Kategori: Way Kanan

Way Kanan (SL)-Kabupaten Way Kananmenggelar seleksi Paskibraka tingkat kabupaten tahun 2019, Acara seleksi dibuka Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony, di Gedung Serba Guna (GSG) Way Kanan, Selasa, 05 Maret 2019. Para peserta seleksi utusan dari SMA dan SMK se Way Kanan,

Dalam sambutannya Wakil Bupati Edward Antony mengatakan anggota Paskibraka terpilih adalah putra-putri terbaik Way Kanan yang memiliki keistimewaan, bukan hanya sebagai pasukan pengibar bendera pada upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Way Kanan mendatang, tetapi juga harus mampu menunjukkan ketauladanan sebagai pelajar yang berprestasi, berdisiplin dan bermoral serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

“Mengawali sambutan ini saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku Perwakilan SMA/SMK se-Kabupaten Way kanan dalam rangka mengikuti seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Way kanan. Saya yakin kalian adalah putra-putri terbaik utusan dari sekolah masing-masing sebagai anggota Paskibraka,” kata Wabup.

Edward berpesan, jadilah kalian sebagai generasi masa depan yang maju dan unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta teruslah berkarya. Selain itu juga miliki Integritas kepribadian yang baik, mental yang kokoh, ulet dan pantang menyerah, untuk berjuang demi kemajuan kabupaten yang kita cintai bersama, serta Bangsa dan Negara.

“Kepada Calon Anggota Paskibraka saya berharap agar mampu memberi pengaruh positif baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun dalam pergaulan di masyarakat. Kepada para pembina, pembimbing dan pelatih, agar bersabar dalam membimbing putra-putri terbaik Way Kanan selama mengikuti proses seleksi sehingga dapat menghasilkan anggota Paskibraka yang benar-benar terbaik,” katanya.

Selanjutnya, kepada pihak sekolah juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan pada anak-anak Paskibraka, Semoga mereka bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi lainnya. “Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku untuk mengikuti Seleksi. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya. (Sam’un)

Way Kanan (SL) -Nurjanah, warga Kampung Sumber Sari, Dusun Teladan Rt 02, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan mengharapkan keadilan, dari Pemerintah Way Kanan.  Pasalnya, dengan kehidupan yang miskin, tapi tidak dapat program PKH,  sementara yang membuat dirinya miris,  ada yang ekonominya mapan tapi justru dapat program PKH.

“Saya merasa dan tergolong orang miskin. Karna saya tidak punya usaha tetap, pekerjaan suami saya sebagai buruh tani d kampung ini. Kebun tidak ada, tapi kok keluarga saya nggak dapat salah satu program pemerintah yang namanya PKH. Sedangkan yang rumah gedong ada kebun kok malag dapat,” kata Nurjanah,  kepada wartawan,  Sabtu (3/3) dirumahnya.

Dengan kondisi hidup pas pasan,  Nurjanah,  harus mengurus empat orang anaknya, yang kini ada disekolah SMA 1 orang,  SMP, 1 orang,  dan dua lainnya di sekolah dasar. “Anak saya ini 4, SMA, SMP, SD ada 2, untuk itu besar harapan saya kepada pemerintah yang ter kait mohon ke adilannya,” ucapnya.

Melihat kondisi itu,  Rahman, angota DPP KPK TIPIKOR mengharapkan agar pemerintah kabupaten Way Kanan dan pihak terkait dapat segera melakukan pendantan ulang bagi masyarakat yang menerima program PKH tersebut. “Karna saya angap penerima Program PKH ini banyak tidak tepat sasaran,” kata Rahman. (Sam’un)

Way Kanan (SL)-Kowappi Way Kanan laporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, dan penggelapan honor lima pegawai TPK, tahun 2018 di Kampung Karta Jaya, ke aparat penegak hukum. Masyarakat dan karang taruna juga sempat melakukan protes terkait dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Dana Desa tahun 2018, karena dengan kualitas buruk. Termasuk dugaan korupsi dana gaji lima orang TPK kampung 2018 yang dilakukan mantan kepala kampung Hendriansyah

Ketua Kowappi Way Kanan, Rahmat mengatakan, pihaknya menerima surat masuk atas penyerahan berkas pernyataan dari Pemuda, Karang Taruna dan TPK Kampung Karta Jaya, yang tidak menerima hasil pembangunan lapangan volly dan futsal. TPK yang membenarkan bahwa gaji tidak sepenuhnya dibayarkan mantan Kakam Hendriansyah yang sudah di PAW.

