan Poso melalui Densus 88 Anti Teror. Hingga tahun 2009, tahun ia dipromosikan sebagai Kadensus 88 Anti Teror Bareskrim Polri hingga tahun 2010 dan berhasil menangkap teroris terkenal yaitu Noordin M Top.

    Menjadi Kapolda Papua

    Prestasinya yang bagus dalam menanggulangi teroris bersama Densus 88, Tito Karnavian kemudian dipromosikan sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tahun 2011 hingga tahun 2012.

    Selama hampir dua tahun BNPT, Tito Karnavian kemudian dipromosikan sebagai Kapolda Papua di tahun 2012, dan di tahun 2013, Tito Karnavian berhasil meraih gelar Ph.D di bidang Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat magna cum laude. Ia menjadi Kapolda Papua hingga tahun 2014.

    Polda Metro Jaya

    Tanggal 16 juli 2014, Tito Karnavian kemudian ditarik ke Mabes Polri dan kemudian menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) tahun 2015 dimana posisi tersebut merupakan salah satu jabatan bergengsi di Mabes Polri. Tak lama kemudian, Tito Karnavian kemudian dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.

    Menjabat Sebagai Kapolri

    Setahun kemudian Tito Karnavian kemudian ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di bulan Maret 2016 yang membuat pangkatnya naik menjadi Komisaris Jendral Polisi Bintang Tiga.

    Tak lama setelah itu, pertengahan tahun 2016 Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri berpangkat bintang empat menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang pensiun.

    Riwayat Pendidikan :

    SD Xaverius 4 di Palembang (1976)
    SMP Xaverius 2 di Palembang (1980)
    SMA Negeri 2 Palembang (1983)
    Akademi Kepolisian (1987); Penerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik.
    Master of Arts (M.A.) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993)
    Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1996); Penerima bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan PTIK terbaik
    Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998)
    Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998)
    Sespim Pol, Lembang (2000)
    Lemhannas RI PPSA XVII (2011) penerima Bintang Seroja sebagai peserta Lemhanas terbaik.
    Ph.D in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude) (2013).

    Penghargaan :

    Bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akpol) (1987)
    Bintang Wiyata Cendekia (lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta) (1996)
    Kenaikan Pangkat Luar Biasa Mayor ke Ajun Komisaris Besar (2001)
    Kenaikan Pangkat Luar Biasa Ajun Komisaris Besar ke Komisaris Besar (2005)
    Penghargaan memimpin operasi anti teror di daerah konflik Poso Sulawesi Tengah (2007)
    Kenaikan Pangkat Luar Biasa Komisaris Besar ke Brigadir Jenderal (2009)
    Kenaikan Pangkat Luar Biasa Brigadir Jenderal ke Inspektur Jenderal (2011) (Penyesuaian kepangkatan BNPT)
    Bintang Seroja Lulusan Terbaik Lemhanas PPSA 17 (2011)
    Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI
    Bintang Bhayangkara Nararya
    Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri
    Bintang Yudha Dharma Utama dari Panglima TNI
    Bintang Eka Paksi Utama dari TNI AD
    Bintang Jalasena Utama dari TNI AL
    Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama dari TNI AU
    Satyalencana Kesetiaan 8 Tahun
    Satyalencana Kesetiaan 16 Tahun
    Satyalencana Kesetiaan 24 Tahun
    Satyalencana Dwidaya Sistha
    Satyalencana Bhakti Buana
    Satyalencana Bhakti Nusa
    Satyalencana Darma Nusa
    Satyalencana Dharma Phala
    Satyalencana Jana Utama
    Satyalencana Santi Dharma
    Satyalencana Karya Bakti
    Satyalencana Karya Satya
    Satyalencana Seroja
    Satyalencana Ksatria Tamtama
    Satya Lencana Nararia
    Satya Lencana UN Mission
    The United Nation Medal (PBB)

    Buku Karangan :

    Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso, Gramedia, Jakarta, 2008.

    Regional Fraternity: Collaboration between Violent Groups in Indonesia and the Philippines, Bab dalam buku “Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade”, ISEAS, Singapura, 2009.

