Tag: Agung Ilmu Mangkunegara

AMPL Dorong KPK Usut Dugaan Gratifikasi Lampung Utara

Jakarta, (SL) – Aliansi Mahasiswa & Pemuda Lampung (AMPL), dorong KPK agar segera usut dugaan gratifikasi di Lampung Utara, seperti terungkap dalam fakta hukum pada persidangan perkara korupsi Agung Ilmu Mangkunegara di 2020 lalu.

Tuntutan tersebut disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lampung, saat aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 14 Juni 2023.

Maksa aksi meminta KPK mengusut tuntas apa yang telah terungkap di persidangan korupsi Agung Ilmu Mangkunegara, terkait dugaan gratifikasi yang diberikan kepada Oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung sebesar Rp.1,5 miliar.

“KPK jangan hanya tinggal diam dan seolah-olah menutup mata, Kami mendesak KPK untuk turun mengusut tuntas terkait dugaan gratifikasi yang kami suarakan,” ucap Perwira, selaku koordinator aksi.

Usai melakukan aksi unjuk rasanya tersebut, AMPL menyerahkan dokumen aduannya secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Terkait pengaduan tersebut, secara prosedur akan dipelajari dahulu unsur yang telah dituduhkan masa aksi.

“Laporan dari masa aksi ini kami terima dan tindak lanjuti. Sebelumnya akan kami periksa apakah konstruksi perkaranya masuk tindak pidana gratifikasi atau suap,” jelas Enirsa, Bagian Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI. (Red).

15 Juni 2023
Terbukti Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara Divonis 7 Tahun Dan Wajib Kembalikan Uang Negara Rp74 Miliar

Bandar Lampung (SL)-Bupati Lampung Utara Non aktif, Agung Ilmu Mangkenegara di jatuhi hukuman tujuh tahun penjara, dengan dengan Rp750 juta subsider 8 bulan penjara, dan wajib mengganti uang kerugian negara Rp74 miliar lebih subsider dua tahun penjara, dengan dicabut hak politiknya selama empat tahun terhitung sejak Agung Ilmunegara selesai menjalani pidana pokok.

Sidang putusan Bupati Lampung Utara Non aktif Agung Ilmu Mangkunegara

Baca: Agung Ilmu Mangkunegara Dituntut 10 tahun Penjara Ganti Rugi Rp77,5 Miliar Syahbudin 7 Tahun Up Rp2,8 Miliar

Baca: Bupati Agung Ilmu Mangkunegara Terjaring OTT Terkait Suap Dinas PUPR Dan Koperindag Lampung Utara?

“Mengadili, menyatakan terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan kepada terdakwa Agung Ilmu Mangku Negara dengan kurungan penjara selama tujuh tahun,” kata hakim ketua Efiyanto, SH, dalam sidang yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis 2 Juli 2020.

“Terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp750 juta subsider delapan bulan kurungan penjara, dengan membayar uang pengganti kerugian negara yang telah ditetapkan sebesar Rp74 miliar lebih, subsider dua tahun penjara. Terdakwa juga untuk hak politiknya dicabut selama empat tahun,” kata Epiyanto.

Putusan majelis hakim lebih ringan 3 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara dan membebankan uang pengganti sebesar Rp77.533.566.000. Apabila tidak dikembalikan, maka harta benda akan diilakukan lelang. Jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang meringankan bagi Agung Ilmu Mangkunegara adalah bersikap sopan selama persidangan, berstatus kepala keluarga, dan mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya yang masih kecil, serta belum pernah dihukum. Sedangkan, hal yang memberatkan adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Atas putusan itu, Atas putusan itu, terdakwa Agung dalam sidang online di Rumah Tahanan (Rutan), Way Hui mengaku masih akan berfikir-fikir terlebih dahulu. Teramsuk kuasa hukum Agung Ilmu Mangkunegara, Sopian Sitepu, menyatakan pikir-pikir, Hakim menanyakan kepada Jaksa KPK apakah merima atau pikir-pikir. “pikir-pikir yang mulia,” jawab Jaksa KPK.

Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf b No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Red)

2 Juli 2020
KPK Diminta Tidak “Ciut” Usut Penegak Hukum Terima Aliran Korupsi Eks Bupati Lampung Utara

Bandar Lampung (SL)-Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Komjen Pol Firli dan Mabes Polri mengusut keterlibatan aparat penegak hukum di Lampung, yang terlibat dalam aliran korupsi fee proyek APBD Lampung Utara.

“KPK diminta tidak takut dengan polisi, KPK dan Mabes Polri harus mengungkap para pejabat Polda Lampung yang menerima aliran dana kasus korupsi Bupati Lampung Utara itu. Usut pengakuan saksi kasus dugaan korupsi yang mengalir ke pejabat Polda Lampung. Seret juga mereka ke PN Tipikor hingga bisa dilempar ke LP Sukamiskin,” kata Neta S Pane, Sabtu 21 Maret 2020.

Dalam sidang korupsi Bupati Non aktif Agung Ilmu Mangkunegara, termasuk sidang Kasus Bupati Mesuji, ada saksi yang mengungkapkan hasil korupsi mengalir ke pengak hukum, hingga petinggi Polda Lampung. “Sehingga, kata dia, publik tidak menilai KPK pimpinan Jenderal Pol. Firli takut dengan polisi dan berusaha melindungi perwira polri yang menerima aliran dana.” katanya.

“Kapolri Idham Azis selalu mengatakan polri sudah promoter juga harus mendorong Irwasum dan Propam mengusut kasus aliran dana korupsi Lampung Utara. Saya curiga aliran dana korupsi Lampung Utara ke pejabat Polda Lampung masih mengendap dan seperti dipetieskan,” tambahnya.

Yulias Dwi Antoro, mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara yang mengaku mengantarkan sejumlah uang ke Mapolda Lampung. Yulias Dwi Antoro menyampaikan pengakuannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kota Bandarlampung, Senin (6/1). “Saya pernah antarkan amplop yang berisikan uang ke Polda Lampung atas perintah Pak Syahbudin, kepala Dnas PUPR Lampung Utara,” ucapnya.

Di depan Ketua Majelis Hakim Novian Saputra, Yulias juga menyebutkan bahwa Polda Lampung menerima jatah uang fee proyek tersebut sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Pengakuan saksi ini tidak boleh didiamkan KPK dan Polri.

“Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menggali informasi lebih dalam terkait pengakuan saksi. Firli harus segera memerintahkan para penyidik KPK mengusut pengakuan saksi agar bisa melengkapi dua buah alat bukti,” kata Neta S Pane.

Neta S Pane, berharap, Firli sebagai jenderal bintang tiga polri yang kini memimpin KPK jangan melindungi para perwira polri yg diduga terlibat korupsi. “KPK harus mampu membersihkan polri dari aksi korupsi, terutama di Polda Lampung,” tutupnya. (Red)

22 Maret 2020
Fee Proyek Kepada Bupati 20%, Penarik Setoran Keluarga dan Kerabat Agung Ilmu Mangkunegara

Bandar Lampung (SL)-Kerabat dan keluarga Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara kerap menjadi perantara mengambil uang dugaan gratifikasi dan suap dari rekanan proyek di Lampung Utara. Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap Lampung Utara di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, yang menghadirkan delapan saksi di sidang Tipikor, Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Senin 9 Maret 2020.

Delapan orang saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara adalah mantan Kabid Bina Marga Yulias Dwi Antoro, Kabid Cipta Karya 2015 – 2018 Yunanda, Sekretaris Dinas PUPR 2015 – 2019 Susilo Dwiko, Kasi Pengawasan Mangku Alam, Kepala UPT Alat Helmi Jaya, PPK 2015 – 2016 Mulia Dewi, Bendahara Dinas PUPR Enda Mukti, dan staff PPK Cipta Karya Iko Erzal Harditus.

Dihadapan majelis Hakim Tipikor, mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Yulius Dwi Antoro mengatakan, uang fee dari rekanan proyek di Dinas PUPR diambil relasi dekat Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara. “Iya, ada beberapa orang yang ambil uang itu mereka relasi dekat Bupati,” kata Yulius.

