Jakarta (SL)-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berencana menaikkan nominal Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2024. Kebijakan ini merupakan upaya menekan angka kemiskinan atau target 0% pada tahun tersebut.
Dilansir Kumparan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menyebut pihaknya
akan berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR untuk mengimplementasikan kebijakan baru ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan indeks dari PKH dan sembako.
“Karena kita lihat selama beberapa tahun belum kita tingkatkan, meskipun selama pandemi programnya ditambah,” kata Febrio di Kementerian Keuangan, Rabu 31 Mei 2023.
Adapun besaran bantuan PKH yang diterima saat ini berbeda-beda, berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan.
Untuk bantuan PKH ibu hamil sebesar Rp3 juta, anak SD sebesar Rp900 ribu per-tahun, siswa SMP sebesar Rp1,5 juta per-tahun, siswa SMA sebesar Rp2 juta per-tahun.
Kemudian untuk keluarga yang di dalamnya terdapat orang disabilitas atau menderita cacat sebesar Rp 2,4 juta per tahun, serta lansia usia 60 tahun ke atas sebesar Rp 2,4 juta per tahun.
“Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024, Pemerintah perlu melakukan strategi,” terang dia.
Pertama melakukan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan dengan cara memperbaiki ketepatan sasaran desil satu, meningkatkan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
Kedua, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentang. Hal itu dilakukan dengan menambah proyek padat karya di Kementerian Lembaga (K/L), serta optimalisasi Tunai Desa (PKTD).
“Ketiga, meningkatkan akses infrastruktur dasar di antaranya sanitasi, air minum, dan puskesmas,” terangnya. (Red)