    Bhayangkara di Bumi Cenderawasih, ISPI Strategic Series, Jakarta, 2013.

    Explaining Islamist Insurgencies, Imperial College, London, 2014.

    (Dari berbagai sumber)

  • Pengadilan Putuskan PHK Oleh PT CPB Sudah Sesuai UU

    Pengadilan Putuskan PHK Oleh PT CPB Sudah Sesuai UU

    Bandarlampung (SL) – Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang, Provinsi Lampung memenangkan PT. CPB atas gugatan mantan karyawan yang menggugat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. CPP. Dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp530.000.

    Hasil sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dipimpin Nirmala Dewi, dengan no Perkara 7/P.dt.Sus-phi/2018/PN tjk yang digelar pada Rabu (16/5/2018) menyatakan  menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat (PT CPP), dan menyatakan PHI tidak berwenang mengadili perkara aquo karena sudah melalui perundingan bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama (PB) dan telah mendapatkan akta bukti.

    General Manager Hubungan Industrial PT CPP Tbk Maruahal Lumban Gaol mengatakan dengan adanya putusan dari majelis hakim PHI yang memeriksa dan mengadili perkara aquo  (Gugatab sdr Elfen Efendy dkk) sudah sesuai dengan judex factie.

    “Dimana PHK yang dilakukan di perusahaan sudah sesuai dengan uu no 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui perundingan bipartit dan kesepakatannya dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama (PB) dan telah ada akta bukti pendaftaran perundingan melalui bipartit,” jelas Maru.

    Maru menjekaskan bahwa perusahaan juga telah membayarkan pesangon sesuai dengan isi Perjanjian Bersama dengan karyawan. Dan para penggugat sudah menerima pesangoan sesuai kesepakatan di PB.

    Seperti diberitakan sebelumnya, PT CPP dan PT CPB melakukan PHK guna pemulihan kondisi perusahaan, agar perusahaan yang menaungi ribuan karyawan ini bisa terus hidup dan menggaji karyawan yang ada.

    Proses pengurangan karyawan pun dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

    Sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, pihak manajemen telah mensosialisasikan kondisi financial Perusahaan ke seluruh Karyawan   secara terbuka melaului Divisi/Bisnis Unit dan bagaimana cara Perusahaan mengatasinya.

    Selain itu, tambah  Maru, manajemen juga telah mengkomunikasikan kondisi perusahaan kepada  Pihak Terkait (internal dan eksternal), baik secara lisan dan atau surat.

    “PHK massal yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan, yaitu merundingkan PHK secara Bipartit dengan Serikat Pekerja/Buruh yang ada di masing-masing Perusahaan,” katanya. (nt/fhi/jun)

  • PT Nissan Motor Distributor Indonesia Dituntut Konsumen 2,7 M

    PT Nissan Motor Distributor Indonesia Dituntut Konsumen 2,7 M

    Ciputat (SL) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel ) menggelar sidang sengketa antara Herly Ependi, S.Sos., M.Si melawan PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA di Gedung 1 Balaikota Tangsel, Ciputat, Kamis (17/05-2018).

    Sidang tersebut menindak lanjuti permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Herly Ependi, S.Sos., M.Si selaku konsumen bahwa apa yang telah dijanjikan oleh termohon saat menawar- kan unit kendaraan roda empat (mobil) berbeda dengan apa yang pemohon dapatkan setelah serah terima, yakni secara prosedural formal semua kendara- an yang dijual sudah melakukan serang- kaian Pre Deliveri Inspection (PDI) 2 (dua) kali yaitu dari pabrikan ke dealer dan dari daeler ke konsumen.

    Menurutnya bahwa setelah melakukan serah terima unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk, Type & Warna Nissan March AT 1.2 Hitam B 1015 WZF yang dibeli di PT Nissan Motor Indonesia, dia pun kemudian menggunakan kendaraan tersebut. “Kami (saya dan keluarga) hampir tertabrak karena kendaraan kehilangan tenaga (Lostof Power) di Tol Cipularang
    membahayakan keselamatan jiwa dan secara psikis ada trauma untuk memakai lagi kendaraan tersebut,” ujar Herly Efendi pada saat membacakan esepsinya.

