Kategori: Way Kanan

Way Kanan (SL)-Beberapa persoalan kendala terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Way Kanan sejauh ini belum 100 persen lepas dari keluhan masyarakat di desa. Salah satunya, persoalan tentang produktifitas bidan desa di 221 Kampung yang ada di 14 Kecamatan kabupaten setempat.

Hal itu diungkapkan Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat. menurutnya, masih kerap ditemukan masyarakat mengeluhkan kekosongan jam kerja dan penetapan tempat pelayanan bidan desa di kampung (kantor tetap) dalam 24 jam.

“Kami menemukan bahwa diduga ada bidan desa di kampung Kecamatan Kasui tidak stanbay 24 jam di pos pelayanan bidan desa yang ada di kampung sehingga masyarakat tidak mengetahui dimana keberadaan bidan desa tersebut saat ingin mendapatkan paslayanan kesehatan tersebut,”tegasnya, Rabu (13/2/2019).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskes Kasui dokter Ema Eliana mengungkapkan bahwa benar bidan desanya tidak selalu stanbay di tempat. Ini karena masih dibutuhkan di puskesmas. “Tapi bidan desa kami selalu siap 24 jam jika dibutuhkan bisa di telpon,”tuturnya saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Lebih jelas dokter Ema mengatakan alasan lainya, sebab puskesnya kekurang pegawai. “Kalau hadir selalu hadir di desa tapi emang masih ngantor di puskesmas,”tambah dia.

Mengenai pasilitas ambulance dokter Ema mengaskan kembali ia menjamin bahwa itu geratis termasuk rawat inap. “Bisa di cek sendiri kalau soal ambulance kami geratiskan tidak ada pungutan biaya,”pungkasnya. (Sam’un).

Way Kanan (SL)-Hasil Pembangunan rabat beton sepanjang 300 meter dengan lebar 3 meter di Kampung Bumi Dana, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan yang didanai dana desa 2018 sebesar Rp206.033.400 ini baru hitungan bulan sudah rusak seperti retak dan coran mengelupas, Kamis (7/2/2019).

0Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, meminta Tim Audit APIP Way kanan benar-benar monitoring hasil pembangunan fisik dana desa 2018 di 221 Kampung yang ada sebab jangan sampai pihaknya menentang hasil kerja tim saat ini.

“Sebelum realisasi dana desa 2019 kami akan meminta data audit APIP atas pemeriksaan fisik pembangunan dana desa 2018 di 221 kampung. jika hasil temuan APIP tidak ada tentu hasil temuan kami akan sebagai banding ke ranah hukum atas kinerja tim audit APIP Way Kanan,” ujar Rahmat Kamis (7/2/2019).

Rahmat menegaskan, dalam pantauan pihaknya terkait rabat beton yang dibangun kampung Bumi Dana itu sendiri kualitas pembangunan sangat buruk. “Baru hitungan bulan nyaris seluruh permukaan coran rabat beton sudah mengelupas dan retak,” katanya.

Kerusakan ini terjadi karena coran terlalu tipis dan adukan coran tidak padat atau tidak sesuai standar cor rabat beton sebagaimana mestinya. “Sehingga dana desa 2019 nanti tidak dipakai untuk memperbaiki pembangunan yang masih baru tersebut, dan bisa menambah pembangunan di kampung yang belum terealisasi di rencana tahun 2018,” katanya.

Saat dikonfirmasi kepala kampung Bumi Dana tidak ada ditempat. (Sam’un)

Way Kanan (SL)- Wali murid SD Lembasung, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan persoalkan Dana bantuan siswa miskin (BSM) SD Lembasung, yang hingga kini belum disalurkan kepala sekolah setempat.

Dimana, penundaan pencairan dana BSM tahun 2018 tersebut diakui wali murid SD setempat terjadi sejak awal pencairan dana pada bulan agustus 2018 lalu hingga Febuari 2019 saat ini.

Parahnya lagi, seharusnya seluruh penerima bantuan itu di tahun 2019 sudah selesai namun nyatanya dari 150 orang siswa kepsek baru membayarkan setengahnya dan tersisa 63 siswa lagi.

Seno, salah satu wali murid membenarkan hal tersebut. menurut dia bahwa ada 63 murid  penerima dana bantuan BSM di tahun 2018 belum juga dibagikan kepsek. “Masih ada 63 murid yang belum menerima dana BSM yang lain sudah,” ujar singkatnya di halaman sekolah SD Lembasung saat ditemui Rabu (6/2/2019).

