Tag: Aksi Damai

  • Unjuk Rasa Bebaskan Wawan Kurniawan Lanjut Jilid II, Massa Minta Atensi Kapolda Baru

    Unjuk Rasa Bebaskan Wawan Kurniawan Lanjut Jilid II, Massa Minta Atensi Kapolda Baru

    Lampung Selatan (SL)-Massa yang tergabung dalam Forum Umat lslam Bersatu-Jihad Fisabilillah Provinsi Lampung (FUIB- JFPL) kembali mengelar unjuk rasa jilid ke-2, soal pembebasan RT 12 Rajabasa Jaya, Wawan Kurniawan di Mapolda Lampung. Senin, 10 April 2023.

    Dalam orasinya Gunawan Pharrikesit selaku koordinator lapangan menyampaikan prihal penahanan Wawan Kurniawan di Mapolda Lampung yang hingga detik ini belum ada kepastian.

    “Sampai saat ini masih belum ada kepastian dari pihak Polda Lampung tentang penyelesaian tidak harus dimajukan ke ranah pengadilan,” lantangnya.

    Menurutnya, kasus penertiban ibadah gereja yang melibatkan Ketua RT 12 Rajabasa Jaya, Wawan Kurniawan seharusnya sudah selesai sejak awal. Akan tetapi, pada kenyataannya yang bersangkutan tetap ditahan.

    “Seharusnya telah ada penyelesaian sejak awal di Polda Lampung. Kenapa kemudian diambil alih Polda Lampung dan dilakukan penangkapan,” tegas pengacara ini.

    Tak berhenti sampai disitu, Gunawan juga menanyakan urgensi penangkapan terhadap Wawan Kurniawan. Pihaknya menduga ada sentimentil dibalik penangkapan tersebut.

    “Kasus ini bergulir dengan laporan model A dan ada pasal 156 (a), tentang penodaan agama. Bukankah harus diketahui siapa korbannya yang kemudian menjadi pelapor. Namun kenapa justru polisi jadi pihak korban dengan laporan model A tersebut,” ungkap Gunawan.

    Dalam orasi lainnya, Yudhi Hasyim atas nama Laskar Lampung mengklarifikasi adanya tudingan pihak lain bahwa gerakan yang dilakukan pihaknya telah terafilias HTI. Dia menegaskan, bahwa tudingan tersebut fitnah.

    “Gerakan Laskar Lampung murni pergerakan dan perjuangan atas nama keadilan hukum. “Kami merasa ada yang perlu di luruskan dalam penegakan hukum yg membelit RT Wawan Kurniawan. Sampai kapan pun kami akan terus berjuang sampai keadilan hukum di tegakkan di bumi Lampung,” tambahnya.

    Selanjutnya, pihaknya mengharapkan atensi Kapolda yang baru Irjen Pol Helmy Santika dalam melakukan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.

    Sementara itu, kepada pihak lain yang mencoba memfitnah dan menggoreng isu liar agar segera bertobat. “Lihat langsung ke Tempat Kejadian Perkara atau TKP bicara dengan masyarakat sekitar baru bicara. Itu yang benar,” tandasnya.

    Pantauan dalam aksi, adapun massa yang terlibat, yakni Laskar Lampung, Laskar Merah Putih, Pandawa, Gerakan Masyarakat Lampung atau GML dan Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKDH). Mereka berasal dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Utara.

    Diketahui, selain menggelar aksi, massa yang menamai dirinya sebagai Lampung Bergerak Jilid II itu juga melaksanakan buka bersama di Mapolda Lampung. (Heny)

  • Cegah Penyalahgunaan Kotak Amal dan Imbau Selektif Salurkan Donasi KOMAR Gelar Aksi Damai

    Cegah Penyalahgunaan Kotak Amal dan Imbau Selektif Salurkan Donasi KOMAR Gelar Aksi Damai

    Yogyakarta(SL) Tangkal masuknya paham Radikal, KOMAR (Koalisi Masyarakat Anti Radikalisme) menggelar Aksi Damai ‘Lawan Radikalisme dan Hentikan Penarikan Infak Atas Nama Kemanusiaan’ di Tugu Pal Putih Jogja (Tugu Golong Gilig) di Jalan Jenderal Sudirman, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, Senin 7 Maret 2022.

    Masa aksi yang berjumlah 50 orang ini menyerukan dengan lantang dan mengajak masyarakat DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk melawan dan mewaspadai segala bentuk Radikalisme yang bisa mengikis kerukunan antar umat beragama, merusak tatanan kehidupan sosial, dan mengganggu stabilitas Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

    “KOMAR juga siap bersinergi dan mendorong aparat penegak hukum untuk secara tegas menghentikan dan melarang segala bentuk penggalangan dana sosial dan penarikan infak melalui kotak amal ilegal yang mengatasnamakan kemanusiaan, agama, solidaritas, maupun bencana alam padahal itu sejatinya untuk membiayai penyebaran paham Radikal dan mendukung gerakan Terorisme,” ujar Irmansyah selaku Koordinator Aksi.