    Herly juga menjelaskan bahwa tindakan PT Nissan Motor Indonesia yang menjual barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Pelaku Usaha yang melanggar Undang Undang No. 8 Tahun 1999 berdasarkan BAB XIII SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif.

    Dalam esepsinya itu, Herly juga menyebut kan bahwa akibat dari hal tersebut Herly menderita kerugian Materiil, Kerugian Immateriil yang berakibat fatal serta memungkinkan terjadinya kecelakaan.

    Diakhir esepsi nya Herly mengatakan bahwa sudah menempuh upaya agar PT Nissan Motor Distributor Indonesia untuk melakukan penggantian unit baru serta melakukan berbagai upaya agar diselesai- kan secara musyawarah kekeluargaan,namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari termohon.

    Bahkan ujarnya, pihak termohon selalu menyarankan (pemohon) untuk menerima unit yang jelas-jelas membahayakan dan secara psikis ada trauma untuk memakainya lagi.

    Dalam permohonannya, Herly menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (a) ayat 2, ayat 4. Pasal 9 ayat 1 huruf (a), (b), (f), ayat 2, ayat 3. Pasal 17 ayat 1 huruf (a) (c) ayat 2, ayat 3, ayat 4. Pasal 21 ayat 1. Pasal 22. Pasal 23. Pasal 60 ayat 1, ayat 2. Pasal 61. Pasal 62 ayat 1.

    Juga menghukum Termohon membayar ganti rugi kerugian Materiil/Immateril sebesar Rp. 70 juta, Kelalaian yang berakibat fatal dan memungkinkan terjadinya kecelakaan berupa Sanksi Adminitratif dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.2 Milyar.

    Sidang perdana ini dipimpin majelis hakim Cahyana, dengan anggota Junaidi dan Zulman Haris pada hari ini beragendakan mendengarkan esepsi pemohon.

    Untuk sidang lanjutan akan digelar minggu depan untuk mendengar jawaban dari termohon.(*)

  • Di Tengah Isu Bom, Pemerintah Diam-Diam Impor Lagi Beras 500.000 Ton

    Di Tengah Isu Bom, Pemerintah Diam-Diam Impor Lagi Beras 500.000 Ton

    Jakarta (SL) – Pemerintah membenarkan adanya tambahan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand. “Iya, betul. Itu pemasukan April hingga Juli 2018,” kata Enggartiasto, di Jakarta, Senin (14/5/2018).

    Dalam berita yang berjudul “Import Demand Continues Boosting Vietnam`s Rice Export” tersebut, dinyatakan bahwa importasi tersebut merupakan yang kali ketiga sejak 2018. Chairman Asosiasi Makanan Vietnam (VFA) Nguyen Ngoc Nam membenarkan laporan itu.

    Nguyen menyatakan, Perum Bulog telah mengundang The Vietnam Northern Food Corporation dan The Vietnam Southern Food Corporation untuk menyuplai beras itu. Kontrak tesebut akan direalisasikan pada periode April hingga Juli 2018. “Itu keputusan rakor, bukan keputusan saya. Kemudian Bulog yang melaksanakan. Ini untuk menambah cadangan beras pemerintah setidaknya hingga tahun depan. Jika tidak ada impor sejak awal, maka kita akan defisit,” kata Enggartiasto.

    Sebelumnya, pada awal tahun 2018, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton untuk memperkuat stok pemerintah dan menekan harga komoditas tersebut yang pada saat itu mencapai Rp13.000 per kilogram

    Stok Perum Bulog pada 14 Mei 2018 tercatat sebanyak 1.262.782 ton. Sebanyak 453.787 ton merupakan beras asal impor dan stok komersial sebanyak 106.186 ton. Sementara sisanya merupakan hasil dari serapan Perum Bulog sejak awal 2018.  (iNews)

  • Akibat Terus Merugi PT. CPB, WM dan BLK Merubah Pola Usaha

    Akibat Terus Merugi PT. CPB, WM dan BLK Merubah Pola Usaha

    Bandarlampung (SL) – Dalam melakukan penyelamatan finansial perusahaan, PT Central Proteina Prima (CPP) dan PT Central Pertiwi Bahari melakukan pemulihan kondisi perusahan. Hal ini dilakukan agar perusahaan yang menaungi ribuan karyawan ini bisa terus hidup dan menggaji karyawan yang ada.