“Berkas pernyataan sepenuhnya diserahkan dan dikuasi kepada Kowappi untuk mengusut tuntas perosalan tersebut dan diharapkan tidak hanya di kampung namun juga keranah hukum. Karena banyak sekali dugaan pelanggaran. Mereka yang kepada kami,” kata Rahmat, Sabtu (2/3/2019).

Rahmat menambahkan, pihaknya mendapat kabar bahwa gaji lima TPK sudah habis. “Kami menerima keterangan bahwa saat ditanya gaji itu uangnya sudah habis. Dalam tahun anggaran dana desa bertanggung jawab sebagai Kakam Karta Jaya masih Hendriasyah dan dibulan 11 dijabat oleh PJ kakam Paulus,” pungkasnya. (Sam’un)

Way Kanan (SL)-Komite Pemberantas Wartawan Profesional Indonesia (Kowappi) Daerah Kabupaten Way Kanan mempertanyakan kinerja Tim Audit APIP dan Dinas PMK atas LPJ Kampung Sari Jaya Serta Karta Jaya. Pasalnya banyaknya keluhan masyarakat dan hasil temuan dilapangan atas realisasi dan pemanfaatan dana desa kampung Sari Jaya serta KartaJaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan tahun 2017-2018 yang bermasalah.

“Kita mempertanyakan kinerja tim audit APIP Insfektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten setempat, mengenai hasil pengawasan dan pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kedua kampung tersebut. Karena hasilnya banyak bermasalah,” Ketua Kowappi Rahmat, Kamis (28/2/2019).

Rahmat mengatakan, kemana pengawasan dan hasil audit APIP dua tahun terkahir ini atas pengawasan realisasi dana desa sebagai laporan Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan ke Kementerian Desa, sehingga dua kampung yang dimaksud dia atas tidak ada  temuan dan sanksi.

Karena tambah Rahmat, dugaan permasalahan seperti buruknya kualitas pembangunan yang belum setahun sudah rusak parah, kurangnya volume pekerjaan, pembangunan 2017 yang baru selesai akhir tahun 2018 yang hingga kini juga tidak dimanfaatkan masyarakat serta tidak dibayarkanya gaji apatur TPK lantaran dana sudah habis dicairkan dari rekening kampung.

“Kami akan banding hasil temuan kami ke Kejaksaan setempat dan Insfektorat Provinsi atas kinerja APIP Way Kanan Jika nanti hasil laporan kami juga tidak mengahasilkan keputusan memuaskan kami akan tembuskan ke Ombutsman RI perwakilan Lampung atas pelayanan Publik diharapkan Ombutsman bisa turun lapangan untuk melakukan klarifikasi dan impestigasi langsung mengenai hal ini,” ujar Rahmat.

Lebih jelas Ramhat menambahkan kembali, adapun permasalahan di Kampung Sari Jaya diantaranya, pembangunan rabat beton 600 meter dengan ketebalan 0,15 cm serta lebar 3 meter sudah rusak belum setahun. Ditambah lagi, setelah diukur kembali ketebalan rata-rata hanya 12-13 cm saja. “Ada juga gedung posyandu yang dikerjakan  2017 namun baru selesai 2018 Akhir dan gedung tersebut belum dimanfaatkan masyarakat. Kemudian Lapangan Bola Volly yang dikerjakan 2018 kini lantai sudah retak,”paparnya.