    Irmansyah menuturkan, dalam tuntutan aksinya KOMAR secara tegas menuntut ketegasan dan keseriusan dari segenap aparat penegak hukum untuk melaksanakan 4 hal.

    Pertama, bersinergi dengan semua pihak untuk melawan segela bentuk Radikalisme dan Terorisme.

    Kedua, hentikan pengumpulan dana Teroris yang berkedok kotak amal. Ketiga, bubarkan dan tindak tegas yayasan yang berafiliasi dengan gerakan Terorisme.

    Dan keempat, bubarkan Yayasan Hilal Ahmar sebagai pengumpul dana Terorisme di Indonesia. “Tujuan kita dari KOMAR adalah untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya supaya tidak mudah terjebak dan gampang terbujuk menjadi simpatisan atau anggota dari gerakan Radikal dan kelompok Teroris yang wujudnya sering kali tidak kasat mata dan sulit terdeteksi orang awam,” ungkapnya.

    “Setelah memahami hal ini, tentunya harapan KOMAR masyarakat DIY menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan donasinya,” imbuhnya.

    Irmansyah menyampaikan, Radikalisme merupakan suatu paham yang bisa menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia.

    “Sebab, kelompok Radikal sangat mudah untuk mendoktrin orang-orang agar masuk ke alirannya,” ucapnya.

    Saat ini, kata Irmansyah, Radikalisme sudah di dakwahkan oleh tokoh-tokoh yang Radikal di lingkungan masjid, seperti halnya ketika Khotbah Jumat ataupun ceramah-ceramah agama.

    Kita sebagai masyarakat, lanjut Irmansyah, harus mampu memahami bahwa pelaku Terorisme di Indonesia  sudah banyak meresahkan masyarakat Indonesia seperti halnya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA pada 31 Maret 2021 lalu.

    “Hal itu merupakan rentetan aksi Terorisme yang membuat khawatir masyarakat Indonesia. Dan, sudah terbukti bahwa Radikalisme dan Terorisme sudah mulai bergerak di akar rumput,” terangnya.

    Menurut Irmansyah, hal itu terlihat dari gerakan Radikal dan Teroris sekarang yang sudah memakai metode yang sifatnya sederhana seperti kotak amal atas nama kemanusiaan.

    “Ini merupakan ancaman baru bagi Indonesia. Sebab, kotak amal itu nantinya akan dijadikan dana pribadi bagi kelompok Radikal dan gerakan Teroris untuk menghidupi organisasinya,” katanya.

    Irmansyah menjelaskan, di Indonesia sudah ada beberapa kotak amal yang paling menonjol dan cukup meresahkan yaitu Kasus Hilal Ahmar Society dan Syam Organizer. Yakni yayasan amal dari Timur Tengah (Asia Barat) yang bermarkas di Indonesia.

    Selain itu, yang perlu kita sadari juga bahwa yayasan tersebut memberikan bantuan logistik maupun bantuan obat-obatan atas nama kemanusiaan seperti yang mereka kampanyekan di Indonesia.

    Oleh karena itu, kita selaku masyarakat harus sadar bahwa kotak amal yang biasa kita ketahui itu murni digunakan atas kemanusiaan atau bukan.

    “Radikalisme dan Terorisme seringkali menyelaraskan kepentingan mereka atas nama kemanusiaan. Hal ini harus segera dicegah agar tidak semakin meluas,” jelasnya.

    Karena, menurut Laporan GIT (Global Index Terrorim) tahun 2020 yang dirilis oleh IEP (Institute for Economics and Peace) menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme, sedangkan di Asia Pafisik Indonesia berada di posisi ke-4.

    Aksi simpatik ini menerapkan disiplin Prokes (Protokol Kesehatan) Pencegahan Penularan dan Penyebaran COVID-19 (Corona Virus Desease 2019) Varian Omicron. (Ian/red)

  • Aksi Damai APDESI: Polres Lampung Utara Terjunkan 771 Personel

    Aksi Damai APDESI: Polres Lampung Utara Terjunkan 771 Personel

    Lampung Utara (SL)-Polres Lampung Utara menerjukan 771 personel untuk mengamankan aksi damai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Utara di Kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (2/12).

    Sebelumnya, Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. memimpin Apel dan Tactical Wall Game (TWG) dalam rangka kesiapan pengamanan aksi.

    Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk menunjukan kesiapan polisi mencegah terjadinya pertikaian dan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.