    General Manager Hubungan Industrial PT CPP Tbk Maruahal Lumban Gaol  menerangkan sejak tahun 2013-2016 kondisi perusahaan dibidang budidaya udang mengalami serangan penyakit yang belum bisa teratasi hingga mengakibatkan kegagalan produksi.

    “Kegagalan produksi tersebut menyebabkan kerugian berturut-turut terhadap plasma petambak udang dan terhadap perusahaan. Bahkan semua usaha dilakukan untuk mengatasi penyakit udang, namun belum menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

    Hingga akhir tahun 2016 kondisi perusahaan semakin berat sehingga perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban dan terancam tidak dapat melangsungkan usaha. “Atas kondisi perusahaan  tersebut terpaksa melakukan penyelamatan perusahaan dengan cara harus melakukan pemutusan hubungan Kemitraan dengan plasma petambak udang dan merubah  pola Kemitraan baru dan terpaksa pula harus melakukan pengurangan karyawan secara bertahap,” papar Maru.

    Namun, jelas Maru, proses pengurangan karyawan pun dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

    Sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, pihak manajemen telah mensosialisasikan kondisi financial Perusahaan ke seluruh Karyawan secara terbuka melaului Divisi/Bisnis Unit dan bagaimana cara Perusahaan mengatasinya.

    Selain itu, tambah Maru, manajemen juga telah mengkomunikasikan kondisi perusahaan kepada Pihak Terkait (internal dan eksternal), baik secara lisan dan atau surat.

    PHK massal yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan, yaitu Merundingkan PHK secara Bipartit dengan Serikat Pekerja/Buruh yang ada di masing-masing Perusahaan. Membuat Perjanjian Bersama (PB) yang merupakan hasil kesepakan dalam hal kompensasi PHK yang diberikan oleh perusahaan.

    Mensosialisasikan Perjanjian Bersama secara bersama oleh pihak manajemen dan pihak SPSI dan atau SBSI kepada seluruh Karyawan. Menyampaikan Surat Keputusan PHK kepada keryawan yang termasuk dalam daftar PHK dan memberikan Uraian Kompensasi PHK yang diberikan perusahaan sesuai PB. Mendaftarkan PB ke Paniteraan di PHI untuk Akta Bukti PB dan Perusahaan membayar kompensasi PHK sesuai kesepakatan dalam PB.

    Sementara, beberapa mantan karyawan yang ter PHK meskipun telah menerima pembayaran PHK sesuai PB, mencoba mempersoalkan hak HAK PHK nya. Dan permasalahan ini sudah diproses sesuai mekanisme hukum di PHI. (Hum CPP)

  • Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Kini Tembus Rp14.000

    Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Kini Tembus Rp14.000

    Jakarta (SL)-Nilai tukar rupiah terhadap satu dolar Amerika Serikat, hingga berita ini ditulis, telah mencapai Rp14.043. Berbagai pihak memiliki pendapat berbeda terkait faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia tersebut, Rabu (9/5)

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman Zainal, mengungkapkan gejolak nilai tukar rupiah terjadi karena pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika. Membaiknya perekonomian Amerika kerap disebut sebagai penyebab melemahnya nilai tukar rupiah. “Terutama karena ekonomi AS semakin membaik sehingga itu membuat nilai tukar dolar semakin menguat,” kata Agusman kepada BBC Indonesia, Selasa (08/05).

    Dengan naiknya tingkat suku bunga, maka AS akan menjadi tempat yang ‘lebih menguntungkan’ untuk berinvestasi. Alhasil, investor yang sebelumnya menanam dana di berbagai negara, termasuk Indonesia, memindahkan investasinya ke AS.

    Maret lalu, Bank Sentral Amerika menaikkan tingkat suku bunganya dari 1,5% menjadi 1,75%. Kenaikan diprediksi akan terjadi lagi pada Juni 2018. Nilai tukar rupiah diproyeksi akan menyentuh Rp14.200 pada akhir tahun.