Menurut Yulius nama relasi terdakwa Agung itu diinformasikan oleh Kadis PUPR kala itu, Syahbudin terdakwa dengan berkas terpisah. “Ada yang diambil sama Pak Syahbudin sendiri, ada yang diambil relasi dekat Pak Agung,” ujar Yulius.

Keterangan saksi Yulius sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut KPK yang menyebutkan, dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, ada dua orang relasi keluarga Agung yang mengambil uang fee proyek. Jaksa menyebutkan, terdakwa Agung dan Raden Syahril bersama Syahbudin menerima uang dari Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria Mangkunegara sebesar Rp100, 2 miliar.

Dari awal, JPU bertanya seputar prosedur pengadaan proyek di Dinas PU-PR Lampung Utara. Yulias Dwi Antoro menjabarkan, bahwa selama dia menjadi bawahan terdakwa dari Kadis PU-PR Lampung Utara non aktif, Syahbudin, dia menerima informasi bahwa ada pungutan 20 persen dari para rekanan, untuk setiap proyek. Informasi itu diungkapkannya datang dari Syahbudin. (Red)

9 Maret 2020
Belasan Unit Randis dan Aset Inventaris Rumah Jabatan Bupati Lampura Nonaktif Tidak Jelas Keberadaannya?

Lampung Utara (SL) – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-RI, pada Oktober 2019 lalu, sejumlah aset kedinasan yang melekat pada jabatan bupati mulai diverifikasi dan dilakukan pendataan ulang.

Dari data yang diperoleh sinarlampung.co, sejumlah kendaraan dinas yang melekat pada jabatan Bupati Lampung Utara, berupa satu unit mobil Honda Accord bernomor polisi (nopol) BE 7 J, keluaran tahun 2012; satu unit mobil Fortuner nopol BE 99 J, keluaran tahun 2015; satu unit mobil Prado dengan nopol BE 1 J, keluaran tahun 2015; satu unit mobil Toyota Hiace dengan nopol BE 2099 JZ, keluaran tahun 2016; satu unit mobil Navara dengan nopol BE 9108 JZ, keluaran tahun 2016; satu unit mobil Pajero, kondisi propit, keluaran tahun 2019; satu unit mobil Pajero 4×4, kondisi propit, keluaran tahun 2019; satu unit mobil X Pander, kondisi propit, keluaran tahun 2019; satu unit mobil Inova, nopol BE 1940 YY, keluaran tahun 2019; satu unit mobil Terano, nopol BE 25 J, tanpa tahun keluaran; satu unit mobil Honda CRV, nopol BE 1074 JZ, keluaran tahun 2018.

Menurut keterangan Kepala Bidang (Kabid) Investasi Daerah, A. Riskal Fistiawan, kesebelas unit kendaraan dinas tersebut merupakan hasil pendataan yang tercatat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara.

“Ya, ini data yang ada pada kami. Dalam hal peruntukan dan keberadaannya saat ini, ada di Bagian Umum Sekretariat Pemkab. Lampura,” aku A. Riskal Fistiawan, saat dikonfirmasi, Rabu, (26/2/2020), di ruang kerjanya, seraya menyampaikan untuk inventarisasi aset lainnya dapat ditanyakan langsung ke Bagian Umum Sekretariat Pemkab Lampura.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab. Lampura, Herwan, membenarkan, jika terdapat sebanyak 11 unit mobil kedinasan jabatan Bupati Lampura. “Benar, ada sebelas unit kendaraan dinas yang dipergunakan untuk jabatan Bupati Lampura,” aku Herwan, saat dikonfirmasi, Rabu, (26//2/2010).

Dijelaskannya, enam unit kendaraan dinas tersebut saat ini dipergunakan oleh Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo. “Sebanyak enam unit dipergunakan untuk kedinasan Plt. Bupati Budi Utomo,” terangnya.