    “Ada 771 personil gabungan yang kita terjunkan, terdiri dari Polres Lampung Utara 221 personil, Polres rayonisasi 100 personil dan Brimob 450 peronil,” ujar AKBP Budiman saat memimpin apel persiapan pengamanana aksi.

    Dalam arahannya Kapolres AKBP Budiman berpesan kepada seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut agar tidak melakukan tindakan diluar perintah dari Perwira Pengendali (PADAL) yang sudah ditunjuk.

    Kemudian Kapolres melarang personil pengamanan aksi menujukan sikap arogan, tidak terpancing emosi, tidak membawa peralatan di luar peratan Dalmas, tidak membawa senpi dan mundur membelakangi massa serta tidak melakukan kekerasan fisik atapun seksual.

    Lanjut Kapolres , Aksi tersebut dimulai Pukul 08.00 Wib s/d 10.30 Wib di halaman Pemda kabupaten Lampung Utara berjalan aman dan kondusif.

    “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peserta aksi yang bisa menjaga ketertiban sehingga kegiatan tersebut berjalan aman dan kodusif dan terima kasih juga kepada personil yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut,” kata Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K.

    Seperti dilaporkan Sinaslampung.com, dalam aksi damai tersebut, APDESI menuntut pembayaran insentif perangkat desa ADD yang selama 9 bulan belum dibayarkan.
    (ardi)

  • Pekan Depan, Ribuan Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Damai di Depan Istana Negara

    Pekan Depan, Ribuan Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Damai di Depan Istana Negara

    Jakarta (SL) – Komunitas ojek online di Jakarta akan menggelar aksi damai 151 pada 15 Januari 2019 mendatang, di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi itu diklaim akan diikuti sekitar 1.500 pengemudi ojek online dari berbagai wilayah se-Jabodetabek.

    Peserta aksi damai 151, Bang Me mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menyampaikan tiga tuntutannya yakni terkait payung hukum atau regulasi untuk transportasi ojek online (Ojol), tarif dasar atas bawah yang lebih manusiawi dan sistem kemitraan yang adil bagi pengemudi. “Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai ojek online agar dapat ditampung dan diselesaikan. Kami berharap ini aksi yang terakhir sehingga ojek online Indonesia bisa mendapat keadilan dan kesejahteraan,” kata Bang Me di Jalan Guntur, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

    Ia juga memastikan, bahwa aksi damai 151 dilakukan tidak ditunggangi kepentingan politik dari pihak manapun. Disisi lain dirinya juga menjamin aksi tersebut akan dilakukan secara damai dan tidak anarkis yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat. “Kami meminta maaf kepada warga Jakarta atas kemacetan pada 15 Januari mendatang. Kami juga ingin memberitahukan bahwa aksi ini akan dilangsungkan secara damai, tidak ada unsur SARA dan politik,” tuturnya.

    Ia juga mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah yang sudah memperjuangkan nasib para pengemudi ojek online di Indonesia. “Aksi damai ini untuk mengucapkan terima kasih kepada presiden, menteri perhubungan, dan pihak terkait lainnya seperti Polri dan jajaran Polda Metro Jaya atas perhatiannya kepada para driver ojek online, merespon kami juga dan memberikan masukan-masukan juga,” tukasnya. (okenews)

  • Aksi Damai Guru Honorer Kabupaten Bekasi

    Aksi Damai Guru Honorer Kabupaten Bekasi

    Bekasi (SL) – Miris kalau dengar cerita tentang guru honorer di Kabupaten Bekasi yang sampai hari ini masih ada yang nerima gaji/ honor 350 rb perbulan itu pun dibayar pertiga bulan sekali menurut pengakuan salah satu guru yang melakukan aksi damai hari ini.

    Dalam aksi ini mereka membawa 4 tuntutan:
    1. SK kan seluruh Honorer Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati
    2. Sejahterakan Honorer Kabupaten Bekasi minimal UMK yang di anggarkan di APBD 2019
    3. Berikan jaminan kesehatan untuk Seluruh Honorer Kabupaten Bekasi
    4. Data Base kan seluruh Honorer Kabupaten Bekasi dalam Data Base BKD.

    Para guru honorer ini terus berorasi dengan sesama sepanjang aksi digelar. Adapun orasi para guru yang dapat dikutip.

    Bupati mana bupati.
    Diem diem Bae.
    Janji mu mana saat para guru dikumpulkan 2 tahun yang lalu sambil joged joget. Guru akan sejahtera.
    Tuh mereka nuntut. Temuin lah… Rakyat itu rakyat. Klo ora ada guru Bekasi bocah nya pada bego. Mereka pencetak dewan dan bupati.
    Ingat lah
    Kaya ora sekolah Bae itu