    Sementara itu, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Bhima Yudistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa menguatnya dolar juga karena ‘faktor musiman’ perusahaan, yang cenderung membagi dividen (laba untuk pemegang saham) pada bulan April-Mei. “Karena porsi investor asing kita di pasar modal cukup besar, maka ketika dapat dividen, investor asing cenderung mengonversinya menjadi dolar,” tuturnya.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua yang tidak sesuai target disebut sebagai salah satu sentimen negatif. Bhima juga menambahkan pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2018 yang tidak sesuai target, juga menyumbang sentimen negatif kepada para investor.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tiga bulan pertama 2018 adalah 5,06%, di bawah proyeksi berbagai pihak, yaitu 5,19%. “Negara ASEAN lain lebih bagus pertumbuhan ekonominya. Bahkan Vietnam 7,3%,” tegas Bhima.

    Apa dampaknya? Perlukah khawatir?

    Kenaikan harga bahan makanan pokok adalah salah satu dampak yang disebut Bhima akan paling dikhawatirkan masyarakat menyusul pelemahan nilai tukar rupiah. “Karena beberapa bahan kebutuhan pokok diambil dari impor. Biaya impor akan jadi lebih mahal. Padahal sebentar lagi Ramadan dan Lebaran.”

    Kenaikan harga sembako adalah salah satu dampak yang paling dikhawatirkan. Bhima menyebut banyak bahan pokok di Indonesia, misalnya garam, gula, beras, dan daging sapi memiliki komponen impor yang cukup besar. “Yang paling saya khawatir itu bawang putih. Itu 85% impor… Apalagi kalau mau kita impor, sekarang harga minyak tinggi, bayarannya pakai dolar karena kita pakai kapal asing sehingga biaya logistik juga jadi besar,” tegas Bhima.

    Namun, Bank Indonesia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir, karena fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Meskipun pertumbuhan ekonomi triwulan 1 ‘hanya’ 5,06%, Agusman dari Bank Indonesia menganggap pertumbuhan ‘itu tetap bagus’.

    Bank Indonesia menegaskan pemerintah harus menjamin distribusi sembako agar pelemahan nilai tukar tidak berdampak masif. Dia menekankan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil adalah menjamin distribusinya tetap terjaga. “Dan selama ini terbukti pasokan terjaga baik. Kita mohon pada semua pelaku ekonomi menjaga situasi kondusif, sehingga tidak akan memberikan dampak bahaya bagi konsumen.”

    Sampai kapan pelemahan terjadi?

    Mengingat Bank Sentral Amerika akan menaikkan kembali tingkat suku bunganya pada bulan Juni, dengan total tiga sampai empat kali kenaikan sepanjang 2018, INDEF memprediksi ‘sulit bagi rupiah untuk membaik dalam waktu dekat’. “Kita prediksi nilainya akan tembus sampai Rp14.200 per satu dolar,” tutur Bhima.

    Rupiah diprediksi sulit kembali ke nilai fundamentalnya. Tidak hanya itu, dia menekankan kecil kemungkinan rupiah kembali ke nilai fundamentalnya, yaitu di angka Rp13.200 – Rp13.300 untuk setiap satu dolarnya. “Jadi pelemahan kali ini agak panjang, sampai enam hingga sembilan bulan ke depan,”

    Asian Games pada Agustus mendatang diharapkan semakin menggairahkan perekonomian Indonesia. Meskipun begitu, dia melihat berbagai even besar yang akan berlangsung di Indonesia sepanjang tahun ini, termasuk Asian Games, “tetap akan bisa menjadi sentimen positif untuk mendongkrak nilai tukar rupiah.

    “Tapi untuk kembali ke posisi Rp13.300 itu akan sulit… Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2015, sekarang ini masih terkendali. Pada 2015 kita pernah mencapai Rp14.700 per dolar.”

    Apa yang bisa dilakukan?

    Bhima dari INDEF menyarankan agar Bank Indonesia segera menaikkan tingkat suku bunga acuannya, sebesar 25 hingga 50 basis poin, sehingga investasi di dalam negeri menjadi lebih menggiurkan, dan hasilnya, menahan agar dana asing tidak terus keluar. Meskipun begitu, Bank Indonesia tidak mau memberikan kepastian apakah akan segera menaikkan tingkat suku bunganya.