Tiga unit mobil dinas lainnya, kata Herwan, yakni Honda Accord, Pajero profit, dan Pajero profit 4×4, masih berada di dalam rumah jabatan Bupati Lampura. “Ketiganya dalam kondisi layak pakai. Satu unit mobil berupa Terano dengan nopol BE 25 J dipergunakan oleh Kepala BKPSDM,” bebernya, seraya menyampaikan satu unit mobil jenis Honda CRV dengan nopol BE 1074 JZ, sedang dalam perbaikan di Bandarlampung.

Saat ditanyakan terkait adanya informasi pembelian dua unit mobil jenis Alfard dan Robicon, dirinya menegaskan jika pembeliannya tidak dapat direalisasikan. “Kedua unit mobil itu memang sempat dianggarkan pembeliannya. Namun, disebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan, jadi, ya, kedua mobil itu tidak jadi untuk dibeli,” papar Herwan.

Dirinya juga mengatakan, untuk inventarisasi aset yang ada di dalam rumah jabatan Bupati Lampura tidak ada yang berubah. “Untuk aset daerah yang ada di dalam rumah jabatan Bupati, tidak ada yang berubah maupun berkurang,” jelasnya.

Dirinya juga menyampaikan dalam waktu dekat akan mengajak awak media ini untuk melihat secara langsung aset mobil maupun inventaris properti yang ada di dalam rumah jabatan Bupati Lampura. (ardi)

26 Februari 2020
Lidah Agung Lebih “Pahit” dari Mustafa

Oleh: Ilwadi Perkasa

SAMA-sama mantan bupati, sama pula nasibnya, kena OTT KPK. Namun soal ketajaman mulut dan lidah (dalam memberikan keterangan), mantan bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) lebih “pahit” dibanding Mustafa, mantan bupati Lampung Tengah. Atau mungkin penyidik KPK terlalu banyak tanya!

Mustafa, akibat dari keterangannya, mampu menyeret sejumlah pengusaha, pejabat dan anggota dewan. Sebagian sudah ditangkap, sebagian lagi masih belum jelas nasibnya.

Tapi, kasus Mustafa tak sampai menyeret istrinya, atau anggota keluarga besarnya. Beda dengan kasus AIM, banyak sekali yang diperiksa. Sebelumnya, telah diperiksa ayah kandungnya, Tamanuri bersamaan dengan Baktiar Basri, mantan wakil gubernur Lampung.

Berikutnya, tersiar kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memeriksa keluarga besar Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM). Mereka diantaranya Maria Mery ibu Kandung Agung, Istri Endah Kartika Prajawati, Gunaido Seketaris Inspektorat Bawasda, dan Taufik Hidayat. Termasuk beberapa pejabat hingga sejumlah direktur perusahaan. Mereka semua menjadi saksi kasus suap fee proyek Dinas PUPR Lampung Utara.

Sejumlah media online mengabarkan pemeriksaan atas nama-nama itu sudah dimulai sejak Selasa (21/01/2020) dan akan berakhir pada 26 Januari 2019. Pemeriksaan meminjam tempat salah satu Kantor di Jalan Basuki Rahmat, Bandar Lampung, dengan jadwal pagi pukul 10.00 hingga selesai.

Hari Selasa 21 Januari 2020, di periksa 7 saksi, yaitu Direktur CV MAHA KARYA ABUNG M Rot Atmajaya , Direktur CV PRABU NEGARA Yuman Erhan, Direktur Rumah Sakit Handayani dr Jauhari, dua Kabid PURP Fria dan Yulias, Sekertaris PUPR Susilo Dwiko, dan anggota DPRD Riko Picono.

Lalu pada hari Rabu 22 Januari 2020, mulai pukul 10.00, KPK melanjutkan pemeriksaaan delapan saksi, yaitu Anggota DPRD Madri Daud, Sekda Lampung Utara Sofyan, Syahrizal Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, PNS Dinas PUPR Febri dan Mangku Alam, da tiga kontraktor, Indra Hamzah, Ansaba, dan Rodiana.

Kamis, 23 Januari 2020, KPK kembali melanjutkan memeriksa enam kontraktor, dan satu PNS, mereka Fadly Akhmad (PNS), dengan para kontraktor, Zainuri, Amrullah, Andi Ahmad Jaya, Yan Tahlib, Eka Saputra, dan Herman Sungkai.