Kemudian untuk Kampug Karta Jaya, seluruh pembangunan 2018 belumdiserah terimakan oleh masyarakat sebab hasil tidak baik. “Lapangan Bola Volly dan Futsal lantai sudah hancur parah banyak pemuda dan karang taruna  Karta Jaya tidak menerima hasil pembangunan. Ada juga gaji TPK belum dikeluarkan sepenuhnya di tahun 2018 termin pertama gaji TPK hanya Rp1 juta yang seharusnya Rp3 juta. Termin Kedua tidak keluarkan, dan termin ke tiga hanya Rp600 ribu. Gaji TPK ini bertotal Rp9 juta per orang.dan ada 5 TPK di Kampung tersebut,” pungkasnya. (Sam’un)

Way Kanan (SL)-Ketua Kowappi Way Kanan mengecam pungutan kepada siswa oleh Komite dan Kepsek SMAN 2 Negeri Agung, karena telah Melanggar Pasal 34 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidik Nasional Atas Larangan Pungutan Dalam Bentuk Apapun.

Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, mendesak Dinas Pendidikan dan tim insfektorat Provinsi Lampung untuk memberikan sanksi tegas atas dugaan pungutan liar yang telah dilakukan Kepala sekolah dan komite sekolah SMA N 2 Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan kepada 400 Wali murid Siswanya beru-baru ini sebesar Rp710 ribu per orang.

Menurut Rahmat, pertama kepala sekolah SMA N 2 Negeri Agung, Selamat, sudah tidak mematuhi aturan penyelenggaraan tentang pendididkan geratis secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UU 1945. Serta pasal 34 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional mengatur tentang jenis-jenis larangan pungutan dalam buntuk apapun yang sudah diterbitkan oleh Permendikbud bahwa diwajibkan kepala sekolah mematuhi ketentuan yang sudah di tetapkan.

Selain itu juga melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan Perpes nomor 87 tahun tahun 2016 wajib belajar semua kebutuhan yang ada setiap sekolah biayanya sudah ditanggung oleh dana BOS.

“Dimana ketua komite SMA N 2 Negeri Agung Kuncung pun, melanggar permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite. Disebutkan pada pasal 1 ayat 4 adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik orang tuawa/wali murid bersifat wajib mengikat serta jumlah dan jangka waktu pungutan ini yang disebut pungli,” tegas Rahmat, Selasa (26/2/2019).

Sementara itu, Kuncung Ketua Komite mengaku bahwa benar telah memungut dana Rp710 ribu kepada 400 wali murid siswa dari kelas 1,2 dan 3 SMAN 2 Negeri Agung. Bahkan nominal itu dia tentukan karena melihat harga laptop yang akan dibeli sebesar Rp5 juta per unit.

Pungutan pun tidak semua selesai satu hari ada juga ungkapnya yang dibayar 5 kali karena harus di cicil. “Ya kita pungut Rp710 ribu ke 400 Wali Murid segitu karena kalikan saja 40 unit laptop kali Rp5 juta sudah berapa,” ungkapnya, saat ditemui Senin (25/2/2019) sore.

Saat disinggung apakah mengetahui larangan pungutan dan pungsi komite dalam aturan yang sudah diterbitkan Permendikbud dan mengacu pada perpres tentang wajib belajar dan aturan sistem pendidikan nasional atas larangan pungli.

Kuncung dengan tegas mengatakan iya tidak peduli hal itu karena kebutuhan mendesak. Dipertegas apakah laptop itu cukup untuk UNBK ia mengatakan kalau tidak cukup maka akan dicukup-cukupkan atau di belikan lagi. “Ya orang sudah kesepakatan dan 40 laptop itu sudah saya serahkan ke pihak sekolah,”pungkasnya. (Sam’un)

Way Kanan (SL)-Dalam pembahasan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan tahun ke tiga pemimpinan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dan Wabub Edwar Antony. Tiga hal penting menjadi penyampayan dan pembahasan yang harus tercatat oleh seluruh kampung kecamatan kasui ditengah tahun politik 2019 ini, Senin (25/2/2019).

Wabub Edward Antony, mengatakan pertama adalah membahas tindak lanjut program pemerintah Kabupaten Way kanan layak anak. “Sampaikan bahwa seluruh kampung harus membangunkan pasilitas taman baca atau bermain. Kedua, karena menyambut pemilihan legeslatif dan presiden tentu seluruh kampung harus bertanggungjawab atas kondisi aman pencoblosan. Sehingga bukan hanya beban pihak keamanan polres dan kodim Way Kanan saja,” kata Wabup.