    “Nanti kita akan lihat hasil kajiannya seperti apa. Tergantung semua kajian, lalu akan diputuskan apa. Kami tak bisa mendahului. Rapat baru 16 dan 17 Mei nanti,” tegas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman Zainal.

    Selain itu, Bhima juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada triwulan kedua 2018. Kalau pertumbuhan ekonomi triwulan kedua mencapai 5,2% atau konsumsi rumah tangga naik, di situ kepercayaan diri untuk berinvestasi dan berbelanja akan meningkat,” kata Bhima.

    Sementara Agusman dari Bank Indonesia menyebut mereka akan mendesak pemerintah untuk menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. “Karena yang banyak keluar saat ini adalah arus modal jangka pendek. Sementara yang jangka panjang tetap tinggal, tetap bertahan lama. Kita harus pertahankan itu,” pungkasnya. (cnn/jun)

  • DPR RI Akan Selidiki Kasus Satelit Telkom

    DPR RI Akan Selidiki Kasus Satelit Telkom

    Jakarta (SL) – PT Telkom tak henti-hentinya dilanda problem. Mulai dari saham yang terus anjlok sejak Oktober tahun lalu hingga dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI pada beberapa waktu lalu terkait dugaan maladministrasi matinya satelite Telkom 1 pada Agustus 2017, Jum’at 21 04 2018.
    Hal ini dipandang sebagai bobroknya kinerja manajemen Telkom. Setidaknya, hal ini yang dilontarkan oleh politisi Golkar, Dave Laksono.
    “Jelas lah (kinerja manajemen Telkom buruk), orang sampai ribuan ATM mati,” kata Dave, dalam keterangan pers, Jum’at (20/4) malam.
    Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan akibat matinya satelit Telkom 1 yang rusak tahun lalu lantaran berimbas pada matinya ribuan mesin ATM milik sejumlah bank di Indonesia.
    “DPR menilai kinerja PT Telkom tengah bermasalah pasca matinya satelit Telkom 1 pada Agustus 2017. Belum lagi saham yang terus anjlok sejak Oktober tahun lalu hingga dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI.”

    “Untuk itu, DPR berharap agar Telkom berbenah supaya semua layanan kembali normal. Jika tidak ada perbaikan, DPR bakal memanggil Telkom melalui rapat Komisi.*

    Satelit Telkom 1 sejatinya memiliki masa bakti hingga 2014 saja. Namun, PT Telkom justru memperpanjang pengunaan satelit ini hingga 2019. “Dan kalau masyarakat dirugikan, berarti harus ada pertanggungjawaban,” tegas anggota Komisi I DPR ini.

    Pengganti Telkom 1, yaitu satelit Telkom 4, baru diteken kontraknya pada 2016, atau dua tahun setelah masa bakti Telkom 1 habis.
    Selain masalah satelit Telkom 1, terus merosotnya harga saham PT Telkom dalam bursa saham pun menjadi sorotan yang lain. “Ini harus ditelusuri juga, ini wilayah RUPS,” ujar Dave.
    Dua masalah ini, lanjutnya, tidak dianggap remeh begitu saja. Dave menilai, harus ada perbaikan yang menyeluruh di dalam internal Telkom, termasuk kemungkinan untuk mengganti Direktur Utamanya Alex Sinaga. “(Mengganti Dirut Telkom) Itu pertanggungjawaban tertinggi, tapi harus ditelusuri kesalahannya di mana saja,” jelas Dave.
    “Mengganti Dirut itu satu hal, tapi harus (ada perbaikan) menyeluruh lah, jadi kesalahan dan kelemahan di mana,” sambung anak dari Agung Laksono ini.
    Hal ini bukan tanpa dasar. Dave berdalih jika PT Telkom memang memiliki histori yang kelam terkait kebobrokan manajemen.
    Hal ini, jelasnya, memang berangsur pulih sejak perusahaan ini go public. Namun, mencuatnya dua masalah di atas menjadi indikasi bahwa pembenahan yang dilakukan Telkom selama ini belumlah sempurna. Jika tak ada perbaikan, ia akan membawa masalah satelit ini ke rapat Komisi.
    Dengan demikian, ia pun mendesak pemerintah agar menaruh perhatian dalam hal ini guna mencarikan jalan untuk memperbaiki PT Telkom. “Saya bukan berharap, saya justru meminta ke pemerintah,” tutup Dave. (net)
  • Jusuf Kalla: Ekonomi Indonesia Berada di Posisi Menengah