Sementara Jumat 24 Januari 2019, KPK dijadwalkan memeriksa satu anggota KPU Lampung Utara, dan lima kontraktor, mereka Izal Komisioner KPU Lampung Utara, dengan lima kontraktor Organa Putra, Tohir Hasyim, Hadi Kesuma, Nico, dan Guntur Laksana.

Sementara untuk hari Sabtu, 25 Januari 2020, KPK melanjutkan pemeriksaan kepada Ibu Kandung Agung, Maria Mery, istri anggota DPR RI Tamanuri, istri Agung, Endah Kartika Prajawati, Kepala BPKA Desyadi, Rina Febriana Dosen, lalu tiga kontraktor Gunaido, Taufik Hidayat, dan Darwis.

Begitu banyak yang diperiksa, tapi kita belum tahu siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya. Waktu akan menjawabnya. Publik, utamanya masyarakat Lampung Utara, tentu menunggu hasil pemeriksaan yang akan diungkap pada drama persidangan, dan berharap semua yang terlibat dihukum sesuai “dosa-dosanya”. (*)

24 Januari 2020
AIM : Lampura Maju, Hebat, dan Berdaya Saing

Lampung Utara (SL) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura) berkomitmen akan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal itu diungkapkan Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara, saat terima kunjungan perwakilan PWI setempat, di ruangannya, Selasa (15/1/2019).

Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan tidak ada hari libur, bahkan disaat menghadiri acara pesta pun, ia tetap bekerja dengan menemui rakyatnya.

“Karena kenapa, banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka melakukan perubahan di Lampung Utara. Yakni, bagaimana kedepannya mewujudkan Lampung Utara menjadi kota maju dan masyarakat yang sejahtera serta bahagia. Seperti masalah infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan akan terus ditingkatkan dengan tanpa menyampingkan rencana kerja lainnya,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Bupati Agung juga mengapresiasi dukungan organisasi kewartawanan tertua di nusantara itu. Serta segenap organisasi kewartawanan lainnya yang telah mendukung pemerintah daerah, dalam hal menjalankan tugas fungsi kontrol sosialnya.

”Sudah menjadi kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan perubahan di Lampung Utara ke arah yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Segala langkah yang telah dan akan dilakukan pihaknya, kata Agung, tidak luput dari peran serta seluruh elemen masyarakat dalam membawa perubahan daerah, menuju Lampura maju, hebat, dan berdaya saing.

“Hal ini tentunya harus dimulai dari internal pemerintah daerah terlebih dahulu. Bagaimana menanamkan dan menciptakan kedisiplinan seluruh aparatur pelayan rakyat (ASN) dalam bekerja serta mematuhi aturan yang berlaku,” tambahnya.

Meski terkesan dirinya hanya bekerja seorang diri sebagai koordinator pelayan masyarakat, namun dengan kepercayaan yang diamanahkan menjadi satu motivasi untuk terus dapat mewujudkan aspirasi seluruh warga Lampura.

“Dalam menghadapi Pemilihan Presiden dan Legislatif mendatang, saya mengimbau dan menekankan kepada masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas. Mari kita jadikan momentum Pemilu dan Pileg 2019 mendatang sebagai satu momentum demokrasi dengan menjujung tinggi kemanan dan kedamaian,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PWI Lampura, Jimmy Irawan, menyampaikan, siap meningkatkan sinergitas bersama pemerintah, khususnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang merupakan tugas utama pewarta dengan selalu mengedepankan code of conduct (kode etik) wartawan terhadap setiap permasalahan yang ada.

“Pewarta pun memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat,” papar Jimmy.

Tentunya, kata Jimmy, apa yang disampaikan Bupati menjadi pekerjaan rumah bagi pewarta yang ada di Lampura, pada khususnya.