Dan hal terakhir, terkait penuntasan data warga miskin. Disini seluruh kepala kampung diberikan hak untuk mengusulkan semua datanya. “Musren ke tiga kita banyak membahas kemajuan dan penuntasan program hasil capayan kerja Bupati Raden Adipati Surya dan dirinya,” kata Wabup.

Namun ada tiga hal penting yang harus dilaksanakan tahun ini seluruh kampung. Pertama soal Kabupaten Way Kanan layak anak. “Kedua, Kesuksesan Pileg dan Pilpres serta Evaluasi data kemiskinan,” pungkasnya. (Sam’un/Indro)

Way Kanan (SL)-Lemahnya pengawasan pungsi komite sekolah dan kebijakan kepala sekolah dalam melibatkan wali murid soal pungutan dana untuk memenuhi kebutuhan saranan dan prasaranan sekolah yang ada saat ini oleh pihak Dinas Pendidikan di daerah akhirnya membuat praktek kejahatan tentang pungutan liar terus-terusan terjadi.

Berbagai rekayasa kejahatan dilakukan dalam upaya pungutan liar tersebut dan  berkembang dalam perakteknya.  Contohnya, seperti yang diduga dilakukan pihak sekolah SMAN 2 Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan baru baru ini.

Dengan dalih penekanan apakah sekolah ikut ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di sekolah lain atau tetap disekolah setempat yang disampaikan Kepala Sekolah kepada wali murid sehingga pihak komite mengeluarkan nominal dana sumbangan sebesar Rp710 ribu per orang dengan total murid 400 orang, yang menghasilkan pembelian laptop 40 unit.

Belum diketahui pasti terkait kebenaran keberadaan 40 laptop tersebut. Sebab, saat ditemui di sekolah 40 unit laptop tidak ada di sekolah untuk dimanfaatkan para siswa-siswi dengan alasan takut hilang dan dititipkan di salah satu rumah guru setempat.

Bahkan hingga kini belum ada laporan serah terima yang sah oleh komite dan kepala sekolah kepada wali murid apakah setuju dan tidaknya dalam pembelian laptop itu sendiri.

Kepsek SMAN 2 Negeri Agung Selamet, mengaku pembelian laptop dan nominal pungutan dana itu semua ide komite.  “Saya hanya ide apakah kita mau UNBK disekolah atau numpang saja ketika bertemu dengan wali murid selanjutnya itu komite semua,”tegasnya saat dikompirmasi Rabu (20/2/2019) pagi.

Lebih jauh, ia tidak mengetahui terkait proses pembelian laptop hanya saja penyerahan laptop sebanyak 40 unit dan memang belum ada serah terima untuk menunjukan kepada wali murid.

“Hari ini Laptopnya tidak ada karena tidak ditinggal di sekolah karena takut ilang,” jelasnya, seraya mengatakan lebih jelas agar konfirmasi langsung ke ketua komite. (Sam’un)

Waykanan (SL)-Jembatan gantung di Kampung Karang Lantang Kecamatan Kasui putus terbawa arus sungai, akibta banjir bandang. Praktir jalur penghubung Dusun IV dan Dusun Induk, Kampung Karanglantang terputus, dan harus memutar jalur dengan jarak tempuh sejauh satu jam.

Kepala BPBD Waykanan, Lampung, Rusli Arsyad mengatakan pemerintah Waykanan perlu secepatnya mencarikan solusi atas jembatan gantung di Kampung Karang Lantang Waykanan yang putus. Jembatan gantung di Kampung Karang Lantang Kecamatan Kasui putus terbawa arus sungai. “Jembatan di Kampung Karanglantang putus terbawa arus, akibat hujan lebat yang melanda Waykanan,” kata Rusli, sebagaimana dilansir Antara, Senin (18/2/2019).

Menurut dia, jembatan gantung itu selama ini menghubungkan Dusun IV dan Dusun Induk, Kampung Karanglantang. “Untuk sementara kegiatan perekonomian dua kampung ini terhambat. Bila masyarakat ingin ke dusun IV atau sebaliknya harus memutar arah,” katanya.

Camat Kasui Ari Mulando membenarkan bahwa jembatan gantung di Kampung Karanglantang hanyut terbawa arus Sungai Way Umpu. Akibat putusnya jembatan ini, penghubung dua dusun di Kampung Karanglantang, masyarakat harus memutar dengan jarak lebih lama hingga 30 menit sampai 1 jam. “Semoga ada penanganan yang cepat dari pemkab,” ujarnya.