Sementara itu, Kepsek SD Lembasung, Rafnel membenarkan bahwa dana itu tidak semuanya telah tersalurkan. Dia menegaskan tersisa 30 siswa lagi yang belum disalurkan. Disinggung alasanya, Rafnel mengaku ia menggunakan dana tersebut. Dan menyatakan hari ini akan menyalurkan sisa dana untuk 30 siswa penerima.

“Ya kalau kisaran bantuanya itu untuk kelas 1-6 sebesar Rp225 ribu, dan kelas 2-5 sebesar Rp450 ribu. Dana itu tidak bareng saya salurkan serempak karena masih kurang dari saya sendiri (saya pakai),” pungkasnya. (Sam’un).

Way Kanan (SL)-Pembangunan siring (talud) Pasang Dana APBD Way Kanan 2018, sepanjang 350 meter di Kelurahan Taman Asri Baradatu Diduga Fiktip. Pasalnya, siring Pasang Lama, dipoles, dan diakui rekanan sebagai pembangunan baru dari APBD Way Kanan 2018.

Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, meminta Dinas Pekerjaan Umum Way Kanan turun lapangan terkait pembangunan siring pasang dana APBD 2018 di kelurahan Taman Asri, Kecamatan Baradatu, yang disinyalir fiktif.

Pasalnya, dana APBD yang dikucurkan untuk pembangunan baru siring pasang sepanjang 350 meter tidak dikerjakan sepenuhnya. “Laporan masyarakat yang kami terima bangunan siring pasang dana APBD Way kanan 2018 itu ternyata masih sepanjang 200 meter bangunan lama hanya dipoles  saja. Sementara 150 meter bangunan baru,” kata Rahmat, Kamis (31/1/2019).

Rahmat menambahkan, apakah pengawas Dinas PU atau konsultan PU Way kanan tidak mengecek lokasi dalam rencana pembangunan APBD murni 2018 kemarin. Sehingga terjadi kesalahan yang diduga dikerjakan rekanan tersebut. “Kami minta agar pihak Kecamatan dan PU bertanggungjawab atas FHO pekeraan tersebut,” katanya. (Sam’un)

Way Kanan (SL)-Dugaan penyimpangan penyaluran pembangunan siring pasang yang pekerjaanya asalan di kampung tanjung tiga, Kecamatan Rabang Tangkas, Kabupaten Way Kanan diakui bukan dana desa 2018 oleh pemerintah kampung.

Hal itu disampaikan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya terkait kasus tersebut. Menurut Adipati, dirinya menadapat laporan pemerintah kampung tanjung tiga kecamatan Rebang Tangkas, tidak memiliki pekerjaan siring pasang pada  dana desa tahun 2018. “Dana APBK dan DD 2018 Kampung tiga kecamatan rabang tangkas tidak bangun siring pasang,” ujar singkatnya, Kamis (1/2/2019).

Ditempat yang lain, Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, menjelaskan bahwa dikatakan itu  siring pasang dana desa 2018 Kampung tanjung tiga karena tidak ada plang pekerjaannya. Saat ini pihaknya telah memperbarui informasi dari dugaaan kasus tersebut.

“Kami juga terus mendalami semua laporan yang kami lakukan. Terkait siring pasang di tanjung tiga kami baru mendapatkan informasi bahwa itu merupakan bantuan DAK P3K2 Bidang pertanian Provinsi Lampung,” ungkap Rahmat.

Dimana tambah Rahmat, Kabupaten waykanan ada 10 kelompok tani yang mendapatkan bantuan DAK tambahan P3K2 bidang pertanian Provinsi Lampung salah satunya kelompok tani Kampung Tanjung Tiga itu sendiri.

“10 kelompok tani itu dibagi di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten waykanan. dan judul pekerjaanya jaringan irigasi tersiyer yang dikelola gapoktan,” pungkasnya. (Sam’un)

Way Kanan (SL)-Pekerjaan siring pasang dana desa 2018 Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan tidak berkualitas. Hal ini diduga akibat anggaran belanja pembangunan siring pasang yang ditetapkan oleh konsultan untuk membiayai matrial tidak disalurkan sepenuhnya oleh kepala kampung.

Beberapa item kegiatan pembangunan terjadi pengurangan diantaranya tidak adanya adukan semen untuk dasar pemasangan batu sepanjang 200 meter bangunan siring pasang tersebut. Sehingga kekuatan batu tidak sepenuhnya melekat di dasar galian siring pasang. Hanya disusun saja dan diberikan adukan semen di permukaan seperti hal gambar diatas.

Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat menegaskan, bahwa didalam rencana pembangunan itu biaya yang ditetepakan kampung terhitung dengan rincian pembelian pasir dan semen untuk dasar penempelan batu. Namun kenapa tidak ada adukan semen dan pasir di dasar galian siring pasang dilokasi itu sendiri. “Ini yang nampak sekali. mungkin RAB biaya siring pasang tersebut pun lebih besar dari hitungan yang ada. ditambah pengurangan belanja matrial disana,” tegasnya, Selasa (30/1/2019).

Rahmat manambahkan, jika ini dibiarkan maka tentu banyak sekali item kegiatan kampung yang dibiayai Dana desa 2018 disinyalir besar untuk pendapatan kakam sendiri.

“Jangan jangan semua kegiatan ada pemotongan dari kakamnya. belum lagi ditambah dana belanja yang besar namun hasil pembangunanya tidak baik. Jadi saya harap kembali kejaksaan dan polres peka untuk langsung mengevaluasi hasil laporan administrasi kampung atas dana desa 2018 dan tahun tahun sebelumnya. jika ada temuan tentu banyak pelaku yang terlibat,” katanya.

Sementara Kepala Kampung (Kakam) Tanjung Tiga saat dihubungi sedang tidak ada ditempat.  (Indro)

Way Kanan (Sl)-Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (Kowappi) Kabupaten Way Kanan meminta Dinas Pemerintahan Masyarakat Kampung (PMK) dan Inspektorat, Pemda Way Kanan, seius mengusut dugaan penyimpangan dana desa di 221 Desa di Way Kanan. Jika tidak Kowappi, akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

Sementara Dinas PMK mengaku telah merespon semua temuan Komite wartawan pelacak profesional Indonesia (Kowappi) Kabupaten Way Kanan, dan tersiar di media online. Bahkan sudah ditembuskan ke Inspektorat, agar menjadi tindak lanjut dijajaran Pemda Way Kanan.

Kadis PMK Ixuan mengatakan pihaknya secara terus menerus mensosialisasikan kepada seluruh kepala kampung, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Dan jika pekerjaan ada dugaan kerugian negara maka pihaknya langsung berkoordinasi dengan inspektorat selaku APIP, untuk melakukan audit atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Way Kanan telah menebuskan semua laporan berita yang dilakukan Kowappi di mediaonline  ke insfektorat sebagai tindak lanjut permasalah tersebut di tingkat jajaranya. Bahkan kita lakukan audit,” kata Ixuan, Rabu (31/1/2019).

Ixuan mengaku pihakya mengikuti semua perkemabang, Kowappi yang menyoroti hasil pembangunan dana desa di sejumlah kampung di wilayah setempat, dan temuan dugaan korupsi dana desa yang dilakukan kampung di antara 221 Kampung yang ada.

“Sejumlah laporan kampung itu sudah kami teruskan ke insfektorat. Tentunya setiap ada laporan akan dijadikan dasar pemeriksaan pasti akan di tindaklajuti oleh APIP. Hal ini sesuai dengan Keputusan bersma antara Kemendes, Kajagung dan Kapolri,  bahkan tidak ada laporanpun, APIP tetap terus melakukan audit reguler sesuai dengan mekanisme SOP yang ada, selanjut hasil audit APIP tersebut sebagai bahan oleh Pemerintah Pusat untuk menetukan arah kebijakan yang akan datang,” katanya,

Disingung soal sejauh mana langkah yang sudah dilakukan APIP. Ixuan menyatakan tim sedang melaksakan tugasnya dan tinggal menungu hasilnya. “Untuk hasil tindaklanjut kita belum mendapatkan laporan. karena mereka sedang melakuakan audit,” tegasnya.

Menanggapi langkah Dinas PMK tesebut, Ketua Kowappi menunggu hasil tim audit APIP jika tidak ada temuan maka dengan temuan mereka Kowappi akan banding hasil audit APIP ke ranah hukum. “Meski sedang di audit kita juga akan terus menambah bukti bukti pelanggaran yang ada supaya nanti bisa kita jabatkan di tingkat kejaksaan,” pungkasnya. (Indro)

Way Kanan (SL)-Kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana DAK Provinsi Lampung tahun 2018 senilai Rp1 miliar dan APBN 2018 senilai Rp150 juta oleh Kepala sekolah SMAN 1 Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan akan berlanjut keranah hukum oleh pihak Kowappi Way Kanan.

Hal itu ditegaskan Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, mengenai keseriusan pihaknya sebagai pelayanan publik atas pemantauan kucuran dana bantuan DAK Provinsi Lampung dan APBN di sekolah SMA di wilayah setemapat.