“Sebagai pilar keempat negara, pewarta senantiasa berkontribusi meningkatkan pembangunan daerah. Saya mengajak kawan-kawan semua agar ikut berpartisipasi aktif mendukung segala program pemerintah. Baik itu yang sedang digalakkan atau akan dilakukan pada masa mendatang,” tambahnya. (*/ardi)

15 Januari 2019
“Keretakan” Hubungan Bupati dan Wakil Bupati Lampura Tersirat?

Lampung Utara (SL) – Kabar ‘retaknya’ hubungan antara Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil Bupati Sri‎ Widodo ternyata bukan hanya isapan jempol atau rumor belaka. Renggangnya hubungan keduanya ini terlihat jelas dalam acara serah terima jabatan Kapolres Lampung Utara, Jumat pagi (26/10/2018).

Dalam acara serah terima yang tidak dapat dihadiri tersebut, Bupati Agung malah menunjuk Sofyan (Pelaksana Harian Sekretaris Kabupaten) sebagai perwakilannya ketimbang Sri Widodo. Dengan demikan, hanya Sofyan yang paling berhak membacakan sambutan Bupati Agung meski Sri Widodo turut hadir dalam acara itu.

Praktis, Sri Widodo hanya menjadi ‘penonton’‎ dalam acara itu meski semestinya hanya dirinyalah yang paling ‘berhak’ memberikan sambutan karena Bupati Agung tidak dapat hadir. Pemandangan yang tak lazim ini seakan menjadi isyarat nyata bahwa ‘perang dingin’ antara mereka berdua masih berlangsung.

Kondisi tak lazim ini secara spontan memantik naluri sejumlah wartawan yang hadir untuk mempertanyakan langsung kepada Sri Widodo. Mereka ingin memastikan apakah memang benar hubungan keduanya sedang renggang atau hanya sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi.

Sri Widodo yang baru saja keluar dari gedung tempat acara langsung dicecar pertanyaan oleh sejumlah wartawan. Awalnya, Sri Widodo enggan meladeni dan terkesan menghindar pertanyaan wartawan seputar apa yang terjadi saat itu.

Mendapati hal itu, sejumlah wartawan pun tak kehabisan akal dan terus berusaha memancing Sri Widodo menjawab pertanyaan mereka. Lantaran terus dicecar pertanyaan, Sri Widodo akhirnya mau meladeni pertanyaan wartawan.

Kendati demikian, ‎Sri Widodo masih tak mau mengakui keretakan hubungannya dengan Bupati Agung meski isyarat keretakan itu terlihat jelas di depan mata. Menurutnya, hubungan antara ia dan Bupati Agung masih baik – baik saja.

‎”(Hubungan kami berdua) Semua harmonis. Ini kan ramah tamah saja. (Jadi) Enggak usah dikembangkan (ke mana – mana)” pintanya.

‎Begitupun saat ditanya apakah ia merasa kecil hati karena peranannya ‘diambil alih’ oeh Sofyan yang ditunjuk langsung oleh Bupati Agung, Sri Widodo berkilah sebelumnya ia telah diberitahukan jika bukan ia yang akan membacakan sambutan dari Bupati Agung.

“Saya enggak‎ merasa tersinggung karena kami semuanya sifatnya membantu tugas pak bBupati Sudah, sudah, tak usah dikembang – kembangkan,” kata dia sembari bergegas naik ke dalam mobilnya.

Mencuatnya kabar retaknya hubungan antara Bupati Agung dan Sri Widodo telah lama terdengar oleh kalangan wartawan yang biasa mangkal di kantor Pemkab Lampung Utara. Pemicu keretakan keduanya disinyalir akibat kebijakan – kebijakan kontroversial Sri Widodo semasa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara.

Pelbagai kebijakan kontroversial Sri Widodo kala itu salah satunya ialah melengserkan semua pejabat yang dikabarkan dekat dengan Bupati Agung. Kebijakan kontroversial ini mendapat perlawanan gigih oleh pejabat – pejabat yang dilengserkan oeh Sri Widodo. Perlawanan ini dilakukan karena mereka menganggap kebijakan Sri Widodo melanggar aturan yang ada. Kontroversi ini jualah yang membuat Sri Widodo terjungkal dari posisinya sebagai Plt Bupati Lampung Utara sehari lebih cepat dari yang diharuskan. (TerasLpg)

28 Oktober 2018