    Jusuf Kalla: Ekonomi Indonesia Berada di Posisi Menengah

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, ekonomi Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik. Di kawasan ASEAN pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah dan masih mempunyai kesempatan untuk tumbuh.

    “Kita tahu pertumbuhan (ekonomi) kita dalam dua tahun terakhir sekitar 5 persen, dengan tumbuh 5 persen berarti ada peluang untuk tumbuh lebih baik. Kalau kita sudah (tumbuh) 7 atau 8 (persen) itu barangkali peluangnya sudah stop disitu,” ujar Jusuf Kalla ketika membuka Munas Apindo ke-10 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (24/4).

    Jusuf Kalla menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan investasi pemerintah, investasi pengusaha, dan konsumsi. Investasi pemerintah yakni meningkatkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur agar memberikan kemudahan investasi bagi pengusaha di dalam negeri maupun asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk mengefisienkan perekonomian.

    Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki kendala-kendala yang dikeluhkan oleh pengusaha dalam mengurus perizinan investasi. Saat ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memperbaiki proses perizinan tersebut sehingga lebih efisien.

    Di sisi lain, pemerintah juga telah mengatur ulang perizinan tenaga kerja asing melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

    Menurut Jusuf Kalla, dalam tataran global pergerakan tenaga kerja asing sudah tidak bisa dihindari. Jika Indonesia mempersulit perizinan tenaga kerja asing, maka akan tertinggal dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Akibatnya, investasi asing di Indonesia menjadi tertinggal dari negara tetangga. “Secara umum akan memberikan manfaat investasi lapangan kerja dan juga kemajuan,” ujar Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla mengatakan, tenaga kerja asing dibutuhkan oleh Indonesia sebagai modal pembangunan dan investasi. Sebab, tanpa tenaga kerja asing maka tidak akan ada investasi dan alih teknologi di dalam negeri. (repulika)

  • Investasi di Bidang Listrik Berbasis Energi Terbarukan Masih ‘Sepi’

    Investasi di Bidang Listrik Berbasis Energi Terbarukan Masih ‘Sepi’

    Jakarta (SL) – Investasi di bidang listrik berbasis energi terbarukan masih sepi peminat. Hal ini dilihat dari target investasi sejumlah 2 miliar dolar Amerika, namun hingga Maret baru terealisasi 14,7 persen.

    Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan memang target yang dipasang oleh pemerintah pada 2018 ini lebih besar dari 2017. Ida menjelaskan pada tahun lalu pemerintah memasang target sebesar 1,34 miliar dolar Amerika.

    “Sampai Maret memang masih 14,7 persen. Tapi kita usahakan tetap capai target,” ujar Ida di Hotel Aryaduta, Selasa (24/4).

    Hal senada juga diamini oleh Direktur Jendral EBTKE, Kementerian ESDM, Rida Mulyana. Rida menjelaskan memang salah satu kendala pengembangan pembangkit listrik EBTKE adalah kesulitannya perusahaan dalam mencari pendanaan.

    Rida menjelaskan, pihaknya mencoba membantu mengkomunikasikan hal ini kepada OJK, Perbankan dan juga Bank Indonesia. Rida menjelaskan, ada rencana pemerintah akan bekerja sama dengan OJK untuk MoU kesepahaman terkait kredit untuk pengembangan pembangkit listrik.”Memang kuncinya adalah financial, kita bantu carikan peluangnya,” ujar Rida.

    Meski kendala keuangan menjadi salah satu hambata, namun Rida menjelaskan opsi insentif atau tax holiday juga bukan salah satu solusi. Ia menjelaskan, pemerintah ingin tetap listrik yang diproduksi oleh IPP bisa terjangkau bagi masyarakat.