Menurut Rahmat, dalam waktu dekat ini pihaknya segera layangkan surat resmi berisikan bahan keterangan hasil temuan Kowappi atas dugaan korupsi bantuan DAK dan APBN 2018 oleh Kepsek SMAN 1 Bumi Agung Way kanan Abu Salam itu sendiri.

“Langkah ini supaya kita memastikan secara utuh pelayan publik sesuai program kerja Kowappi dalam pemantauan kemajuan bantuan DAK dan APBN yang diterima pihak sekolah yang ada di Way kanan. Jika ada temuan dan ketetapan hukum atas pelanggaran disana maka Kowappi meminta pihak kejaksaan bisa menindak tegasnya sesaui fakta laporan dan fakta pemeriksaan pihaknya nanti,”ucapnya, Senin (28/1/2019) malam.

Rahmat menambakan kembali, bahwa adanya temuan baru atas kasus tersebut. Dianataranya, tiang besi cor bangunan tidak ditanam 60 cm guna pondasi kekuatan bangunan yang berkualitas. Hal ini ditambah buruknya sistem pembangunan RKB dan lap komputer bantuan DAK Provinsi Lampung tahun 2018 yang sedang dikerjakan pihak SMAN 1 Bumi Agung saat ini.

Bahkan, Keplsek SMAN 1 mengunakan batu koral atau kali yang seharusnya petunjuk teknis atau RAB menggunakan batu Split ukuran 2×3. Selanjutnya, rangka baja yang digunakan kepsek SMAN 1 saat ini tidak mengikuti anjuran juknis Kemendikbut sendiri.

“Bukti bukti laporan kami akan dituangkan dalam poin penting isi surat yang akan kami layangkan ke kejaksaan guna percepatan pemeriksaan upaya tindak pidana korupsi ini sendiri nantinya yang didalami oleh pihak kejaksaan negeri Blambangan Umpu sendiri,” pungkasnya. (Indro)

Way Kanan (SL)-Pembangunan jalan rabat beton, Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, bersumbue dana desa, dinilai sangat merugikan keuangan negara. Selain mangkrak, terdapat 150 meter pembangunan jalan rabat beton, yang rusak  dan sebagian pekerjaanya terbengkalai.

Atas temuan itu, Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (Kowappi), daerah Way Kanan, yang menemukan indikasi merugikan neagara, pada pembangunan jalan rabat beton kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

Ketua Kowappi Way Kanan Rahmat, menjelaskan terdapat 150 meter pembangunan jalan rabat beton yang kondisinya mengalami kerusakan dan sebagian pekerjaanya terbengkalai atau belum diselesaikan. Berdasarkana data yang dihimpun Kowappi, pembangunan rabat beton bersumber dana desa tahun 2018 di kampung Mekar Jaya itu sampai kini belum diselesaikan oleh Pemerintah Kampung setempat.

Parahnya lagi, jalan tersebut  tidak sama sekali dimanfaatkan warga  Kampung setempat dengan baik. “Kita lihat kemarin jalan rabat beton di kampung Mekar Jaya dari dana desa 2018 sepanjang 150 meter hingga Januari 2019 baru dibangunkan sihpanjang 75  meter dengan kondisi yang sudah rusak. Sementara 75 meter rabat beton belum sama sekali dikerjakan hingga tumpukan material di lokasi pembangunan terbengkalai hingga ditumbuhi rumput liar yang subur,” ujar Rahmat, Minggu (27/1/2019).

Rahmat menegaskan, bahwa temuan mereka ini sudah sekian kalinya dalam catatan bulan ini. “Kami akan menyalahkan Tim perifikasi realisasi pembangunan pencairan dana desa 2019, baik tingkat Kecamatan atau Dinas PMK Kabupaten Way Kanan bila kampung setempat tidak diberikan sanksi atau malah tetap mencairkan dana desa 2019 pada kampung tersebut,” paparnya.

Melihat kondisi yang saat ini patut diperiksa pihak Kejaksaan dan Polres sebagai laporan korupsi dana desa. Tentu, Kowappi juga akan mengawal laporan pertanggungjawaban Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan kepada Kementerian Desa Republik Indonesia atas kampung tidak bermasalah juga patut dipertanyakan dan menjadi laporan berasama di Kementerian Desa.

“Sampai saat ini kami sudah menyelesaikan beberapa bahan laporan khusus tingkat Kejati atas beberapa dugaan korupsi dana desa daerah Way Kanan yang kami himpun di lampangan,”pungkasnya. (Indro)