Ari berharap pemerintah Waykanan dapat mewujudkan harapan warga untuk membangun jembatan yang menghubungkan dua dusun itu. (ant/indro)

Way Kanan (SL)-Banyaknya kejanggalan realisasi pembangunan anggaran dana desa (ADD) tahun 2018, di kampung Kota Way, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, membuat sejumlah aparatur kampung dan masyarakat mengeluh, Jum’at (15/2/2019).

Tokoh Masyarakat Kampung Kota Way, Bandarsyah, yang juga mantan penasehat Badan Usaha Kampung (Bumkam) mengatakan kecewa atas prilaku Kepala Kampung Nuardi beserta Direktur Bumkam Kabul yang sampai kini tidak merealisasikan anggaran pembangunan pariwisata yang sebelumnya sudah dianggarkan pada tahun 2018 untuk Bumkam itu sendiri.

Parahnya lagi, tambah Bandarsyah, setelah adanya penyerahan simbolis dana sebesar Rp100 juta,  oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya secara langsung di kampung Kota Way untuk pariwisata pada akhir  tahun 2017 lalu untuk Bumkam kini dana itu tidak diserahkan Kakam Nuardi.

“Setelah dana simbolis diserhkan, dan pada saat hendak mencairkan dana setelah dana dicairkan pada tahun 2018 Bumkam tiba-tiba dibubarkan. Hingga dana itu tidak jelas kemana,”ujarnya kepada Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, Kamis (14/2/2019).

Ditempat yang sama, Kaur Pemerintahan Kampung Kota Way, Surulman, menjelaskan bahwa dalam pembangunan insfraktruktur ia tidak dipungsikan oleh Kepala Kampung. Dia menambahkan, ada pekerjaan pembangunan kampung oleh dana desa 2018 sampai kini tidak terealisasi padahal anggaranya sudah dicairkan.

“Contoh jembatan gantung di pariwisata yang belum selesI hanya tiang jrmbatan saja. persoalan itu pernah ia tanyakan kepada bendahara kampung tetapi bendahara mengatakan dana pembangunan itu sudah habis saat ini,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan lagi, rabat beton di dusun 1 volumenya kurang 7 meter. “Tetkait pembangunan di pariwisata kampung hanya membangunkan bengkel motor, cucian mobil dan tiga unit pondok yang tidak selesai dan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan,” katanya.

Setelah Bumkam dibubarkan masyarakat kampung membentuk pokdarwis sebagai pengelola pariwisata. “Saat ada Pokdarwis beberapa pasilitas yang bersumber suadaya masyarakat hasil pengunjung dibangunkan pasilitas seperti jembatan menuju air terjun curup gangsa dan pengelolaan sampah baru pariwisata berjalan,” pungkasnya. (Sam’un)

Bandarlampung (Sl)-Pemilik PT. Purna Arena Yudha Simon Susilo yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus fee proyek bersama mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, ternyata juga mengerjakan proyel milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Waykanan bernilai miliaran.

Perusahaan milik adik Artalita Suryani alias Ayin ini PT. Purna Arena Yudha mengerjakan proyek peningkatan Bangunan Kantor Pemda Tahap III Kabupaten Way Kanan senilai Rp8 Miliar.

Selain di Waykanan, PT. Purna Arena Yudha ini juga mengerjakan dua proyek bernilai puluhan miliar di Dinas PU Pesawaran. Yakni tahun 2013 mengerjakan pembangunan Lanjutan Kantor Sekretariat Pemkab Pesawaran Tahap II senilai Rp 10 Miliar dan tahun 2014 mengerjakan pembangunan Islamic Center Kabupaten Pesawaran senilai Rp 28,5 Miliar.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Waykanan, Ali Rahman, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonrmasi. Dihubungi melalui ponselnya dalam keadaan tidak aktif, dikirim melalui pesan singkat tidak dijawab meski terkirim.

Seperti diketahui, KPK juga menetapkan dua pengusaha kakap, PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo, yang juga mengerjakan proyek di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  (hp/jun)