    “Kita identifikasi satu persatu kenapa. Memang butuh ruang khusus antara IPP dan Perbankan,” kata Rida. (republika)

  • Menteri Pertanian: Petani Indonesia Harus Maksimalkan Bantuan Dari Pemerintah

    Menteri Pertanian: Petani Indonesia Harus Maksimalkan Bantuan Dari Pemerintah

    Tana Toraja (SL) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan para petani untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena, akan ada tambahan bantuan bagi petani yang sukses dalam mengelola bantuan.

    “Bantuan bibit yang diberikan oleh pemerintah agar ditanam dengan baik. Kalau berhasil, tahun depan akan mendapatkan bantuan lagi dua kali lipat dari bantuan yang sekarang,” kata Amran saat acara panen kopi di Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tana Toraja, Selasa (24/4).

    Di hadapan para petani, Amran berpesan bibit bantuan yang sudah ditanam agar dijaga oleh petani sendiri. “Jangan Tuhan disuruh menjaga.   Petani suruh-suruh Tuhan yang memupuk dan menyiram. Nanti Tuhan marah akhirnya produksi kopi jadi rendah,” kata Amran.

    Menurut Amran, petani jangan terlena dengan ungkapan tanah di Indonesia sangat subur. Jika ditanam tongkat maka tumbuh tanaman.  “Ini anugerah sebenarnya dari Tuhan. Tapi jangan bikin kita malas,” kata Amran.

    Amran menceritakan, dirinya pernah ditanya oleh Presiden Joko Widodo tentang perbedaan petani di luar seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Kolombia yang maju-maju dan sejahtera. Amran menjawab, para petani di luar yang maju itu lantaran mereka sangat rajin dan suka bekerja keras dalam mengelola pertaniannya.

    Sebagai gambaran, Brasil menempati urutan teratas produksi kopi dunia sebanyak 2,90 juta ton. Disusul oleh Vietnam sebesar 1,65 juta ton, Kolombia 0,84 juta ton, dan Indonesia dengan 0,67 juta ton per tahun.

    “Padahal dulu petani Vietnam yang belajar dengan kita,” kata Amran.

    Amran mengingatkan bahwa Indonesia pernah Berjaya dengan hasil perkebunan dan pertaniannya. “Dulu kita jaya dengan rempah-rempah sehingga membuat bangsa Eropa datang ke Nusantara padahal dulu teknologi petani Indonesia belum secanggih sekarang,” kata Amran.

    Karena itu, Amran mengingatkan agar kejayaan hasil perkebunan harus terus digaungkan lagi. Sehingga, hasil perkebunan Indonesia bisa banyak diekspor ke luar negeri dan membuat sejahtera petani.

    Acara panen kopi di Kabupaten Tana Toraja tersebut juga sekaligus member bantuan bibit  dari  Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian kepada para petani di Kabupaten Tana Toraja dan daerah sekitarnya. Didampingi oleh Direktur Perbenihan Perkebunan Muhammad Anas, Amran menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut.

    Di antaranya, bantuan 500 ribu batang bibit kopi untuk petani di Kabupaten Tana Toraja, 500 ribu bibit kopi untuk Kabupaten Toraja Utara, 480 ribu bibit kopi untuk Kabupaten Enrekang. Selain itu, juga diberikan 25 ribu bibit pala dan 12 ribu batang cengkeh untuk Kabupaten Enrekang.

    Petani dari Kabupaten Pinrang menerima bantuan 300 ribu batang kakao. Sedangkan Kabupaten Luwu Timur mendapat bantuan 200 ribu batang kakao, 520 bibit lada, dan 200 ribu batang cengkeh.

    Selain itu, pada 2018 ini, Direktorat Jenderal Perkebunan juga melakukan kegiatan tanaman tahunan dan penyegar di Sulawesi Selatan. Yaitu, peremajaan komoditi kopi seluas 480 hektare di Kabupaten Enrekang, 500 hektare di Kabupaten Toraja Utara, dan 450 hektare di Kabupaten Tana Toraja. (republika)